KOMPAS.com -Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Salah satu daya tarik utama dari rumah-rumah ini adalah harganya yang berada di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan:

1. Bangun Rejo Residence: Tipe 36

Proyek ini berada di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan dikembangkan oleh PT Ribaska Putra Mandiri.

Tipe 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Sebanyak 48 rumah ditawarkan dengan harga per unit Rp 150 juta.

2. Perumahan Griya Elang Semesta 7: Tipe 36/105

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Kinaya Mitra Mandiri ini juga terletak di Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Tipe ini menawarkan 53 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, masing-masing seharga Rp 150 juta.

Hingga saat ini, 12 rumah telah terjual, sementara 41 unit masih tersedia.

3. Sungai Landeh Indah: Tipe Rumah Tapak

Terletak di Sangir, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bangun Persada.

Tipe rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari total 27 rumah yang ditawarkan, 18 unit telah terjual, menyisakan 9 unit yang masih tersedia dengan harga Rp 150 juta.

4. Perumahan Damai Saroso Agung Taqwa: Tipe Subsidi

Juga berlokasi di Sangir, perumahan ini menawarkan 28 rumah dengan harga per unit Rp 151 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 96 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Damai Saroso Agung Taqwa.

Melihat dari berbagai pilihan tersebut, Kabupaten Solok Selatan menawarkan alternatif hunian yang menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan banyaknya pilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

KOMPAS.com-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menetapkan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," kata Ara di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Ia menegaskan, kewenangan penetapan lokasi dan pembebasan lahan ada di tangan Pemda DKI Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi ini menjadi tindak lanjut dari kesepakatan pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1).

Mediasi sebelumnya digelar di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada 19 Februari 2025, dipimpin oleh Menteri Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ara meminta agar lokasi yang dipilih memudahkan akses bagi semua orang tanpa perlu menggusur rumah warga.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," ucapnya.

Ara juga meminta kepolisian segera menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air," katanya.

Kementerian PKP, kata Ara, mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk mengawal penyelesaian masalah ini. Ia memastikan akan kembali pada 15 Maret 2025 untuk melihat perkembangan keputusan Pemda DKI.

Prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga kompleks dan warga sekitar.

“Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda dua dan roda empat, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan,” kata Ara.

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

KOMPAS.com -Kota Solok, yang terletak di Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, kota ini semakin diminati.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Solok:

1. Griya Taman Belibis Vi Suku: Tipe 36/120

Terletak di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo.

Griya Taman Belibis Vi Suku menawarkan 73 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unit Rp 140 juta, dengan 70 rumah sudah terjual dan 3 unit masih tersedia.

2. Griya Taman Belibis: Tipe 36/120

Juga dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, perumahan ini berlokasi di Tanjung Harapan.

Proyek ini menawarkan 132 rumah tapak dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, sudah terjual 100 rumah.

3. Perumahan Mutiara Sandi: Tipe 36

Berlokasi di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Pilar Sandi Utama.

Mutiara Sandi menawarkan 39 rumah, di mana 2 unit telah terjual dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi dan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Saat ini, masih ada 37 rumah yang tersedia.

4. Graha Palm Asri Ii: Tipe 36

Terletak di Tanjung Harapan, perumahan ini menawarkan 15 unit rumah yang dikembangkan oleh PT Rahmat Kurnia Sentosa.

Harga per unit adalah Rp 151 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dari total 15 rumah, 5 unit telah terjual dan masih ada 10 unit yang tersedia.

5. Griya Devin Mandiri: Tipe 36

Griya Devin Mandiri menawarkan total 148 unit di Lubuk Sikarah.

menjual unit dengan harga Rp 151 juta, di mana 77 unit telah terjual.

Dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total lahan 96 meter persegi,masih tersedia 71 unit.

Mengapa Kota Solok?

Kota Solok menawarkan berbagai keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ada.

Dengan pilihan yang beragam, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) memediasi penyelesaian akses jalan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mediasi melibatkan Pemerintah DKI Jakarta, warga, dan dua perusahaan terkait.

Ara memimpin langsung pertemuan yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu sore.

Mediasi menghadirkan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Camat Penjaringan, Lurah Kapuk Muara, perwakilan RW, Polres Jakarta Utara, serta dua perusahaan, PT Lumbung Kencana Sakti dan PT Mandara Permai. Semua pihak diminta mencari solusi terbaik.

"Ini mediasi, kita kerja yang benar, terbuka, transparan. Pak Prabowo tugaskan saya untuk mendengar rakyat, mendengar semua, baru kita ambil keputusan," ujar Ara dalam pertemuan tersebut, Sabtu (1/3/2025), seperti dilansir Antara.

Warga dan pemerintah daerah menyampaikan pendapat soal rencana pembukaan akses jalan Row 47, termasuk pembongkaran tembok di kawasan PIK 1.

Pendapat warga terbagi. Ketua RW 01 Kapuk Muara, Purnomo, menolak pembongkaran karena berdampak pada warga RW 02.

"Saya harus menyatakan tidak setuju. Saya akan membantu warga RW 02 yang terdampak langsung," kata Purnomo.

Setidaknya 25 kepala keluarga (KK) berisiko terdampak jika tembok dibuka untuk akses jalan.

Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak, melaporkan bahwa pertemuan warga telah dilakukan pada Jumat (20/2).

Ketua Forum Masyarakat Kapuk Muara, Sufyan Hadi, menilai pembukaan jalan diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan banjir serta sesuai tata ruang kota.

Namun, Yusuf Ibrahim, warga RW 02, menolak jalan dibuka melalui PT Lumbung Kencana Sakti karena akan menggusur rumah mereka. Ia lebih setuju jika akses dibuat dari Jalan Kapuk Raya.

Ketua RW 05 mengkhawatirkan peningkatan kriminalitas jika akses dibuka. Ia menyarankan pelebaran Jalan Kapuk Raya atau pembangunan jembatan antara Kelurahan Pejagalan dan Kapuk Muara di Kali Caga RW 01 sebagai alternatif.

Tokoh masyarakat Apen Sodikin meminta proyek Jalan Row 47 tetap status quo. Ia lebih setuju membangun jembatan penyeberangan daripada membuka akses tersebut.

Menteri PKP meminta Pemerintah DKI Jakarta mendengarkan semua aspirasi sebelum mengambil keputusan.

"Pemerintah harus mendengar baik yang di luar tembok maupun yang di dalam supaya keputusan bijak," ujarnya.

Ara mendorong Pemda DKI segera menetapkan lokasi pembangunan akses Kapuk Raya-PIK 1. Ia berharap keputusan itu bisa selesai sebelum 15 Maret 2025.

"Selain akses yang baik bagi semua, lokasi juga harus mempertimbangkan dampak bagi warga. Jika bisa, seminimal mungkin ada rumah yang digusur," katanya.

Ara juga meminta kepolisian menyelesaikan masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1. Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu diminta segera mengambil tindakan.

KOMPAS.com - Untuk mewujudkan visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yaitu 'Pedidikan untuk Semua' ada banyak upaya yang perlu dilakukan.

Salah satunya untuk mendorong bagaimana pendidikan bermutu menjadi hal yang sangat penting. Salah satu pilar penting yang harus dipenuhi ini adalah status kesehatan peserta didik.

Direktur PAUD Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) Nia Nurhasanah mengatakan, bagaimana pemenuhan gizi bagi peserta didik dapat dipenuhi.

Dari beberapa data misalnya laporan Global Hunger Index(GHI) tahun 2024 disebutkan saat ini sebanyak 7,2 persen anak usia dini ini mengalami kekurangan gizi. Dengan prevalensi jumah anak mengalami stunting tercatat 26,8 persen.

15 provinsi punya prevalensi stunting di bawah angka nasional

Disebutkan jumlah balita menderita stunting dengan kondisi berat badan dibawah ideal atau gizi buruk balita masih cukup tinggi. Bahkan anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun saat ini angkanya juga cukup tinggi yaitu sekitar 2,1 persen.

“Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini kondisi ini merupakan masalah yang tentunya perlu kita selesaikan secara bersama dengan seluruh ekosistem PAUD. Hasil survei kesehatan Indonesia di tahun 20023 yang lalu menunjukan ada satu dari lima balita usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia mengalami stunting,” papar Nia seperti dikutip dari laman PAUDPEDIA Kemdikbud, Minggu (2/3/2025).

Sedangkan melihat data per provinsi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah. Terdapat daerah dengan prevalensi stunting terendah sebanyak 7,2 persen dan ada yang tertinggi sebanyak 37,9 persen.

Dari 38 provinsi di Indonesia tersebut masih terdapat 15 provinsi yang memiliki prevalensi stunting di bawah angka nasional.

“Mencermati kondisi ini kami Direktorat Pendidikan Anak Usaia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menginisiasi berbagai program dalam rangka memenuhi kecukupan gizi khususnya sesuai dengan visi kami melayani Pendidikan Anak Usia Dini,” paparnya.

Nia berharap, upaya ini juga perlu didukung bersama baik di satuan PAUD maupun di lingkungan keluarga. Selain pemenuhan gizi, aspek edukasi gizi dan juga kesehatan juga menjadi hal yang penting yang perlu dilakukan sehingga bisa terwujudnya kesehatan dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ditegaskan, bagaimana edukasi dan pemenuhan gizi seimbang ini dapat dilakukan sehingga terwujud anak Indonesia Hebat merupakan generasi emas di 2045 dapat terwujud.

“Mari cegah risiko terjadinya stunting dengan peduli asupan gizi seimbang,” imbuh Direktur PAUD.

Hindari anak konsumsi 5 P

Dalam paparanya, Kepala Sekolah Kelompok Bermain – Taman Kanak-kanak Al Muslim Sidoarjo, Siti Aminah, M.Pd menambahkan, salah satu hal yang paling sederhana adalah dengan menjaga pola makan anak dengan memperhatikan asupan gizi dan nutrisinya.

Menurut dia, apa yang masuk ke dalam tubuh anak usia dini melalui makanan adalah hal yang sepenuhnya bisa dikontrol.

"Pilihan makanan sehat dan kebiasaan sehat sudah banyak dikampanyekan. Tinggal kembali ke diri kita sendiri akan memilih pola hidup yang mana. Yang paling mudah adalah menghindari 5P, yaitu Pewarna, Pemanis, Penyedap, Pengawet, Perasa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Gizi Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Dr Agus Triwinanto, SKM, M.Kes mengungkapkan, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 24,4 persen tahun 2021.

“Stunting dapat terjadi sejak sebelum lahir, hal ini dapat dilihat dari prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia hasil SSGI 2022, dimana terdapat 18,5 persen bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48 cm,” ujarnya.

Dari data tersebut kita dapat melihat pentingnya pemenuhan gizi ibu sejak hamil. Hasil yang cukup memprihatinkan dari survei yang sama adalah risiko terjadinya stunting meningkat sebesar 1,6 kali dari kelompok umur 6-11 bulan ke kelompok umur 12-23 bulan (13,7 persen ke 22,4 persen).

Hal ini menunjukkan ‘kegagalan’ dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan, baik dari segi kesesuaian umur, frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi makanan.

Pada masa ini sangat penting untuk memperhatikan dan menjamin kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 disebutkan bahwa salah satu arah (tujuan) pembangunan adalah Kesehatan untuk Semua, yang menekankan jaminan gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode krusial anak usia dini tersebut digunakan sebagai kesempatan membangun fondasi guna mengoptimalkan kesehatan serta perkembangannya dalam kehidupan beberapa tahun mendatang.

Menjaga kesehatan anak usia dini sangat penting karena merupakan fondasi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan.

Anak yang sehat akan lebih mudah menerima rangsangan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional.

Oleh karena itu, memberikan perhatian pada kesehatan anak usia dini sangat penting untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik dan dapat mencapai potensi maksimalnya.

Agar anak tetap sehat salah satunya diperlukan asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik membantu memperkuat sistem imun, sehingga anak lebih tahan terhadap penyakit.

Selain itu, asupan gizi yang seimbang juga berkontribusi pada kemampuan belajar dan konsentrasi, yang penting untuk perkembangan intelektual.

KOMPAS.com - Ratusan siswa SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, batal mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan pihak katering pada Rabu (26/2/2025).

Para siswa menolak makanan tersebut setelah mencium bau tidak sedap dari sayuran yang menjadi bagian dari menu tersebut.

Wakil Kepala SMAN Jatinangor, Asep Suhayat, mengungkapkan bahwa pihak sekolah segera mengajukan komplain kepada penyedia katering dan mengembalikan sisa paket makanan yang tidak disantap siswa.p

Di SMAN Jatinangor, penyedia katering bertanggung jawab menyediakan 1.285 paket makanan setiap harinya. Namun, sejak hari pertama distribusi, Senin (24/2/2025), ditemukan sejumlah permasalahan.

"Pada hari pertama, paket yang dikirim hanya sekitar 500 dari total 1.285 paket yang seharusnya diterima. Saat itu, makanan juga sudah tercium bau, tetapi tetap dikonsumsi karena jumlahnya sedikit," ujar Asep Suhayat saat dikonfirmasi TribunJabar.id.

Pada hari kedua, Selasa (25/2/2025), masalah serupa terjadi. Puncaknya terjadi pada hari ketiga, Rabu (26/2/2025), karena lebih banyak makanan yang berbau, bahkan ditemukan ulat dalam sayuran.

Akibatnya, sebanyak 275 paket makanan dikembalikan ke pihak katering.

"Yang bau itu sayurannya, seperti capcay dengan brokoli. Ada ulat juga, sepertinya dari brokoli," ungkap Asep.

Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah mencoba berbicara dengan baik kepada penyedia katering agar makanan diganti dengan yang lebih segar dan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian.

Keterlambatan pengiriman dan distribusi tidak teratur

Selain permasalahan kualitas makanan, distribusi MBG juga mengalami kendala keterlambatan pengiriman.

Pada hari pertama, paket makanan datang dalam dua tahap, yaitu pukul 10.00 dan 14.00, padahal seharusnya tiba pada pukul 12.00 saat istirahat kedua.

"Anak-anak sudah menunggu lama, akhirnya pembagian makanan menjadi tidak teratur," ujar Asep.

Menanggapi keluhan tersebut, pemilik katering MBG, Alex Leo Sugiono, menegaskan bahwa makanan yang dikirimkan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Ia juga memastikan bahwa proses memasak dan pengepakan diawasi oleh ahli gizi sebelum didistribusikan ke SMAN Jatinangor dan enam sekolah lainnya.

"Kalau menurut tim pengiriman kami, itu bukan pengembalian karena isi paket sudah tidak lengkap," kata Alex, Rabu petang.

Ia menduga bahwa bau yang muncul bukan berasal dari proses memasak, melainkan akibat cara pengepakan dan pengiriman.

"Mungkin karena proses packing, panas langsung ditutup dan dikirim, jadi muncul bau," ujarnya.

Alex menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kebersihan dan kualitas makanan.

"Saya jamin makanan kami higienis, bahkan diawasi ahli gizi selama 24 jam," katanya.

Ia juga mengaku bahwa pihaknya terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai pihak agar layanan MBG semakin baik ke depannya.

"Ini baru hari ketiga. Memang sempat ada keterlambatan di hari pertama, tapi kami akan terus memperbaiki apa yang perlu dievaluasi," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Makanan MBG Berbau, Ratusan Siswa SMAN Jatinangor Sumedang Tolak Menyantap, Sisanya Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengaku terkejut saat mengetahui rumah yang disebut tidak layak huni adalah gubuk.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu. RTLH, rumah tidak layak kuni. Ini adalah apa Pak CT (Chairul Tanjung)? Gubuk," ungkap Hashim dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 11 juta keluarga di Indonesia menunggu rumah layak huni.

Ini artinya, lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak kuni.

"Dan di sini ada demand (permintaan), demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia.

