JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin itu, adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Oleh karena itu, BGN meminta kepada SPPG yang baru beroperasi agar memasak makanan sedikit terlebih dulu. “

Kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan,” kata Dadan.

“Kalau memulai program itu cukup dari 100-150 (menu), kemudian kalau sudah terbiasa, naik ke 500, naik ke 700, naik ke 1.000, naik 1.500 sebelum akhirnya bisa melayani 3.000,” tambah dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Terdapat 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadakan buka puasa bersama dengan penerima manfaat di daerah mayoritas penduduk muslim.

Dadan menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, mekanisme pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan mengatakan, di daerah mayoritas muslim, makanan akan diberikan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, pelayanan akan berjalan seperti biasa.

Selain itu, pembagian MBG untuk anak sekolah akan dilakukan dengan sistem kantong makanan yang bisa ditukar setiap hari.

“Makanan yang tahan lama akan dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.

“Kantong makanan tersebut bisa ditukar keesokan harinya dengan yang baru, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebih,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang mulai September 2025.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran juga akan melonjak menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, saat ini program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Namun, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, tambahan anggaran besar akan diperlukan.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran akan naik menjadi Rp 25 triliun per bulan. Peningkatan ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini telah dialokasikan untuk tahun 2025, dengan tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk memenuhi target percepatan.

Saat ini, ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang.

Dadan juga menyebutkan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. SPPG yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu kini terbiasa dengan sistemnya, dan hampir tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat dapat ikut memantau kualitas program.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat social media, seperti Instagram (IG), Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

Dadan mengatakan, MBG akan dilaksanakan seperti biasa di daerah-daerah yang penduduknya banyak tak berpuasa, tetapi menu MBG akan dibawa pulang di daerah yang penduduknya banyak berpuasa.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

Ia mencontohkan, menu MBG disesuaikan supaya mengandung makanan yang tahan lama dan akan dibagikan di jam pulang sekolah agar dapat dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka.

Selain itu, sistem tukar kantong juga akan diterapkan guna mengurangi sampah plastik.

“Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak berserakan, tidak buka sampah," ujar dia.

Dadan menambahkan, bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program.

"Di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG akan mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025.

Target itu disampaikan Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi itu rapat, kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus, kami akan melayani 6 juta,” ujar Dadan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Mulai dari akhir Agustus atau September itu akan melonjak tajam (jumlah penerimanya),” kata Dadan.

Dadan memproyeksikan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta pada November atau Desember 2025.

“Kalau 82,9 juta sudah tercapai pada November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025.

“Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyebutkan, pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan makan bergizi gratis (MBG) ke 82,9 juta orang penerima.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Tapi ini baru akan dimulai di September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah mematok anggaran untuk 3 juta penerima manfaat berada di kisaran Rp 1 triliun per bulan.

Namun, dengan rencana percepatan, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dua bulan terakhir menunjukkan bahwa program MBG berjalan dengan baik.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. Mitra yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa menjalankan tugasnya dan hampir tidak ada kendala berarti,” kata Dadan.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat bisa ikut memantau kualitas dan keberlangsungan program.

“Kami meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari di media sosial. Ini bagian dari transparansi dan pengawasan bersama,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyusun aturan untuk mengatur fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga dalam program makan bergizi gratis atau MBG.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, aturan itu dikeluarkan bisa melalui instruksi presiden (Inpres) atau peraturan presiden (Perpres).

Hal ini diungkapkan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi kami sepakati akan dirumuskan nanti bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres ataukah Perpres. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas dalam konferensi pers.

Zulhas mengatakan, dalam makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional tidak bisa bekerja sendiri.

Banyak yang terlibat dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya. Kemudian kan juga (melibatkan) antar-pelabuhan, antar-daerah, perdagangannya dan sebagainya. Dan ini sebuah kepentingan besar, oleh karena itu, perlu satu aturan,” tutur Zulhas.

Zulhas menggarisbawahi bahwa Inpres atau Perpres yang dikeluarkan akan mengatur tugas masing-masing lembaga dalam program makan bergizi gratis.

“Nanti kalau enggak diatur, ragu-ragu masing-masing (kementerian/lembaga). Misalnya nanti ada distribusi antar-daerah, tugasnya nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah seperti apa. Jadi perlu Inpres saya kira,” kata Zulhas.

“Nanti akan dirumusukan teknisnya seperti apa,” tutur dia.

Zulhas berharap, program MBG akan “lari kencang” mulai Maret 2025.

“Nanti tentu sampai akhir tahun akan ada 82,9 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah bakal menggelontorkan dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 1-2 triliun dalam satu bulan.

Zulhas, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa persiapan Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak ini telah dilakukan selama dua bulan belakangan.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1-2 triliun," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menjelaskan, urusan pembahasan soal anggaran ini baru rampung didiskusikan.

Setelah ini, pemerintah akan membahas pihak-pihak yang akan memasok makan bergizi gratis.

"Karena itu kita siapkan rantai pasok. Kebutuhannya besar sekali, di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera," kata Zulhas.

"Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur. Makanya itu kita butuh persiapan," ujar dia.

Zulhas menuturkan, Makan Bergizi Gratis ini akan dibagikan kepada 2,9 juta penerima manfaat.

"Maret ini akan berkali-kali lebih besar. Bahkan, nanti tentu sampai akhir tahun dibagikan 2,9 juta penerima manfaat," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional ini.

Makan Bergizi Gratis akan dibagikan secara merata hingga ke daerah-daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah terkait.

"Daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu benteng Badan Gizi tidak bekerja sendiri. Perlu semua kerja sama," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap aman dan tidak cepat basi, terutama bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Selain itu, pemilihan makanan akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung pada ketersediaan bahan baku dan karakteristik lingkungan.

Agar makanan tetap segar hingga waktu berbuka, BGN menerapkan strategi dalam pengemasan dan distribusi.

“Distribusi makanan akan dilakukan menjelang siang atau sore, sehingga saat sampai ke penerima manfaat, kondisinya tetap baik," ujar dia.

"Kami juga memastikan penggunaan bahan baku yang tahan lama agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," jelas Dadan.

"Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka," tegas Dadan.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN).

PSN itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Berdasarkan isi beleid tersebut, PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

Adapun Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan).

Khusus untuk 29 PSN baru, berikut daftar lengkapnya:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
14. Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
15. Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
28. Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

Catatan

Daftar PSN tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden.