IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengawasan pangan. Hal ini dilakukan demi memastikan kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pengetatan pengawasan dilakukan pada pangan segar yang akan diolah.

“Kita ingin memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi anak-anak kita benar-benar aman. Karena itu, Badan Pangan Nasional mendukung program MBG melalui pengawasan keamanan pangan segar” kata Arief, Jumat (2/5/2025).

Lebih jauh Arief menjelaskan bahwa pengawasan bakal dilakukan dengan meliputi pengambilan sampel pangan, pengawasan di lokasi pemasok, penerbitan sertifikat SPPB PSAT, serta pendataan pemasok yang telah memiliki izin edar.

Dirinya pun menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pusat dan daerah dalam menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, tanpa pelibatan aktif daerah sebagai pelaksana teknis, pengawasan tidak akan berjalan efektif.

"Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah dalam konteks pengawasan pangan segar sangat penting. Sebab kerapkali saya sampaikan bahwa, aspek keamanan pangan itu mutlak, karena bukan pangan kalau tidak aman," kata Arief.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PPSKMP) Bapanas, Hermawan, menambahkan, pihaknya akan segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sebagai pedoman daerah.

“Tahun ini, kami mengalokasikan Rp7 miliar untuk mendukung pengawasan pangan, terdiri dari Rp5 miliar dari pusat dan Rp2 miliar dana dekonsentrasi untuk 20 provinsi terpilih," kata Hermawan.

"Kami juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan APBD guna mendukung kesinambungan program, termasuk pembinaan registrasi pangan segar oleh pelaku usaha kecil,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo buka suara soal keluhan masyarakat terkait buah sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 13 Surabaya yang basi. Temuan itu menurutnya bagian dari kendala teknis.

"Namanya pekerjaan banyak tentu ada satu dua ketlingsut (terselip). Untuk beberapa temuan di lapangan itu ada hal yang sifatnya teknis, dan ada juga sifatnya juga dicoba-coba hoaks. Termasuk yang ada ulat itu hoaks," ujar Nyoto di memantau MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil dan balita di Kota Madiun, Rabu (26/2/2025).

Nyoto menyampaikan untuk memastikan MBG yang dikirim ke penerima manfaat sehat telah dilakukan pelatihan. Nyoto menyebutkan bahwa orang yang memasak dan menyiapkan MBG sudah diberi pelatihan.

"Kami memiliki kepala dapur, ahli gizi dan ahli administrasi. DIbawah itu ada 47 orang yang membantu mengelola bekerja. Dimana mereka dilantih cara menyelenggarakan makan yang benar," jelas Nyoto.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jatim melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program MBG. Dalam kunjungan itu salah satunya ditemukan buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

"Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi," ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

"Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup," tutur Arief menjelaskan.

Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

"Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik," ujar Arief.

"Setelah dipelajari juga, memang angka itu hanya angka untuk dalam bentuk makanannya. Kan biaya lain kan ada, biaya lain itu maksudnya membuat fasilitas dapur-dapurnya, satuan pelayanannya, kemudian transportasinya itu kan terpisah, nggak dihitung gitu ya. Jadi satu porsi itu hanya memang makanannya aja," tambah Arief.

Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

"Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda," ujar Arief.

"Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkap Megawati.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana perdana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini dirinya memperkenalkan jajaran eselon I.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebutkan nama-nama eselon I Badan Gizi Nasional beserta latar belakangnya. Mereka didominasi sebagai purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Misalnya saja, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Dadan menyebut komposisi eselon I yang dominan berlatar belakang purnawirawan TNI disebut sangat bermanfaat untuk kemajuan program di Badan Gizi Nasional.

"Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI, ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu," ucapnya.

Sementara untuk eselon II dan III akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Berikut jajaran Badan Gizi Nasional:

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono. Sebelumnya di Kemenhan
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Baru pensiun sebagai Inspektur di Kemenhan
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan. Sebelumnya ia Direktur SDM PT Timah.
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi. Sebelumnya ia di Kemenhan.
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo. Sebelumnya ia Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (19/8/2024). Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

Dadan Hindayana baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Dilansir detikHealth pada Senin (19/8/2024), berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional