Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 12 Maret 2025 sebanyak 2.053.248 orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggaran menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

Suahasil memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan program MBG.

"Sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerimaan manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Kategori penerimanya bisa dilihat ada anak SD, SMP sederajat dari pondok pesantren, SLB, ibu hamil, balita dan ibu menyusui," beber Suahasil.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi saat ini sebanyak 726. Jumlah ini disebut akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Telah beroperasi 726 SPPG yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima MBG," ucap Suahasil.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah resmi menjadi Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Komite Tapera sendiri memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan.

Sebelum mengetahui tugas dari komite Tapera, ketahui dulu apa itu komite Tapera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023, komite Tapera merupakan sebuah komite yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Apa saja tugas dari komite Tapera?

Melansir dari website resmi Badan Pengelola Tapera, komite Tapera memiliki beberapa tugas, yaitu:

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
• Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, disebutkan bahwa Menteri PKP menjadi ketua dan anggota komite Tapera. Keputusan tersebut ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
• Menteri Keuangan sebagai anggota
• Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
• Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
• Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.

Melalui keputusan ini juga disebutkan bahwa Vincentius Sonny Loho, MPM., diberhentikan dengan hormat dari anggota komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai 14 Juni 2023. Masa jabatan anggota komite Tapera dari unsur profesional akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. Seperti diketahui bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas akses kepemilikan rumah. Selain itu, skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.

"FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ucap Sri Mulyani.

Peran Bank Indonesia (BI)

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan membeli SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI DPR RI.

"Tapi saya bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menunjukkan bahwa dukungan BI yang sangat besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR," tuturnya.

Ara menyebut dari hasil pertemuan ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi backlog perumahan.

"Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas," imbuh Ara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

"Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," bebernya.

Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

" Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

"Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara," tutur Sri Mulyani.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkena efisiensi sebesar Rp 3,661 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran untuk tahun 2025 dari sebelumnya Rp 5,274 triliun turun menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 3 Februari 2025, telah dilaksanakan raker DPR dengan Komisi V dan kesimpulan akan dilakukan pendalaman pada masing-masing kementerian/lembaga. Namun berdasarkan surat Wakil Ketua DPR tanggal 7 Februari 2025, rapat kerja pendalaman agar ditunda.

Kemudian, Kementerian PKP sempat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025. Hasil rapat itu, masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menuturkan bahwa hasil rekonstruksi anggaran telah ditetapkan bahwa target efisiensi anggaran dari yang sebelumnya Rp 3,661 triliun turun menjadi Rp 1,812 triliun. Dengan begitu, maka pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun.

"Sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan anggota Komisi V dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," kata Fahri dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Fahri pun menjabarkan program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pagu anggaran yang baru. Berikut ini rinciannya.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Fahri kemudian meminta persetujuan kepada Komisi V DPR RI terkait dengan pagu anggaran yang baru. Sebab, APBN memang diusulkan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah, tetapi ditetapkan oleh DPR.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan dari Komisi V terhadap rencana efisiensi pagu per eselon 1 dan seterusnya agar Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan cq Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya tidak bisa langsung mengesahkan permintaan Kementerian PKP. Hal itu karena belum ada dokumen dan landasan hukum.

"Saya mengingatkan kembali yang akan kami dokumenkan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan turunan surat edaran menteri (S-37/MK.02/2025) yang kemarin kita ketok di sini. Di luar dari itu yang belum ada dokumennya, kami belum bisa mengesahkannya di sini karena belum ada landasan hukumnya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) rencananya akan ditambah. Hal ini untuk mendukung perluasan penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran direncanakan atas dasar keinginan Prabowo yang ingin program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) yang lalu.

Prabowo, kata Dadan, sempat mengungkapkan kegelisahannya bahwa banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis sampai saat ini. Maka dari itu, program ini mau dipercepat dengan tambahan anggaran.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 menjadi 82,9 juta," sebut Dadan.

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga sempat menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1) yang lalu.

Masih dalam sidang kabinet itu juga, saat memberikan arahan tertutup, Prabowo juga memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025 akan jadi modal utama untuk program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Hal ini diungkapkan langsung oleh Dadan Hindayana ketika ditemui usai Sidang Kabinet.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan.

Arahan Prabowo, Dadan diminta tak perlu khawatir soal ketersediaan anggaran. Apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin MBG diperluas, anggaran sudah disiapkan.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegas Dadan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghematan itu sendiri merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Dilansir detikFinance, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan review atas anggaran belanja sebesar Rp 256,1 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga ditinjau ulang sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada Rabu (22/1).

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Salah satunya Makan Bergizi Gratis.

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," tulis Sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG penting untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain MBG, program prioritas lainnya yang didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional memperhitungkan kebutuhan anggaran tambahan untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun. Jumlah anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi semua anak di Indonesia.

Karena itu, Sri Mulyani mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN yang dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk program MBG. Identifikasi rencana efisiensi dilakukan sekurang-kurangnya dari 6 pos belanja operasional dan non operasional.

Keenam pos itu yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin. Dalam hal ini, belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) dikecualikan dan tidak akan dipangkas.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," ujar Sri Mulyani, Rabu (22/1/2025).

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Pemerintah berencana menambahkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar cakupan program prioritas itu ditingkatkan sesuai target mencapai 82,9 juta penerima pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tambahan anggaran kemungkinan akan diberikan pada September 2025. Dari hitungan yang dilakukan pihaknya, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mengakselerasi target hingga 82,9 juta penerima mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Nah, sejauh ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun hanya bisa digunakan untuk memberikan MBG kepadasekitar 17 jutaan penerima saja. Masih jauh dari target 82,9 juta penerima.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan.

Dia menekankan, sampai hari ini belum ada keputusan resmi untuk penambahan anggaran tersebut. Keputusan penambahan anggaran semuanya dikembalikan kepada Prabowo. Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," pungkas Dadan.