"Itu target dia, target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul," lanjutnya.

Untuk memenuhi target tersebut, maka Pemerintah harus mendapatkan suntikan modal dari asing. Salah satu yang sudah berkomitmen adalah Qatar maupun Uni Emirat Arab (UEA).

Meskipun di Indonesia ada dana untuk memenuhi target tersebut walaupun terpencah di sana-sini.

"Tapi dana ini terpencah-pencah di sini, di sana. Ada di BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Nasional), ada di SBN (Surat Berharga Negara), di BI (Bank Indonesia), dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy (ekonomi nyata)," tutup Hashim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.

KOMPAS.com -Kota Langsa di Aceh kini sedang menjadi primadona di kalangan calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, semuanya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan kisaran harga di bawah Rp 200 juta.

Di bawah ini adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipilih di Kota Langsa:

1. Griya Pondok Kelapa: Tipe 36

Berlokasi di Langsa Lama, rumah ini merupakan proyek dari PT Chopi Putra Karya.

Griya Pondok Kelapa menawarkan 93 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 130 juta, sebanyak 56 rumah di antaranya telah terjual dan menyisakan 37 unit lagi.

2. Griya Bumoe Meutuah: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Dua Dara Meutuah, perumahan ini terletak di Langsa Baro.

Griya Bumoe Meutuah menawarkan 184 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan mencapai 35 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Saat ini, 93 rumah telah terjual dan masih tersisa 91 unit.

3. Griya Bukit Indah: Tipe Bukit Indah

Proyek perumahan ini terletak di Langsa Baro dan dikembangkan oleh PT Kana Barokah Karya.

Griya Bukit Indah menawarkan 149 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi.

Hingga saat ini masih tersedia 21 unit lagi.

4. Aqsha Residence 2: Tipe 36

Terletak di Langsa Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Aqsha Indah Lestari.

Aqsha Residence 2 menawarkan 17 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas total lahan 116 meter persegi, saat ini masih menyisakan 9 unit lagi.

5. Griya Rafi Permai: Tipe 36

Berada di Langsa Lama, Griya Rafi Permai dikembangkan oleh PT Rafikasha Pratama Mandiri.

Proyek ini menawarkan total 36 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan 120 meter persegi.

Mengapa Langsa Menarik?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang masih tersedia, Kota Langsa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para calon pemilik rumah.

Program subsidi yang ditawarkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bagi yang sedang mencari rumah, Kota Langsa bisa menjadi destinasi yang tepat dengan beragam pilihan yang ditawarkan.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pemilik dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di kota ini.

1. Griya Indah: Tipe 36

Terletak di Blang Mangat, Griya Indah merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

Proyek ini menawarkan 58 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Harga per unit rumah adalah Rp 120 juta. Hingga kini, 36 rumah telah terjual, sementara 22 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumahan Aman Sentausa (Permata): Tipe 36B

Dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana, perumahan ini berlokasi di Muara Dua, Lhokseumawe.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 130 meter persegi, masing-masing rumah eibanderol dengan harga Rp 140 juta.

Saat ini, 32 rumah telah terjual, dan masih tersisa 7 unit.

3. An Nisa Mansion-Lhokseumawe: Tipe 30

Proyek perumahan ini berlokasi di Blang Mangat dan dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 142 juta, sudah terjual 42 rumah dari total 161 unit yang tersedia.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

Terletak di Muara Dua, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Karya Beurata.

Villa Buket Rata menawarkan 19 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dengan harga Rp 145 juta, saat ini telah terjual 14 rumah, dan menyisakan 5 unit.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

Berada di Muara Dua, Firya Lientas Residance menawarkan total 19 rumah.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, harga per unit juga ditawarkan hanya Rp 145 juta.

Dari total jumlah penawaran, 16 rumah telah terjual, menyisakan 3 unit saja.

Mengapa Lhokseumawe?

Pemilihan rumah subsidi di Kota Lhokseumawe bukan hanya soal harga yang terjangkau, tetapi juga berbagai pilihan lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai proyek yang tersedia, calon pemilik rumah dapat menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka.