Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil agar bisa leluasa jika ada pergerakan pasukan atau kegiatan militer lainnya, guna tidak membahayakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Utut menyikapi fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat. Ia juga sekaligus menanggapi peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil.

"Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya [markas] TNI itu harus jauh dari [permukiman] masyarakat sipil," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, menurut dia, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri juga dekat dengan permukiman.

"Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek," kata dia.

Dia pun tak menampik bahwa dulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut dia, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai "menjauhkan diri", melainkan agar instalasinya bersifat steril.

"Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam," kata dia.

Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.

"Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Ketua RT mengatakan posisi perumahan berada di samping aliran kali.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan sungai di dekat perumahan itu terakhir kali dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Setiap hujan, banjir ya. Kalau umumnya, rumah saya setiap hujan pasti banjir, karena saya persis di samping kali. Setiap hujan pasti banjir," tutur Widianingtias (43), saat ditemui Jumat (9/5/2025).

Meski begitu, Widia mengatakan banjir di perumahan itu cepat surut. Dalam waktu kurang dari 2 jam, banjir biasanya sudah surut.

"Cepat surut sih, maksudnya nggak sampai 6 jam gitu, paling 1-2 jam terus udah surut," kata Widia.

Widia menyebut banjir cepat surut berkat bantuan pompa air yang dimiliki secara mandiri oleh warga kompleks. Berkat pompa tersebut, air banjir bisa cepat dibuang.

"Nah, kebetulan kita punya pompa tuh. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," kata Widia.

Pompa tersebut kerap digunakan untuk mengurangi debit air yang menggenang di Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan luapan Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Sebelumnya, penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada (7/5).

Meski kini banjir sudah surut, Katon mengatakan dirinya belum merasa tenang. Ia khawatir jika hujan deras kembali turun dalam waktu lama, rumahnya akan kembali kebanjiran.

"Saat ini sudah surut airnya, tapi masih deg-degan kalau hujannya turun deras dan lama," kata Katon Bagaskara melalui pesan singkat kepada detikcom, Kamis (8/5/2025) malam.

Simak juga Video 'Tom Lembong soal Hakim Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO: Patut Disesalkan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga berharap dua kali dekat perumahan tersebut dikeruk agar tidak terus-menerus kebanjiran.

Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), mengatakan kali di dekat perumahan itu terakhir dikeruk saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur. Perumahan tersebut juga dihuni musisi Katon Bagaskara.

"Jadi sebenarnya kita ingin kali itu dikeruk. Itu saja, karena terakhir dikeruk itu waktu zamannya Gubernur Ahok. Itu benar-benar dikeruk," kata Widianingtias saat ditemui detikcom, Jumat (9/5/2025).

Dia menjelaskan, perumahan tersebut berada di antara Kali Grogol dan Kali Jelawe. Dia mengatakan debit air akan menggenangi perumahan tersebut setelah hujan deras.

Widia mengatakan sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahok berakhir, Kali Grogol di belakang rumahnya belum pernah dikeruk lagi. Banjir besar terakhir melanda kompleks rumahnya pada tahun 2020.

"Tidak banjir sejak zaman Ahok, lalu banjir bandang terjadi lagi pada tahun 2020," ujarnya.

Dia mengatakan perumahan akan tergenang banjir beberapa jam setelah hujan deras. Air baru akan surut setelah tinggi muka air (TMA) di Kali Grogol dan Kali Jelawe menurun.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjut Widia.

"(Genangan banjir) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambahnya.

Harapan Katon Bagaskara

Penyanyi Katon Bagaskara juga menjadi salah satu korban banjir tersebut. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang mulai dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang air karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga membeli pompa secara mandiri untuk mengurangi debit banjir di kompleks mereka.

"Kebetulan kita punya pompa. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," tutur Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Pompa tersebut akan dinyalakan untuk menguras banjir yang menggenangi Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan tinggi muka air (TMA) Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Widia mengatakan perumahan yang juga ditinggali musisi Katon Bagaskara itu hampir selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Dia mengatakan banjir surut dalam waktu sekitar dua jam.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjutnya.

"(Genangan) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambah Widia.

Katon Harap Solusi Pemprov

Penyanyi Katon Bagaskara menjadi salah satu korban banjir di perumahan di Kebayoran Baru. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang banjir karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangkap seorang pria bernama Juhardi alias Joho (26) karena membeli narkoba jenis sabu di media sosial (medsos) Instagram di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku yang merupakan seorang sekuriti perumahan ini hendak menghisap sabu biar kuat saat bertugas menjaga pada malam hari.

"Pelaku yang kami amankan seorang pria berinisial JU yang bekerja sebagai sekuriti perumahan di Kabupaten Maros terkait kasus dugaan narkoba," ujar Kasat Resnarkoba Polres Maros, AKP Salehuddin kepada wartawan, pada Rabu (7/5/2025).

Penangkapan dilakukan oleh Unit Idik II Satresnarkoba Polres Maros di Jalan Poros Inspeksi Pam Timur, Desa Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros, Minggu (4/5). Pelaku kini telah dibawa dan ditahan di Mapolres Maros.

Salehuddin mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga terkait transaksi narkoba. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi dan mendapati pelaku dan beberapa barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu saset plastik bening berisi sabu seberat 1,18 gram, satu potongan lakban hitam, satu unit HP milik pelaku, dan satu unit sepeda motor," katanya.

Salehuddin menjelaskan, pelaku mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui Instagram. Pelaku mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut melalui ATM.

"Pelaku menerangkan bahwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari pesanan online lewat akun Instagram dengan cara transfer uang total sebesar Rp 950.000, ke rekening lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Salehuddin mengungkapkan pelaku telah mengakui membeli sabu tersebut. Rencananya sabu itu akan dikonsumsi oleh pelaku saat bertugas menjaga malam.

"Pelaku mengaku membeli sabu untuk dipakai sendiri, alasannya agar bisa begadang saat bekerja malam," ungkapnya.

Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Maros. Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Bill Gates disebut bakal ikut meninjau program makan bergizi gratis (MBG) dalam kunjungannya, usai tiba hari ini di Indonesia, Rabu (7/5/2025). Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Bill Gates mendukung program dengan target sasaran lebih dari 20 juta orang hingga Agustus 2025.

"Yang jelas akan meninjau program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (6/5/2025).

"Salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program Makan Bergizi, (tapi) mekanisme dukungannya juga belum disampaikan secara detail," ujar Dadan.

Jadwal bertemunya pendiri Microsoft Bill Gates dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, juga disebut sebagai bentuk penghargaan atas berjalannya MBG. Sebelumnya diberitakan, permintaan untuk kedatangan ke Indonesia sudah diajukan dalam bentuk surat sejak November lalu.

"Surat permintaan kedatangan sudah masuk sejak November lalu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," ujar Prabowo dalam memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo juga sebelumnya menyoroti keberhasilan MBG yang diklaim mencapai 99,9 persen, di tengah sejumlah laporan keracunan pada siswa-siswi sekolah dasar. Insiden keracunan disebut 'hanya' terjadi pada 0,5 persen dari total penerima.

Prabowo menargetkan program tersebut bisa diperluas hingga 82,9 juta penerima di Desember 2025.

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Video Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Pemerintah memperkirakan ada 3 juta lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi program utama yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Dalam unggahan bersama di Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dan Badan Gizi Nasional, disebutkan 3 juta lapangan kerja terbuka untuk sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya dalam operasional MBG.

"Tak hanya memberikan Anak Generasi Emas asupan gizi yang baik, pelaksanaan MBG diperkirakan dapat membuka 3 juta lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya," tulis unggahan tersebut, dilansir pada Rabu (9/4/2025).

Disbuetkan juga persiapan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dimulai dari petani, peternak, pengolah makanan hingga pengantar makanan dan manajemen logistik.

Dalam paparan data yang diunggah PCO dalam Instagram resminya, disebutkan tiap satu pengusaha baru membuka Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sekitar 81 lapangan kerja baru.

Rinciannya di ada sekitar 54 pekerja dalam satu dapur SPPG. Mulai dari 1 kepala dapur, 31 tukang masak, 1 ahli gizi, 1 admin, 1 koordinator lapangan, 15 tukang cuci, dan 4 pengemudi.

Sementara itu dari setiap SPPG ada juga 27 lapanga kerja baru untuk pemasok pihak ketiga. Terdiri dari 5 produsen sayur dan buah dan sekitar 22 petani.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini