KOMPAS.com - Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah.

Dengan tawaran berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menarik minat banyak orang.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa proyek perumahan terjangkau yang dapat menjadi pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Citra Sentarum Residence: Tipe 36 Subsidi

Terletak di Semitau, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diza Mandiri Persada, proyek ini menyediakan 27 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 160 juta.

Dari total tersebut, 13 unit telah terjual dan 14 unit masih tersedia.

2. Istana Kabanindo Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika dan terletak di Putussibau Selatan.

Dengan total 494 rumah, setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi, dengan harga per unit Rp 164 juta.

Hingga kini, 406 rumah telah terjual, menyisakan 88 unit.

3. Mitra Purrei Residence: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Purrei Abadi.

Dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Dari total 197 rumah, 178 unit telah terjual, menyisakan 19 unit yang masih tersedia.

4. Purrei Residence Putussibau: Tipe 36

Juga terletak di Putussibau Selatan, proyek ini menawarkan 268 rumah.

Hingga saat ini, hanya 6 rumah yang terjual dengan harga Rp 165 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Proyek ini masih menyisakan 262 rumah untuk dipasarkan.

5. Perumahan Grand Dianna: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Utara, perumahan ini menawarkan 1 unit rumah dengan harga Rp 182 juta.

Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dan luas total lahan mencapai 150 meter persegi.

Proyek ini juga dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika.

Kenapa Kapuas Hulu?

Dengan banyaknya pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi alternatif menarik bagi calon pemilik rumah.

Proyek-proyek perumahan tersebut tidak hanya menawarkan harga yang bersahabat, tetapi juga lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai.

Sebagai hasilnya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari rumah di daerah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) akan membangun sebanyak 5.500 unit rumah untuk para prajurit. Adapun pembiayaan untuk pembangunan perumahan ini akan menggunakan skema pembiayaan Tabungan Wajib Perumahan (TWP).

"Kegiatan ini murni dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Tidak ada keterlibatan kementerian tertentu atau program pemerintah lainnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana di Balai Kartini, Senin (3/2/2025).

“Pembiayaan proyek ini berasal dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang dikelola oleh TNI AD," katanya lagi.

TWP adalah skema yang mewajibkan setiap prajurit untuk menabung sejak awal masa dinas hingga pensiun. Dana yang terkumpul dapat digunakan sebagai uang muka (DP) untuk kepemilikan rumah, sementara sisanya dapat dicicil setiap bulan.

Wahyu menjelaskan bahwa pembangunan 5.500 rumah ini merupakan kebijakan dari TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya.

Sementara itu, rencana groundbreaking akan menyesuaikan jadwal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Rencananya (sebelumnya) pada Januari, tetapi karena ada beberapa dinamika, rencana itu sekarang mundur ke minggu ini,” ujarnya.

“Namun, masih belum bisa direalisasikan karena ada komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Perumahan yang rencananya akan hadir dalam acara tersebut," kata Wahyu lagi.

Menurut Wahyu, pembangunan perumahan ini ditujukan bagi prajurit TNI AD dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga rumah pada umumnya. Program ini juga melibatkan beberapa pengembang yang menjadi mitra Angkatan Darat.

"Harga rumah dalam program ini lebih rendah dibanding harga pasar. Kami bekerja sama dengan beberapa pengembang yang sudah menjadi mitra dan memastikan kualitas konstruksi yang baik," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa program ini tetap bersifat eksklusif bagi prajurit TNI AD dan tidak terkait dengan skema pembangunan rumah bagi masyarakat umum yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita punya privilege untuk pegawai kita, kalau ngambil rumah di sini, yang dapat potongan sekian, biasa seperti itu. Tapi program ini hanya programnya kita. Tapi tentu kita tetap berkomunikasi dengan program Kementerian Perumahan untuk membangun rumah bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI AD.

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Adapun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resmi.

PASURUAN, KOMPAS.com -Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan Kota, Jawa Timur, menangkap dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Modus yang digunakan adalah dengan menggelar pelatihan kepada pemilik catering, sambil menjanjikan mereka akan dipilih sebagai penyedia MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keempat tersangka tersebut berinisial MH (50), MB (48), AI (62), dan HP (55), yang masing-masing memiliki peran dan tugas berbeda sebelum akhirnya dilakukan penahanan oleh Satuan Reskrim Polres Pasuruan Kota.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara, menjelaskan penangkapan keempat tersangka merupakan bagian dari kerja sama dengan Kodim 0819 Pasuruan.

Mereka dilaporkan oleh aparat Kodim 0819 setelah menggelar pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan Halal Berkah (Halber) pada pekan lalu.

"Kami menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ditemukan bahwa panitia dari kegiatan tersebut ditemukan unsur tindak pidana yang menjanjikan menjadi rekanan dari program MBG," paparnya, Senin (3/2/2025) di Mapolres Pasuruan Kota.

Davis menjelaskan bahwa empat orang tersebut mempunyai peran yang berbeda.

HP, selaku Ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia, mengaku memiliki relasi dengan BGN dan bisa merekomendasikan agar bisa menjadi rekanan dalam penyediaan MBG.

"Namun pada kenyataannya, yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan BGN dan yayasan belum memiliki legalitas," tandasnya.

Sedangkan MH bertugas menjaring dan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang catering agar bergabung dengan Halber.

Sementara, MB bertugas mendokumentasikan tempat packing dan dapur pemilik catering untuk dianalisis kelayakannya oleh MH dan HP.

Adapun AI berperan sebagai ketua atau koordinator tim penjaring UMKM catering.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ada sembilan orang yang sudah menyetorkan uang," terangnya.

Selama menjalankan pelatihan, mereka meminta sejumlah biaya mulai dari biaya transportasi, pembuatan proposal, sertifikasi penjamah makanan, biaya pengurusan BGN, hingga uang makan.

Empat tersangka tersebut menghimpun 17 UMKM di Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo.

Kini, empat tersangka tersebut dijerat pasal 378 KUHP juncto 55 ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal empat tahun.

"Kami berpesan agar masyarakat hati-hati terhadap lembaga yang menawarkan kerja sama dengan BGN. Jika ada yang mengajak, pihaknya dipersilakan segera melapor ke kepolisian," ujar Davis.

BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu bulan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (3/2/2025), Qodari menyatakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo itu punya optimisme yang luar biasa dan punya harapan yang luar biasa terhadap makan bergizi gratis ini. Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus," kata dia.

Tantangan progam makan bergizi gratis di Indonesia

KOMPAS.com/Labib Zamani Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/2/2025).

"Saya pribadi mendapatkan laporan-laporan di beberapa tempat kita ompreng yang sudah selesai anak-anak makan dibuka mau dicuci di dalamnya ada ucapan-ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo," kata dia.

"Dan Pak Prabowo sebetulnya tahu dan mengatakan bahwa jangan terima kasih kepada beliau. Itu kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini kata Pak Prabowo," imbuhnya.

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Meskipun masyarakat menyambut baik program ini, Qodari menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah untuk merealisasikan MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sambutan sangat luar biasa. Tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Qodari menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat memenuhi 83 juta orang pada 2029.

Namun, dengan adanya penghematan anggaran, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan agar program ini dapat menjangkau 83 juta penerima dalam waktu satu tahun.

"Tadinya MBG ini sekitar hampir 83 juta penerima itu kan 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN menemukan anggaran yang bisa dipakai untuk MBG ini dalam waktu satu tahun bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG, dengan asumsi satu SPPG dapat menyediakan 3.000 porsi MBG.

Namun, jika dapur SPPG mampu memenuhi 6.000 porsi makanan seperti di Gagaksipat, Boyolali, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 15.000.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Yang misal SPPG hanya 3.000 berarti sekitar 28.000 SPPG. Nah, misalnya kalau di tempat ini 6.000 sekitar 15.000 SPPG. Jadi saya kira tantangannya di sana," ungkap dia.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perlunya dukungan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan program MBG di Indonesia berjalan lancar.

"Karena gagasan besar ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan penerima yang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan contoh yang bagus dengan semangat dan gotong royong berbagai kalangan," tutup Qodari.

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang terletak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kini tampak sepi setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi penggusuran.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi.

Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," ungkap Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pengadilan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah, termasuk pemilik ruko, pada 18 Desember 2024.

Surat tersebut berisi rencana eksekusi pengosongan lahan yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapkan dengan ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Usut punya usut, persoalan pengosongan lahan ini diduga berkaitan dengan ulah "biong" atau makelar tanah sejak 1990.

Ulah makelar

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pembelian tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Juju berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,3 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bari bilang, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi pun terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat ia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB.

Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Bari mengatakan, setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Pewaris Abdul Hamid menggugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi. Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia.

Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Terusirnya penghuni cluster

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Rachel Farahdiba R Lahan depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang turut terdampak penggusuran.

Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur pun akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas rumah mereka.

Pada saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III. Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II menggusur 27 bidang tanah di PerumahanCluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Padahal, para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 mengaku telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Adapun dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi. Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Duduk Perkara

Para penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat menggelar aksi penolakan eksekusi rumah pada Kamis (30/1/2025) sejak pagi.

Salah satu perwakilan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan alasan penolakan terhadap eksekusi oleh PN Cikarang kelas II dikarenakan sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki SHM.

"Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat," ujar Bari saat ditemui TribunBekasi, Kamis (30/1/2025), dikutip dari WartaKota Tribunnews.

Tidak hanya itu, lanjut Bari, penghuni yang belum memiliki SHM pun sedang melakukan pembayaran melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank.

Bahkan ketika sebelum proses pembelian rumah maupun ruko di cluster tersebut, masyarakat terlebih dahulu melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tanah tersebut tidak terblokir.

"Ada juga sebagian daripada warga dan saya kan kebetulan belinya dan sebelum kami belikan dilakukan pengecekan BPN dan itu tidak ada permasalahan sengketa dan sertifikat tidak terblokir," jelasnya.

Namun Bari menuturkan ketika dirinya sudah menempati lokasi cluster selama kurang lebih 2 tahun, para penghuni justru dikejutkan pada Rabu (18/12/2024) perihal informasi rencana PN Cikarang yang akan melakukan eksekusi.

Eksekusi diinformasikan saat itu oleh ketua RT setempat dan tindakan akan dilakukan pada Kamis (30/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Dapur Umum/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025) pagi.

Dikutip dari tayangan video Tim Media Presiden Prabowo, Kepala Negara memasuki dapur umum dengan baju safari warna krem dan celana hitam.

Ketika berada di dapur, Prabowo berbincang dengan juru masak dan sejumlah petugas yang bekerja.

Ia terjun langsung ke dapur untuk melihat langsung proses distribusi secara keseluruhan.

“Assalamualaikum. Bertugas semua ya?” tanya Prabowo kepada para petugas.

“Siap Bapak, ini tempat pembuatan sayur dan sebagainya,” tutur pengelola dapur umum.

Prabowo juga bertanya jam berapa para petugas dapur mulai memasak untuk memastikan kualitas makanan.

Ia lalu mengecek menu yang tersaji dan disusun oleh petugas dapur, yang kemudian akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar.

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu berjalan berkeliling sembari mendengarkan penjelasan petugas.

Sebelum meninjau dapur, Prabowo menyempatkan diri meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di dua sekolah di daerah yang sama, yakni di SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02.

Menurut keterangan pers Tim Media Prabowo, Kepala Negara tiba pukul 09:38 WIB.

Kedatangan Prabowo yang mendadak itu disambut antusias oleh para warga dan siswa-siswi.

Prabowo pada kesempatan itu mengenakan pakaian safari dan bertopi cokelat.

Ia datang menggunakan kendaraan Maung.

“Bapak! Pak! Pak Prabowo!” seru mereka menyapa Prabowo.

Prabowo pun menyapa para warga dan siswa-siswi sembari melambaikan tangannya.

Ia tak lama bergegas ke lokasi dapur agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

BEKASI, KOMPAS.com - Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuding penggusuran lahan yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Abuse of power itu dilakukan oleh PN Cikarang bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja,” ungkap Abdul Bari, salah satu perwakilan pengembang, kepada Kompas.com pada Senin (3/2/2025).

Bari menilai, eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang banyak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, kata dia, sudah ada perlawanan penolakan eksekusi. Kedua, eksekusi pengosongan lahan tidak dibacakan di atas obyek sesuai kedudukan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak didengar oleh para pihak.

"Ketiga, eksekusi dilakukan di luar jam dinas operasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, dasar hukum perlawanan warga sangat jelas, merujuk pada Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 101.

"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri,” ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada tanggal 30 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang,” kata Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan mendadak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Ia mengatakan, Prabowo mengunjungi dua sekolah di wilayah Jakarta Timur.

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ke sekolah," kata Teddy, kepada wartawan, Senin.

Ia menuturkan, dua sekolah yang dikunjungi Kepala Negara pagi ini adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02.

Mantan Menteri Pertahanan ini pun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok Makan Bergizi Gratis ke sekolah tersebut.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali berjalan pada 6 Januari 2024.

Sidak hari ini menjadi sidak perdana Presiden Prabowo dalam program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya, rencana sidak juga disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi.

Sidak dilakukan untuk memeriksa distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," kata Hasan, saat dihubungi, Senin awal Januari lalu.

Ia menjelaskan sidak mendadak itu dilakukan untuk melihat lebih jelas dan dekat program Makan Bergizi.

Kepala Negara dapat melihat program secara lebih natural kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ucap Hasan.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.