KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan saat ini tengah menjadi perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah subsidi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang memudahkan calon pembeli dalam menemukan pilihan yang sesuai.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ada di Kabupaten Bantaeng.

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Boddia Town House adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Abadi Jayatunggal Grup.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi seharga Rp 136 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 rumah telah terjual dan 5 unit masih tersedia.

2. Green Valley: Tipe 36/84

Dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong, perumahan ini terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Dengan harga Rp 146 juta per unit, luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 84 meter persegi.

Saat ini, 92 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih dipasarkan.

3. Green Lino Residence II Bantaeng: Tipe 36/72

Proyek perumahan ini juga terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari 34 unit yang disediakan, 22 unit lagi masih dipasarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Perdana.

Dipasarkan seharga Rp 146 juta per unit, masing-masing punya luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Griya Hana Lestari menawarkan total 68 rumah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan 100 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 6 unit lagi menanti pemilik baru.

Mengapa Kabupaten Bantaeng?

Rumah subsidi di Kabupaten Bantaeng menawarkan banyak keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, peluang untuk memiliki rumah menjadi semakin nyata.

Di samping itu, keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola oleh pengembang tepercaya memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi para pembeli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) mampu menciptakan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan hingga 5,8 persen jika diakselerasi dengan baik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dirinya terperangah dengan angka tersebut.

Adapun laporan mengenai dampak dari program makan bergizi gratis disampaikan oleh Anggota DEN Arief Anshory Yusuf saat bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"MBG tadi juga dilaporkan oleh Prof Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Di kesempatan yang sama, Arief menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga mengurangi tingkat ketimpangan di dalam negeri. Sebab, jumlah manfaat yang diterima penerima manfaat jauh lebih besar dibandingkan bantuan sosial (bansos) lain.

Dia lantas membandingkan program makan bergizi gratis dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam PKH, penerima manfaat hanya menerima bansos senilai Rp 200.000, jauh lebih kecil dibanding MBG yang bisa mencapai Rp 600.000 jika satu keluarga memiliki tiga orang anak.

"PKH saja itu sekitar Rp 200.000, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) saja Rp 200.000. Jadi sangat tidak mungkin ini (outputnya) tidak besar, semua paham itu," ujar Arief.

Kendati demikian, Arief mengingatkan bahwa implementasi program makan bergizi gratis harus berjalan baik mengingat program ini jauh lebih progresif.

Untuk itu, DEN merekomendasikan tiga masukan, salah satunya melakukan peninjauan kembali (review) proses bisnisnya. Kemudian, diaudit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kedua, memberikan ruang peran serta bagi masyarakat sekitar, agar bisa melakukan monitoring karena sense of belonging yang tinggi.

"Lalu, yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor, tidak usah diimpor. Nah, ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," kata Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dianggap tidak lagi antusias dengan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (19/03/2025).

"Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah bicara lagi terkait program 3 juta rumah," kata Joko.

Malah yang saat ini tengah terus dibahas oleh Prabowo adalah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Dana Agata Nusantara (Danantara), hingga food estate.

Padahal, menurut Joko, program 3 juta rumah berpeluang memberikan 9 juta lapangan pekerjaan baru.

"Akan tumbuhnya pekaku industri atau wiraswastawan baru minimal 400.000 di seluruh Indonesia," ucapnya.

Tak hanya itu, Joko mengatakan saat ini pengembang perumahan merasa tidak punya perlindungan dan kehilangan sosok "bapak".

"Kemarin-kemarin kita punya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu enggak pernah bikin problem. Ternyata saat ini kita banyak problem," ujarnya.

Pengembang perumahan juga merasa ketakutan akan kepastian usaha mereka dan merasa tidak nyaman dalam berusaha karena terus dicurigai, dikambinghitamkan, dan mendapatkan intimidasi.

Ini menyusul kebijakan yang dibuat oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang ingin melakukan audit perumahan subsidi, temuan developer nakal, perumahan porsi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga ide rumah gratis.

Padahal, jelas Joko, sektor properti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14-16 persen. Investas yang masuk pada tahun 2024 untuk sektor ini juga mencapai Rp 122 triliun.

MADIUN, KOMPAS.com - Penemuan sarang ular kobra di beberapa rumah warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam dua bulan terakhir menggemparkan publik.

Betapa tidak, ular berbisa yang dapat mematikan manusia itu berkembang biak bebas di rumah warga.

Bahkan, koloni hewan yang dikenal nama latin Naja sputatrix ini hidup bertahun-tahun bersama pemilik rumahnya.

Terbongkarnya koloni puluhan ular kobra yang bersarang di rumah warga setelah tim relawan pecinta ular melakukan penyisiran atas dasar laporan masyarakat.

Kehadiran relawan pecinta ular memberikan banyak manfaat bagi warga sehingga selamat dari ancaman serangan ular berbisa.

Terlebih, para relawan tidak pernah meminta bayaran saat memberikan pertolongan mengevakuasi ular dari rumah warga.

Salah satu komunitas pecinta ular yang kerap memberikan bantuan kepada warga untuk mengevakuasi hewan berbisa sejenis ular dan lainnya adalah Jaga Satwa Indonesia (JSI) yang berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur yang dikoordinatori Yonny Purwandana (43)

Yonny yang ditemui beberapa waktu di basecamp JSI di Jalan Jonggrang, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun nampak sibuk mengurus puluhan ular yang diselamatkan dari rumah warga.

Dalam satu kotak, terdapat beberapa ular piton yang sudah ditampung dari beberapa kali evakuasi. Tak hanya itu, nampak ular kobra disimpan di sebuah galon bekas air mineral.

Yonny bersama sejumlah pecinta hewan membentuk komunitas JSI sejak tahun 2023 bukan tanpa alasan.

Ia merasa prihatin dengan banyaknya satwa liar yang dibunuh karena minimnya pengetahuan warga terhadap habitat hewan.

Sebelum membentuk komunitas JSI, Yonny sudah bertahun-tahun aktif di komunitas Exotic Animal Lovers (Exalos) Indonesia.

“Motivasi kami menyelamatkan satwa karena kami miris saja. Jangan sampai karena kurang edukasi nanti ada beberapa satwa yang punah. Hal itu bisa terjadi karena perburuan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga terhadap habitat satwa,” kata Yonny.

Yonny khawatir, 20 tahun atau 25 tahun lagi satwa yang ada saat ini hilang dan tinggal menyisakan cerita saja.

Untuk meminimalkan hilangnya satwa, warga perlu diberikan pengetahuan terkait habitat hewan tetap dapat hidup di alam bebas.

“Kalau tahu jangan asal membunuh, karena satwa itu walaupun berbisa dan berbahaya tidak mungkin diciptakan Tuhan tidak bermanfaat. Karena semua ada rangkaiannya. Contohnya ular itu predatornya pembasminya elang. Sementara saat ini banyak di media sosial seperti Facebook ditawarkan rica-rica biawak. Padahal biawak itu salah satu hewan yang mengendalikan populasi ular. Yang membasmi ular itu adalah biawak karena biawaklah yang sering memakan telur-telur ular. Biawak itu memiliki sensor keberadaan telur ular,” tutur Yonny.

Lantaran banyak diminati, lanjut Yonny, biawak kemudian diburu lalu dijual per kilogram Rp 20.000.

Banyaknya perburuan biawak menjadikan satwa pengendali berkembangnya ular berkurang.

Kondisi itu menjadikan ular tumbuh kembang bebas hingga akhirnya banyak ditemukan di permukiman warga.

Terlebih, saat musim penghujan merupakan masa berkembang biaknya ular. Dalam waktu satu setengah hingga dua bulan, seekor ular dapat menetaskan 40 ekor anakan ular.

Selanjutnya, dalam dua hingga tiga tahun, anakan ular itu tumbuh dewasa dan dapat bereproduksi lagi.

KOMPAS.com -Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan kini menarik perhatian banyak calon pembeli rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di Kabupaten Gowa:

1. Bumi Riski Abadi: Tipe 27

Terletak di Barombong, Kabupaten Gowa, proyek ini dikembangkan oleh PT Mega Riski Pratama.

Bumi Riski Abadi menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Saat ini, terdapat 98 unit rumah dengan harga Rp 123 juta per unit.

Dari total tersebut, 88 rumah telah terjual, sementara 10 unit masih tersedia.

2. Zigma Royal Park: Tipe Zigma 2018 (129-84)

Dikembangkan oleh PT Zaydan Ghaniyyah Mandiri, perumahan ini terletak di Palangga, Kabupaten Gowa.

Zigma Royal Park menawarkan 409 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 129 juta, hingga saat ini, 380 rumah telah terjual, dan masih tersedia 29 unit lagi.

3. Tambora Land 3: Tipe 30/72

Berlokasi di Barombong, proyek ini dikembangkan oleh PT Wira Hadi Jayadi.

Tambora Land 3 menawarkan 272 rumah dengan harga per unit Rp 136 juta.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi, dengan sisa 34 unit lagi.

4. Gowa Solusi Residence: Tipe 36

Terletak di Pattalasang, Kabupaten Gowa, Gowa Solusi Residence menawarkan total 92 rumah.

Harga per unit Rp 136 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 78 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Garis Lurus Saranasolusi, ini menyisakan 7 rumah lagi.

5. Green Nurhidayat Borongloe: Tipe 36/73

Di Bontomarannu, Kabupaten Gowa, perumahan ini menawarkan 30 unit.

Dengan harga Rp 136 juta per unit, rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 73 meter persegi.

Proyek yang dikembangkan oleh PT Hidayat Anugrah Pratama, masih memasarkan 8 rumah lagi.

Kabupaten Gowa menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga yang lebih bersahabat.

Dengan dukungan dari berbagai pengembang, setiap pilihan rumah yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 77.000 hektar tanah telantar yang potensial menjadi lahan pembangunan 3 juta rumah.

"Tapi itu potensi sifatnya. Tapi apakah itu semua cocok dengan lokasi yang diinginkan atau enggak?," ujar Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Ia juga menegaskan bahwa tanah telantar yang bisa digunakan adalah yang bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau yang diminati ternyata LP2B, ya tidak bisa. Ini untuk kepentingan pangan," ucap Nusron.

Menurut Nusron, aturan tersebut penting, apalagi lahan sawah terbilang murah untuk proyek rumah subsidi.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah)-nya Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait). Jadi, nanti silakan lahannya dilihat. Kalau nanti lahannya dilihat, disodorkan kepada kami, ternyata enggak bisa, ya kita bilang enggak bisa," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim Lahan Sawah Dilindungi (LSD) efektif mengurangi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Ada pun saat ini, total ada 6,3 juta hektar LSD yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, mengaku tak mendapatkan sosialisasi saat Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, hendak dibangun.

"Tidak, jadi kalau lingkungan kami tidak (mendapat sosialisasi), yang disosialisasi itu 4 RW yang lokasinya berdekatan dengan RDF," ucap Ketua RT di Perumahan JGC Klaster Shinano, RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025) malam.

Padahal jarak Perumahan JGC dan RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter dan kini warga di sana merasakan dampaknya.

Wahyu menilai, proyek pembangunan RDF ini dikerjakan secara tergesa-gesa.

"Ini kan proyek Roro Jongrang yang hanya 6-8 bulan jadi, kenapa harus tergesa-gesa sih untuk bangun pabrik sebesar itu," sambung Wahyu.

Seharusnya, kata Wahyu, sebelum dibangun analisis dampak lingkungan (Amdal) dari RDF Rorotan harus diuji secara matang terlebih dahulu.

Jadi, bisa diperkirakan dampak dari pabrik pengelolaan sampah itu akan sejauh mana dan akan dirasakan oleh siapa saja.

Wahyu juga mengaku kaget saat tahu bahwa proyek pembangunan itu untuk dijadikan RDF Rorotan.

"Seharusnya, masyarakatnya ditanya dulu, diajak dialog, ini enggak. Tiba-tiba udah dibangun, kami juga kaget," pungkas dia.

Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elite ini sangat menyengat dan mengganggu warga.

Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak boleh diubah menjadi perumahan dan permukiman.

Saat ini, total luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia adalah 7,3 juta hektar. Sebanyak 87 persen dari total LBS harus menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, bisa saja LP2B yang termasuk LSD tersebut digunakan untuk perumahan.

Namun, pelaku harus mengganti produktivitas lahan tersebut di tempat yang baru.

"Jadi tidak mengganti lahan dengan luas yang sama, mengganti dengan tingkat produktivitas yang sama. Kalau 1 hektar menghasilkan 10 ton, dia harus mengganti lahan yang setara dengan 10 ton," ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Penetapan LSD juga diklaim efektif mengurangi alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Pada kesempatan tersebut, ditetapkan 2,7 juta hektar LSD baru yang tersebar di 12 provinsi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penambahan LSD tersebut akan ditandai lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Karena ini ada kaitan nomenklatur, ada perubahan kementerian, perubahan menko, dan seterusnya," ujar Zulkifli.

Ke-12 provinsi tersebut, meliputi:

1. Aceh seluas 201.221,25 hektar,
2. Sumatera Utara seluas 308.672,20 hektar,
3. Riau seluas 58.891,30 hektar,
4. Jambi seluas 69.275,45 hektar,
5. Sumatera Selatan seluas 516.357,24 hektar,
6. Bengkulu seluas 43.167,42 hektar,
7. Lampung seluas 336.457,04 hektar,
8. Kepulauan Bangka Belitung seluas 22.454,13 hektar,
9. Kepulauan Riau seluas 872,39 hektar,
10. Kalimantan Barat seluas 194.476,81 hektar,
11. Kalimantan Selatan seluas 340.368,64 hektar, dan
12. Sulawesi Selatan seluas 659.437,63 hektar.

Sebelumnya, telah ditetapkan 3,8 juta hektar LSD di 8 provinsi, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sehingga saat ini, luas total LSD adalah 6,3 juta hektar yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

KOMPAS.com - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan mengalami penyesuaian. Menu yang biasanya terdiri dari nasi dan lauk pauk, selama Ramadhan digantikan dengan makanan dan minuman ringan seperti biskuit dan saset minuman sereal, untuk berbuka puasa.

Keputusan Badan Gizi Nasional untuk mengubah menu dengan masukkan produk ultra-proses itu menuai kritik. Pasalnya, pangan ultra-proses mengandung gula, garam, dan lemak, yang tinggi, yang dianggap kontraproduktif dengan tujuan beberapa program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi penerima manfaat. Namun, masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak-remaja,” kata Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S. Saminarsih, dalam keterangan pers.

Diah mengatakan analisis terhadap menu MBG selama bulan puasa ini menunjukkan bahwa komponen pangan ultra-proses yang disajikan memiliki kandungan gula yang tinggi. Misalnya, hanya dari kombinasi dua menu kemasan MBG, yaitu biskuit kering dan sereal instan, bisa menyumbang hingga 18 gram gula.

“Angkanya mencapai 72 persen kebutuhan konsumsi gula harian anak usia 2-18 tahun (25 gram) menurut standar WHO,” ujar Diah.

Terlebih lagi, berbagai tinjauan sistematis menunjukkan paparan dini terhadap pangan ultra-proses berhubungan erat dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap obesitas dan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung.

Profesor Madya Kesehatan Masyarakat, Grace Wangge PhD, melihat masuknya makanan ultra-proses ini kurang sejalan dengan program pemerintah yang ingin mencegah dan menekan risiko beberapa penyakit kronis, seperti jantung atau diabetes, lewat skrining kesehatan.

"Tapi anak-anak justru diajarkan makan yang berpotensi meningkatkan angka penyakit tersebut di masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Founder Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif, menyatakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 juga sudah diamanatkan untuk mempercepat diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

“Masuknya produk pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, lemak dalam MBG justru bertentangan dengan upaya pemerintah mencapai tujuan seperti diatur dalam kebijakan tersebut,” kata Ahmad Arif.

Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen mengatakan masuknya produk ultra-proses dalam MBG kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi yang sudah dilakukan dalam satu
dekade terakhir. Pemerintah telah membangun kapasitas teknokratik hingga di level daerah
melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dan Pedoman Gizi Seimbang.

“Tidak hanya kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi, masuknya pangan ultra-proses
juga berisiko mendisrupsi pemahaman institusi yang sudah terbangun terkait intervensi gizi.
Bahkan, komitmen politik pemerintah daerah dalam melahirkan inovasi intervensi berbasis
pangan lokal melalui posyandu juga dapat merosot dengan dipilihnya pangan ultra-proses
sebagai menu MBG,” ujar Tan Shot Yen.

Menimbang efek domino tersebut, kelompok masyarakat sipil dan akademisi yang peduli
pada kesehatan masyarakat dan tata kelola kebijakan mendesak Badan Gizi Nasional untuk
segera memperbaiki standar menu MBG dengan memprioritaskan pangan segar lokal, serta
mengeluarkan regulasi yang mengatur pembatasan produk ultra-proses dan tinggi gula,
garam, lemak dalam program MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, dia tidak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan Badan Bank Tanah yang ada saat ini cukup untuk mengurus kebutuhan lahan di sektor perumahan.

Pasalnya, kebutuhan lahan untuk program 3 juta rumah memang banyak, namun dirasa tidak cukup besar untuk membentuk Badan Bank Tanah khusus perumahan.

"Kalau spin-off Bank Tanah khusus perumahan, terlalu ini pengolahannya (lingkupnya kecil), cukup dengan Bank Tanah," ujar Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan pentingnya pembentukan Badan Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Jumat (07/03/2025).

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Fahri berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Lewat hal itu juga diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga rumah rakyat yang mahal akibat harga tanah yang juga tinggi.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ucapnya.