Jakarta -

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

(aqi/zlf)

Mataram -

Puluhan monyet mendadak masuk ke lingkungan permukiman warga di kawasan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gerombolan monyet itu merusak sejumlah atap rumah hingga membuat warga ketakutan.

Dalam video berdurasi 52 detik yang dilihat detikBali, tampak puluhan monyet melompat dari satu rumah ke rumah lainnya. Warga terlihat panik, bahkan beberapa atap rumah warga mengalami kerusakan akibat ulah hewan liar tersebut.

"Banyak sekali monyet-monyet ini, siapa yang harus menanggulangi ini, bertebaran terus monyet-monyet ini ke rumah warga. Ini posisinya rumah warga yang ada di belakang Polsek Ampenan," ucap seorang perempuan dalam video tersebut.

Menanggapi video yang viral di media sosial, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Dinas Damkar Kota Mataram, Multazam, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari masyarakat.

"Untuk sementara belum ada laporan ke kami soal itu, (informasinya) hanya lewat media sosial. Untuk pelaporan, silakan hubungi kami di Siaga 112," ujar Multazam saat dikonfirmasi di Mataram, Selasa (6/5/2025).

Multazam menyebut kemunculan gerombolan monyet di wilayah Ampenan bukan kali pertama terjadi. Fenomena ini kerap terjadi saat memasuki musim kemarau.

"Hampir setiap tahun seperti itu. Mereka biasa turun (ke permukiman) saat musim kemarau, potensinya Maret sampai September. Ditambah lagi tidak ada potensi makanan (di atas), jadi mereka turun dan lari ke permukiman warga," jelasnya.

Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan warga yang diserang oleh monyet-monyet tersebut.

"Hanya berkeliaran dan tidak ada penyerangan. Sementara, untuk menangkap monyet-monyet itu kami gunakan perangkap sederhana, yakni menggunakan umpan kelapa muda yang diberikan sedikit lubang, kemudian kami sergap. Ini kami lakukan karena belum punya perlengkapan untuk menangani itu," pungkas Multazam.

(dpw/dpw)

Makassar -

Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Abdul Kadir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Petugas pemadam kebakaran (damkar) sementara dikerahkan memadamkan api.

Pantauan detikSulsel, Sabtu (19/4/2025), insiden kebakaran tepatnya terjadi di belakang Hotel Makassar Cottage Jalan Abdul Kadir II, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 Wita.

Saat ini, api telah berhasil dipadamkan. Petugas kini tengah melakukan pendinginan dengan dibantu sejumlah warga yang naik ke atas seng rumah yang terbakar.

Di sekitar lokasi masih dipadati warga yang hendak menyaksikan kebakaran yang terjadi. Mereka mencoba mengabadikan kejadian kebakaran menggunakan kamera ponselnya.

Belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Begitu pula dengan jumlah rumah yang hangus akibat kebakaran ini.

(asm/ata)

Jakarta -

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, diperiksa polisi terkait laporan adanya penggelapan dana hampir Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur mencurigai adanya oknum dari yayasan yang berniat jahat terkait hal tersebut.

"Poin-poin pemeriksaan tadi kurang lebih menanyakan kronologi dan yang paling di-highlight itu adalah mengenai perbedaan perjanjian dengan pelaksanaan di lapangan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan dalam perjanjian awal kliennya dengan pihak yayasan yakni Rp 15.000 per porsi MBG. Namun saat MBG berjalan, berubah menjadi Rp 13.000. Dia mencurigai ada oknum berniat jahat dilakukan oleh salah satu oknum yayasan tersebut.

"Sepertinya sudah saya sampaikan sebelumnya, pada perjanjian itu Rp15.000, namun di tengah jalan menjadi Rp13.000. Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di Yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," jelasnya.

Dalam pemeriksaan itu, lanjut Danna, kliennya juga menjelaskan terkait mekanisme dana kedua belah pihak. Sebab dalam perjanjian dinyatakan Rp 15.000 per porsi MBG. Kemudian tidak ada kewajiban kliennya untuk menyerahkan invoice.

"Kemudian juga di-highlight terkait dana yang masuk. Bagaimana dana ini bisa masuk, dasarnya apa, dan bagaimana. Karena dalam perjanjian hanya dinyatakan Rp15.000 perporsi dan juga tidak ada kewajiban Ibu Ira untuk menyerahkan invoice-invoice," tuturnya.

"Jadi kan dari kemarin itu Yayasan selalu bilang Ibu Ira tidak menyerahkan invoice-invoice. Nyatanya, dari Yayasan, tetap mendapatkan pecahan dari BGN. Itu tadi yang diulik lebih jauh," tambahnya.

Danna menuturkan masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut dan pemanggilan pihak yayasan.

"Namun nanti keterangannya seperti apa dan hasilnya seperti apa, kita masih menunggu panggilan untuk pihak Yayasan dan menunggu nanti press release resmi dari Polres Jakarta Selatan," ucapnya.

Danna tidak bisa menyebutkan terkait siapa oknum yayasan dalam dugaan kliennya menjadi peran utama dalam kasus ini. Dia menyerahkan hal tersebut ke penyidik.

"Itu nanti lebih eloknya akan dijelaskan oleh penyidik. Karena saya takut menduga, tapi tadi sudah disampaikan oleh penyidik. Biarkan nanti penyidik yang menjelaskan lebih lanjut. Tadi setelah pemeriksaan memang satu oknum ini yang benar-benar bermain peran penting. Di yayasan dan juga di pelaksanaan MBG Kalibata," tutupnya.

(azh/azh)

Semarang -

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

(rih/ams)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara tentang permasalahan gizi anak di Indonesia, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Dalam kesempatan itu, ia sempat menyinggung kekalahan tim Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam beberapa kali pertandingan.

Dadan mengatakan, penduduk Indonesia terus bertumbuh, kelas masyarakat miskin dan rentan miskin cenderung memiliki rasio kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menengah atas. Sedangkan masyarakat miskin ini cenderung sulit memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Jadi Pak Presiden (Prabowo) gelisah. Kalau kita tidak intervensi, ini kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi serimbang. Kalau makan itu ada nasi, bala-bala, mie atau bihun, kerupuk, kecap, semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia, yang penting anaknya bisa hidup," ujar Dadan, dalam sambutannya di acara Penandatanganan MoU di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Menurut Dadan, asupan gizi seimbang bagi anak di masa yang akan datang bisa mempengaruhi produktivitas anak tersebut. Apabila tidak diintervensi, dikhawatirkan akan menciptakan tenaga kerja berkualitas rendah. Ia pun berkelakar, mengaitkannya dengan kekalahan timnas RI beberapa waktu lalu,

"Kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung," kelakar Dadan.

Meski demikian, menurutnya saat ini PSSI sudah cukup membaik dengan adanya pemain naturalisasi dari beberapa negara, yang menurutnya punya gizi yang lebih baik.

"Sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di Belanda, meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang. Apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun, IQ rata-rata tertinggi di dunia di Jepang," kata dia, diiringi suara tawa hadirin.

"Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan. Karena untuk bisa mengoper bola dengan cermat tanpa melihat, selain melihat, butuh kecerdasan. Bisa membaca permainan lawan, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Dadan berharap kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa menjadi solusi untuk masa mendatang. Adapun hingga akhir tahun ini, targetnya penyaluran MBG bisa tembus hingga 82,9 juta penerima.

"Kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari ibu hamil, anak balita, sampai anak SMA itu memiliki hal strategis. Karena kita harapkan dengan investasi besar-besaran pemerintah RI akan dihasilkan SDM berkualitas 2045," ujar Dadan.

(fdl/fdl)

Medan -

Dahulu, tempat ini adalah perumahan elite milik karyawan bengkel kereta zaman Belanda di Medan. Namun kini, kondisinya sangat sepi dan mencekam.

Sepi dan mencekam adalah kesan pertama yang terlintas saat menapaki kaki di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Padahal saat itu matahari baru sedikit condong ke arah Barat. Sejumlah rumah besar berlantai 2 tegak berdiri di areal Jalan Bundar tersebut. Rumah-rumah bernuansa kolonial Belanda itu terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada juga rumah yang sudah hancur, tinggal dindingnya saja. Kondisi jalan yang tidak diaspal dan becek, ternyata sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi karena tertutup semak belukar.

Sesuai namanya, Jalan Bundar berbentuk bundar. Jika ingin menyusuri semua sisi, kita harus masuk dari Jalan Pertahanan dan dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Kondisi rumah mewah di masanya itu sudah seperti tidak terurus. Di sekitar rumah yang tidak habis dihitung dengan jari itu terlihat banyak tumbuh rumput maupun pohon yang menambah kesan horor.

Selain itu, terdapat juga rumah-rumah yang berukuran kecil yang dari kondisinya juga sudah berumur. Rumah-rumah kecil itu seperti komplek perumahan yang tersusun seperti satu blok.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Dari rumah yang ada, PT KAI terlihat memiliki satu bangunan di lokasi itu yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel dan dirawat dengan baik.

Di sekitar lokasi, terdapat menara air yang cukup besar. Konon menara air tersebut digunakan sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api di masa lalu dan saat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Menurut warga sekitar, Yusuf (63), rumah-rumah di sana sudah lapuk dan kemudian ambruk. Yusuf sendiri telah tinggal selama 40 tahun di salah satu pintu masuk ke Jalan Bundar.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf.

Banyak rumah di lokasi itu sudah tidak ditempati lagi. Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di areal itu.

"Kera (hitung) aja, yang besar-besar itu, di depan ada, di sana ada," ucapnya.

Penjelasan Sejarawan

Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis mengatakan jika keberadaan perumahan elit itu awalnya diperuntukkan bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada zaman kolonial Belanda.

Namun, pembangunannya tidak bersamaan dengan perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij terbentuk di tahun 1886.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," kata M Azis Rizky Lubis.

Rel kereta api yang menghubungkan Medan dengan Labuhan sendiri dibangun 1886. Namun komplek perumahan di Jalan Bundar baru dibangun pada 1919 saat pembentukan werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi.

"Ketika pembangunan jalan kereta api pertama dari Medan ke Labuhan, itu pun belum ada lokasi, itu dia dibangun seiring dengan pembentukan bengkel kereta api di tahun 1919 atau dalam bahasa Belanda itu werkplaats," ucapnya.

Bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan. Keberhasilan komplek perumahan bengkel itu disebut juga diperuntukkan bagi sekolah yang ingin mengunjungi bengkel kereta api di lokasi di masa lampau.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," ujarnya.

Di sekitar komplek perumahan bagi karyawan bengkel kereta api, ada juga beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Saat Jepang menduduki Indonesia, orang Eropa menjadi areal perumahan itu sebagai camp mengungsi. Alasannya selain karena daerah perumahan orang Eropa, lokasi itu juga dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

Di awal pembangunan rel kereta api Medan-Labuhan tahun 1886, belum ada stasiun di Pulo Brayan. Saat itu masih ada semacam halte bukan stasiun seperti saat ini.

-------

Artikel ini telah naik di detikSumut.

(wsw/wsw)

Lombok Timur -

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sandubaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima laporan dari wali murid mengenai temuan belatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa.

"Kami menerima laporan wali murid melalui WhatsApp grup sekolah berupa video yang dikirim oleh salah seorang wali murid, terkait penemuan adanya belatung di menu MBG yang diterima. Kebetulan, karena bulan Ramadan, makanan dibawa pulang oleh siswa," jelas Kepala SDN 2 Sandubaya Fathurrahman, saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (13/3/2025).

Fathurrahman menyebut insiden ini terjadi pada Rabu (12/3), ketika salah satu siswa hendak menggunakan makanan tersebut untuk berbuka puasa.

"Penemuan belatung ini terjadi saat siswa kami hendak berbuka puasa. Kebetulan, menu yang diterima kemarin adalah burger. Kami baru menerima satu laporan terkait temuan ini," ujarnya.

Fathurrahman mengakui ini bukan pertama kalinya ada laporan terkait kondisi makanan MBG. Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan menu makanan yang sudah berjamur.

"Kemarin kami juga menemukan menu MBG yang berjamur. Saat itu, menunya adalah pizza. Namun, kami langsung mengamankannya untuk dilaporkan ke pihak penyedia," ungkapnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dea Syifa Sandubaya, Muhammad Junaidi, mengatakan pihaknya segera mendatangi sekolah untuk mengkonfirmasi setelah menerima laporan tersebut.

"Kami langsung datang ke sekolah pagi ini untuk mengonfirmasi kebenaran laporan dan menanyakan siapa siswa serta wali murid yang melaporkan temuan ini. Kami ingin memastikan apakah benar makanan tersebut berasal dari kami atau tidak," kata Junaidi.

Junaidi menjelaskan makanan yang disediakan dalam program MBG disimpan di tempat steril dengan suhu dingin agar bisa bertahan hingga tiga hari.

"Ini sampel makanan yang kami berikan. Makanan ini bisa bertahan sampai tiga hari. Sementara, makanan yang ditemukan kemarin langsung disalurkan ke sekolah-sekolah," ujar Junaidi sambil menunjukkan sampel menu MBG berupa burger kepada detikBali.

Junaidi menegaskan pihak sekolah maupun wali murid bisa langsung berkoordinasi dengan SPPG jika menemukan ketidaksesuaian pada menu makanan.

"Dari kejadian ini, kami akan melakukan evaluasi. Jika ada makanan yang tidak layak, seperti buah yang rusak atau sayur yang busuk, wali murid bisa langsung melaporkannya kepada kami. Kami siap mengganti makanan yang bermasalah," imbuhnya.

(dpw/dpw)

Bima -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diluncurkan pada Senin (17/2/2025). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menyasar sebanyak 3.009 siswa dari 15 sekolah berbagai jenjang di Kota Bima.

"Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), besok (program MBG) akan di-launching," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Minggu (16/2/2025).

Lokasi peluncuran program MBG dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 28 Melayu, Kecamatan Asakota. "Titik dapur pertama program MBG Kota Bima, di wilayah Kecamatan Asakota, tepatnya di SDN 28 Melayu," tutur Humaidin.

Pada tahap awal, ada sebanyak 15 sekolah yang mendapatkan program MBG. Belasan sekolah itu mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD sampai sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Untuk besok, hanya 15 sekolah saja yang mendapatkan MBG. Dengan total siswa sebanyak 3.009 orang," imbuh Humaidin.

(hsa/hsa)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi perbincangan setelah melontarkan usulan memasukkan serangga sebagai alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tidak sedikit yang menuding, usulan memasukkan serangga, dalam hal ini belalang dan ulat sagu dalam menu makan bergizi gratis, demi menghemat anggaran yang memang sedari awal disebut sangat minim.

Tidak sedikit pula pihak yang menolak usulan itu, karena sumber protein lain yang lebih layak dikonsumsi masih banyak.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, menu makan bergizi gratis dirancang berdasarkan potensi lokal. Sehingga tidak menutup kemungkinan daerah tertentu dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang sudah umum dikonsumsi, sebagai sumber gizinya.



Di samping itu juga untuk memberikan pelajaran tentang keragaman pangan dan kearifan lokal kepada anak-anak. Dadan menambahkan, tidak ada standar menu nasional dalam program makan bergizi gratis.

Namun dipastikan, komposisi gizi dan kalori dalam setiap menu makan bergizi gratis di bawah pengawasan ahli gizi. Tidak dipungkiri, pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sudah berjalan sebulan ini menemui kendala dan tantangan yang tidak mudah.

Dari mulai dana, sumber daya manusia, hingga infrastrukturnya. Lalu bagaimana Badan Gizi Nasional mengatasinya? Bagaimana pula upaya percepatan capaian program makan bergizi gratis seperti yang diminta Presiden Prabowo?

Ikuti perbincangan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bersama Aulina Iasya, dalam program One On One, Jumat, 7 Februari 2025, pukul 21.30 WIB, eksklusif di SindoNews TV.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai perlu buka suara merespons kritikan berbagai pihak terkait dirinya yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, Dadan membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein. ?Sebaiknya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons kritik berbagai pihak terkait dengan wacana yang dilontarkan mengenai serangga menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG),? ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada SindoNews, Sabtu (1/2/2025).

?Wacana yang disampaikan oleh Dadan sudah membuat gaduh, sudah seharusnya Kepala BGN tersebut segera merespons terkait dsehingga tidak membuat polemik berkepanjangan,? sambungnya.



Fernando mengatakan, jangan sampai Dadan dianggap tidak memiliki gagasan yang jelas terkait dengan wacana yang disampaikannya karena tidak mampu menjawab terkait dengan respons yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

Dia menuturkan, Dadan juga akan dianggap seperti seolah bekerja sendiri karena memunculkan wacana tanpa terlebih dahulu dibahas secara tuntas di BGN sehingga membuat kegaduhan.

?Terbukti dari respons yang diberikan terkait wacana memasukkan serangga MBG dari berbagai kalangan baik MUI, dokter, dan masyarakat yang menganggap usulan tersebut mendapat penolakan,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis (MBG) sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal, bergantung masing-masing daerah. Prof Dadan meminta masyarakat tidak salah paham mengenai jenis menu MBG yang diberikan.

"Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal," terang dia kepada detikcom, Jumat (31/1/2025).

"30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga," lanjutnya.

Serangga seperti belalang hingga ulat sagu selama ini juga dikonsumsi sebagai sumber protein. Pengurus Kesehatan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) sekaligus Dosen Kesehatan Gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fahmi Arif Tsani, menyebut serangga dan ulat sagu, bisa saja menjadi bahan makan alternatif yang tepat untuk lauk di wilayah tertentu yang biasa mengonsumsi belalang atau ulat sagu.

"Saya pernah merasakan makan belalang di Gunung Kidul, enak juga," jelas Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, kandungan gizi pada belalang dan ulat sagu sudah tepat jika dilihat dari protein, bahkan jika makanan itu diolah dalam bentuk kering atau sudah digoreng.

"Kandungan per 100 gram bisa 15-20 gram artinya itu mencukupi sebagian dari kebutuhan protein harian," jelasnya.

Selain tinggi protein, ulat sagu dan belalang juga kaya vitamin dan mineral. Bukan hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga.

Badan Pengawas Pangan Singapura atau Singapore Food Agency (SFA) membolehkan warganya mengonsumsi 16 jenis serangga termasuk jangkrik, belalang, belalang, ulat bambu, dan ulat sutera.

(naf/naf)