Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya soal unit apartemen yang dibelinya tapi tak kunjung diterima. Mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui layanan BENAR-PKP.

Adalah Jefri Victor Garinding, salah satu konsumen Meikarta yang belum menerima unit apartemen yang dibelinya. Jefri membeli unit apartemen Meikarta secara cash keras pada 2017. Ia membayar Rp 286 juta untuk tipe studio.

Jefri bercerita, dirinya sempat ditawarkan untuk mengganti unit yang sudah dibelinya namun harus membayar lebih. Namun ia menolak tawaran tersebut karena sudah tidak ada uang lagi. Ia datang ke Kementerian PKP berharap bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan unit yang tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

"Nah kami besar harapan dari pihak Meikarta bisa mendengar apa yang menjadi harapan kami. Ya mungkin ini solusi terbaik hari ini di mana kita hadir di sini, ada jawaban dan kepastian untuk selanjutnya kami diberikan hak kami, unit kami yang sudah menjadi hak kami karena kami sudah bayar kecuali kami tadi belum bayar," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli. Kiri: Jefri Victor Garinding, kanan: perwakilan keluarga Rozi Bukari. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Sementara itu, salah satu perwakilan dari keluarga Rozi Bukari, konsumen Meikarta, telah membeli dua buah unit apartemen namun tak kunjung diberikan hingga saat ini. Pihaknya membeli unit tersebut sejak 2015 lalu secara tunai.

"Ya mudah-mudahan lah, mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun menyerahkan unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan itu diadakan untuk memverifikasi data terkait permintaan konsumen Meikarta yang meminta refund maupun unit apartemen yang tak kunjung diterima.

Pertemuan tersebut dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB di Kantor Kementerian PKP Jl. Raden Patah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari pertemuan yang dilakukan pada Kamis (27/3) lalu.

Perwakilan pengembang Meikarta mengungkapkan akan memverifikasi dan menerima dokumen yang diajukan oleh para konsumen Meikarta yang ingin meminta refund atau pengembalian uang maupun unit yang tak kunjung diterima.

Dalam verifikasi data tersebut, terdapat konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) dan ada juga konsumen yang melaporkan melalui layanan BENAR-PKP yang dikembangkan oleh Kementerian PKP. Meski demikian, pihak Kementerian PKP meminta pengembang untuk tidak membeda-bedakannya karena keduanya sama-sama konsumen Meikarta yang menuntut haknya.

Dalam verifikasi data konsumen Meikarta juga diminta untuk terbuka agar tidak ada yang merasa disembunyikan.

"Kami hanya mau lakukan sesuai dengan regulasi yang ada di kami gitu ya. Memenuhi haknya konsumen, terhadap ada Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Bahwa pelaku usaha harus memenuhi tuntutan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Mereka memenuhi tuntutan bapak-bapak, misalnya rumahnya ada atau bangunannya ada. Nah ini sekarang ini adalah memenuhi dari janji yang sudah diucapkan oleh pelaku usaha seperti itu," ujar Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Kementerian PKP Muliasari di lokasi.

Sebelum acara verifikasi data dimulai, awak media sempat bertanya kepada konsumen Meikarta yang melapor melalui BENAR-PKP. Jefri, salah satu konsumen Meikarta, mengaku sudah membeli apartemen tipe studio sejak 2017. Pembelian dilakukan dengan cash keras seharga Rp 286 juta, namun hingga saat ini masih tak kunjung mendapatkan unitnya.

"Saya hanya berharap ada penyerahan unit kami," katanya kepada awak media.

Sebelumnya, konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Pertemuan tindak lanjut dari keluhan tersebut dilakukan pada Kamis (27/3) lalu. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada pukul 12.30 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Hasilnya, pengembang Meikarta bersedia untuk mengembalikan atau me-refund uang yang sudah keluarkan konsumen Meikarta untuk membeli unit apartemen.

"Alhamdulillah tadi datang (pengembangnya). (Pengembang mau refund?) Tergantung dari maunya mereka (konsumen Meikarta), kalau mau refund dikasih refund kalau mereka mau unit dikasih unit," katanya kepada detikcom di lokasi.

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Pada awalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sedang menyampaikan sambutan mengenai peluncuran layanan pengaduan tersebut. Kemudian ia menyebutkan bahwa sudah ada konsumen dari Meikarta yang datang ke Kementerian PKP mengikuti acara tersebut.

Kemudian Ara pun bertanya kepada para konsumen Meikarta apa yang ingin disampaikan kepada pihaknya.

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur diminta oleh Ara untuk merespons keluhan-keluhan konsumen Meikarta tersebut. Fitrah mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady.

"Memang kita kemarin, saya sudah ketemu sama Pak John Riady. Harusnya datang hari ini, tapi nggak bisa. Kita akan selesaikan itu. Kita akan pertemukan langsung nanti dengan Meikarta setelah liburan ini," ungkap Fitrah.

