BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di kawasan Kecamatan Cimanggung.

Diduga, pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari Sidak lapangan di Cimanggung itu, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta evaluasi kemudian diingatkan agar semua taat pada aturan tata ruang harus menyiapkan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ke lokasi banjir untuk melakukan pendalaman dan langsung menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung agar tidak terjadi longsor.

"Hari ini akan mulai dipasang bronjongnya. Itu penanganan yang pendek," kata Herman.

Herman menyebut, ada 575 kepala keluarga atau 2.000 jiwa di empat desa yang terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah.

Kemudian, terjadinya pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tidak terhindarkan," katanya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai.

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting, yakni SMA Negeri MH Thamrin, SMK 63, dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD Jakarta di Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), dikutip dari Antara.

Kantin sehat ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Melalui kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov Jakarta bakal memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi akan dilibatkan.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov Jakarta masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Sarjoko menerangkan, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar. Pertama, mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas.

Lalu, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta juru masak terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah. Dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru.

Kantin sehat diharapkan bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di Kecamatan Cimanggung yang diduga tidak sesuai aturan tata ruang dan menyebabkan banjir pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari sidak lapangan di Cimanggung, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta dievaluasi dan diingatkan agar taat pada aturan tata ruang, termasuk menyediakan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) guna melakukan pendalaman dan menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung guna mencegah longsor.

"Hari ini mulai dipasang bronjong sebagai penanganan jangka pendek," kata Herman.

Banjir di Cimanggung berdampak pada 575 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa di empat desa.

Hasil tinjauan sementara mengungkap beberapa penyebab banjir, di antaranya penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah, pendangkalan serta penyempitan Sungai Cimande, dan alih fungsi lahan di hulu yang meningkatkan debit air.

"Penyempitan Jembatan Pangsor terjadi karena sampah menumpuk. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras, sehingga banjir tak terhindarkan," ujarnya.

Sebagai penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk pengerukan sungai. "Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir justru berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

PURWOREJO, KOMPAS.com -Yayasan dapur Khadija AisyahKutoarjo resmi diluncurkan sebagai salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo yang menjadi penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Kutoarjo.

Uniknya, saat bulan puasa seperti ini, makanan yang diberikan kepada siswa berupa makanan kering.

Untuk memudahkan para siswa membawa pulang makanan, pihak dapur mengemasnya dengan paper bag.

Ketua Yayasan dapur Khadija Aisyah Kutoarjo, Siti Muntaslimah (Bu Eko), saat ditemui di sela-sela kegiatan, mengatakan, penggunaan paper bag dilakukan untuk mempermudah siswa dalam membawa makananan pulang.

"Selama Ramadhan kami pengirimannya pakai paper bag, tetapi jika sudah operasional yang sesungguhnya nanti menggunakan food tray," kata Siti Muntaslimah, Senin (17/3/2025).

Menu dalam MBG kali ini kata Siti Muntaslimah terdiri dari telur rebus, susu, kacang, roti buah, dan kurma. Pemilihan jenis makanan tersebut ditentukan oleh ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Yang jelas makanan itu masih aman ketika nanti dinikmati saat berbuka puasa. Yang mengatur menu itu dari ahli gizi," kata Siti.

Untuk sasaran, ada sejumlah sekolah di Kutoarjo yang menjadi lokasi distribusi Makan Bergizi Gratis. Pada hari pertama ini, Yayasan dapur Khadija Aisyah Kutoarjo mendistribusikan 1.636 paket ke sejumlah sekolah yang menjadi penerima manfaat.

Sekolah yang menerima distribusi MBG ini di antaranya TK Tunas Bangsa Bandung, SD Negeri Bandung, SMP Negeri 3, SD Negeri Sawunggalih, SD Negeri Kutoarjo, dan SMP Negeri 5.

"Selama bulan Ramadhan kami hanya ada empat hari pendistribusian, hari Senin sampai Kamis nanti, setelah itu anak-anak libur. Insya Allah kegiatan akan berlanjut kembali ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kembali, kalau tidak salah di tanggal 9 April 2025," jelasnya.

Kepala SPPG Riviana menambahkan, untuk sasaran secara keseluruhan dari satu titik dapur Khadija Aisyah Kutoarjo ada 3.496 penerima manfaat. Namun, distribusi akan dilakukan secara bertahap, dan hanya untuk sekolah yang berlokasi dekat dengan titik koordinat dapur.

Disampaikan sebelumnya, pada hari Senin ini dapur Khadija Aisyah Kutoarjo diluncurkan bersama dua titik dapur lain, yaitu di Kecamatan Bener dari Yayasan Nastiti Harapan Mulia dan Kecamatan Ngombol di Jalan Daendles ikut Desa Depokrejo.

Untuk tenaga kerja di dapur Khadija Aisyah Kutoarjo, saat ini telah ada 47 tenaga kerja lokal, tiga tenaga ahli yang terdiri dari akuntan, ahli gizi, dan korlap, serta dua SPPI yang didatangkan dari Magelang.

"Nominalnya meskipun bulan Ramadhan adalah Rp 10.000 sesuai dengan ketentuan. Penggunaan paper bag hanya untuk Ramadhan saja," harapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membuka rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, lewat Bakomsus, Polri akan merekrut bintara yang punya keahlian di bidang gizi, akuntansi, peternakan, dan perikanan.

“Sebagai komitmen kami untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Listyo usai meresmikan SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Ia berharap, langkah ini dapat membangun ekosistem yang mendukung program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh.

Pada kesempatan ini Kapolri mengumumkan bahwa Polri telah meluncurkan 4 SPPG di tingkat Mabes Polri dan 16 SPPG di tingkat Polda prioritas.

“Pada bulan Mei, Juni, dan Juli nanti, kurang lebih akan terus kami tambah sampai dengan 100 SPPG, dan selanjutnya akan kami tambahkan sesuai kebutuhan,” kata dia.

Polri juga terus memastikan standar keamanan pangan dalam program ini agar makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah tetap terjaga kualitas dan kelayakannya.

Selain itu, SPPG Pejaten juga dilengkapi fasilitas hidroponik untuk mendukung suplai bahan baku makanan bergizi gratis.

Sigit berharap inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kami berharap ini bisa membantu meningkatkan perekonomian dan menjadi ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Kapolri.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, setelah meluncurkan 20 SPPG, Polri akan membuat 542 SPPG lagi.

Dia berharap Polri akan menambah jumlah SPPG ke depannya sampai dengan 1.000.

“Polri berjanji tadi sudah akan membuat 542, tapi kami harapkan bisa lebih, bisa 1.000,” ujar Dadan.

Dengan adanya penambahan SPPG di berbagai lokasi, Dadan berharap semua bisa sama-sama melakukan pengawasan.

“Kalau pengawasan, semua orang bisa mengawasi, apalagi BPKP mengawasi tiap hari,” kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut bahwa penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan berjalan lancar dan minim kendala.

"Alhamdulillah lancar, dan secara umum tidak ada kendala berarti. Evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan makanan kering membantu mengurangi kejadian yang tidak diinginkan," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan juga menyoroti variasi menu sebagai titik krusial dalam penyaluran MBG, terutama selama bulan puasa.

"Kami berharap kearifan lokal bisa lebih diakomodir dalam penyusunan menu SPPG, terutama saat Ramadhan. Misalnya, makanan khas seperti pempek, batagor, atau bahkan salad bisa menjadi alternatif sajian yang tetap bergizi dan praktis," jelasnya.

Menurutnya, upaya ini penting untuk memastikan menu MBG tetap bernutrisi, variatif, dan sesuai dengan selera masyarakat setempat.

Dadan juga mengungkapkan bahwa pelayanan MBG khusus Ramadhan akan segera berakhir, dan timnya mulai bersiap untuk kembali ke menu reguler setelah bulan puasa.

"Setelah Ramadhan, kami akan kembali ke menu normal, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan di daerah-daerah tertentu, terutama yang penduduknya tidak menjalankan puasa," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah ada 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyatakan, dengan adanya 1.000 SPPG yang telah beroperasi, jumlah penerima MBG ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

"Sekarang sudah masuk di kurang lebih 1.000 SPPG. Saat ini, layanan SPPG telah menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat, dan targetnya di akhir tahun bisa mencapai 82,9 juta," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan SPPG adalah melalui kerja sama dengan Polri.

Ia menyebutkan, di SPPG Polri yang terletak di Pejaten, Jaksel, bahan pangan berupa sayur menyediakan tanaman hidroponik di rumah kaca sebagai sumber bahan makanan berkualitas dan lebih tahan lama.

"Bahan-bahan makanan seperti yang ada di rumah kaca ini, bisa digunakan untuk sayuran yang tahan hingga 12 jam dengan kualitas yang tetap baik," kata Dadan.

Menurut dia, konsep ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang lebih segar tetapi juga mengurangi potensi pemborosan bahan makanan dalam skala besar.

Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, BGN optimistis program ini akan mempercepat pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong agar layanan SPPG semakin luas cakupannya,” ujar Dadan.

“Dengan 1.000 SPPG saat ini, target akhir tahun, kami yakin tercapai,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah ada 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyatakan, dengan adanya 1.000 SPPG yang telah beroperasi, jumlah penerima MBG ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

"Sekarang sudah masuk di kurang lebih 1.000 SPPG. Saat ini, layanan SPPG telah menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat, dan targetnya di akhir tahun bisa mencapai 82,9 juta," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan SPPG adalah melalui kerja sama dengan Polri.

Ia menyebutkan, di SPPG Polri yang terletak di Pejaten, Jaksel, bahan pangan berupa sayur menyediakan tanaman hidroponik di rumah kaca sebagai sumber bahan makanan berkualitas dan lebih tahan lama.

"Bahan-bahan makanan seperti yang ada di rumah kaca ini, bisa digunakan untuk sayuran yang tahan hingga 12 jam dengan kualitas yang tetap baik," kata Dadan.

Menurut dia, konsep ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang lebih segar tetapi juga mengurangi potensi pemborosan bahan makanan dalam skala besar.

Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, BGN optimistis program ini akan mempercepat pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong agar layanan SPPG semakin luas cakupannya,” ujar Dadan.

“Dengan 1.000 SPPG saat ini, target akhir tahun, kami yakin tercapai,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 1.000 unit guna mempercepat target program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," ujar Dadan usai launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG dapat terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," katanya.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama.

"Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden.

Lalu, sumber daya manusia (SDM), yang telah dilatih dan akan terus ditambah hingga Juli, serta infrastruktur, yang saat ini sedang dikembangkan dengan menggandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Dadan juga memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," tegas Dadan.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berencana meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan yang terinspirasi dari layanan darurat 911 di Amerika Serikat.

Layanan ini ditujukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait masalah perumahan, seperti janji pengembang yang tidak ditepati.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengungkapkan banyaknya pengaduan terkait perumahan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) menjadi dasar pembentukan layanan ini.

Dia mengharapkan layanan ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

"Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan *launching* (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," tutur Ara saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

Mekanisme Layanan

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa layanan pengaduan ini akan berupa nomor WhatsApp yang aktif selama 24 jam.

Namun, respons terhadap pengaduan akan diberikan pada jam kerja.

"Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja," tutur Fitrah.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim terkait untuk menentukan langkah selanjutnya, baik melalui mediasi maupun pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Layanan ini rencananya akan diluncurkan pada akhir Maret 2025 hingga awal April 2025, setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait diterbitkan.

Dengan adanya layanan pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan terkait masalah perumahan dan mendapatkan solusi yang tepat.

Layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perumahan.

KOMPAS.com -Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat kini menarik perhatian calon pemilik rumah berkat penawaran rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, membuatnya menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki hunian.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang dapat ditemukan di Kabupaten Mamuju:

1. Puri Pesona Zarindah Tahap 5: Tipe 36/72

Proyek ini terletak di Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi, dikembangkan oleh PT Mitra Zarindah.

Total ada 319 rumah yang ditawarkan dengan harga Rp 146 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, 262 rumah telah terjual, sementara 57 unit masih tersedia.

2. Puri Mutiara 3 Mamuju: Tipe Standar

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Banuanta Pratama dan berlokasi di Mamuju.

Tersedia 77 rumah dengan bangunan harga per unit Rp 146 juta.

Luas bangunan adalah 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

3. Eka Rahayu City: Tipe 36/81

Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Malaqbiq Perkasa Utama ini terletak di Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Dengan harga Rp 147 juta per unit, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 81 meter persegi.

Dari total 308 rumah yang disediakan, 14 unit telah terjual, dan masih ada 294 rumah yang tersedia.

4. Bukit Nur Rafiah III: Tipe 36/72

Perumahan ini juga terletak di Mamuju dengan total 35 unit yang ditawarkan dengan harga Rp 156 juta.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Magfirah Jaya Mamuju, dan masih memasarkan sisa 24 rumah lagi.

5. Bumi Salupangi Sejahtera: Tipe 36/72

Terletak di Simboro dan Kepulauan, perumahan ini menawarkan total 80 unit dengan harga Rp 156 juta.

PT Bumi Karya Rezeki membangun rumah ini dengan luas 36 meter persegi dan lahan 72 meter persegi.

Hingga kini, masih tersedia 16 unit lagi.

Kenapa Mamuju?

Berdasarkan informasi di atas, ada banyak alasan mengapa Mamuju menjadi pilihan menarik untuk membeli rumah.

Pertama, harga yang terjangkau menjadikan rumah subsidi di daerah ini mudah diakses oleh masyarakat luas.

Kedua, beragam pilihan yang ditawarkan memberikan fleksibilitas bagi calon pemilik rumah dalam memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, Kabupaten Mamuju tidak hanya menjadi tempat tinggal yang menarik, tetapi juga peluang investasi yang menjanjikan.

BATU, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M Chori mengatakan bahwa uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu, Jawa Timur dinyatakan selesai.

Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk kelanjutan MBG di Batu.

Dia menyampaikan bahwa uji coba yang dilakukan oleh pihaknya sudah menjangkau 80 persen dari seluruh pelajar.

Sementara itu, 20 persen lainnya merupakan sekolah boarding school yang sudah menyediakan makan kepada peserta didiknya, seperti SD Muslim Cendekia, Sekolah Al Izzah, dan Sekolah Al Hikmah.

"Artinya kan itu hampir 26.000 anak dari 32.000 anak sudah kita uji cobakan, yang sisanya itu sekolah-sekolah yang boarding yang sudah menyelenggarakan, menyediakan makan, itu kita tidak uji coba," kata M Chori, Minggu (16/3/2025).

Uji coba ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi Pemkot Batu ketika nantinya benar-benar melaksanakan program MBG, seperti menghitung nilai nutrisi dan gizi, yakni kandungan karbohidrat, protein, dan lemak untuk anak dari masing-masing jenjang sekolah yang berbeda.

Selain itu, standar harga setiap makanan yang diberikan kepada para pelajar senilai Rp 15.000.

"Yang pertama, untuk melihat sampai sejauh mana dengan menu-menu yang bisa diterima oleh anak-anak kita. Sebagai bahan evaluasi, masukkan dari sekolah, mana kala nanti MBG itu betul-betul dilakukan, setidaknya paling tidak kita sudah punya catatan-catatan yang cukup baik," katanya.

M Chori juga menegaskan bahwa program MBG di Kota Batu belum dilaksanakan atau sejauh ini masih sebatas uji coba.

Dia juga belum bisa membeberkan secara jelas untuk rencana pendirian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Namun, salah satunya tempat tersebut dekat dengan sumber-sumber daya produksi sehingga terjadi perputaran ekonomi.

"Itu kewenangan dari Badan Gizi Nasional, bukan saya, karena memiliki standar kelayakan, kewajaran, yang paling penting kan berada di pusat paling enggak jaraknya 4 sampai 5 kilo kan ya dari masing-masing satuan pendidikan, bisa menampung sampai 3.000 sampai 4.000," katanya.