Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka opsi melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar semakin banyak siswa dapat menerima manfaat program.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pertemuan bersama Gubernur dan Bupati Jawa Timur di Graha Mandiri, Jakarta pada Senin (14/4).

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat, itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas.

Menurutnya, konsep hybrid bisa melibatkan kantin sekolah untuk program MBG. Hal ini diharapkan mampu memperluas cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Terlebih, saat ini ada anggaran untuk mempercepat MBG secara masif.

Khofifah menilai, kantin sekolah dalam ekosistem MBG bisa menjadi dapur sehat.

"Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," pungkas Khofifah.

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), karena ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tempat-tempat tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujar Zulkifli.

Penyegelan dilakukan oleh Zulkifli bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang segala aktivitas di lokasi tersebut.

*"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,"* demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Menurut Zulkifli, pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah memperparah risiko bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor dan Bekasi.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Selain ancaman bencana, pelanggaran ini juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," tegas Zulkifli.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," pungkasnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini," kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian.

Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

"Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing, misalnya nanti ada distribusi antara daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kebutuhan beras untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4,5 juta ton. Untuk itu peningkatan produksi dibutuhkan agar tidak perlu impor.

Kebutuhan beras itu untuk memenuhi MBG bagi 82 juta masyarakat yang masuk kategori program tersebut. Program MBG telah dimulai serentak di beberapa provinsi pada 6 Januari 2025.

"Itu kan program pokok, bayangkan kalau 82 juta (penerima manfaaat), beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Itu baru beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar," kata Zulhas dalam Blak-blakan detikcom, Jumat (7/2/2025).

Selain kebutuhan beras, program ketahanan pangan juga akan digenjot untuk meningkatkan produksi bahan pokok lainnya. Zulhas menyebut utamanya pada sayuran dan protein.

Saat ini pemerintah tengah menggenjot beberapa komoditas terlebih dahulu, seperti beras dan jagung. Sementara garam dan gula konsumsi diputuskan untuk tidak impor, guna mendukung produksi dalam negeri

"Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya. (Akan menggenjot kebutuhan) Ikan, ayam, susu, daging," jelasnya.

Selain itu, Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut anggaran untuk MBG rencananya akan ditambah. Meski rencana itu harus melihat kemampuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Terkait produksi padi, sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di triwulan pertama 2025 ini dapat mencapai 8,67 juta ton dengan Januari di 1,33 juta ton, Februari 2,10 juta ton, dan Maret di 5,24 juta ton. Sementara produksi di triwulan awal 2024 totalnya 5,69 juta ton, sehingga tahun ini ada selisih lebih dari produksi hingga 2,98 juta ton atau 52,37 persen.

Lebih lanjut, untuk selisih produksi dan konsumsi di Januari-Maret tahun ini diestimasikan surplus 900 ribu ton. Ini mengalami peningkatan 2,91 juta ton dengan produksi terhadap konsumsi periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini karena selisih produksi dan konsumsi 3 bulan pertama di tahun lalu masih mengalami defisit 2,01 juta ton.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar di sekitar 254 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat memantau langsung pelaksanaan MBG di Banyuwangi menyebutkan target MBG menyasar 82,9 juta anak di Indonesia.

Setelah mengunjungi dapur umum, Menko Zulhas langsung memantau implementasi distribusi makanan dari dapur umum ke SMP Negeri 2 Rogojampi dan SMA Negeri 1 Rogojampi. Menurutnya implementasi itu sudah sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sudah sesuai standar yang ada. Ini makannya dibagikan karena nanti akan ada pemantauan dari Badan Gizi terkait peningkatan kualitas gizinya. Nanti tentu akan ada perkembangan dan perbaikan," ujar Zulhas, Senin (3/1/2025).

Zulhas menegaskan terkait capaian sasaran dari jumlah anggaran sebesar Rp 71 Triliun akan bertambah hingga Rp 140 Triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta lebih anak Indonesia pada Desember 2025.

"254 yang sudah selesai, Anggaran Rp 71 triliun sekarang dengan 15 juta lebih penerima manfaat. Ketika nanti bapak Presiden memberikan lagi Rp 140 triliun dari BGN maka bulan Desember penerima manfaat bisa sampai 82 juta lebih," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem pelaksanaan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sudah tepat dan dapat dipraktikkan secara berkala. Ia dia pastikan pelaksanaan MBG akan difokuskan pada peningkatan kualitas anak Indonesia, sehingga hal-hal yang berfokus pada keuntungan personal tidak diutamakan.

Dia juga menegaskan bahwa sistem penerapan MBG ini akan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berkembang di masing-masing daerah sasaran.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui tidak semua anak menyukai menu makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kendati demikian, katanya, yang terpenting dari program besutan Presiden Prabowo ini adalah nilai gizinya.

"Yang paling penting dari ahli gizi itu memenuhi standar gizinya. Belum tentu anak-anak suka, misalnya saat pagi di rumah sukanya makan mi tapi standar gizi itu harus ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran," katanya saat meninjau uji coba MBG di PAUD Asoka Makassar, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Antara.

Jika fokus pada menu yang disukai anak-anak tanpa memprioritaskan kandungan gizi sesuai standar ahli gizi, kata Zulhas, maka dikhawatirkan saat diuji setelah 5 atau 10 tahun ke depan, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Misalnya, pertumbuhan dan kecerdasan si anak dan lainnya justru tidak maksimal.

Padahal, harapan dari program ini adalah anak-anak gizinya cukup agar bisa tumbuh sehat dan fisiknya lebih kuat.

"Jika badannya sehat, otaknya juga bisa cerdas. Makanya kita harapkan generasi yang akan datang, tingkat IQ-nya bisa rata-rata 120, sekarang ini baru rata-rata 80," ujarnya.

Ia menjelaskan jika anak-anak bisa memiliki rata-rata IQ yang tinggi, tentu sangat berpotensi untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju ke depan. Anak-anak juga bisa lebih bersaing di berbagai bidang.

"Jadi untuk itu ahli gizi melihat ada standar yang harus terpenuhi untuk kebutuhan minimal," ujarnya didampingi Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry.