JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih menyusun skema distribusi untuk program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah (Karo KSD) Pemerintah Provinsi Jakarta, Marulina Dewi mengatakan, pelaksanaan program ini masih menunggu penyusunan mekanisme pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima manfaat.

“Untuk yang ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama dengan Kepala SPPG dan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyusun skema terbaik untuk implementasi dan penghantaran dari dapur ke lokasi penerima," ujar Marulina kepada wartawan di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2025).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan, makan bergizi gratis tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil.

Program ini akan mulai diterapkan pada 9 Januari 2025, setelah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai dijalankan pada Senin, (6/1/2025).

“Tadi sudah disampaikan bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, SMA tetapi juga untuk ibu hamil. Insya Allah untuk di wilayah DKI akan mulai pada tanggal 9 Januari ini yang program untuk ibu hamil,” kata Teguh usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta, Senin.

Di lokasi yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, distribusi makan bergizi gratis akan dilakukan melalui posyandu dengan dua skema utama.

Pertama, makanan akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Kedua, penerima manfaat datang langsung ke posyandu untuk mengambil makanan.

“Tetapi skema dua ini tentu saja tidak bisa dilakukan kepada Ibu-ibu yang kehamilannya sudah sangat besar, karena mobilitasnya harus dibatasi,” kata Dedek.

Selain itu, kader posyandu akan dilibatkan secara aktif untuk menjemput dan mengantarkan makanan. Program ini juga dirancang untuk mengoptimalkan peran posyandu di masyarakat.

“Setelah itu, kader-kader posyandu juga lah yang kemudian menjemput tray-tray makanan tadi dari rumah-rumah,” kata Dedek.

Program makan bergizi gratis untuk ibu hamil menargetkan 3 juta penerima manfaat pada Januari 2025, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 15 juta pada akhir 2025.

Pada 2029, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Targetnya itu untuk di bulan Januari sekitar 3 juta penerima manfaat. Untuk 2025, di akhir tahun, sekitar 15 juta, kira-kira di 2029 itu sekitar 82,9 juta. Jadi semua sudah direncanakan semua sudah disekemakan, ini tinggal dilaksanakan walaupun prosesnya bertahap,” kata Dedek.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 64 konsumen akan melaporkan pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) di Karangjoang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ke Polresta Balikpapan atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Mereka akan melakukan pelaporan pada Jumat (10/1/2025), menyusul kerugian yang diderita senilai total Rp 1,4 miliar.

Kuasa hukum korban, Sultan Akbar Pahlevi menuturkan, pihaknya telah mendapatkan kuasa penuh dari para korban untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Langkah pertama adalah melaporkan pengembang ke Polresta Balikpapan. Ini bukan sekadar kasus perumahan subsidi yang belum dilengkapi infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya, melainkan pengembangnya wanprestasi," tutur Sultan Akbar yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum KNPI Balikpapan, Rabu (8/1/2025).

Disebut wanprestasi karena pengembang tak kunjung memberikan kepastian pembangunan rumah kepada konsumen. Padahal, mereka telah menerima uang dari konsumen sejak tahun 2022.

Sultan Akbar menjelaskan, para korban tergiur janji manis dan gimmick pengembang mengenai perumahan ini.

Pertama adalah pengembang menebar informasi bahwa unit-unit rumah tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh korban yang sebagian besar memiliki penghasilan melebihi batas sebagai penerima manfaat KPR Subsidi.

"Itu melanggar ketentuan dan syarat penerima rumah subsidi. Ini berarti pengembang GRA telah melakukan pelanggaran," imbuh Sultan Akbar.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Sugiarti, salah satu konsumen perumahan Griya Rudina Asri

"Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan. Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ungkap Sultan Akbar.

Beberapa korban menderita kerugian dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp 9,1 juta, Rp 12 juta, Rp 30 juta, Rp 125 juta, hingga ratusan juta rupiah.

Bahkan, Sugiarti, salah satu korban, telah membayar lunas kepada pengembang dan dijanjikan bisa menempati rumah sebulan setelah pembayaran.

"Saya membayar lunas secara cash dua tahap dengan total nilai Rp 260 juta pada Oktober 2023 untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14," kisah Sugiarti.

Persoalan yang dialami Sugiarti bukan hanya pada hilangnya uang tunai yang sudah dibayarkan, melainkan ukuran luas tanah yang tidak sesuai perjanjian.

"Fakta di lapangan, luas tanah rumah saya hanya 12 x 12 meter persegi. Padahal saya bayar untuk rumah dengan luas tanah 14 x 14 meter persegi," ucap Sugiarti.

KOMPAS.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, konsep gizi seimbang menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola makan 4 Sehat 5 Sempurna yang selama ini menjadikan susu sebagai komponen penting.

Pergeseran dari 4 Sehat 5 Sempurna ke gizi seimbang

Menurut Vini, pemerintah kini mengadopsi prinsip gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, sayur, dan buah-buahan.

"Dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, yang salah satunya adalah susu. Namun, sekarang kita sudah beralih ke gizi seimbang, asupan susu tidak lagi menjadi kewajiban dalam menu makanan," kata Vini, Rabu (8/1/2024), dikutip dari TribunJabar.id.

Dia menjelaskan, gizi seimbang memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

Susu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber protein atau kalsium yang diandalkan dalam pola makan bergizi.

"Ada banyak sumber protein hewani yang bisa menggantikan susu, di antaranya daging, ikan, dan tempe, yang sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi," ujar Vini.

Hal ini juga mempertimbangkan kondisi tidak semua orang dapat mengonsumsi susu, baik karena alergi maupun alasan lainnya.

Peran keluarga dan sekolah dalam suksesnya program MBG

Vini menekankan, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan guru di sekolah.

"Pemenuhan gizi seimbang bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Orang tua harus mengingatkan anak-anak untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan agar tidak ada yang terbuang," ucap Vini.

Di sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam mengajarkan pentingnya makan bergizi untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," paparnya.

Kebijakan penyediaan susu dalam program MBG

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan, susu dalam program MBG tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu bergantung daerahnya," tutur Hasan, Selasa (7/1/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), susu umumnya diberikan paling sedikit sekali dalam seminggu.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi, yang kami kunjungi, susunya pada hari Senin," terangnya.

Namun, Hasan menambahkan bahwa ketersediaan susu sangat bergantung pada suplai di daerah masing-masing.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib, susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ungkapnya.

Alternatif pemenuhan protein di daerah non-penghasil susu

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, susu hanya menjadi bagian dari menu di daerah yang memiliki ketersediaan sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah yang sapi perahnya ada," tegasnya.

Dadan menambahkan bahwa untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, protein dan kalsium akan dipenuhi dari sumber alternatif seperti ikan, telur, atau daun kelor.

Pentingnya kesadaran bersama dalam program MBG

Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan realistis.

Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang makanan, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan mendukung keberlanjutan program ini menjadi kunci kesuksesan jangka panjang.

"Kebijakan makan siang bergizi ini jadi betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan pola makan yang bergizi, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan unggul," pungkas Vini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 67,13 miliar dari APBD 2025.

Dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat Jawa Tengah melalui program makan bergizi gratis yang digagas Badan Gizi Nasional.

“Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus mendukung sepenuhnya program Pak Presiden dan Wakil Presiden ini,” ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, saat meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Rabu (8/1/2025).

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah

Program makan bergizi gratis telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara merata.

Saat kunjungan ke SMA Negeri 4 Semarang, Nana Sudjana didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Ia menyampaikan bahwa program ini mendapatkan respons positif dari para siswa.

“Para siswa merasa senang dan menganggap makanan ini sudah cukup bagi mereka,” katanya.

Dukungan untuk Peningkatan Gizi Generasi Muda

Setelah meninjau sekolah, Nana juga mengecek salah satu dapur SPPG yang berlokasi di kawasan Banyumanik, Kota Semarang.

Dapur tersebut dikelola oleh Idea Catering dan dinilai memenuhi standar kebersihan dengan perlengkapan memasak yang memadai.

"Kami berharap anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan bangsa. Mereka akan menjadi penerus ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," tandas Nana.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Diharapkan, dengan adanya makanan bergizi gratis, kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat terpenuhi, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Langkah Pemprov Jawa Tengah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan mandiri.

Dengan anggaran yang telah disiapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Jateng diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Budi Gunawan mengatakan, dampak ekonomi tersebut bisa timbul karena pelaksanaan program prioritas pemerintah itu melibatkan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Budi Gunawan usai meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di MTS Negeri 14 Halim Perdana Kusuma dan SMP Negeri 174 Jakarta.

“Alokasi anggaran untuk program ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengatakan, program makan bergizi gratis memang dirancang untuk menciptakan multiplier effect atau efek pengganda dalam ekonomi.

Kucuran dana dari pemerintah untuk program ini, menurut Budi, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pihak. Hal ini terjadi mulai dari tahap memasak di dapur, pengiriman logistik, hingga ahli gizi.

“Menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam rantai penyediaan bahan pangan seperti telur ayam, daging, buah-buahan, dan sayuran dari petani Indonesia,” tutur Budi.

Selain nilai ekonomi, program makan bergizi gratis juga berdampak pada nilai-nilai budaya seperti, gotong royong, kebersamaan, dan kedisiplinan.

Budi Gunawan mengatakan, melalui program ini, bukan saja fisik siswa yang akan terbangun. Karakter generasi muda yang mencintai tanah air juga akan terbangun.

"Harapan kita, program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dengan kualitas yang baik,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo resmi dimulai pada 6 Januari 2025, di 26 provinsi.

Tidak hanya pelajar, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, hingga ibu menyusui juga masuk daftar penerima program makan bergizi gratis. Mereka tersebar di 190 titik di 26 provinsi.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Januari 2025.

UNGARAN, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah, dinanti pelajar Kabupaten Semarang.

Meski sudah dijalankan di sejumlah wilayah, namun program andalan Presiden Prabowo Subianto itu belum berjalan di Kabupaten Semarang.

Siswa-siswi di Kabupaten Semarang pun berharap dapat menikmati program tersebut secepatnya.

"Ya mendukung ada makan gratis, tapi masakannya harus yang enak. Kalau tidak enak ya tidak mau makan," kata Sekar Arum, siswi kelas 5 SD Negeri Jatirunggo 01 Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Rabu (8/1/2025).

Sekar berharap dapat menu berisi ayam, bayam, dan wortel.

"Pokoknya yang enak dan sehat, sayurnya ada. Harus enak, kepinginnya ya seperti itu," kata Sekar.

Guru kelas I SD Negeri Jatirunggo 01 Hestutiningsih mengatakan, makanan yang enak dan bergizi wajib disajikan untuk anak-anak.

Menurutnya, jika menu tidak enak maka akan mubazir dan tidak akan disantap.

"Sekolah sini bisa dibilang desa, tapi soal menu makanan yang dibawa untuk bekal itu sudah enak-enak. Menu enak dan sehat itu wajib, kalau tidak enak nanti malah dibuang dan menjadi percuma," kata dia.

Menurut Hestutiningsih menilai, jika memang menu tidak memenuhi standar gizi untuk anak, lebih baik disalurkan kepada yang lebih membutuhkan.

"Menurut saya lebih baik seperti itu, daripada tidak disukai lebih baik disalurkan kepada yang lain. Kalau untuk anak ya harus enak dan bergizi sehingga dimakan menjadi sehat," paparnya.

Dia juga berharap agar susu tetap menjadi bagian dari menu yang dibagikan kepada para siswa.

"Susu itu yang utama, kalau anak mau cerdas harus ada. Sehingga jangan diganti dengan menu yang lain," kata Hestutiningsih.

Terpisah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Djarot Supriyoto mengungkapkan ada anggaran Rp 10 miliar di pos dana cadangan untuk mendukung program MBG.

"Namun saat ini belum dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis," ungkapnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (8/1/2025), Kamba menyatakan bahwa untuk mendukung program MBG, Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar melalui APBD 2025.

Nominal tersebut merupakan alokasi 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.

Di tingkat Kabupaten/Kota di DIY, jumlah anggaran yang disiapkan bervariasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk program MBG bagi pelajar tingkat TK hingga SMP.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan Rp 30 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahap pertama dari total Rp 29,5 miliar yang dibutuhkan.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan Rp 12,23 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.

"Dana yang fantastis untuk program MBG ini harus 'mengorbankan' beberapa program fisik yang juga perlu diperhatikan, selain memangkas anggaran pada setiap OPD di pemerintahan daerah," kata Kamba.

Pentingnya transparansi dan pengawasan

Dia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam implementasi MBG, terutama terkait distribusi dan penyediaan makanan serta pengelolaan anggaran.

Kamba mengingatkan bahwa akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah, di luar dana dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air.

"Untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam program makan bergizi gratis ini, perlu disiapkan seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksanaan, teknis, aturan kerja sama, serta pengawasan dan sanksinya," ungkapnya.

JCW berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada penyelewengan (korupsi) dalam proses maupun pelaksanaannya.

"Aparat Penegakan Hukum (APH) di DIY, termasuk KPK, perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan program MBG ini," pungkas Kamba.

KOMPAS.com - Unggahan video menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa adanya susu, viral di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun X (sebelumnya Twitter) @widarto63285*** pada Senin (6/1/2025).

Dalam video, tampak satu set menu MBG yang dibagikan kepada murid-murid SD. Terlihat bahwa satu set menu tersebut tanpa dilengkapi susu.

Sementara satu set menu MBG seharga Rp 10.000 tersebut terdiri dari nasi putih, satu buah pisang, sayuran buncis, dan lauk goreng.

Dikarenakan tidak mendapatkan susu, murid tersebut terlihat membawa minumannya sendiri. Unggahan ini memantik protes dari banyak warganet.

Lantas, bagaimana tanggapan ahli gizi mengenai menu MBG tanpa susu?

Tanggapan ahli gizi soal menu MBG tanpa susu

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, kebutuhan gizi anak pada menu MBG tanpa susu tetap terpenuhi.

Pasalnya, satu set menu MBG yang disediakan pemerintah sudah mengandung berbagai nutrisi penting untuk tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menyebutkan, bahwa susu hanya memiliki kandungan utama berupa protein dan mineral.

Sementara protein tidak hanya bersumber dari susu, namun juga dari telur, ikan, tempe, dan tahu. Sedangkan mineral bisa didapatkan dari telur, ikan, buah, dan sayur.

“Proteinnya (sumber pangan selain susu) akan memberikan sumbangan yang cukup untuk kebutuhan anak per hari,” terang Toto.

Ia mengungkapkan, susu dianggap sebagai sumber pangan komplementer atau pelengkap dalam gizi seimbang.

Menurutnya, susu bukan sumber pangan yang sempurna, karena tidak mempunyai kandungan vitamin penting untuk tubuh.

“Jadi tidak usah khawatir kalau tanpa susu. Jadi tidak pakai susu pun, tidak masalah,” ucap Toto.

Bahkan, selain itu, susu juga memiliki kekurangan lain. Kekurangan tersebut adalah mengandung laktosa.

Sedangkan beberapa orang secara sadar atau tidak sadar mempunyai kondisi intoleransi laktosa, atau ketika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik.

“Lactose intolerance, bisa sebabkan diare, mual, kembung, dan nyeri perut,” jelas Toto.

Tak hanya itu, susu juga tidak bisa bertahan lama ketika bungkus atau segelnya sudah terbuka di suhu ruangan.

Setidaknya, susu hanya akan bertahan lama sekitar dua jam, dan setelah itu akan basi hingga memicu efek samping pada pencernaan jika diminum.

“Justru (nantinya) menyebabkan gangguan pencernaan, mengganggu konsentrasi saat belajar, kehilangan banyak cairan karena buang air besar,” ujar Toto.

Tinggalkan anggapan susu sebagai menu wajib

Terpisah, dokter sekaligus ahli gizi, Tak Shot Yen meminta untuk meninggalkan anggapan mengenai "susu sebagai menu wajib".

“Jargon lawas itu masih berdengung (susu sebagai menu wajib), ibarat orde lama yang tak usai propagandanya. Yuk, move on,” tutur Tan kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Pandangannya itu, menurut Tan, sejalan dengan perubahan paradigma gizi Indonesia sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014.

Dalam peraturan tersebut, konsep “4 Sehat 5 Sempurna” resmi ditinggalkan dan digantikan dengan pedoman gizi seimbang.

Ia mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya memperhatikan ketersediaan pangan, namun juga kecocokan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Tan berharap agar semua pihak terkait untuk lebih bijak dalam memahami dan mengimplementasikan konsep gizi seimbang.

“Mari beranjak dari pola pikir lama dan memanfaatkan kekayaan sumber pangan lokal kita. Anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga pendidikan yang benar tentang gizi,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Selasa (6/1/12025) memberikan dampak signifikan pada pedagang kantin, terutama di SMP Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pedagang mengeluhkan penurunan omzet hingga 75 persen.

Hari kedua penerapan MBG di SMP Negeri 2 Kepanjen, tepatnya pada Selasa (7/1/2024) kondisi kantin tampak sepi menjelang jam istirahat sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari enam lapak yang biasa berjualan, empat di antaranya sudah pulang. Hanya tersisa pedagang bakso dan nasi, salah satunya Ria Mulyani, yang masih bertahan.

Ria mengungkapkan, penjualannya menurun drastis sejak penerapan MBG.

"Sebelumnya, saya bisa menjual 50 hingga 70 porsi bakso dan pangsit, tapi kemarin hanya laku 25 porsi. Hari ini baru 15 porsi," keluh Ria.

Ria kemudian menanyakan kepada siswa mengapa mereka tidak membeli di kantin. Salah seorang siswa menjawab, "Ngapain bayar kalau ada yang gratisan?" ungkap Ria, menirukan perkataan siswa.

Sebagai akibat sepinya pembeli, Ria pun terpaksa mengurangi jumlah porsi yang ia jual. Jika sebelumnya ia membawa 5 kilogram mie pangsit, kini hanya 3 kilogram yang dibawa.

Sebelum program MBG diterapkan, sekolah sempat mengumpulkan seluruh pedagang kantin dan memberitahukan bahwa program ini dapat mempengaruhi pendapatan mereka.

Ria, bersama pedagang lainnya, mempertanyakan kebijakan yang akan diambil oleh pihak sekolah terkait sepinya pembeli.

"Saya tanya kebijakan sekolah gimana kalau seandainya kita sepi. Mereka juga belum bisa jawab. Padahal kami bayar sewa sebesar Rp 3 juta per tahun," ujar Ria, yang turut menyampaikan keluhan pedagang lain yang menjual makanan berat, seperti nasi dan ayam geprek.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Purwantiningsih, menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membiarkan para pedagang yang terdampak.

Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini pihak sekolah masih menunggu hasil evaluasi terkait pelaksanaan program MBG.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi karena petunjuk teknis baru saja diterima kemarin. Setelah evaluasi, barulah kebijakan baru bisa diambil," katanya.

Purwantiningsih menyadari bahwa program MBG berdampak pada penurunan omzet pedagang kantin. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan yang diambil.

Kondisi di SDN Lowokwaru 3 Malang

Di SDN Lowokwaru 3 Malang, situasi serupa juga terjadi. Pada Selasa (7/1/2025), kantin terlihat sepi setelah jam istirahat pertama.

Kurnia, seorang pedagang kantin yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan, mengungkapkan bahwa omzetnya menurun hingga 50 persen sejak adanya program Makan Bergizi Gratis.

"Nasi biasanya habis, sekarang sering sisa. Gorengan juga sering sisa," keluh Kurnia, yang menjual tahu, ayam, tempe, serta makanan berat lainnya.

Karena tidak semua bahan habis terjual, Kurnia pun mulai mengurangi pasokan bahan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Meskipun menyadari manfaat program ini untuk siswa, Kurnia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib pedagang kantin.

"Mungkin bisa dipertimbangkan agar ibu-ibu yang jualan di kantin juga diberdayakan, misalnya saya yang menyiapkan sayuran, yang lain menyiapkan nasi atau telur," usulnya.

Penjual lain, Jujuk Nuryani, juga mengaku mengalami penurunan omzet. Ia biasanya membawa 10 roti untuk dijual, namun kini hanya membawa 5 roti saja.

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, Jujuk tetap tenang dan meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. "Rezeki tidak ke mana, sudah ada yang mengatur," ujarnya.

Kepala SDN Lowokwaru 3 Malang, Anis Yuniati, menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memberitahukan kepada para pedagang bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif dari pemerintah pusat.

"Kami sudah sampaikan bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat. Kami juga paham bahwa penjual di kantin terdampak," ungkap Anis.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diimplementasikan untuk sebanyak 789 siswa di SMP Negeri 2 Kepanjen. Menu yang disediakan antara lain nasi, sayur capcay, telur dadar, tempe goreng, dan buah salak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Jerit Pedagang di Kantin Sekolah, Bayar Sewa Mahal Dagangan Sepi Imbas Program Makan Bergizi Gratis

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp 67,13 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Badan Gizi Nasional.

"Kami dari provinsi dan kabupaten akan terus mendukung sepenuhnya program Pak Presiden dan Wakil Presiden ini," ujar Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana saat meninjau pelaksanaan MBG di SMA Negeri 4 Semarang, Rabu (8/1/2025).

Nana didampingi Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Deddy Suryadi, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.

"Ini sudah memasuki hari ketiga pelaksanaan MBG. Para siswa merasa senang dan menganggap makanan ini sudah cukup bagi mereka," kata Nana.

Program MBG, yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

SPPG bertugas menyediakan dan mendistribusikan makanan untuk siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Setelah meninjau pelaksanaan MBG di sekolah, Nana juga mengecek dapur SPPG di kawasan Banyumanik, Kota Semarang.

Dapur yang dikelola oleh Idea Catering dinilai bersih dan memadai dengan petugas yang menggunakan perlengkapan memasak lengkap.

"Kami berharap anak-anak kita sehat dan cerdas, karena Indonesia membutuhkan generasi yang mampu memajukan bangsa. Mereka akan menjadi penerus ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045," tandas Nana.