Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara heran masih ada 70 kepala daerah yang tak mematuhi aturan pemerintah untuk memangkas biaya rumah.

Ini terkait penggratisan tiga pungutan dalam pembangunan rumah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Ketiganya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangun Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Ada soal SKB 3 Menteri, kita Januari (2025) sudah bikin supaya PPN, BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati/wali kota yang belum jalanin (menjalankan aturan pemangkasan biaya rumah)," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Padahal, masuk dalam NKRI. Padahal, itu untuk membantu rakyat kecil. Supaya jangan dibolak-balik di media, karena itu bukan kewenangan kami (menggratiskan PPN, BPHTB, dan PBG)," tegas Ara.

Ara menegaskan penggratisan tiga komponen biaya itu merupakan bentuk karpet merah yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diklaim agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah.

Akan tetapi, Ara heran mengapa kepala daerah tersebut tetap tak patuh. Ia bahkan menyoroti salah satu wakil wali kota Balikpapan yang juga ketua pengembang Real Estate Indonesia (REI) setempat.

"Saya juga harus laporkan supaya tidak dipelintir di lapangan. Ini (penggratisan PPN, BPHTB, PBG) bukan kewenangan saya (Kementerian PKP), kewenangan kepala daerah karena harus ada peraturan kepala daerah (perkada)," tutur Ara.

"Hari ini sekitar 60 yang belum membuat perkada. Padahal, kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah itu kewenangan saya? Tidak, tapi kita sudah bikin payungnya di atas," imbuhnya.

Ara menegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah rutin memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah setiap Senin. Ia menyebut Kementerian PKP juga telah meminta waktu untuk menyosialisasikan aturan ini.

"Jadi, kami menghadapi tantangan-tantangan (dalam merealisasikan program 3 juta rumah) seperti ini, tapi kami tidak cengeng," beber sang menteri.

"Ini kan bagus, arahan Presiden Prabowo. Karpet merah bagi rakyat kecil. Jadi, memang memprihatinkan. Kita masih tetap semangat, tapi inilah kondisi-kondisi di lapangan yang kami temui," tandasnya.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun skema jaminan asuransi untuk kasus keracunan dan kecelakaan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Tigor menjelaskan BGN berencana menambah biaya operasional agar bisa dialokasikan untuk asuransi. Namun, pihaknya masih menghitung besaran biaya asuransi yang proporsional untuk setiap pelaksana program."Di dalam biaya operasional itu kan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik, air, gas," ujar Tigor di Jakarta Pusat, Sabtu (10/5)."Kami akan tambahkan porsi dari sana sekaligus juga untuk cover biaya asuransi. Nah, tentu kita harus hitung bersama-sama dengan perusahaan asuransi, sewajarnya berapa?" sambungnya.

Tigor mengaku pihaknya sudah dihubungi beberapa perusahaan asuransi yang tertarik untuk bermitra dalam program MBG. Mereka juga telah mengirim proposal, dan saat ini sedang ditinjau BGN.Setelah itu, BGN akan memutuskan perusahaan asuransi yang paling tepat dan besaran yang akan dialokasikan untuk jaminan tersebut. Asuransi itu pun akan disalurkan ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kami. Saat ini kami dalam proses review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat," ujarnya."Nanti begitu sudah selesai, kami sudah oke dengan ketentuannya, nanti akan diluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh SPPG," sambung Tigor.

Wacana penerapan perlindungan asuransi untuk MBG itu pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan."Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).

Persoalan pembayaran operasional dapur untuk program Mitra Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan masih terus berjalan.

Yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) menegaskan mitra dapur dibayar secara mengganti atau membayar kembali (reimburse). Hal itu berarti pihak-pihak yang menjadi mitra dapur untuk menyediakan menu MBG harus memberikan bukti (bon) operasional sebelum dibayar pihak Yayasan MBG.

"Sistemnya 'reimbursement'. Jadi, kalau kita udah beli, dapat bon, terus kita 'reimburse'. Nah, data pendukungnya mana? Itu aja intinya," kata kuasa hukum yayasan tersebut, Timoty Ezra Simanjuntak di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/5) seperti dikutip dari Antara.

Timoty mengatakan dalam sistem itu tentu pihaknya tidak langsung membayar dan membutuhkan data pendukung seperti bukti tagihan (invoice) jika ingin biaya operasional mitra dapur tersebut diganti.

Namun hingga kini, klaimnya, yayasan MBG belum menerima bukti tagihan sepenuhnya dari mitra dapur ibu Ira.

"Dari sekian banyak tagihan yang ditagihkan ke kita katanya Rp900 juta. Nah ini bon-bon ini masih terkumpul Rp70 juta. Jadi, kita minta, mana bon-bon pembiayaan bahan baku dan lainnya mana," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum lainnya, Nico Hermawan mengatakan pada Senin (5/5) malam telah diperiksa dua koordinator yayasan MBG yakni berinisial MI dan GR oleh kepolisian. Keduanya menerima sebanyak 30 pertanyaan dalam pemeriksaan polisi itu.

Salah satunya soal biaya untuk pelaksanaan operasional MBG.

"Ada hampir Rp400 juta yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional yang ditanggung mitra seharusnya. Tapi dalam hal ini yayasan memberikan atensi untuk dapat melakukan talangan terlebih dahulu," ucap Nico.

Ia merinci Rp437.387.549 meliputi alat pelindung diri (APD), upah sumber daya manusia (SDM), pembelian bahan baku, listrik dan sewa alat dapur.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan, pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak Ira selaku mitra dapur kemudian sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan diubah menjadi Rp13 ribu.

Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait polemik pembayaran mitra dapur di Kalibata, Jaksel yang berujung pelaporan ke kepolisian.

Dadan menjelaskan persoalan tersebut merupakan masalah internal antara mitra dan yayasan. Ia menyebut dana yang disalurkan BGN masih dalam keadaan aman di rekening Yayasan MBG.

"Masalah internal mitra. Menurut keterangan, dana aman di rekening yayasan," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Terkait kemungkinan langkah evaluasi atau penangguhan pencairan dana menyusul laporan polisi yang sudah dilayangkan oleh mitra, Dadan tidak menjelaskan secara rinci langkah pengawasan lanjutan dari BGN.

Ia hanya menegaskan penyelesaian soal pembayaran ke mitra merupakan urusan internal yang harus diselesaikan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

"Ini urusan internal mitra, solusi harus selesai di antara mereka," tegasnya kala itu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

"Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

"Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG," ujarnya.

Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Simak juga Video 'Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup untuk dibiayai dari APBN. Menurutnya, sumbangan dari APBD tak diwajibkan oleh pemerintah.

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menekankan MBG adalah program pemerintah pusat dan sumber modalnya akan berasal dari APBN. Tahun ini sendiri ada Rp 71 triliun anggaran yang disiapkan.

"Nggak diwajibkan, kalau (Pemerintah Daerah) nggak mampu nggak usah. Ini program pusat dan presiden menyatakan biaya Makan Bergizi cukup," tegas Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Namun, Dadan bilang memang beberapa daerah sendiri sudah secara sukarela menyiapkan anggaran untuk sumbangan program Makan Gratis. Namun, anggaran itu akan diarahkan untuk penyiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.

Untuk penyediaan menu Makan Bergizi Gratis ditegaskan Dadan hanya akan dibiayai menggunakan anggaran APBN yang ada di BGN.

"Iya ada yang menyiapkan. Mereka sudah ada juga yang menyiapkan misalnya Jawa Timur menyiapkan Rp 700 miliar, Bojonegoro Rp 300 miliar, tapi kami arahkan tidak untuk makanan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur dan pembinaan rantai pasok dan juga pendampingan," papar Dadan.

Di awal realisasi Makan Gratis awal Januari lalu, pemerintah mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Bahkan sudah ada total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Kala itu Tito mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi anggaran baru akan dimulai usai September 2025. Kemungkinan akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta unit rumah menjadi andalan mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8%. Hal ini diungkapkan oleh adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim menerangkan, pada awal program MBG dilaksankan dengan anggaran Rp 71 triliun, akan menambah 0,83% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, akan ada tambahan sebanyak Rp 100 triliun untuk program tersebut, sehingga penambahan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2%.

"Jadi dengan program makanan gratis itu sendiri, kita akan menambahkan 2%. Kenapa? Karena pengeluaran akan dilakukan langsung ke ekonomi lokal. Kami menargetkan (MBG) untuk 82 juta (penerima) yang harus diberi makan setiap hari," kata Hashim dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Kami memperkirakan dengan program tersebut (dana) Rp 171 triliun, itu menambah pertumbuhan ekonomi 2%," tambahnya.

Lebih lanjut, program pembangunan 3 juta unit rumah juga diyakini akan menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Utusan Presiden untuk COP29 itu juga menyebut dengan proyek tersebut, ekonomi Indonesia dapat bertambah 2%.

"Ketika kita mencapai kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami memperkirakan kami dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami sebesar 2% hingga 2,5% per tahun. (Jadi pertumbuhan ekonomi) Itu sudah lebih dari 8%," jelasnya.

Dia meyakini pembangunan 3 juta rumah per tahun ini dapat terwujud, karena banyak investor yang tertarik membiayai proyek tersebut. Hashim menyebut, rincian 3 juta rumah terdiri dari 2 juta rumah tapak di pedesaan, 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Pemerintah Qatar, saya sudah umumkan dua minggu lalu, pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan, 3 hingga 5 juta unit. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," ungkapnya.

Menurut Hashim, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi lagi, karena masih banyak proyek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi dua program utama Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan pada masa awal-awal jabatannya. Dua proyek ini diyakini Prabowo dapat memberikan keuntungan besar buat masyarakat.

Dua program ini diyakini Prabowo dapat membuat masyarakat lebih sehat dan produktif. Di sisi lain, masyarakat jadi bisa menghemat pengeluaran dengan berbagai program gratis ini.

Misalnya saja hemat pengeluaran untuk melakukan check up kesehatan. Masyarakat juga bisa hemat pengeluaran untuk memberikan ongkos anak-anaknya yang bersekolah.

"Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," jelas Prabowo dalam video paparannya di World Government Forum 2025 yang disiarkan virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Prabowo juga menegaskan Indonesia akan berupaya menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil. Sebab, semua orang saat ini sedang berjibaku dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu bertekad untuk tetap menjaga biaya hidup tetap stabil dan terkendali agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjalankan kehidupan dengan layak.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," lanjut Prabowo.

CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilakukan pemerintah. Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan dirinya diberi tahu bahwa anggaran tambahan MBG akan dipenuhi dari efisiensi anggaran Rp 306 triliun yang dilakukan pemerintah.

Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal penghematan APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun. Sementara itu, MBG butuh anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk memperluas cakupan penerimanya, angka tersebut sesuai dengan hitungan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pak Prabowo akan ambil (tambahan biaya MBG) dari anggaran yang dipangkas, dipangkas Rp 306 triliun dan bisa lebih besar lagi, karena ini tak masuk dari dividen BUMN," beber Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

Pria yang juga diangkat menjadi Utusan Khusus di Bidang Iklim dan Energi itu mengatakan, Prabowo sudah paham bila uang pemerintah dipangkas dan ditahan pengeluarannya pasti akan menyebabkan kontraksi atau pelemahan ekonomi.

Namun, menurutnya bila uang yang ditahan penggunaannya tadi dibelanjakan untuk program prioritas seperti MBG, justru uang itu akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dan memutar roda ekonomi.

"Dia tahu kalau uang tidak di-spend dan dikucurkan, dan dibelanjakan, itu pasti akan sebabkan kontraksi. So, walaupun uang diambil dari program-program, tapi itu akan dibelanjakan untuk program-program strategis," beber Hashim.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, dari anggaran MBG yang semula Rp 71 triliun pada 2025 dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,83%. Nah, apabila ditambah dengan anggaran Rp 100 triliun untuk 2025, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan dorongan 1,95%-2%.

"Kalau ditambah Rp 100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% atau 2%. Kenapa? Karena uang ini akan disuntik kepada pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan untuk beli telor, beli ayam, beli sayuran kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung dan sebagainya," papar Hashim.

Saksikan Live DetikSore :

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.