Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diimplementasikan di seluruh Indonesia telah memperhatikan standar gizi yang tepat bagi siswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah stunting, sebuah kondisi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas saat meninjau Program MBG di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini berbeda di setiap daerah dan menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik. Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya anak-anak lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.

Hal itu bertujuan agar masalah stunting bisa diatasi. Sebab stunting bisa membuat tubuh anak-anak menjadi pendek dan kecerdasan mereka pun mengalami penurunan. Hal itu diungkapkan oleh Zulhas saat meninjau Program Makan Bergizi Gratis di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025)

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini memang berbeda-beda di setiap daerah. Hal itu menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik.

Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya mereka lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Agustus, Desember 15 juta sampai 17,5 juta pengguna manfaat, itu anggaran yang Rp 71 (triliun) tadi, nah sekarang lagi berusaha," tambahnya.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

JAKARTA, investor.id – Dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun tim ahli Menko Pangan, Drajad Hari Wibowo, menyampaikan alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, MBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang. Adapun target yang disasar program tersebut adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah serta para ibu hamil di Indonesia.

“Sekarang masih dinamis. Itu kan yang terjadi di MBG sekarang ini kan baru uji coba, belum benar-benar mulai program kan. Programnya kan baru mulai Januari,” jelas Drajad.

Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat. Termasuk di antaranya para petani dan peternak di daerah-daerah Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News