Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mengawal pembangunan 128 dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Muazzim mengatakan Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyosialisasikan pelaksanaan MBG di Kecamatan Wanasaba dan Selong, Lombok Timur, sejak Sabtu (8/2/2025).

Muazzim menyebut satu dapur MBG membutuhkan tenaga kerja sebanyak 47 orang. Tenaga kerja tersebut dari masyarakat sekitar.

"Baik tukang masaknya, tukang antar, tukang beli bahan pokok, dan lain sebagainya berasal dari masyarakat sekitar. Karena tak mungkin kami merekrut SDM di luar," kata Muazzim ditemui di kediamannya di Kota Mataram, Minggu malam (9/2/2025).

BGN menargetkan 128 dapur di NTB pada semester pertama 2025. Pembangunan dapur ini dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 22 dapur akan dibangun pada Februari 2025. "Maret mungkin berapa unit sampai dengan terpenuhi target kami di NTB. Ribuan tenaga kerja akan terserap," terang anggota DPR Dapil NTB II ini.

Ketua DPW PAN NTB ini mengatakan, dampak program MBG ini sangat luas. Misalnya perekonomian di desa akan tumbuh pesat lantaran penyediaan bahan baku MBG berasal dari hasil petani setempat. Mekanisme jual beli logistik MBG juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan masyarakat desa.

"Ada yang jual sayur, ada yang jual ayam, tahu, tempe, ikan dan lainnya. Artinya mulai dari petani, peternak semua itu akan menjadi hidup di desa," katanya.

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Video BGN: 2 Minggu Pertama Pelaksanaan Makan Gratis Sangat Berat

Anggota Satresnarkoba Polresta Mataram meringkus dua pria pengedar narkoba di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Penangkapan pelaku yang berinisial RA dan Z itu jadi tontonan warga karena terjadi di permukiman penduduk.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat di wilayah tersebut kerap terjadi transaksi sabu. Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lantas menyelidiki hingga akhirnya menangkap RA dan Z.

"Awalnya tim mengamankan terduga RA persis di depan rumah terduga Z. Saat dilakukan penggeledahan badan, di saku RA ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam kantong celana terduga yang terbungkus klip bening," kata Ngurah, Jumat (7/2/2025).

Setelah mengamankan RA di jalan tersebut, polisi menuju sebuah rumah di sana untuk digeledah. Di rumah tersebut, polisi menemukan Z yang langsung diringkus.

"Setelah mengamankan terhadap Z dilakukan penggeledahan baik badan terduga Z maupun rumah tempat Z berada ditemukan beberapa barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba," ujarnya.

Adapun, barang bukti dalam pengungkapan tersebut diamankan sabu seberat 1,32 gram, plastik klip kosong, serta handphone milik para pengedar.

"Keduanya sudah kami amankan beserta barang bukti, dan selanjutnya akan diperiksa penyidik. Untuk asal-usul barang berupa sabu yang mereka kuasai masih kami dalami dan lakukan pengembangan," tegasnya.

Atas perbuatan mereka, kedua pelaku dijerat Pasal 112 ayat 1 dan/atau Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polres Jakpus Sita 49,8 Kg Ganja yang Melibatkan 85 Tersangka

Polres Jakpus Sita 49,8 Kg Ganja yang Melibatkan 85 Tersangka

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai perdana di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pada Senin (14/1/2025).

Sebanyak 3.115 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga sekolah menengah kejuruan (SMK), turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Suasana berlangsung meriah, dengan berbagai aktivitas unik, seperti siswa SMK yang menggunakan sumpit untuk makan, meniru gaya makan ala drama Korea (drakor).

Makanan yang disajikan pun menarik perhatian para siswa. Mereka menikmati ayam goreng krispi meskipun banyak yang berharap ada tambahan sambal untuk melengkapi cita rasa. "Ini seru sih ya, kita bawa sumpit, biar seperti orang Korea, ala ala drakor gitu," kata Dina Agustina, salah satu siswa SMK 1 Mataram.

Pada hari pertama program MBG, menu yang disajikan terdiri dari ayam goreng krispi, tempe, sayur oseng kacang panjang, tahu Lombok, serta potongan buah nanas, dan salak.

“Enak sayurnya, saya sampai habis. Berasa bumbunya, enak banget pokoknya. Menunya komplet, 4 sehat 5 sempurna,” ungkap Dwi Riza Sekartika.

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan 3.115 porsi makanan untuk program ini. Jumlah tersebut terdiri dari 481 porsi untuk siswa SD, 1.657 porsi untuk siswa SMP, dan 977 porsi untuk siswa SMK 1 Mataram.

Makanan dibagikan setelah jam pelajaran berakhir, dengan penanggung jawab kelas yang mengantarkan makanan ke masing-masing ruang kelas.

Para siswa mengapresiasi program ini karena selain menyediakan makanan bergizi, juga membantu menghemat uang saku mereka.

Menu perdana yang disajikan dalam program MBG ini terdiri dari tempe, ayam goreng krispi, sayur oseng kacang panjang, tahu Lombok, serta potongan buah nanas dan salak.

Para siswa tampak menikmati makanan tersebut. “Enak sayurnya, saya sampai habis. Berasa bumbunya, enak banget pokoknya. Menunya komplet, 4 sehat 5 sempurna,” ungkap Dwi Riza Sekartika.

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan 3.115 porsi makanan untuk program ini. Jumlah tersebut terdiri dari 481 porsi untuk siswa SD, 1.657 porsi untuk siswa SMP, dan 977 porsi untuk siswa SMK 1 Mataram.

Berharap menu makan bergizi gratis ada sambal

Makanan dibagikan setelah jam pelajaran berakhir, dengan penanggung jawab kelas yang mengantarkan makanan ke masing-masing ruang kelas. Para siswa mengapresiasi program ini karena selain menyediakan makanan bergizi, juga membantu menghemat uang saku mereka.

“Makan bersama dan saling tukar buah atau lauk yang mereka sukai membuat suasana semakin menyenangkan,” tambah Dina.

Meski demikian, sebagian besar siswa, termasuk Satria Putra R, berharap agar sambal bisa menjadi bagian dari menu MBG. “Anak Lombok dak enak makan kalau tidak pakai sambal,” ujarnya.

Selain menikmati makanan, beberapa siswa menyampaikan keprihatinan terhadap dampak program ini pada pendapatan bibi kantin.

“Kasihan bibi kantin yang berkurang pendapatannya kalau kita dikasih MBG. Baiknya didiskusikan agar bibi kantin dilibatkan,” kata Khair Pasya.

Guru di SMK 1 Mataram, Nurul Isnaini, juga mencatat bahwa porsi makanan yang disajikan dirasa kurang bagi sebagian siswa, terutama siswa laki-laki.

“Mereka bilang ke kami para guru porsi makannya kurang banyak, sehingga kurang kenyang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Balai POM Mataram, Yosef Dwi Irwan, memastikan keamanan makanan yang disajikan dalam program ini. “Kami mengawal makanannya, apakah aman dari bahan berbahaya dan pencemaran mikrobiologi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap dapur yang terlibat akan diawasi oleh ahli gizi untuk memastikan kandungan gizi dalam makanan yang diberikan kepada siswa.

Dandim 1606 Mataram, Letkol ARM Muh Saifudin, menyatakan masukan dari siswa akan ditampung untuk perbaikan program MBG ke depan.

“Untuk yang perdana ini baru satu kecamatan, yaitu kecamatan Selaparang. Sementara ini di Mataram ada tiga titik dapur yang sudah siap,” terag Saifudin.

Untuk kedepannya, penyediaan program MBG akan mencakup 36 titik dapur untuk memenuhi kebutuhan 102.000 siswa di Kota Mataram sebagai penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Serunya Makan Bergizi Gratis ala Drakor, Pakai Sumpit hingga Lidah Lombok Butuh Sambal", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapan mendukung usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah terkait pembangunan rumah susun sebagai solusi penataan kawasan kumuh di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengapresiasi usulan tersebut, meskipun mengakui ada kendala terkait penyediaan lahan dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan proyek rumah susun.

"Kami apresiasi keinginan itu. Itu memang kendala kami di kota. (Mulai dari) penyediaan lahan untuk rusunawa hingga fasilitas pendukung yang dibutuhkan," kata Mohan saat dikonfirmasi, Senin (6/1/2025).

Menurut Mohan, Pemkot Mataram telah lebih dulu merencanakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk masyarakat setempat. Hal ini merupakan upaya mengatasi keterbatasan lahan di Kota Mataram yang semakin sempit.

"Kami memang sudah mempersiapkan (pembangunan rusunawa), itu nantinya untuk pemukiman. Insyaallah tahun ini bisa (terealisasi)," ujarnya.

Namun, Mohan mengungkapkan tantangan utama dalam proyek ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap hunian vertikal. Masyarakat Mataram, menurutnya, masih lebih memilih rumah tapak yang berdiri di atas lahan sendiri.

"Apalagi sekarang perkembangan rumah tapak itu mengalami pergeseran tidak hanya di kota, tetapi juga di kawasan penyangga. Jadi alternatif bagi masyarakat untuk memiliki rumah tapak lebih berpeluang," jelasnya.

Sebelumnya, Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih banyak ditemukan di Kota Mataram. Ia menyebut rumah susun sebagai solusi untuk menata kawasan tersebut.

Pemerintah pusat, lanjut Fahri, telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

"Ada 98 kota secara nasional, termasuk Kota Mataram, yang kita lihat banyak kawasan kumuh," ujar Fahri.

Video Antusias Warga Serbu Open House Rusunawa Pasar Rumput

Video Antusias Warga Serbu Open House Rusunawa Pasar Rumput

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan mulai Senin, 6 Januari 2025. Program ini menargetkan 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sesuai dengan informasi awal, sasarannya ada 3.000 siswa yang ada di sekitar dapur," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf saat dikonfirmasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (3/1/2025).

Yusuf menjelaskan, uji coba program ini menggandeng TNI AD sebagai penanggung jawab dapur masak yang berlokasi di zipur TNI AD. Dapur dengan ukuran 20x20 meter tersebut akan menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa.

"Kami sedang menunggu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan teknis) program ini. Namun, berdasarkan pertemuan awal, penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP," jelas Yusuf.

Dalam pelaksanaannya, makanan akan didistribusikan satu kali sehari. Untuk siswa TK hingga kelas 2 SD, makanan akan dikirim dari dapur pukul 07.30. Sementara itu, siswa kelas 3-6 SD dan SMP akan menerima makanan pada pukul 09.00.

"Jadi, makanan itu nantinya diangkut dari dapur sesuai jadwal tersebut," tambah Yusuf, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri menyatakan anggaran program MBG yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Pemprov NTB mengakalinya dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan. Artinya, kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang ada. Kami harus memastikan nilai gizi yang dikonsumsi tetap terpenuhi meski dengan anggaran yang minim," kata Fikri.

Fikri menjelaskan, Pemprov NTB akan memanfaatkan hasil peternakan dan perikanan daerah sebagai sumber protein. Bahan pangan lokal lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, vitamin, dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, dan syukur kalau bisa dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, dan karbohidrat harus terpenuhi," tegasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi