Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan asuransi Makan Bergizi Gratis alias MBG otomatis akan menambah beban biaya program tersebut, berisiko menambah tanggungan APBN.

Wacana penyusunan asuransi makan bergizi gratis mulanya disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan. Menurutnya, premi asuransi MBG menjadi bagian dari biaya operasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dia juga berjanji bahwa asuransi itu tidak akan mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program—yang telah berkurang dari rencana awal Rp25.000, lalu menjadi Rp15.000, dan terakhir rata-rata anggaran per porsi menjadi Rp10.000.

"Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi," ujar Tigor pada Sabtu (10/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Nantinya, proteksi akan dijalankan oleh konsorsium asuransi, alias bukan hanya satu perusahaan.

"Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum," ujar Dadan kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Skema asuransi itu dinilai tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial. Apalagi, wacana penambahan asuransi muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ratusan korban, dari siswa hingga guru.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai adanya asuransi MBG justru berpotensi membebani anggaran program tersebut. Padahal, sebelum wacana asuransi itu muncul ke publik, BGN sudah mengajukan penambahan anggaran MBG walaupun penyerapannya sangat lambat.

Dia khawatir penambahan beban anggaran itu akan mengurangi manfaat yang siswa terima karena boros dalam urusan-urusan administratif dan operasional.

"Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial," tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam program MBG, bukan malah 'mengobati' keracunan dengan skema yang memerlukan tambahan biaya.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG. Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

"Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi," ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

"Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak," ujarnya.

Sudah Ada Perusahaan Berminat Jalankan Asuransi MBG

Tigor menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama memproteksi program makan bergizi gratis. Saat ini, proses peninjauan masih berlangsung untuk memilih asuransi yang paling tepat dan efisien.

Menurutnya, setelah terdapat kesepakatan ketentuan, BGN akan menyertakannya dalam perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. BGN akan menjelaskan besaran biaya asuransi hingga cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-step-nya,” lanjutnya.

OJK juga telah buka suara, bahwa dua asosiasi asuransi yakni AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi MBG.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Penanganan Kasus Keracunan

Tigor menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada," tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

"Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," ujarnya.

Adapun, dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.
(Akbar Maulana al Ishaqi, Ni Luh Anggela)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, premi asuransi program makan bergizi gratis (MBG) akan dibayarkan melalui masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asuransi itu akan diberikan kepada karyawan setiap SPPG dan penerima manfaat program MBG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Asuransi (diberikan) untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, BGN sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

Premi asuransi bagi karyawan SPPG sudah ditetapkan sebesar Rp 16.000 per bulan.

Sementara, premi asuransi bagi penerima manfaat MBG belum diumumkan karena BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan.

Koordinasi antara BGN dan OJK juga melibatkan asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan asosiasi perusahana asuransi umum.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan bekerja sama dengan asosiasi perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam memberikan asuransi kepada para penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, kerja sama dengan asosiasi asuransi itu dilakukan lewat koordinasi antara BGN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk (asuransi bagi) penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” ungkap Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia melanjutkan.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Dadan mengatakan bahwa nantinya biaya premi Asuransi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan di masing-masing karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Adapun dua jenis asuransi MBG akan diberikan untuk SPPG dan penerima manfaat.

Karyawan SPPG akan mendapatkan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjalin kerja sama dengan BGN.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan bahwa untuk penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana membuat asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahana asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Selain itu, BGN juga sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan asuransi bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut rencana, pembayaran premi asuransi bagi penerima manfaat maupun karyawan SPPG bakal dilakukan masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, asuransi akan diberikan kepada karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

“Asuransi untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan menjelaskan, BGN sudah menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar dia.

Sementara itu, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan asuransi MBG untuk penerima manfaat.

Dadan mengatakan, koordinasi dengan OJK tersebut dilakukan karena nantinya akan melibatkan dua asosiasi.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata dia.

Dadan menjelaskan, menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Nantinya, pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

“Bisa saja dia sudah makan sesuatu yang lain di tadi malam, tetap saja BGN membantu biaya pengobatan bahkan yang di Cianjur itu pak Kepala Badan sampai juga ikut mengkompensasi biaya dari orang tuanya yang menunggu anaknya di rumah sakit, karena orang tuanya jadi tidak bekerja,” ujarnya pada Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengisahkan bahwa dalam salah satu insiden di Cianjur, BGN turut menanggung dua hari penghasilan orang tua peserta program yang tidak bisa bekerja karena harus menjaga anaknya di fasilitas kesehatan.

“Jadi dua hari penghasilan orang tuanya ditransfer oleh BGN dalam hal itu ya,” katanya.

Skema ini menandai pendekatan baru dalam perlindungan sosial yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada peserta, tetapi juga keluarga mereka yang terdampak secara ekonomi.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga ingin memastikan keamanan dan perlindungan menyeluruh bagi seluruh ekosistem pelaksana dan penerima manfaat program MBG.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya