KOMPAS.com -Status Gunung Marapi di Sumatera Barat naik dari status waspada ke level III atau siaga akibat meningkatnya aktivitas vulkanik.

Peningkatan status ini berlaku sejak Rabu (6/11/2024) pukul 15.00 WIB.

"Status ini diumumkan setelah terjadinya erupsi yang semakin sering dalam beberapa hari terakhir," kata Teguh, petugas Pos Pengamat Gunung Api (PGA), yang dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024) pagi.

Pada hari ini tercatat Gunung Marapi mengalami dua kali erupsi dalam rentang waktu pukul 06.00-08.00 WIB.

Dengan meningkatnya status menjadi siaga, masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Marapi diminta untuk menjauh sejauh 4,5 kilometer dari kawah.

Warga yang tinggal di sekitar lembah atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi juga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman bahaya lahar, terutama saat musim hujan.

Hewan gunung turun ke permukiman

Firdaus, Kepala Desa Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumbar, mengatakan, dia mendapat informasi dari masyarakat yang berada di sekitar puncak Gunung Marapi, bahwa ada sejumlah hewan gunung turun ke permukiman warga.

"Kami menerima laporan masyarakat kemudian mencek dan melihat langsung ada beberapa ekor monyet jenis simpai, kijang hingga beruang madu yang turun ke sekitar permukiman warga," kata Firdaus, dikutip dari Antara.

Ia mengungkap adanya kekhawatiran dari warga yang menganggap itu sebagai pertanda alam terkait bencana dari Gunung Marapi.

"Ini menjadi kecemasan warga karena jika dilihat ke masa sebelumnya, hewan-hewan gunung juga turun ke permukiman warga sebelum erupsi utama di awal Desember 2023 lalu," kata Firdaus.

"Ini yang juga terjadi hari ini, warga menganggap itu pertanda bagi warga bahwa Gunung Marapi sedang tidak aman, semoga tidak terjadi yang ditakutkan," kata Firdaus.

Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi untuk langkah antisipasi dan imbauan kewaspadaan terkait erupsi atau banjir bandang lahar dingin.

"Kami tentu tidak ingin ada warga yang menjadi korban, baik saat erupsi atau banjir lahar dingin yang tidak bisa diprediksi waktunya. Sejauh ini belum ada perintah mengevakuasi warga," kata dia.

Ia menyebut ada sekitar 1.300 jiwa yang bermukim di radius 4-5 kilometer dari puncak Gunung Marapi dan masih beraktivitas normal.

Sebagian besar warga yang berada di sekitar Marapi, bekerja sebagai petani dan penggarap kebun serta pencari buah di dalam hutan Gunung Marapi. ( Penulis: Perdana Putra| Editor:Teuku Muhammad Valdy Arief)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk sistem pencegahan korupsi di Kementeriannya.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Tujuan kami di sini adalah meminta bantuan KPK untuk membentuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementerian kami," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, pimpinan KPK menyanggupi permintaannya.

Selain itu, ia meminta personalia KPK untuk mengisi inspektorat khusus di Kementerian PKP.

Ia mengatakan, langkah ini bertujuan untuk adanya keterbukaan publik.

"Sesuai juga dengan asas KPK juga kami bisa langsung duplikasi dengan orang-orang yang memang sudah siap dan selama ini sudah membantu KPK," ujarnya.

Tak hanya itu, Maruarar mendorong agar aset-aset sitaan KPK dari kasus korupsi dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal serupa juga dilakukannya kepada Kejaksaan Agung.

"Supaya tanah-tanah dari koruptor bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Dan kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah bukanlah pekerjaan mudah dan ringan. Target ini tiga kali lipat lebih banyak dari Program Satu Juta Rumah era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi berdasarkan hitungan Komisi V DPR RI, Program 3 Juta Rumah mengharuskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selesai membangun 8.333 rumah per hari atau 694 rumah per jam dalam setahun.

Belum lagi tantangan penyediaan lahan. Selain itu, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2024 hanya sekitar Rp 5 triliun.

Lantas, bisakah Pemerintah melalui Kementerian PKP mencapai target dari Program 3 Juta Rumah?

Jehansyah Siregar, Pengamat Properti sekaligus Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai target dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah setahun atau 15 juta rumah dalam 5 tahun di kota dan desa bisa saja dicapai dengan strategi yang tepat.

"Namun ada kecenderungan untuk salah arah dan tidak efektif, sehingga target jauh dari tercapai," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, pertama, Pemerintah tidak boleh berpikir bahwa Program 3 Juta Rumah sebatas proyek perumahan. Karena urusan perumahan rakyat bukan semata-mata mengadakan proyek fisik perumahan sebanyak-banyaknya.

"Namun lebih soal arah kebijakan dan strategi mengelola kelembagaan dan sumber daya negara serta bagaimana membangkitkan keberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya, Program Public Housing, bukan seperti rumah susun sewa (rusunawa) yang hanya main proyek pengadaan dan banyak yang mangkrak seperti selama ini.

Begitu pula dengan Program Rumah Swadaya, yang sesungguhnya harus pakai sistem pemberdayaan komunitas.

"Bukan seperti proyek bedah rumah yang dijalankan selama ini yang sangat project oriented membagi-bagi material bangunan seperti bansos," tandasnya.

Kedua, menurut Jehansyah, Pemerintah tidak boleh bersifat karitatif atau sedekah. Program rumah gratis hanya acara di televisi yang dikemas dengan sangat menyentuh dalam program reality show. Bukan dijadikan program Pemerintah secara massal.

Karena pada dasarnya perumahan itu ada di domain masyarakat, atau milik individual anggota masyarakat.

"Jika untuk bansos sembako saja anggaran negara sangat terbatas, apalagi untuk bagi-bagi rumah gratis. Bisa bangkrut keuangan negara," imbuhnya.

Ketiga, Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi yang efektif melalui multi housing delivery system. Bukan asal ada proyek perumahan.

Perlu ada lembaga pelaksana yang otoritatif dan kapabel seperti Perumnas serta Perumda. Kemudian ada mekanisme penyediaan yang harus disusun dan dijalankan secara tepat.

"Misalnya, pengadaan tanah untuk public rental housing itu pakai tanah negara. Sedangkan sistem bangunannya prefabrikasi. Berbeda dengan rumah tapak subsidi atau rumah swadaya," ucapnya.

Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi melalui sistem, maka yang akan terjadi seperti selama ini, yaitu maraknya spekulasi tanah, tata ruang, prasarana, utilitas, perizinan, dan penyerahan sarana umum.

"Semua instansi terkait akan terfragmentasi dan membuka ruang negosiasi terhadap pasar. Akibatnya, harga rumah tidak terjangkau masyarakat bawah," pungkas Jehansyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024).

Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi.

Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuran pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

“Mohon doa restu ya,” ungkap Ara pada acara tersebut.

Sementara Aguan mengungkapkan, rumah yang dibangun ASG sebanyak 250 unit tipe 36/60 dengan total biaya Rp 60 miliar.

Dana tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Diketahui, Aguan merupakan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Adapun pembangunan rumah cuma-cuma tersebut tuntas pada Kuartal III 2025 atau sekitar Oktober tahun depan.

KOMPAS.com - Penguatan kelembagaan pemerintah terus diupayakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dukungan penguatan, termasuk pada aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karenanya, Rini menerima audiensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami di Kementerian PANRB mendukung penguatan organisasi Kementerian PKP, tentu dengan prinsip efisiensi kelembagaan,” ungkap Menteri Rini dalam pertemuan tersebut.

Kemenpan-RB dan Kementerian PKP memiliki visi yang sama dalam menjalankan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya, adalah membangun desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian PKP memiliki target menyediakan 3 juta rumah. Untuk itu, diperlukan tata kelola dan kelembagaan yang lincah dan cepat serta SDM aparatur yang kapabel dan responsif.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Rini Widyantini bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu fokus Menteri PKP Maruarar adalah efisiensi dan pengawasan yang ketat, termasuk pencegahan korupsi dalam melakukan tugas dan fungsi kementeriannya.

Sejumlah rekomendasi diberikan oleh Menteri Rini kepada jajaran Kementerian PKP terkait kelembagaan.

"Tata kelola dan struktur yang ada dalam Kementerian PKP harus dapat secara efektif dan efisien mengerjakan dan mengawal core business-nya, termasuk dukungan SDM aparatur yang kapabel,” pungkas Rini.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto; Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah; Plt. Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto; dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati.

Kemudian, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto; serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PKP.

KOMPAS.com - Jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah rakyat yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalami perubahan.

Semula, rencana groundbreaking rumah di Tangerang ini akan berlangsung pada 10 November, tetapi kini maju menjadi Jumat (1/11/2024).

Hal itu terungkap dalam Rapat Internal Kementerian PKP yang disiarkan dalam kanal YouTube Kementerian PKP pada Rabu (30/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

Rumah yang dibangun berupa rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diberikan secara gratis.

Berdiri di atas lahan 2,5 hektar milik Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, tetapi yang membangun rumah dari perusahaan lain.

"Tanggal 1 (November) tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, acara groundbreaking rumah di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, ia pun meminta agar para developer-developer besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Developer besar tolong diundang, karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan melayani setiap daerah di Indonesia demi menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dadan akan menyiapkan skema untuk mengirim makanan ke daerah paling terpencil dan susah dijangkau.

"Kami akan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari," kata Dadan di Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengemas makanan dengan vakum agar bisa tahan lama, tidak basi.

Nantinya, makanan itu akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau dengan variasi yang beragam.

"Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan," ungkapnya.

Menurut Dadan, pihaknya juga sudah mulai melakukan percontohan atau pilot project di berbagai daerah.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak lama Badan Gizi Nasional akan melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah, anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah satuan pelayanan ini akan ada di daerah sehingga kami tidak menutup peran daerah dan kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.

KOMPAS.com - Proses perizinan dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.

Sebab, lambatnya proses ini dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.

"Pak Joko Suranto dari REI memberikan informasi ada izin Amdal 1,5 tahun atau 2 tahun. Satgas sangat concern sekali soal perizinan," ujar Bonny dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sehingga menurut dia, permasalahan pertama dalam sektor properti bukanlah pembiayaan, melainkan perizinan.

Untuk itu, Satgas Perumahan telah memberikan rekomendasi agar proses perizinan dipercepat.

"Perizinan kita maksimumkan 14 hari, itu rekomendasi kepada Presiden dan Pak Menteri," pungkasnya.

Enggartiasto Lukita, mantan Ketua Umum REI pertama menambahkan, proses perizinan yang lambat ini dampak dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah prima, tetapi persoalan pada waktu meng-enter ini tangannya suka kaku," katanya.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk memberikan batas waktu. Misalnya proses melebihi batas waktu, maka perizinan dianggap selesai dan terbit.

"Sebab kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Ini (perizinan) adalah salah satu biaya yang tinggi yang terpaksa itu dibebankan kepada konsumen," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar foto dirinya tidak terpampang di kantornya selama dirinya menjabat sebagai menteri.

"Saya enggak pasang foto saya. Selama saya jadi Menteri, tidak boleh ada foto saya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, dia bekerja berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, saat berdiksui dengan para pengembangan dan stakeholdersperumahan Ara mengungkapkan sejumlah penghambat sektor perumahan.

Satu di antaranya adalah korupsi dan pungutan liar (pungli) yang membuat harga rumah menjadi mahal.

Menurut dia, korupsi dan pungli pasti melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya.

Adanya pungli yang dibebankan kepada pengusaha, tentunya akan berdampak terhadap biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen perumahan.

"Kalau gak ada pungli lagi kan harusnya (harga rumah) buat konsumennya makin turun," ujar Ara.

Untuk itu, Kementerian PKP juga akan segera membentuk call center pengaduan untuk dapat mengatasi permasalah korupsi dan pungli.

Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah.

"Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi anggaran, tidak ada korupsi, keterbukaan publik, saya rasa nanti pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun," tuntas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada Selasa (29/10/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat," ujar Ara di ruang rapat.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya mengembalikan tanah sitaan dari korupsi kepada masyarakat, terutama untuk pembangunan perumahan dengan harga terjangkau.

"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, itu tidak sulit, Ketua. Kalau Ketua bisa bantu saya supaya mereka punya tanah dan rumah," tambahnya.

Ara juga mengungkapkan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN), tentara, dan guru yang tidak memiliki rumah.

"ASN yang tidak pernah punya rumah, tentara yang tidak punya rumah, banyak sekali, mereka punya harapan," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ara meminta izin untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN dalam rapat kerja di DPR untuk membahas usulannya lebih lanjut.

Menurutnya, penyelesaian masalah terkait tanah sangat penting.

"Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini bisa kita ambil negara dan kembalikan untuk rakyat dengan harga yang sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku sangat senang karena para pejabat di Kabinet Merah Putih akan menggunakan mobil dinas Maung produksi PT Pindad.

Maruarar bangga karena bisa menggunakan produk dalam negeri.

"Ya saya sangat senang, karena kita pakai produk dalam negeri dan saya pikir kita harus mencintai produk dalam negeri dan tentu kualitas produk dalam negeri harus makin ditingkatkan sehingga makin berkualitas," kata Maruarar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024)

Meski begitu, menurutnya, para menteri saat ini masih belum menggunakan Maung sebagai mobil dinas.

Bukan hanya Maruarar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto juga menyampaikan hal yang sama.

Sebagai pembantu presiden, Yandri mengaku siap mengikuti arahan.

"Kita sebagai pembantu beliau, kita samina watona saja, siap. Apa pun perintah presiden kita akan ikut, dan siap melaksanakan tugas dari bapak presiden," ujar Yandri di Kompleks Parlemen.

Saat ditanya kapan akan menggunakan Maung, Yandri mengaku menunggu arahan Presiden Prabowo.

"Ya kalau itu kita tunggu saja, tunggu arahan saja," kata Yandri.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan, pihaknya akan membeli mobil dinas Maung produksi PT Pindad untuk para menteri, wamen, dan kepala badan, bukan menyewa.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus memiliki mobil buatan sendiri.

"Ya jadi dong (mobil dinas Maung), semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Prasetyo belum tahu apakah pengadaan mobil dinas Maung ini bakal langsung diberikan kepada semua pejabat atau tidak.

Sebab, kata dia, mereka juga harus melihat kemampuan produksi dari PT Pindad.