Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengajak wartawan turut mengawasi program inovasi rumah untuk karyawan industri media sebagai upaya perbaikan kebijakan atas program ini ke depan.

"Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan terbuka amat lebar kritikan konstruktif, masukan, untuk kita perbaiki terus program ini," katanya saat peluncuran program di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan partisipasi aktif insan media dalam pengawasan program ini dapat dilakukan melalui publikasi menyangkut ketersediaan hunian yang dijanjikan pengembang, terutama dari aspek sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang.

"Harapan saya, tolong disampaikan yang benar bukan yang enak didengar. Contoh, apakah janji pengembang benar? Ada tempat ibadah, benar tidak dibangun tempat ibadah? Airnya bagus, tidak banjir, termasuk janji dari pihak bank. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu memberitakan yang benar, kan begitu," katanya.

Dia mengaku program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mencakup BUMN, BPS, BTN, Tapera, pengembang hingga Kementerian Komdigi dengan mengalokasikan kuota sebanyak 3.000 unit se-Indonesia.

"Terus terang saya, kenapa ingin wartawan tiga ribu, itu tahun ini kita membangunnya, pembiayaannya itu sudah ada buat setara dengan 350 ribu BUMN. Kalau satu perumahan saja ada satu wartawan, itu sama saja ada tiga ribu perumahan yang ada wartawannya," katanya.

Ara pun memastikan penyediaan rumah subsidi bagi wartawan ini tidak akan mengganggu independensi jurnalis, terlebih dia meyakini jiwa pewarta tidak bisa disogok atau dibungkam oleh pemberian rumah.

"Saya yakin kalian tidak bisa begitu dan memang negara tidak punya niat begitu. Tetapi kalau memang warga negara Indonesia, dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan belum punya rumah pertama, ya tentu berhak dong. Menurut saya justru diskriminasi kalau wartawan tidak dikasih, padahal dia masuk kriteria itu," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengapresiasi Kementerian PKP yang turut memberikan prioritas kepada profesi wartawan untuk berkesempatan memenuhi kebutuhan dasar memiliki hunian tapak.

"Karena dulu juga kami wartawan jadi ingat betul kadang-kadang kita menulis berita, menyunting, mengedit, menyampaikan, menegakkan demokrasi kadang terlupa terhadap kebutuhan dasar karena selalu berusaha mengedepankan kepentingan umum saja," katanya.

Kemudian program ini juga murni inisiasi dari Kementerian PKP yang sebelumnya menyampaikan rencana memasukkan profesi wartawan sebagai salah satu penerima manfaat program, bukan atas dasar permintaan Kemenkomdigi.

"Dan saya sampaikan kebutuhan itu ada, minat juga ada dan memang profesi ini sudah juga layak diberikan keberpihakan oleh negara. Jadi akhirnya tidak sampai satu bulan berjalan dan kita lihat hari ini beberapa sudah terisi sambil kita terus data melalui BTN dan Tapera untuk wartawan. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, silakan batasnya dinaikkan, dari seribu menjadi tiga ribu unit," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas (ratas).

Pantauan detikcom di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025), terlihat AHY tiba di Istana bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada pukul 12.40 WIB. Kemudian, disusul Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

"Ya saya dapat undangan dari presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama lima menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY.

AHY menyampaikan pembahasan ratas itu berkaitan dengan bidang infrastruktur. Dia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawahinya dalam ratas bersama presiden.

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Dan kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," ujarnya.

Ditanya soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AHY membuka peluang hal itu juga akan dibicarakan.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," katanya.

Sementara Dudy Purwagandhi mengatakan kedatangan pihaknya merupakan lunch meeting. Dia membuka kemungkinan persiapan mudik juga akan dibahas.

"Lunch meeting, sih. (Soal mudik) mungkin salah satunya," kata Dudy seraya masuk ke area Istana.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan ada 1.923 koperasi siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Budi Arie ribuan koperasi itu tersebar di 29 provinsi.

Selan itu, Budi Arie mengaku sudah melaporkan dukungan ribuan koperasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ribuan koperasi tersebut akan memasok bahan pangan seperti telur, ayam, daging, hingga susu sapi.

"Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, 'Pak ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi'," kata Budi Arie kepada wartawan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

"Dari data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ada di 29 provinsi," sambung Budi Arie.

Budi Arie juga menyebut, sebagian koperasi yang terdata sudah menjadi bagian dari mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengaku, koperasi sudah melakukan percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sulawesi Tengah.

"Ada 6 tempat kita sudah melakukan uji coba," jelasnya.

"Januari, kita pokoknya lari dan kita berharap di tahun 2025 ini, sebagai tahun koperasi internasional, kita bisa mendapatkan momentum untuk bangkit dan majunya koperasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara terkait kebutuhan susu sapi, ia mengakui bahwa pasokan susu terbatas. Menurutnya, kebutuhan susu menjadi domain untuk dijelaskan oleh BGN. Begitu juga dengan minyak makan merah yang masuk dalam program MBG.

"Kita kan ada 16 program prioritas, salah satunya soal minyak makan merah. Karena minyak makan merah itu kan adalah produk dari koperasi petani yang bisa menjadi bagian dari MBG," tutupnya.

MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini sudah ada ratusan unit koperasi siap memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari telur, daging ayam, sayur-mayur dan buah-buahan hingga susu.

"Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu (18/12/2024).

"Jadi ada ratusan koperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," tambahnya.

Ia menyebut data-data tersebut juga sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBZ. Namun ia tidak bisa merinci lebih jauh berapa angka pasti unit koperasi yang sudah siap untuk terlibat pelaksana program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah," terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga belum tahu berapa tingkat penyerapan bahan pokok yang disediakan ratusan unit koperasi untuk program MBZ tadi. Namun yang pasti menurutnya program ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam koperasi.

"Nah ini lagi dicoba, kan gini, kita baru tahu mana kalah kebutuhan-kebutuhan, berapa sih telur kebutuhannya, berapa sih warga kebutuhannya, kan setengah jalan dong. Iya kan, polanya bisa kebentuk, kalo sekarang kan masih perencanaan aja. Gitu loh, nanti kebijakan teknisnya dari badan gizi nasional," ucap Budi.

Kita cuma memastikan bahwa, kan target makan bergizi gratis ada empat. Satu, menyehatkan anak-anak, dua menurunkan stunting, tiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini menumbuhkan pergerakan ekonomi di masyarakat," terangnya lagi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Untuk pelaksanaannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Senin (2/12/2024) lalu.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) hilirisasi. Ada 36 komoditas yang menjadi fokus atau priroitas untuk hilirisasi, mulai dari mineral dan batubara hingga farmasi.

Airlangga mengatakan Satgas tersebut nantinya akan dinaungi berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Perindustrian. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembentukan satgas hilirisasi itu.

"Satgas hilirisasi kan kementeriannya sudah ada dari kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan kementerian perindustrian. Jadi ini sedang disiapkan," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dia menjelaskan Satgas hilirisasi ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba). Namun, juga menyasar ke sektor agrikultur hingga farmasi. Bahkan Airlangga menyebut akan ada 36 komoditas yang diprioritaskan untuk hilirisasi.

"(Ada) 36 komoditas karena kalau dari industri kan banyak, termasuk di agrikultur juga, farmasi juga," jelas Airlangga.

Sebelumnya, pembentukan Satgas Hilirisasi ini dibocorkan pertama kali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Bahlil mengaku akan ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

"Kemarin Bapak Presiden dalam arahannya dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas. Kemarin berdasarkan arahan (Prabowo) insyallah (ketua satgas) dari Kementerian ESDM (Bahlil). Menteri ESDM siapa ya," kata Bahlil saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, dikutip CNN Indonesia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, ketujuh menko masing-masing meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setidaknya dalam waktu tiga bulan.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (2/12/2024).

Keputusan itu akhirnya dapat disetujui oleh tujuh menko meski sempat ada interupsi. Salah satunya dari Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang tidak terima anggarannya hanya Rp 9 miliar di 2025.

"Kita ini baru dan kita sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi sekretariat dan 3 kedeputian. Kami perkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar dan 3 deputi itu masing-masing Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan," tutur Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2025:

1. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Bidang Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000