Ditemui usai acara, Fitrah mengaku akan menemui pihak konsumen Meikarta untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Kamis (27/3/2025). Di sisi lain, ia mengatakan bahwa John Riady siap untuk menyelesaikan masalah konsumen Meikarta.

"(Untuk penarikan uang konsumen Meikarta kembali memungkinkan?) Ya tentu saya harus tanya orang Meikartanya dulu. Kemarin saya sudah panggil John-nya, 'oke Pak, kami akan siap menyelesaikan' itu katanya. Saya sudah panggil ke kantor," ungkap Fitrah.

Permasalahan Meikarta ini, kata Fitrah, bukan hanya masalah perumahan saja, ada masalah perizinan, lahan, hingga pembiayaannya. Maka dari itu, ia ingin mengonsolidasikan semua stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan memediasi dan menekan pengembangnya siapa yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan. Dan kita kan juga punya aturan-aturannya. Itu lho," tutupnya.

Dalam catatan detikcom, pengembang dari mega proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Pada 2023 lalu, sempat ada kasus yaitu 131 konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) belum mendapatkan unit apartemen yang sudah dibeli. Mereka pun meminta haknya, baik berupa refund maupun mendapatkan unit apartemen.

Setelah lika-liku yang cukup panjang, per 14 Maret 2023, tercatat 114 konsumen Meikarta menerima refund melalui mekanisme titip jual. Sementara 13 orang sudah mendapatkan unit. Mekanisme titip jual sebelumnya ditawarkan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta. Sementara sisanya masih dalam proses oleh pihak Meikarta.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari modal asing rencananya akan dilaksanakan pada April 2025 setelah Lebaran. Investor asing pertama yang akan membangun hunian pada program tersebut adalah Qatar.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April. Lokasi pertama pembangunan tersebut adalah di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Untuk kisaran harga per unitnya, Fahri mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan pihak Qatar. Namun, ia pastikan harga per unitnya masih terjangkau.

"Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah. Tapi harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah," paparnya.

"Ini kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar. Karena harga dasar ini nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah sebagai harga perolehan dari apartemen itu, per meternya berapa kira-kira. Karena nanti ada beberapa tipe sih di situ, tidak satu tipe," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar akan berinvestasi US$ 18-20 miliar atau Rp 294-327 triliun (kurs Rp 16.375) pada Program 3 Juta Rumah. Rencananya, pembangunan hunian pada program tersebut akan dilaksanakan setelah Lebaran.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Selain dari Qatar, Hashim menyebutkan akan ada tambahan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan Presiden Prabowo bisa membangun 30 juta unit rumah dan apartemen jika menjabat 2 periode.

Lewat Program 3 Juta Rumah, setiap tahun dapat terbangun 3 juta rumah. Selama 5 tahun masa jabatan, ditargetkan Prabowo bisa membangun 15 juta unit apartemen dan rumah. Maka, apabila ia kembali terpilih sebagai Presiden di periode berikutnya, Program 3 Juta Rumah ini akan dilanjutkan.

"Program ini targetnya adalah 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun. Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Kalau Presiden Prabowo diberi mandat lagi bisa dilanjut lagi 5 tahun, jadi nanti target kita 30 juta proyek rumah dan apartemen," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim menyebut Program 3 Juta Rumah diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat menengah ke bawah. Program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo selain Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bukanlah program baru. Hashim menyebut di negara lain pun memiliki program perumahan dengan skala besar. Bahkan lewat program perumahan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

"Saya nyontek pengalaman di China, pengalaman di Jepang, pengalaman di Singapura, pengalaman di Korea Selatan, di mana di negara-negara ini perumahan menjadi satu pilar pertumbuhan ekonomi. Sampai kemarin tahun 2017, perumahan mencapai 25 persen dari GDP China," ujar Hashim.

Meskipun target pembangunannya besar, Hashim menegaskan modal untuk membangun rumah melimpah, baik dari dalam negeri maupun dari negara asing.
Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan. Selain itu ada pula dari BPJS dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," sebutnya.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab, hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari Qatar akan dimulai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut modal dari dalam negeri untuk Program 3 Juta Rumah melimpah. Salah satunya berasal dari Bank Indonesia yang siap menyediakan Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan modal dari dalam negeri untuk mendukung Program 3 Juta Rumah cukup banyak, tetapi tidak dari satu sumber. Ia menyebut ada yang dari BPJS, SBN, dan Bank Indonesia.

"Ternyata di Indonesia ini ada (modalnya). Tapi dana ini terpencar-pencar, ada di BPJS, ada di SBN, di BI, ini dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy," ujar Hashim.

Selain modal dari dalam negeri, Hashim juga mengatakan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari negara asing. Mulai dari dari Qatar, India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

Realisasi program 3 juta rumah dari Qatar akan dimuLai pada April 2025. Ia mengatakan Qatar akan membangun 1 juta apartemen di perkotaan dan 3-5 juta apartemen dan rumah di Pedesaan. Dengan nilai investasi 18-20 miliar dollar atau sekitar Rp 294-327 triliun (Kurs Rp 16.375).

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Program 3 juta rumah menjadi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak asing telah menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam program itu, ada Qatar hingga Uni Emirat Arab (UAE).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, pada bulan April atau setelah Lebaran nanti, investor dari Qatar akan membangun 1 juta apartemen.

"Ini satu pengusaha, dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar untuk 3-5 juta apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain Qatar, UEA juga akan masuk ke proyek 3 juta rumah ini. Pemerintah melalui BUMN Mubadala juga akan membangun 1 juta apartemen. Baik dana yang masuk dari Qatar maupun UEA merupakan investasi.

"Pemerintah Abu Dhabi (UEA) melalui BUMN-nya namanya Mubadala akan investasi 1 juta apartemen. Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," ujarnya.

Hashim mengatakan, target pembangunan perumahan meningkat pesat, dari yang semula 1 juta unit rumah di pemerintahan lalu, menjadi 15 juta unit rumah, atau yang sering disebut program 3 juta unit rumah dan apartemen per tahun.

"Ini bukan program 3 juta rumah, ini program 15 juta rumah dan apartemen. Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah. Dan ini akan segera dimulai" kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.

"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.

Pemilik rumah di Notting Hill, Inggris bersiap menghadapi periode kurang menyenangkan. Saat libur Natal tiba, area itu dibanjiri wisatawan.

Popularitas kompleks itu naik daun usai film Love Actually tayang pada 2003. Salah satu adegan film itu mengambil latar di sana.

Mengutip Daily Mail, Senin (16/12/2024) perumahan itu berada di kawasan elite London Barat. Dalam film itu, area itu menjadi lokasi Mark (Andrew Lincoln) yang datang ke apartemen milik Juliet (Keira Knightley) untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengangkat sebuah papan dan meminta Juliet untuk mengatakan beberapa tulisan yang dibawanya di depan pintu.

Sejak film itu dirilis, wisatawan pun memburu area tersebut untuk dikunjungi. Mulai dari foto-foto sampai meniru adegan serupa dalam film itu, nembak gebetan atau menyatakan lamaran.

Seorang wanita yang tinggal di properti berwarna merah muda senilai 1 juta pound (Rp 20 miliar) yang digunakan dalam adegan tersebut mengatakan bahwa kehadiran para turis kini menjadi gangguan yang biasa terjadi.

"Terutama saat Natal, lebih buruk lagi tahun lalu karena itu adalah peringatan 20 tahun film itu," kata wanita itu.

"Dulu saya sering meminta mereka untuk menyumbang ke badan amal, tetapi sekarang saya malah membentak mereka. Saya bilang, 'Asalkan kalian menyumbang ke badan amal pilihan kalian, itu tidak masalah.' Mereka datang setiap hari, setiap malam, bahkan ada yang melamar pasangan di luar sana," ujar dia lagi.

Daily Mail mengunjungi kawasan di London Barat itu dan melihat banyak turis yang datang untuk menciptakan momen mereka di depan pintu rumah ikonik tersebut. Beberapa turis berdiri cukup jauh dari rumah, ada pula yang berusaha mendekat untuk mendapatkan foto terbaik.

Seorang warga yang baru pindah ke daerah itu menyadari perhatian yang diberikan kepada rumah tersebut, tetapi menganggapnya sudah bisa diprediksi.

"Saya baru saja pindah ke sini, tapi saya sudah tahu hal ini. Saya sadar orang-orang melakukan ini sebelum saya pindah dan itu bukan faktor yang membuat saya memutuskan untuk tinggal di sini," ujarnya.

Tetangga wanita tersebut yang telah menghabiskan banyak Natal di kawasan itu, masih merasa bingung dengan tren tersebut.

"Ini terjadi sepanjang tahun, kamu tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Saya tidak mengerti. Kami sudah tinggal di sini sebelum film itu dirilis dan sekarang malah semakin parah," kata dia.

"Mereka semua melakukan hal yang sama. Pada hari Sabtu, keadaan sangat ramai. Saya kira menyenangkan kalau orang-orang suka dengan jalan kami," ia menambahkan.

Dengan situasi yang terjadi di kawasan itu, banyak penghuni yang mengeluhkan turis-turis berada di wilayah rumah mereka. Terutama saat cuaca yang baik dan di akhir pekan, jumlah turis yang berkunjung bisa mencapai ratusan.

"Saya tidak mengerti kenapa mereka begitu terobsesi dengan itu, itu hanya sebuah pintu. Turis-turis dari Spanyol juga menyukainya, kami bisa mendengar pemandu wisata dari dalam rumah kami. Mereka membuat banyak foto dari lokasi-lokasi film di sekitar sini, saya rasa itu cukup luar biasa, kadang-kadang mereka makan piknik di bangku rumah saya," penghuni lain menyampaikan keluhannya.

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa

Video: Kemilau Pohon Natal dari 2024 Keping Emas di Eropa

Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.

"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.

Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.

Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.

Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi