Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menarik perhatian publik. Dadan mengusulkan serangga dapat dijadikan sumber protein alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, usulan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan Masyarakat.

Konsumsi serangga sering dipandang tidak biasa dan bertentangan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Mayoritas masyarakat lebih mengenal sumber protein konvensional seperti daging sapi, ayam, dan ikan. Kebiasaan ini telah diwariskan turun-temurun, sehingga serangga belum menjadi bahan makanan yang populer.

Praktik konsumsi serangga sudah dikenal di berbagai budaya di Indonesia. Contohnya, ulat sagu yang menjadi makanan khas di Papua dan Maluku, atau belalang goreng Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Blora Jawa Tengah. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mengkonsumsinya, bahkan serangga masih dianggap asing dan menjijikkan.

Padahal, berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Journal of Insects as Food and Feed (Van Huis, 2013), jangkrik dan belalang mengandung protein sekitar 60-70% per berat kering. Bahkan, beberapa serangga dapat mengandung hingga 80% protein, tergantung pada spesies dan tahap perkembangan serangga tersebut. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi atau ayam, yang biasanya berkisar antara 20-30%.

Selama ini, serangga dianggap sebagai makhluk pengganggu, kini dipertimbangkan sebagai sumber protein alternatif yang dapat membantu mengatasi masalah malnutrisi dan stunting. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus serangga?

Selain, serangga memiliki protein, mungkin mudah ditemukan di berbagai daerah, bahkan sering dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sebagai contoh, petani padi di beberapa wilayah Indonesia mengalami kerugian akibat serbuan belalang, yang menjadi masalah serius bagi mereka.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyatakan bahwa dalam Islam hanya belalang yang halal, sementara serangga lainnya umumnya dianggap haram. Pemilihan serangga untuk konsumsi harus melalui kajian ilmiah agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Sementara itu, ahli gizi Tan Shot Yen menentang rencana memasukkan serangga dalam menu MBG. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat merusak nafsu makan anak-anak. Ia menyarankan pemerintah untuk memilih sumber protein lain, seperti telur, ayam, atau ikan, serta mengingatkan pentingnya keamanan pangan.

Namun, selera makan masyarakat sangat bervariasi di setiap daerah. Masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta cenderung menyukai makanan yang lebih manis, seperti gudeg dan tempe bacem, sementara orang Jawa Timur lebih menyukai rasa gurih dan pedas, seperti rawon dan rujak cingur.

Memahami Budaya Lokal

Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 bertujuan mengurangi malnutrisi dan stunting di Indonesia dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Targetnya, akhir 2025, semua anak di Indonesia akan mendapatkan akses makanan bergizi. Program ini juga mendukung kualitas pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah untuk meningkatkan konsentrasi dan partisipasi siswa.

Menurut penelitian Rozin et al. (2008), manusia cenderung merasa jijik terhadap makanan yang belum dikenal dan dianggap tidak wajar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperkenalkan serangga sebagai makanan.

Makanan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis bagi manusia, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan. Bahkan banyak budaya, jenis makanan yang dikonsumsi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebaliknya bagian dari nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus dijaga keberadaannya. Contohnya, dalam beberapa budaya, makanan tertentu hanya disajikan pada acara-acara khusus atau perayaan besar, artinya makanan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.

Perubahan dalam kebiasaan makan dapat mengguncang stabilitas simbolis. Menurut penelitian Sobal (2004), makanan memiliki kekuatan simbolik yang kuat dalam budaya. Menggantikan bahan makanan tradisional dengan serangga dapat bisa saja menimbulkan konflik identitas.

Makanan tradisional Indonesia tidak hanya kaya akan cita rasa, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Namun, implementasi program MBG seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan lokal yang bergizi. Partisipasi masyarakat juga penting agar makanan yang disediakan sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, di Papua, masyarakat lebih memilih makanan berbasis umbi-umbian daripada nasi, sementara di Minangkabau, cita rasa pedas lebih disukai.

Pemanfaatan serangga sebagai sumber protein dalam Program MBG, salah satu langkah inovatif. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai serangga sebagai alternatif sumber protein, sambil tetap menghormati norma agama dan budaya. Misalnya memberikan informasi tentang serangga yang diizinkan menurut fatwa MUI. Sebelum serangga dapat dimasukkan dalam MBG, riset yang mendalam mengenai keamanan pangan, terutama terkait kesehatan, perlu dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran ahli gizi dan masyarakat umum tentang keamanannya.

Fathurozipegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BLORA, KOMPAS.com - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung selama dua minggu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Selama program tersebut berjalan, tidak ditemukan makanan yang basi ataupun tidak layak dan membahayakan bagi para penerima manfaat.

Meski demikian, sejumlah upaya antisipasi untuk menerapkan makanan yang layak dan bergizi terus dilakukan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora, Artika Diannita mengatakan, penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan di dapur umum menjadi salah satu poin penting.

"Kami tetap menjadi higienis dan sanitasi di setiap pengolahan makanan terutama penggunaan APD itu juga termasuk menjadi salah satu poin penting, lalu pengecekan bahan baku, terlebih di tanggal expired-nya seperti apa, kualitas bahan bakunya," ucap dia saat ditemui wartawan di kantornya, belum lama ini.

Selain itu, pihak SPPG juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora apabila terjadi permasalahan yang dapat membahayakan kesehatan bagi penerima manfaat program tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita langsung menghubungi pihak dinas kesehatan," terang dia.

Peran penting Dinas Kesehatan untuk makan bergizi gratis

Sementara itu, Dinkes Kabupaten Blora punya peran penting untuk mendukung program dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Dinkes Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan pihaknya telah memberikan pelatihan kepada penjamah dan penyaji makanan di dapur umum tersebut, sebagai syarat mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Kemudian harus ada pemeriksaan bagi penjamah makanan, karena kami tidak ingin penjamah makanan itu menderita penyakit menular yang akhirnya mengkontaminasi makanan, itu tugas utama kami untuk di dapur umum," kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (22/1/2025).

Selain memberikan pelatihan dan pemeriksaan kepada penjamah dan penyaji makanan, peran penting dinkes selanjutnya yakni melaksanakan pemeriksaan makanan.

"Tugas berikutnya di dalam pelaksanaan adalah food check atau food security, kami harus memantau apakah aman enggak, makanan yang dikeluarkan untuk anak-anak dan masyarakat itu, sehingga itu perlu kami memantaunya," terang dia.

Pihaknya juga telah membentuk tim reaksi cepat (TRC) sebagai wahana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan program MBG tersebut.

"Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan tentu kita sudah siap untuk melakukan aksi penanganan," jelas dia.

BLORA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (13/1/2025).

SDN Kedungjenar di Kecamatan Blora menjadi salah satu lokasi pertama yang menerima pendistribusian makanan dalam program ini.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blora memfasilitasi distribusi makanan menggunakan satu unit truk boks.

Pada hari pertama, menu makanan yang dibagikan meliputi nasi putih, ayam kecap, tumis pelangi yang terdiri dari wortel, buncis, dan jagung manis, serta buah semangka dan satu kotak susu.

Namun, bekal seperti botol air minum, sendok, atau garpu tidak termasuk dalam fasilitas MBG.

Salah satu siswa kelas 1 SDN Kedungjenar, Salma, mengungkapkan kebahagiaannya terhadap makanan yang diterima.

"Ya senang," kata dia sambil menunjukkan menu makanan di dalam kotak tersebut.

Alternatif karbohidrat lain

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Salma, siswi yang mendapatkan makan bergizi gratis di SDN Kedungjenar Blora, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025)

Meskipun terlihat bahwa buah semangka telah habis, nasi putih tampak dibiarkan.

Salma mengaku tidak menyukai nasi putih.

"Enggak suka nasi, sukanya selada. Nanti nasinya dikasihkan ke kakak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa terdapat alternatif karbohidrat lain yang akan disajikan sebagai pengganti nasi putih.

"Ya, kalau untuk sementara karena kita menggunakan nasi putih, sebenarnya kita juga ada penggantinya, nanti ada karbohidrat lainnya," kata dia yang juga hadir dalam pendistribusian makanan tersebut.

Dalam program MBG ini, terdapat 3.000 penerima manfaat yang terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Program ini diharapkan dapat memberikan asupan gizi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu di Kabupaten Blora.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program makan siang bergizi gratis di Indonesia.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.

"Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.

Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.

Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.

Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.

"Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya," tambahnya.

Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.

Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.

Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.

"Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor," jelasnya.

Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan," imbuh Sudaryono.

Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.

"Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup," tandasnya.