Pemerintah berencana menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, rencana itu justru mendapat penolakan dari sejumlah asosiasi jurnalis.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara.

"Ini bukan upaya pembungkaman wartawan, tetapi justru wartawan media sebagai pilar demokrasi juga punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan," tambahnya.

Kemudian, Ara meyakini 1.000 kuota FLPP khusus untuk wartawan akan terserap seluruhnya. Ia juga mengatakan penyediaan rumah subsidi wartawan sedang disiapkan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebelumnya diberitakan, berbagai asosiasi jurnalis menolak program rumah subsidi untuk wartawan. Asosiasi tersebut antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), serta Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Mereka menilai, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini sebenarnya bisa diakses oleh warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta (lajang) atau Rp 8 juta (mereka yang berkeluarga).

Memberi jalur khusus kepada wartawan untuk mendapatkan program rumah subsidi dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi wartawan, seolah patut diistimewakan. Sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur normal.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum PFI, Reno Esnir, dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menilai apabila wartawan mendapat kemudahan dalam membeli rumah subsidi dari Komdigi, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik di mata publik, misalnya sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mendorong akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jateng untuk digunakan sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Luthfi mengatakan dirinya sudah menginstruksikan kepada Tim Percepatan Program MBG Jawa Tengah untuk memetakan aset Pemprov Jateng yang dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG. Hasilnya, terdapat 21 aset milik Pemprov Jateng serta 1 aset milik BUMD. Jumlah tersebut terdiri dari 12 bangunan dan 7 bidang tanah.

Selain itu, terdapat 34 SMK di Jateng yang memiliki catering/tata boga/kantin tipe A yang sudah bersertifikat BPOM. Sejauh ini, sudah ada 7 satuan pendidikan yang masuk daftar usulan dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyukseskan program MBG. Termasuk dengan TNI dan Polri yang juga memiliki dapur SPPG.

"Langkah ke depan kita bentuk tim MBG, tingkat kabupaten kita bentuk. Kemudian kita rapatkan dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

Dalam rapat koordinasi di kantornya, Luthfi menjelaskan langkah lain yang ditempuh Pemprov Jateng yaitu menggandeng pihak swasta, dalam hal ini adalah pengusaha jasa boga. Terkait ini dia sudah menyiapkan memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI).

"Kita sudah rapat dengan beliau (Ketum DPP APJI) dan seluruh jajarannya terkait program pemerintah yaitu MBG. Di mana mereka akan kita ikut sertakan dalam rangka menyukseskan program makan bergizi gratis," kata Luthfi.

Luthfi menjelaskan Tim Percepatan Program MBG yang ia bentuk diketuai oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jateng, Sujarwanto. Tim ini bertugas untuk mengkonsolidasikan seluruh upaya percepatan MBG di Jawa Tengah, termasuk koordinasi dengan tim tingkat kabupaten/kota.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan kebingungan dan persoalan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai Program 3 Juta Rumah saat ini belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan ucapan terkait rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai ada langkah pemerintah yang menjadi permasalahan besar yang dapat merugikan industri properti. Ia menyebut isu-isu yang timbul akan berdampak terutama pada UMKM.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," katanya.

Lalu, pemerintah sudah mengumumkan kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Namun, menurutnya hal itu belum dijalankan.

Di samping itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya terdapat regulasi BPHTB dan retribusi PBG gratis serta insentif bebas pajak untuk pembelian rumah.

Lalu, pemerintah juga memberi wadah untuk membicarakan persoalan pinjaman online (pinjol). Akan tetapi, ia merasa pengembang kini disudutkan. Ia tidak memungkiri ada pengembang yang melakukan kesalahan, tapi dirinya meyakini jumlahnya sangat kecil.

"Langkah dahulu pemerintah sudah benar, hari ini yang dipermasalahkan cuma mungkin sedikit dari pengembang kita yang sebenarnya. Pemerintah itu mestinya memberikan (dukungan), programnya (perumahan targetnya) 3 kali lipat," tuturnya.

Sebagai informasi, rapat ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyoroti Program 3 Juta Rumah. Mereka berencana mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu guna membahas program tersebut.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pengembang selama ini mendukung program pemerintah, tetapi sektor properti saat ini menghadapi ketidakpastian dan kebingungan. Untuk itu, para pengembang ingin mendengar langsung konsep Program 3 Juta Rumah dari Prabowo.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Ia menyebutkan ketidakpastian tersebut berdampak kepada pengembang dan masyarakat. Salah satunya terkait tertahannya penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menghambat usaha pengembang. Lalu, masyarakat mempertanyakan terkait isu pengembang nakal, sementara menurut Joko data pengembang itu masih perlu klarifikasi dan klasifikasi.

Joko mengungkapkan para asosiasi pengembang sepakat akan mengambil sikap menghadapi kondisi sektor properti saat ini. Selagi menunggu penjelasan Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan, pengembang akan terus melanjutkan program FLPP. Kemudian, pengembang juga meminta pihak perbankan untuk memformulasikan skema baru setara FLPP agar industri tetap berjalan.

"Makanya yang namanya blueprint, skema, bahkan prototypenya mau dikerjakan di mana, mestinya bisa berjalan. Kita insyaallah minggu ini akan bersurat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan blueprintnya, mungkin juga skemanya, bahkan juga komitmen kita untuk menjadi bagian untuk mengentaskan kemiskinan melalui sektor perumahan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali mengatakan pengembang mendukung untuk berdialog dengan Prabowo. Semua stakeholder akan dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," tuturnya.

Sebagai informasi, konferensi pers tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, dan Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad.

Lima ketua umum asosiasi pengembang berkumpul menyampaikan pandangan terkait Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalani pemerintah. Mereka menilai sejumlah langkah menimbulkan ketidakpastian terhadap industri properti.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan selama lebih dari tiga bulan, pengembang sudah mendukung dan mengikuti semangat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Namun, para pengembang merasa kondisi sektor perumahan menimbulkan pertanyaan.

"Kita mendapatkan isu yang berkait dengan rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra di masyarakat mereka tidak mengambil jadinya rumah dan sebagainya. Kemudian tanah koruptor yang mau dijadikan rumah rakyat dan sebagainya. Kemudian juga isu untuk menurunkan harga yang sangat mengguncangkan," ujar Joko dalam Konferensi Pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, ia menyebutkan perkara central purchasing atau management satu harga, rencana menaikkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sampai 800 ribu, serta terjadi stigmatisasi pengembang nakal. Menurutnya, kondisi tersebut membuat para pengembang khawatir soal masa depan usaha.

Terlebih, saat ini penyaluran FLPP sedang ditahan karena sedang dirancang perubahan skema. Untuk itu, Joko mengatakan asosiasi pengembang meminta agar perbankan dapat membuat skema baru setara FLPP untuk dijalankan.

Kemudian, asosiasi pengembang juga meminta ruang untuk berdialog dengan Presiden Prabowo. Mereka ingin mendengar langsung terkait apa bagaimana konsep Program 3 Juta Rumah.

"Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan kepada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait Program 3 Juta Rumah. Dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut kepada kami. Karena kami selama ini akhirnya mendapatkan kondisi yang tidak pasti," katanya.

Pengembang pun tetap akan menyelesaikan program FLPP yang sudah ada sembari menunggu Prabowo dan Satuan Tugas (satgas) Perumahan. Pengembang pun memohon pemerintah membuat iklim usaha kompak dan kondusif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pengembang menyambut baik program tersebut. Namun, ide seperti rumah gratis untuk masyarakat dan membangun rumah di atas tanah koruptor dinilai sulit untuk dijalankan. Ia berharap Kementerian PKP dapat menjalankan Program 3 Juta Rumah sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

"Setau saya Satgas Perumahan yang selama ini dijadikan narasumber itu konsepnya sangat bagus, hasilnya sangat bagus," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menyinggung sejumlah terobosan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Mulai dari rumah gratis hingga isu pengembang nakal.

"Itu pasti ada tapi kita itu sedikit, masih banyak yang baik menjalankan program pemerintah. Itu terbukti datanya sangat sedikit sekali kami sudah konfirmasi ke Tapera juga sedikit sekali oknum," ucap Ari.

Lalu, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhamad mengatakan ketidakstabilan isu berdampak kepada masyarakat, pengembang, dan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu tatanan ekonomi dan masyarakat.

"Seharusnya kami mendapatkan energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi melihat kurang lebih 100 hari kami mengalami tidak semangat untuk membangun rumah subsidi," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menyampaikan pengembang mendukung untuk melakukan dialog bersama Prabowo. Semua stakeholder dapat dilibatkan mulai dari pengembang hingga masyarakat.

"Semua elemen stakeholder harus mengerti, paham, 3 juta itu tidak sedikit. Itungnya aja susah, gimana bangun rumah 3 juta. Namun, kita yakin dan percaya dengan kita para ketua umum bersatu, berkumpul, memberikan solusi, gambaran baiknya merealisasi 3 juta rumah ini dengan cara terbaik dan efisien," imbuhnya.

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumsel Yenita menilai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Sumatera Selatan sudah mencukupi untuk pemenuhan gizi anak. Pemenuhan kebutuhan gizi ini tercapai setelah anggaran per porsi dinaikkan dari Rp 6.000 ke Rp 8.000 untuk siswa TK-SD.

"Dalam susunan menu seimbang harus ada unsur zat gizi penghasil tenaga (karbohidrat), zat gizi pembangun (protein hewani dan nabati), vitamin dan mineral (sayur dan buah). Kalau yang sudah berjalan saat ini gizinya sudah seimbang," ujar Yenita, Rabu (8/1/2025).

Dia menyebut varian susu ditiadakan karena minuman itu bisa digantikan dengan protein hewani lain. Namun, jika ditambahkan susu maka akan lebih komplit. "Untuk susu bisa digantikan dari protein hewani," katanya.

Meski menu dinilai sudah mencukupi dari segi nilai gizi, Yenita mewanti-wanti agar porsi MBG yang diberikan kepada siswa setidaknya harus memenuhi 30 persen dari kebutuhan harian siswa.

Dia merincikan kebutuhan makan ideal dalam sehari adalah makan pagi 30 persen, snack pukul 10.00 WIB 5 persen, makan siang 30 persen, snack pukul 16.00 WIB 5 persen, dan makan malam 30 persen.

"MBG bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi makan siang sebesar 30 persen dari kebutuhan satu hari," terang ahli gizi dari RSUP dr Mohammad Hoesin Palembangini.

Untuk berat dalam porsi MBG, dia menyebut berbeda-beda antar tiap siswa sekolah. Seperti porsi antarsiswa TK, SD, SMP, maupun SMA.

"Porsi anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu berbeda-beda. Tapi menghitungnya berdasarkan kebutuhan sesuai usia. Jadi untuk MBG makan siang harus 30 persen dari kebutuhan," jelasnya.

Terkait nilai dalam menu MBG sebesar Rp 8.000 untuk siswa TK-Kelas 3 SD dan kelas 4 SD-SMP Rp 10.000 dalam program MBG ini, dia menyebut variasi menu untuk lauk hewan terbatas. Pembuat harus memutar otak agar nilai gizi per porsi tercukupi dengan anggaran yang ada.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mendukung susu sebagai salah satu bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan pentingnya peran susu dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendy mengatakan susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi, di mana kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Karena susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi serta bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa harus susu, karena kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh," kata Sonny kepada detikcom, dikutip, Senin (30/12/2024).

Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A mengungkapkan bahwa susu merupakan sumber kalsium dan protein yang sangat baik dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan kalsium dan protein dari susu lebih efisien dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, menjadikan susu dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

"Pada anak yang lebih besar, penting memperhatikan komponen pemilihan susu sebagai sumber kalsium dari protein hewani yang umumnya paling mudah diserap oleh pencernaan anak sehat dibanding pangan lain." Jelasnya.

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sendiri akan dijalankan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

Prof. Epi mengatakan susu merupakan sumber kalsium dan protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak. "Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun adalah puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Prof. Epi.

Sejumlah Negara Masukkan Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Sejumlah negara sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis. Terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi, baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," kata Dewa.

Misalnya di Amerika Serikat (AS), program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.

Pada pertengahan Mei tahun ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pengenaan simpanan wajib untuk pekerja berupa tabungan perumahan rakyat (Tapera). Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Kebijakan baru itu keluar di akhir-akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini mewajibkan para pekerja baik pegawai negeri sipil, pegawai swasta hingga pekerja mandiri, untuk dipotong gajinya 3% setiap bulannya.

Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak. Namun, implementasi kebijakan ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Gaji Pekerja Dipotong

Dalam PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk peserta pekerja mandiri seluruh simpanan ditanggung olehnya.

Dana yang terkumpul melalui Tapera akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk mendukung pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kebijakan ini resmi diberlakukan untuk pekerja formal, termasuk karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN.

Pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Adapun, pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku yaitu pada 20 Mei 2020. Artinya, pemberi kerja paling lambat mendaftarkan pekerjanya pada 2027 mendatang.

Siapa yang Wajib dan Tidak Wajib Membayar?

Tidak semua pekerja diwajibkan mengikuti program Tapera. Kebijakan ini tidak berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari tiga bulan, menerima gaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), atau telah memasuki masa pensiun.

Berdasarkan Pasal 23 PP 25 tahun 2020, berikut ini kriteria peserta Tapera yang berakhir atau tak wajib ikut kepesertaan:
A. Telah pensiun bagi pekerja
B. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri
C. peserta meninggal dunia
D. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut

Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Tapera paling lambat tahun 2027. Bagi mereka yang tidak mendaftar atau tidak membayar iuran, sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pembekuan kegiatan usaha dapat diberlakukan.

Dalam aturan baru tersebut juga disebutkan bahwa pemberi kerja, wajib menyetorkan simpanan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening Dana Tapera. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, simpan dibayarkan pada hari kerja pertama setelah libur.

Untuk pekerja mandiri juga wajib melakukan pembayaran simpanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dilakukan melalui bank kustodian, bank penampung, atau pihak lainnya.

Polemik di Kalangan Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan Tapera menghadirkan berbagai pandangan di kalangan. Banyak yang merasa keberatan dengan potongan gaji ini, terutama dari kalangan pekerja. Mereka menganggap bahwa potongan ini menambah beban finansial yang sudah berat.

Di sisi lain, pengusaha juga menyampaikan keberatannya. Mereka menilai kontribusi wajib ini dapat membebani keuangan perusahaan, terutama untuk sektor usaha yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi.

Bahkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lewat keterangan resminya menyatakan penolakan dengan tegas kebijakan pemerintah yang mewajibkan potongan gaji pekerja sebesar 3% untuk Tapera itu.

"Sejak munculnya UU No. 4 Tahun 2016 tentang 'Tabungan Perumahan Rakyat' APINDO dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. APINDO telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera. Sejalan dengan APINDO, Serikat Buruh/Pekerja juga menolak pemberlakukan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024).

Tujuan Kebijakan Tapera

Tujuan utama dari Tapera adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dana yang dikumpulkan akan dikelola secara profesional dan diawasi ketat oleh BP Tapera. Selain itu, dana ini juga diinvestasikan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kebutuhan hunian masyarakat.

Transformasi Tapera sebagai Badan Investasi Perumahan

Muncul kabar terbaru dari kebijakan Tapera itu sendiri. Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengusulkan transformasi BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dari BP Tapera.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap mendukung semua usulan dari asosiasi pengembang perumahan untuk kesuksesan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sangat senang membantu, saling membantu untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Kita tidak bisa bekerja sendirian tentunya," kata Ara, di Jakarta, Jumat.

Untuk itu dirinya mengatakan, Kementerian PKP berencana akan menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Dirjen Pajak untuk membantu menyukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya terkait skema pembiayaan.

Terkait dukungan pembiayaan perumahan, Menteri Ara mengatakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dari anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah di APBN sebesar 220 ribu unit dengan komposisi 75 persen pemerintah dan 25 persen bank dengan alokasi sebesar Rp28,17 triliun.

“Kami mengusulkan agar ada tambahan menjadi 500.000 rumah atau bertambah 280.000 unit dengan komposisi baru 50:50 sehingga total anggaran Rp49,22 triliun,” kata Ara.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa Himperra sudah mempunyai rumah subsidi siap huni sekaligus siap akad kredit pemilikan rumah (KPR) sebanyak 15 ribu unit pada Januari 2025.

"Sebanyak 5 ribu unit di antaranya siap akad pada 2 Januari 2025," ujar Ari.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar kelompok masyarakat yang bergaji Rp8 juta ke atas juga juga mendapat subsidi, karena menurutnya kenyataan di lapangan masih banyak kelompok masyarakat ini juga belum memiliki rumah. Hal ini menurutnya untuk memperkuat sisi permintaan (demand) akan hunian.

"Selain itu, kami juga usulkan agar kelompok desil 8-10 juga diberi subsidi, yakni setara untuk harga rumah Rp500 juta. Selama ini demand dan supply sulit matching karena itu minta tolong agar Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) mendukung lewat program-programnya,” kata Ari pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah hendak mengusulkan adanya omnibus law khusus perumahan ke DPR RI. Tujuannya agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak terpisah-pisah.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan, omnibus law khusus perumahan ini diperlukan apabila tujuannya untuk menyelaraskan aturan terkait perumahan dan membantu terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Sangat diperlukan kalau itu bertujuan menyinkronkan seluruh aturan terkait perumahan. Sangat mendukung karena Program 3 Juta Rumah itu tidaklah gampang. Perlu perhatian khusus," kata Junaidi saat dihubungi detikProperti pada Sabtu (14/12/2024).

Namun, ia memberikan catatan bahwa penyusunan omnibus law khusus perumahan diperkirakan membutuhkan waktu yang lama terutama untuk menyatukan pihak-pihak terkait.

Terpisah, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan lebih baik pemerintah memaksimalkan aturan-aturan yang sudah ada. Jika dinilai ada peraturan yang menghambat atau menyulitkan, dapat diperjuangkan agar sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Maksudnya nggak ada hubungan, apa kaitannya omnibus law. Masalah pembangunan perumahan rakyat itu sudah ada perangkat-perangkat hukum, regulasi yang sudah berjalan saat ini. Kenapa nggak dimaksimalkan, kenapa nggak ditingkatkan, kenapa nggak diperbaiki," ujar Anton.

Kemudian, ia menilai ada yang jauh lebih penting daripada membuat omnibus law khusus perumahan. Pertama, bagaimana cara memaksimalkan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat membantu pembangunan perumahan. Di samping dukungan dari swasta, menurutnya lembaga pemerintah harus berada di garda terdepan.

"Kalau memang mau membangun rumah rakyat, mereka dulu yang jadi lokomotif terdepan. Nggak usah ngomong sama swasta dulu. Swasta itu yang dipikirin tuh profit (keuntungan)," ucapnya.

Kedua adalah membangun akses transportasi yang mendukung untuk menjangkau daerah-daerah yang tanahnya masih murah. Meskipun lokasinya jauh, masih ada peluang masyarakat tetap berminat untuk membeli rumah karena ongkos transportasi yang murah.

Ketiga adalah menyediakan sistem pembiayaan yang dapat memudahkan masyarakat membeli rumah. Bukan hanya dibuat beragam sistemnya, melainkan dipermudah bentuknya agar masyarakat awam dapat memahami sistem pembayaran tersebut.

"Misalnya banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena DP dia nggak kuat. DP ini kan bisa puluhan juta, dia mungkin perlu dibantu. Lalu cicilannya mengikuti suku bunga komersial, mungkin dia nggak kuat. Bisa dibantu sama FLPP, Tapera. Cuma nggak ada yang tau (skema pembiayaan FLPP dan Tapera), yang tau cuma orang-orang yang pernah dengar berita itu aja. Jadi sosialisasinya juga kurang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas