...Untuk menu setiap harinya divariasikan sesuai rekomendasi ahli gizi

HST, Kalsel (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respon positif saat pelaksanaan perdana pada enam sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Alhamdulillah seluruh proses berjalan lancar dan mendapatkan respons positif dari para siswa," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari BGN Rahmi Hidayat di Barabai, Kabupaten HST, Kamis.

Total yang didistribusikan sesuai jumlah siswa sebanyak 2.272 porsi untuk enam sekolah, meliputi TK Kartika Barabai, SDN 1 Barabai Barat, SDN Barabai Utara, SDN Banua Binjai, MIN 8 HST dan MTsN 2 HST.

Sejak pukul 08.00 WITA, Rahmi menyebutkan makanan boks mulai didistribusikan ke sekolah-sekolah oleh petugas hingga selesai sepenuhnya sebelum jam makan siang.

Pada proses itu, kata Rahmi, pihak Kodim 1002/HST bersama Polres HST juga melakukan pengawasan melekat sampai dengan para siswa bisa menikmati MBG dengan lahap.

"Untuk menu setiap harinya divariasikan sesuai rekomendasi ahli gizi," jelasnya.

Program MBG tahap pertama ini aktif berjalan selama lima hari operasional per pekan, yakni setiap Senin sampai Jumat dan ke depan akan dievaluasi secara bertahap.

Sementara itu, salah satu siswa MTsN 2 HST Fitria mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah terhadap program MBG, karena sangat membantu memenuhi gizi bagi siswa sekolah.

"Terima kasih banyak Bapak Prabowo. Makanannya enak dan kenyang," ucapnya.

Terlebih lagi, kata dia, MTsN 2 HST menerapkan full day school sehingga program ini juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa dengan mengurangi berbelanja di luar karena pemerintah menyediakan makanan.

Pewarta: Taufik Ridwan/M Hidayatullah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, masih menunggu informasi dan petunjuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar siswa sekolah dasar hingga menengah di wilayah tersebut.

Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba saat ditemui di Manokwari, Kamis, mengatakan pelaksanaan program makan bergizi harus sepengetahuan pemerintah daerah setempat.

Hal itu dengan maksud agar pemerintah daerah terlebih dahulu menyosialisasikan manfaat Program MBG kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan.

"Sampai sekarang belum ada yang datang ketemu kami, sampaikan rencana pelaksanaan program makan bergizi bagi anak sekolah," ujar Dominggus.

Menurut dia MBG tidak hanya berdampak positif terhadap peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang siswa, melainkan dapat memacu tingkat kehadiran siswa di sekolah.

Program tersebut menjadi solusi efektif dalam menekan angka putus sekolah di wilayah itu karena dipengaruhi kecenderungan siswa mengikuti orang tua berkebun saat jam sekolah.

"Dengan adanya program makan bergizi, anak-anak pasti rajin ke sekolah dan tentu mereka ajak teman yang lain," kata Dominggus.

Menurut dia Program MBG juga harus memberdayakan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemerintah kabupaten tidak memperkenankan penyelenggara program mendatangkan bahan baku makan bergizi dari luar daerah, sehingga perlu dilakukan pertemuan terlebih dahulu.

"Pemerintah daerah tentu mendukung program nasional, yang penting jangan bawa bahan baku dari luar. Kami punya hasil alam yang melimpah," ucap Dominggus.

Dia menyebut pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani untuk menyampaikan Program MBG di Pegunungan Arfak belum terlaksana.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menerbitkan surat pemanggilan resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Pemanggilan ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Pemanggilan orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat pemanggilan kedua orang penting Lippo Group tersebut.

"Menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran Kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dengan ini kami kembali mengundang Bapak James Riady dan Bapak John Riady sebagai Pimpinan PT LIPPO dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta," tulis surat seperti yang dilihat detikcom.

Sebelumnya, John Riady diminta bertemu dengan Ara pada Rabu (16/4/2025) lalu. Namun, pertemuan tersebut ditunda dan digeser ke minggu depan seperti yang tertera dalam surat pemanggilan resmi.

Kementerian PKP sudah bertemu dengan 23 konsumen Meikarta yang masih menuntut haknya pada pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Meikarta juga hadir.

Dalam pertemuan tersebut, data para konsumen dikumpulkan dan akan diverifikasi oleh pihak Meikarta. Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

"Menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran Kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dengan ini kami kembali mengundang Bapak James Riady dan Bapak John Riady sebagai Pimpinan PT LIPPO dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta," tulis surat seperti yang dilihat detikcom.

Sebelumnya, John Riady diminta bertemu dengan Ara pada Rabu (16/4/2025) lalu. Namun, pertemuan tersebut ditunda dan digeser ke minggu depan seperti yang tertera dalam surat pemanggilan resmi.

Kementerian PKP sudah bertemu dengan 23 konsumen Meikarta yang masih menuntut haknya pada pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Meikarta juga hadir.

Dalam pertemuan tersebut, data para konsumen dikumpulkan dan akan diverifikasi oleh pihak Meikarta. Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banten akan melatih penjamah makanan untuk mengawasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjamah yang terlatih akan menjaga kualitas makanan yang dihidangkan di sekolah.

"Kami akan kawal seoptimal mungkin MBG. Saat ini kami menjadi instruktur bagi penjamah makanannya. Ada delapan orang di kantor kami yang sudah dilatih untuk menjadi narasumber dalam menjamah makanan agar makanannya sesuai (standar)" kata Kepala BPOM Banten, Mojaza Sirait, kepada wartawan di Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, jika MBG sudah dijalankan di Banten, BPOM akan mengambil sampel makanan yang dihidangkan. Mojaza akan berkoordinasi dengan pihak lain untuk mengawal pelaksanaan MBG.

"Di tengah keterbatasan, kami akan melakukan sampling untuk memastikan kualitasnya terjamin. Intinya, kami akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lini sektor terkait, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan terbaik untuk mengawal," ujarnya.

BPOM Banten juga menyampaikan tips untuk menilai apakah makanan aman untuk dimakan atau tidak. Ia menyebut makanan layak konsumsi bisa dinilai dengan pancaindra.

"Lihat bentuknya, bau, dan rasanya. Misalnya, ketika dilihat warnanya, biasanya beras putih, kalau warnanya agak cokelat, bisa jadi itu indikator tidak baik lagi. Aroma sayur, kan khas. Kalau aromanya basi atau asam, berarti sudah (tak usah dimakan). Itu trik paling sederhana," katanya.

BPOM belum menemukan makanan tak layak atau beracun selama uji coba program makan bergizi gratis.

"Sejauh ini, untuk di Banten tidak ada. Beberapa kali kami langsung diundang oleh BGN atau SPPG, dan hasilnya aman. Semoga terus seperti itu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG itu di harga kisaran Rp7.000 per satu liter, semenjak ada program ini harga penerimaan susunya jadi Rp10.000

Jakarta (ANTARA) - Manajer Peternakan Nusa Dairy Indonesia, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sandi Andriana merasakan peningkatan keuntungan berkat adanya kebutuhan susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG itu di harga kisaran Rp7.000 per satu liter, semenjak ada program ini harga penerimaan susunya jadi Rp10.000," katanya pada Kamis.

Selain peningkatan keuntungan, ia menyebutkan dampak positif juga dirasakan dari segi penyerapan tenaga kerja yang memberdayakan masyarakat sekitar.

"Kebetulan warga di sini awalnya petani-petani serabutan, setelah ada program ini kami rekrut bekerja di sini, jadi mata pencahariannya sudah jelas, jadi peningkatan tenaga kerja ada, serta dan perekonomian juga meningkat," ujar dia.

Ia menjelaskan dalam sekali pengiriman dibutuhkan 370 liter susu untuk memenuhi kebutuhan para siswa sekolah yang menerima MBG, namun saat ini peternakan Nusa Dairy baru dapat memproduksi 150 liter susu yang dibagikan kepada para siswa sebanyak tiga kali dalam seminggu.

"Untuk 3.500 siswa itu yang dibutuhkan 370 liter, sedangkan populasi susu yang diproduksi dari sapi di daerah ini hampir 150 liter. Ke depan kami berencana akan impor sekitar 50 sapi yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta," ucapnya.

Prosedur pengiriman susu ke SPPG dilakukan pada sore hari, kemudian dilakukan pasteurisasi di SPPG dan disimpan di unit pendingin, hingga dibagikan ke siswa pada keesokan harinya.

Selama ini susu yang dihasilkan dari peternakan tersebut dikirimkan ke Koperasi Jagri, kemudian dari koperasi itulah yang akan menjual kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kota Cimahi.

"Nusa Dairy ini di bawah naungan Koperasi Jagri dan koperasi itu telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa pemasok, termasuk mitra peternak ini. SPPG menerima suplai semua dari koperasi, jadi itu menurut saya sangat positif untuk masyarakat serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekitar," paparnya.

Untuk menjaga kualitas susu yang dihasilkan, Nusa Dairy melakukan beberapa upaya dan strategi untuk mengoptimalkan agar produksi susu tetap sesuai dengan standar.

"Kalau untuk kualitas, pertama dari kesehatan sapinya sendiri dikontrol setiap hari, kemudian pakan yang diberikan termasuk makanan hijau, konsentrat, kemudian standar operasional pelaksanaan pemeliharaannya mulai dari sanitasi kandang, hingga kebersihan operator (pemerah) susu juga terus diperhatikan," tuturnya.

Ia juga menyebutkan tiap satu sapi dapat menghasilkan 20 hingga 30 liter susu dalam sekali perah apabila dalam keadaan fisik dan psikologis yang sehat, serta sedang tidak hamil.

"Kalau hamil, produksinya berhenti dulu, targetnya rata-rata tiap sapi bisa menghasilkan 15-20 liter susu," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek hunian di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita akan bicara dengan Pak Basuki nanti. Kita kemarin sempat membangun berapa tower hunian, nanti kita bicara, dan saya minta nanti dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga supaya kita ada kesepakatan yang jelas," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Dirinya berharap paling lambat akhir bulan ini bisa melakukan pembahasan tersebut dengan Kepala OIKN dan Menko IPK. Pertemuan tersebut juga direncanakan bersifat terbuka dan dapat diliput oleh wartawan.

"Saya rasa paling lama akhir bulan ini, tolong diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY, supaya kita bicara soal IKN, posisi kita bagaimana. Nanti diinfokan ke wartawan juga," katanya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp48,8 triliun , OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kini baru dikerjakan baru sebagian, ada juga satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengaku prihatin ketika mendengar kabar ada mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang belum dibayar hampir Rp 1 miliar, sehingga dapurnya terpaksa berhenti beroperasi.

Ashabul menduga ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan MBG.

"Saya prihatin mendengar kabar bahwa ada mitra program Makan Bergizi Gratis di Kalibata yang belum dibayar hampir satu miliar rupiah. Ini bukan soal kecil," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau mitra sampai harus berhenti masak gara-gara belum dibayar, itu artinya ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaannya," sambungnya.

Ashabul menjelaskan, MBG merupakan program besar yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak, yakni makan bergizi.

Menurutnya, jangan sampai niat baik pemerintah ini justru jadi masalah di lapangan hanya karena administrasi yang tidak tertata.

"Saya kira BGN sebagai lembaga pelaksana perlu segera turun tangan. Harus ada evaluasi total soal sistem pembayaran," ucap Ashabul.

Ashabul menyarankan BGN untuk memikirkan ulang mekanisme pembayaran yang lebih simpel, yakni langsung ke mitranya, bukan ke yayasan yang menaungi.

Dia menyebut, kejadian di Kalibata ini berpotensi terjadi di wilayah lain.

"Kami di Komisi IX pasti akan ikut mengawasi. Kalau dibutuhkan, kita panggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkaranya. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru jadi beban baru buat pelaksananya. Ini soal kepercayaan publik. Dan kita harus jaga itu baik-baik," paparnya.

Maka dari itu, Ashabul menegaskan, mitra MBG harus dibayar supaya dapur tetap beroperasi.

Dengan begitu, kata dia, anak-anak tetap dapat makan bergizi gratis.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga kepada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah setelah sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (17/4/2025), tim dapur MBG Kalibata mulai mendistribusikan makanan menggunakan satu mobil pukul 08.23 WIB. Dari informasi yang didapat, tim dapur MBG Kalibata mulai memasak pada pukul 01.00 WIB dini hari.

Makanan yang telah disiapkan dalam kotak makan stainless kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna merah. Kantong-kantong tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ke SDN 03 Pengadegan.

Pada pukul 09.45 WIB, aktivitas di dapur MBG Kalibata sudah tidak terlihat lagi setelah pengantaran makanan ke SDN 03 Pengadegan selesai. Pintu masuk ke dapur MBG Kalibata terlihat terkunci dan digembok.

Kepala sekolah SDN 03 Pengadegan, Yayah Fitriah, menjelaskan, pengiriman Makanan Bergizi Gratis sempat berhenti dalam beberapa hari.

"Dari saya sampaikan dari 9 April 2025 berhenti, baru jalan lagi sekarang ini," ucap Yayah saat ditemui di SDN 03 Pengadegan, Kamis.

Yayah juga mengungkapkan bahwa sekolahnya menerima ratusan pasokan makanan bergizi gratis.

"Sesuai dengan jumlah siswa kami itu sekitar 569 dan menunya sayur labu, telur orak-arik dan tahu, minumannya yakult," kata Yayah.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek hunian di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita akan bicara dengan Pak Basuki nanti. Kita kemarin sempat membangun berapa tower hunian, nanti kita bicara, dan saya minta nanti dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga supaya kita ada kesepakatan yang jelas," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Dirinya berharap paling lambat akhir bulan ini bisa melakukan pembahasan tersebut dengan Kepala OIKN dan Menko IPK. Pertemuan tersebut juga direncanakan bersifat terbuka dan dapat diliput oleh wartawan.

"Saya rasa paling lama akhir bulan ini, tolong diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY, supaya kita bicara soal IKN, posisi kita bagaimana. Nanti diinfokan ke wartawan juga," katanya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp48,8 triliun , OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kini baru dikerjakan baru sebagian, ada juga satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan kembali beroperasi pada Kamis (17/4/2025).

Diketahui, salah satu dapur MBG di Kalibata itu berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, atau tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

“Besok jalan lagi,” kata Dadan kepadaBisnis, Rabu (16/4/2024).

Dadan menjelaskan dapur MBG di Kalibata yang berhenti beroperasi disebabkan oleh masalah internal mitra. Namun, dia mengeklaim permasalahan tersebut sudah menemukan jalan keluar.

“Masalah internal mitra. Sudah dimediasi dan sudah ada solusi,” ungkapnya.

Berkaca dari persoalan tersebut, Dadan mengatakan, BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap, saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Sebelumnya diberitakan, salah satu dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Imbasnya, layanan Makan Bergizi Gratis untuk warga sekitar wilayah Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.