Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Banjir kembali merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar) kemarin malam. Tinggi banjir sempat mencapai 80cm.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (9/3/2025) pukul 11.00 WIB, terlihat banjir sudah surut. Tampak kondisi jalanan di lokasi berlumpur dan menyisakan genangan-genangan.

Ada warga yang tengah membersihkan rumahnya usai diterjang banjir. Tampak di lokasi sepi karena sebagian warga masih mengungsi.

Dari video yang beredar di media sosial warga menggunakan perahu untuk evakuasi. Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan mengatakan tadi malam warga berhasil dievakuasi.

Warga menempati lokasi pengungsian di Musala As-Salam dan rumah warga yang lebih aman.

"Perumahan Sawangan Asri Kecamatan Sawangan air sudah mulai surut ketinggian kurang lebih 80 cm untuk warga sudah berhasil dievakuasi dengan selamat untuk lokasi sementara di Musala As-Salam dan di rumah warga yang lebih aman," kata dia saat dihubungi wartawan.

Banjir 1,5 Meter pada 4 Maret

Banjir sempat merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/3) usai hujan deras. Tinggi air di wilayah tersebut mencapai 1,5 meter. Sebanyak 40 keluarga terkena dampak, dan keluarga tetap bertahan di rumah. Per pukul 13.59 WIB banjir sudah mulai surut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan mengapa susu sapi belum tersedia dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah titik di Jakarta.

Dadan menegaskan susu akan menjadi bagian dari program MBG di wilayah-wilayah sentra peternakan sapi perah. Langkah itu bertujuan untuk mendorong setiap daerah mengembangkan sektor peternakan sapi perah sebagai sumber daya lokal.

Pemerintah juga tak mau pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini malah meningkatkan barang impor masuk Indonesia.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian dari peningkatan impor, tetapi justru memberdayakan sumber daya lokal," ucap Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Ia berharap program MBG dapat mendukung kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan susu, sekaligus meningkatkan produktivitas peternak lokal.

Dadan menyampaikan anggaran untuk pengadaan susu sudah termasuk dalam anggaran MBG per siswa yang ditetapkan, yakni Rp10 ribu.

Menurutnya, dalam implementasi program MBG, daerah yang memiliki sapi perah akan mendapatkan pasokan susu minimal tiga kali seminggu.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, termasuk kombinasi-kombinasi agar indeks gizi tetap sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," ujar dia.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki sapi perah, kebutuhan protein dan kalsium akan dipenuhi melalui sumber lain seperti ikan, telur, dan bahan makanan kaya kalori lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, susu sapi belum termasuk dalam menu MBG. Menu yang telah tersedia termasuk ayam teriyaki, sayur buncis, nasi, dan pisang.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Serupa, menu susu juga tak ditemukan dalam menu Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah di Jakarta Barat.

SD Negeri 15 Slipi, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah yang dapat paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Palmerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (6/1), para siswa kelas 2 dibagikan makanan yang berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara mengenai susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Ia menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut hal ini dilakukan untuk menekan impor susu untuk Indonesia. Pihaknya ingin memperdayakan produk lokal.

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujarnya.

Ia mengatakan susu termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis per siswa yang ditetapkan Rp10 ribu. Ia menyebut Badan Gizi Nasional juga melakukan kombinasi atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis.

"Termasuk, termasuk (susu ke anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan. Karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, maka sumber protein diganti dengan bahan yang lain. Termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, telur, dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah hari ini. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta salah satunya di SD Angkasa 5 Halim tak ditemukan susu dalam menu.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah termasuk ke anggaran Rp 10 ribu per siswa. Kendati demikian, ia menyebutkan susu diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.

"Termasuk, termasuk (susu anggaran Rp 10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kapan, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Dadan setelah menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan menu untuk siswa dikombinasikan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Menurut dia, untuk daerah yang tidak ada sapi perah, maka protein atau kalsium diganti dengan bahan makanan yang lain.

"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," ujar Dadan.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan, dengan telur dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa daerah tak menyertakan menu susu. Ia ingin pihaknya tak bergantung pada produk impor dan memperdayakan produksi susu lokal.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," imbuhnya.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur. Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

Shutterstock/Riri febrianti Ilustrasi daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.

“Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa men-supply untuk program makan bergizi,” kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur. Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

Shutterstock/Riri febrianti Ilustrasi daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]