JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi program kerja mereka yang pada tahun ini anggarannya akan mencapai Rp 171 triliun.

“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, anggaran yang diterima BGN untuk melaksanakan makan bergizi gratis (MBG) baru mencapai Rp 71 triliun. Namun, Presiden Prabowo Subianto berjanji bahwa BGN akan mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun.

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani 2,9 juta dilaksanakan maka kami akan mendapatkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” lanjut Dadan.

Meski masih baru, BGN telah ditugaskan untuk menjalankan sejumlah program pemerintah dengan langkah yang cepat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengaku, untuk melakukan langkah cepat yang ditargetkan untuk melayani banyak penerima manfaat, BGN masih belum mampu untuk berjalan sendiri.

Untuk itu, BGN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan telah disepakati akan ada tim yang mengawasi kerja BGN.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyambut baik kedatangan BGN untuk meminta pendampingan bagi program-program yang dijalankan.

“Badan ini adalah badan baru dan tentunya membutuhkan support karena bagaimanapun juga dia harus lari cepat, kalau lari cepat pasti ada hal-hal, kebijakan-kebijakan yang harus diambil,” kata Jaksa Agung dalam kesempatan yang sama.

Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan agar pelaksanaan program BGN ke depan tidak menghadapi masalah.

“Dan tentunya, memerlukan pengawalan, pendampingan kami sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang menjadi masalah ke depan,” kata Burhanuddin lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah terpaksa menggunakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar Rp 24 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengatakan hal itu dalam pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai untuk Makan Bergizi Gratis. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” ujar Prabowo.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah melakukan penghematan anggaran dalam dua tahap.

Tahap pertama, diproyeksikan total pengumpulan dana yang dihasilkan dari penghematan anggaran mencapai Rp 608 triliun.

Kemudian, tahap kedua akan difokuskan pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang dianggap kurang efisien dengan total target penghematan Rp 308 triliun.

Namun, Prabowo mengungkapkan, dari penghematan tersebut akan dikembalikan ke kementerian/lembaga sebesar Rp 58 triliun sehingga total penghematan menjadi Rp 250 triliun.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan, dividen dari BUMN juga mencapai Rp 300 triliun, di mana Rp 100 triliun di antaranya dikembalikan untuk modal kerja, sehingga dana yang tersedia diperkirakan mencapai Rp 750 triliun.

"Yang lagi ramai penghematan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 Triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, deviden BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo.

Dari situlah, Prabowo menyebut bahwa Rp 24 triliun digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

“Rp 24 triliun terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan," ujar Prabowo.

Kemudian, dana hasil efisiensi yang tersisa akan dialokasikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.

Nantinya, dana tersebut akan dijadikan sebagai dana investasi untuk Danantara.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi itu juga menerangkan jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Kemudian, pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, Inpres tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) terkena efisiensi sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu sebesar Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025, jumlah ini setara dengan 0,2845 persen dari total pagu yang semula tersedia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

"Ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen) atau Rp 200.200.000.000," kata Dadan usai rapat, Rabu.

Dadan menuturkan, efisiensi itu terjadi usai menjalin pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dadan bilang, pos yang dipangkas terkait dengan pengadaan lahan.

Pemangkasan ini pun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat Kepala Negara melakukan sidak ke salah satu daerah.

"Ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak Presiden sampaikan, enggak usah. Pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan tidak mengetahui untuk apa saja dana yang diefisienkan tersebut.

"Pokoknya kita diberi efisiensi Rp 200,2 miliar dan kami ambil dari pengadaan lahan. Yang jelas kami melakukan efisiensi atau penghematan di pengadaan lahan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Semula, BGN menjadi salah satu badan yang tidak terkena pemangkasan anggaran.

Kendati begitu, kini badan yang mengurusi MBG tidak terlepas dari jerat pemotongan.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi mengikuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kementerian PKP hanya memiliki anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5,2 triliun.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya harus tetap kreatif mencari pendanaan agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik.

"Saya pikir sudah terbuka ya bahwa ada efisiensi (anggaran) dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang renovasi," katanya ketika ditemui wartawan setelah rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan mencari terobosan untuk pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar bisa tetap berlangsung.

"Jadi kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada ya, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran APBN APBD 2025 ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak birokrasi lebih berpikir kritis apakah program-program yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum.

"Jadi gini, jangan salah membaca langkah Pak Prabowo soal anggaran. Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan. Apakah itu kena sesuai sasaran kepada rakyat atau tidak? Jadi beliau ngajak berpikir dulu nih," ujarnya.

Pihak Kementerian PKP bersama beberapa kementerian lainnya sudah melakukan beberapa terobosan di sektor perumahan. Beberapa contohnya seperti penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat keluarnya PBG menjadi 10 hari, hingga rencana perubahan skema pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan dari yang sebelumnya 75% APBN dan 25% dari perbankan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058.000 menjadi Rp Rp 1.613.296.058.000. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam skala prioritas.

"Tidak kena. Kebijakan efisiensi mengacu pada Inpres No.1/2025," kata Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Jumat (31/1/2025).

Putro menambahkan bahwa efisiensi anggaran sudah diatur dalam Instruksi Presiden No.1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengkajian dan pemetaan terhadap potensi pos anggaran yang bisa dilakukan penghematan.

"Pembahasan sudah dimulai, tapi masih dilakukan pemetaan terkait program kegiatan yang terkena efisiensi," ujarnya.

Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 19,7 miliar.

Namun, dalam plafon APBD 2025, baru dialokasikan sebesar Rp 12,2 miliar, sehingga akan terjadi kekurangan pagu sebesar Rp 7,5 miliar.

Kekurangan ini diharapkan dapat dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul untuk merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya.

"Endang belum bisa memastikan terkait efisiensi, karena berkaitan dengan dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah hingga Dana Keistimewaan di Pemerintah DIY. Pasti efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan," ucapnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis demi kesejahteraan masyarakat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan mulai pekan depan. Namun, selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Nggih (ya) kami belum menerima surat edarannya. Kami sedang menunggu teknis program itu seperti apa," kata penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Lantaran belum menerima teknis pelaksanaan program tersebut, Badung belum bisa melaksanakannya dalam waktu dekat, seperti yang dikabarkan akan berjalan pada Senin (6/1/2025).

Menurut Surya, kepastian penyaluran program makan bergizi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Meski begitu, Badung sebetulnya sudah siap mendukung program pemerintah pusat itu.

Apalagi Pemkab Badung sudah mengalokasikan Rp 16,7 miliar pada tahun ini untuk menyokong program tersebut. "Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas pejabat yang juga Kepala Dinas PUPR Badung itu.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung, Bali. Pemkab Badung sendiri sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu meski petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum turun.

Surya Suamba membenarkan dalam uji coba itu, muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Lebih lanjut, laporan dari Disdikpora Badung bahwa saat uji coba, estimasi per porsi untuk satu anak Rp 20 ribu, baik dengan skema prasmanan maupun per kotak. Jumlah ini dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut.

Surya menambahkan, anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir. "Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut tentu kami masih menunggu," tukas Surya.

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Video: Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran

Komisi V DPR RI resmi menyetujui pemisahan anggaran antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam pemerintahan sebelumnya, kedua kementerian itu tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, berdasarkan pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp 116,22 triliun. Lalu pada 29 November 2024, pihaknya menerima surat tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025.

Dalam surat tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk dua kementerian itu. Rinciannya antara lain Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun dan Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun.

"Dengan surat dari Kemenkeu sebagai turunan dari Keppres yang mengatur tentang itu, saya tanyakan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, apakah pergeseran anggaran dari Kementerian PUPR menjadi PU dan PKP sebagaimana angka yang tertulis tadi saya sampaikan (disetujui)," kata Lasarus, dalam Raker bersama mitra pemerintahan di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan anggaran sebesar Rp 2,31 triliun. Dengan pemecahan kementerian, kini anggarannya dibagi menjadi sebesar Rp 2,19 triliun untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Rp 112,42 miliar untuk Kementerian Transmigrasi.

Lasarus mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi angka-angka tersebut dan disepakati bahwa angka tersebut telah sesuai. Dengan disahkannya pembagian anggaran ini, ia mengimbau agar tidak ada penambahan anggaran di lingkup mitra Komisi V.

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat pagu anggaran Rp 5,274 triliun untuk tahun 2025. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Ara menuturkan Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran Rp 116.227.045.313.000. Saat Kementerian PUPR dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP pun didistribusikan untuk kedua Kementerian tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan Ara dengan Menteri PU Dody Hanggodo, pihaknya mendapat anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5.274.391.058.000 sementara Kementerian PU mendapat pagu anggaran Rp 110.952.654.255.000.

Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan Kementerian PKP akan terdiri dari 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp 0,359 triliun, Itjen Rp 0,009 triliun, Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 triliun, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 triliun, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp 0,078 triliun," kata Ara dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Rincian Pagu Anggaran 2025 Kementerian PKP Rp 5,274 T

Ditjen Kawasan Permukiman Rp 0,212 T

- Pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- Optimalisasi peningkatan kualitas Permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, peningkatan kualitas Permukiman kumuh Kawasan Jembol Kabupaten Sumbawa, Kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo, dan Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan

Ditjen Perumahan Perdesaan Rp 0,908 T

- Bantuan Rumah Swadaya skema BSPS di seluruh provinsi

- Lanjutan Rumah Khusus untuk DOB, pembangunan Rusus Suku Moi, lanjutan pembangunan Rusus pascabencana di Ternate, pembangunan Rusus Malawi tahap 1, dan Pembangunan Rusus pascabencana di Lebak

Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 T

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN (MYC), lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun MBR terdampak IKN, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC), lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC), lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran (MYC) sebanyak 10 tower

- Pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama

- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mendukung 10.550 unit rumah bagi MBR di seluruh provinsi

Ditjen Tata Kelola dan pengendalian Risiko Rp 0,078 T

- Pelaksanaan tata kelola, pengendalian risiko, dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman

Inspektorat Jenderal Rp 0,009 T

- Pelaksanaan kegiatan kerja sama antarlembaga, penyusunan rancangan NSPK pengawasan, serta layanan pengawasan, layanan audit dengan tujuan tertentu, layanan audit kinerja, layanan review RKA-K/L dan layanan review laporan keuangan bidang perumahan dan pembiayaan infrastruktur

Sekretaris Jenderal Rp 0,359 T

- Gaji dan tunjangan, tata kelola/administrasi pegawai, layanan operasional perkantoran, layanan data dan informasi publik, pembentukan produk hukum, pembinaan pengelola keuangan, pengelolaan BMN, serta analisis pelaksana kebijakan

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 November 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, ketujuh menko masing-masing meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setidaknya dalam waktu tiga bulan.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (2/12/2024).

Keputusan itu akhirnya dapat disetujui oleh tujuh menko meski sempat ada interupsi. Salah satunya dari Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang tidak terima anggarannya hanya Rp 9 miliar di 2025.

"Kita ini baru dan kita sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi sekretariat dan 3 kedeputian. Kami perkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar dan 3 deputi itu masing-masing Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan," tutur Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2025:

1. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Bidang Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.