KOMPAS.com - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) kembali mencuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang.

Namun, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai pembentukan BP3 tidak relevan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sistem perizinan OSS.

Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP.

REI menilai Kementerian PKP memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memberlakukan hunian berimbang.

"Dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujar Joko.

REI khawatir keberadaan BP3 justru akan menimbulkan dualisme kebijakan dan tumpang tindih regulasi di sektor properti, termasuk perumahan.

Oleh karena itu, REI mengusulkan agar aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP.

Perbaikan Aturan Hunian Berimbang

REI tidak menolak aturan hunian berimbang, tetapi menilai perlu adanya perbaikan agar aturan tersebut dapat terealisasi.

REI mengusulkan beberapa hal yakni revisi regulasi agar hunian berimbang skala besar dapat dilaksanakan di lokasi lain lintas kabupaten atau provinsi.

Kemudian kerja sama antara pengembang skala besar dan skala kecil dalam hunian berimbang.

Selanjutnya, implementasi hunian berimbang melalui rencana tata ruang, dengan penetapan lokasi pembangunan rumah sederhana (MBR) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sub-zonasi khusus.

"Kami berharap Kementerian PKP segera mengeluarkan kebijakan komprehensif terkait hunian berimbang dan menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," tuntas Joko.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menyegel 9 lokasi di Bogor, Jawa Barat yang melanggar persetujuan lingkungan pada Kamis (13/3/2025).

Kesembilan lokasi tersebut yang dipasangi papan peringatan antara lain Summarecon Bogor, Golf dan Hotel Gunung Geulis, Rainbow Hills Golf, Bobocabin, Glamping Jelajah Handal Lintasan, PT Pinus Foresta Indonesia, CV Mega Karya Nugraham, PT Farm and Nature Rainbow, serta Sentul City.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kesembilan lokasi tersebut ditemukan berbagai indikasi pelanggaran terkait persetujuan lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi di lokasi kawasan Summarecon Bogor cut and fill-nya luar biasa, terjadi sedimentasi Sungai Ciangsana akibat cut and fill. Lalu juga tidak ada sumur resapan atau biopori. Yang parah itu cut and fill, ada izin lingkungan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan," ujarnya dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, pada 2010 sekitar area Summarecon Bogor merupakan kawasan hutan hutan lindung untuk melindungi ekosistem di bawahnya. Kemudian, area ini berubah fungsi pada 2017 lalu di 2022 sebagai kawasan permukiman beserta fasilitas pendukungnya.

"Ini harus dikaji ilmiah perubahan area lindung di bawahnya. Bekasi complicated, selain pengawasan di hulu juga harus diawasi tengah-tengahya Sentul, Ciawi, Bogor. Kami pasang papan pengawasan ini, untuk pembangunan perumahan ini tetap jalan, cuman di satu area yang dihentikan dan kami akan kembalikan fungsinya," katanya.

Pihaknya berkomitmen menindak berbagai pelanggaran lingkungan yang berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menghentikan aktivitas yang melanggar peraturan lingkungan tetapi juga memberikan efek jera serta mengedukasi pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

"Semua pengelola kawasan wisata dan properti di wilayah tersebut sedang dalam proses pengawasan, dan harus segera menyesuaikan operasional mereka agar menaati peraturan dan standar lingkungan yang berlaku," ucapnya.

Adapun Hanif mengunjungi dua lokasi di Sentul yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Bekasi, yaitu Gunung Geulis Golf dan Summarecon Bogor, dan Bobocabin di kawasan Gunung Mas, puncak, yang berada di DAS Ciliwung. Dia menyampaikan DAS Bekasi memiliki luas sekitar 145.000 hektare dengan segmen puncak mencakup 28.000 hektare di mana 12.500 hektare berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem serta pengendalian bencana.

Perubahan tata ruang yang signifikan sejak 2022 termasuk alih fungsi lahan menjadi perumahan, permukiman, pertanian, dan industri tambang dinilai menjadi biang kerok terjadinya erosi di kawasan itu.

Pemerintah mempercepat program restorasi ekosistem melalui penanaman pohon di berbagai titik strategis serta memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Pasalnya, kerusakan lingkungan di hulu akan berdampak langsung pada masyarakat di hilir, terutama dalam bentuk banjir dan kekurangan air bersih.

"Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi, menindak, serta memulihkan kawasan ini agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang sehat," tutur Hanif.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan hunian berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto menilai hal tersebut tidak relevan lagi karena saat ini sudah ada Kementerian PKP yang menangani sektor perumahan. Ditambah lagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

"Kalau melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait. Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurut Joko, untuk mempercepat pembangunan perumahan dengan penerapan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP karena memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3. Selain itu, adanya BP3 dinilai berpotensi memunculkan dualisme kebijakan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

"Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan," tegasnya.

Terkait hunian berimbang, REI menyarankan beberapa hal agar bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Revisi Regulasi

Revisi regulasi yang dimaksud yaitu agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilakukan pada lokasi lain, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang besar dan pengembang kecil.

2. Implementasi Hunian Berimbang Diterapkan Melalui Rencana Tata Ruang

Pada hunian berimbang, ada tiga tipe rumah yang dibangun yaitu rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus. Dengan demikian maka harga lahan di lokasi pembangunan rumah sederhana akan terkunci.

Ke depan, Joko berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Sebagai informasi, pembentukan BP3 masih menunggu revisi beberapa aturan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (9/3) lalu.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Banjir besar dengan ketinggian hampir menyentuh atap rumah terjadi di perumahan The Arthera Hill 2. Sekitar 300 KK harus dievakuasi dari rumah yang baru mereka tempati selama 1 tahun tersebut.

Kabar banjir besar yang melanda perumahan The Arthera Hill 2 viral di media sosial. Foto dan video penampakan dari atas perumahan tersebut hanya memperlihatkan atap-atap rumah yang dikelilingi air coklat yang bercampur lumpur.

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

Menyoal Klaim 'Bebas Banjir' Rumah Perumahan The Arthera Hill 2

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam.

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

Warga Patungan Sewa Kontrakan buat Simpan Barang

Warga mengatakan sudah mengalami 5 kali kebanjiran selama tinggal di The Arthera Hill 2. Kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang disebut hingga puluhan juta.

Demi menyiasati hal tersebut, warga memilih menyewa kontrakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

Salah satu warga, Adam, mengatakan satu kontrakan tersebut digunakan untuk menyimpan barang milik lebih dari 4 KK. Adam menuturkan biaya sewa kontrakan tersebut sekitar Rp 800 ribu per bulan.

"Supaya bisa cukup-cukupin gitu sharing lah. Istri dipulangin ke kampung. Mau nggak mau seperti itu, jadi emang mau ngamanin barang yang masih bisa diamanin," kata Adam.

Belum lagi, ia juga harus membayar sewa kontrakan sekaligus cicilan KPR setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta.

"Iya double kill, makanya kita tadinya udah ada perencanaan mau mudik juga kan, sekarang gimana?" ujar Adam.

Pengembang Buka Suara Penyebab Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

DPRD Kabupaten Bekasi Undang Warga dan Pengembang The Arthera Hill 2

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta pihak pengembang perumahan Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo, menyelesaikan dampak banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Mereka juga akan membuat pertemuan lanjutan antara Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk masalah ini

"Komisi I akan merekomendasikan pertemuan gabungan dari Komisi III, karena memang yang perlu menang untuk mencabut perselisihan itu kan dari Komisi III kan, dan dari Komisi I pun mendesak pihak pengembang supaya secepatnya menanggapi atau keseriusannya dalam menanggulangi banjir tersebut," kata Ketua RT 062, Mas Adi saat dihubungi detikProperti, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan antara perwakilan warga perumahan Arthera Hill 2 yang terdampak banjir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan ini warga diminta untuk menjelaskan kronologi saat rumah mereka terendam banjir besar pada Selasa (4/3/2025) lalu di perumahan tersebut.

Adi mengatakan banjir sudah berlangsung sebanyak 5 kali di perumahan Arthera Hill 2. Dalam kesempatan ini, mereka juga membantah pengakuan pihak pengembang yang mengatakan jika banjir di perumahan Arthera Hill 2 baru terjadi sekali.

Pemulung Incar Barang-barang Hanyut

Adam mengungkapkan banyak pemulung berdatangan ke perumahan mereka mengambil perabotan yang hanyut.

"Banyak yang diambil sama pemulung. Perabotan yang udah keluar," kata salah satu warga The Arthera Hill 2, saat ditemui detikProperti, Rabu (13/3/2025),

Ia mengatakan pemulung tersebut mengincar perabotan warga terutama televisi, kasur, tong sampah, hingga sapu. Mereka tidak dapat menghentikannya karena pada saat itu banyak warga yang memang belum kembali ke rumah masing-masing.

"Kalau ke dalam nggak. Tapi kalau yang di depan-depan diambil juga. Contohnya kayak perabot-perabot, TV. Mereka itu TV, banyak lho. Bener-bener. Kasur, sapu, ember, tong sampah, toren. Semua barang-barang yang hanyut udah kayak barang jarahan," ungkapnya.

(aqi/das)

Tangerang: Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan tidak relevan, karena sudah ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Sudah ada kementerian khusus dan saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS). Jadi wacana adanya BP3 sangat tidak efisien," kata Joko Suranto dikutip dari Antara, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menuturkan rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi, mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait.

Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP yang khusus mengurus permukiman, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien untuk dibentuk.

Dia menilai rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui pemberlakuan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP yang memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3.

Selain itu, keberadaan BP3 justru berpotensi memunculkan dualisme kebijakan dan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

“Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan,” kata Joko Suranto yang juga CEO Buana Kassiti Group.

Berkaitan dengan akan diterapkan hunian berimbang, ujar Joko pula, secara prinsip REI tidak menolak karena aturan tersebut adalah satu kewajiban yang diatur undang-undang.

Tetapi dalam perjalanannya selama 13 tahun, hunian berimbang ternyata belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, selain lewat satu pintu regulator, skema aturan hunian berimbang harus realistis untuk diterapkan.

REI pun menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah agar hunian berimbang dapat diterapkan seperti revisi regulasi, agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilaksanakan pada lokasi lain baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

"Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang skala besar dan pengembang skala kecil," kata dia.

Lalu implementasi hunian berimbang diterapkan melalui rencana tata ruang. Lokasi pembangunan rumah tipe tiga atau rumah sederhana bagi MBR ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus untuk rumah sederhana. Dengan begitu, kata Joko Suranto, akan mengunci harga lahan di lokasi pembangunan rumah MBR tersebut.

"Kami berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang, serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta: Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berada di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu.

Daerah ini dijuluki sebagai Kota Susu karena menjadi salah satu daerah penghasil susu sapi segar terbesar di Jawa Tengah.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Boyolali, di bawah ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp150 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Boyolali yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Boyolali

Perumahan subsidi di Boyolali. Foto: SiKumbang PUPR

1. Eco Smart Residence

Perumahan yang terletak di Blumbang, Klego, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Perumahan ini dikembangkan oleh Sahid Putra Sehati.

Perumahan ini hanya memiliki 295 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp162 juta.

Terdapat tiga tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap genteng multiroof pasir dan dinding hebel (7,5x20x60 cm) finishing render.

Lantai yang digunakan berupa keramik lantai 40x40cm motif, keramik teras 40x40cm hitam, keramik lantai KM 25x25cm kasar, serta keramik dinding KM 25x40 cm motif. Pondasi pasangan batu kali

2. Argo Residence Boyolali

Perumahan subsidi ini berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Dibangun oleh Glegar Karya Jaya, ada 31 unit yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap baja ringan, plafon gypsum, genteng mantili, dinding hebel, kusen aluminium, pintu enginering. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

3. Griya Bumi Boyolali 2 Tahap 2

Perumahanini terletak di Mojosongo, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah dibangun oleh Winahyu Griya Sejahtera. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap genteng baja ringan, dinding bata merah finishing plester acian, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Griya Alam Asri 1

Rumah yang berlokasi di Ngargorejo, Ngemplak, Kab Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Dua Putra Bengawan. Ada 5 unit rumah yang dijual mulai dari harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap genteng press, dinding bata merah di aci cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

5. Griya Mutiara Boyolali

Perumahan yang terletak di Kragilan, Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah ini dibangun oleh Lima Sejahtera Jaya. Perumahan ini memiliki 30 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp166 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Karanganyar kembali digegerkan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. 

Setelah maraknya arisan daring dan investasi bodong, kini giliran sektor properti yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. 

Polres Karanganyar berhasil mengungkap praktik penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengembang perumahan berinisial AHN (35), warga Josroyo, Jaten, Karanganyar.

AHN, yang beroperasi sebagai pengembang perumahan, diduga telah menipu puluhan korban dengan modus penjualan rumah dan tanah kavling. 

Modusnya beragam, mulai dari menjanjikan sertifikat tanah yang tak kunjung terbit, hingga menerima uang pembayaran namun tidak melakukan pembangunan. 

Akibatnya, para korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Kami menerima laporan dari salah satu korban pada bulan Maret lalu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka AHN," ungkap Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan persnya pada Kamis (13/3/2025).

Menurut AKP Bondan, AHN memasarkan sejumlah proyek perumahan di beberapa lokasi, seperti Jaten, Tasikmadu, Papahan, dan Lalung.

Namun, dalam praktiknya, banyak janji yang tidak ditepati. Salah satu korban, misalnya, mengalami kerugian sebesar Rp60 juta setelah membayar uang muka untuk pembelian rumah, namun sertifikat tanah tidak pernah diterbitkan.

"Modus yang digunakan tersangka ini mirip dengan kasus penipuan properti yang dilakukan oleh seorang dosen UNS, Harjono, beberapa waktu lalu. Korban sudah membayar, tapi rumah tidak dibangun," jelas AKP Bondan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima laporan dari sekitar 15 korban, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, AHN dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi properti. 

Pastikan untuk memeriksa legalitas pengembang dan proyek yang ditawarkan, serta jangan tergiur dengan iming-iming harga murah atau janji-janji manis yang tidak masuk akal.***

Editor : Ditya Arnanta

Jakarta -

Sebanyak 300 KK warga perumahan The Arthera Hill 2 harus dievakuasi imbas banjir pada Selasa (4/3/2025) lalu. Air merendam rumah mereka nyaris setinggi atap. Kejadian awal bulan ini merupakan banjir kelima sejak banjir pertama di 2024 lalu.

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam saat ditemui detikProperti di Bekasi, Rabu (13/3/2025).

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

"Kalau saya kemarin itu udah tau di sini ada kali. Tapi ngiranya jaraknya jauh, soalnya nggak masuk ke denah. Tapi ternyata pas kenyataanya, pas pinggir situ," ungkap Hadi yang telah setahun tinggal di perumahan tersebut.

Warga lainnya, Gervi menambahkan, hampir 90 persen warga di perumahan The Arthera Hill 2 tidak mengetahui keberadaan kali Cikarang.

"Warga rata-rata hampir 90% nggak ada yang tahu kalau ada kali," ujar Gervi.

Banjir pertama mereka alami pada November 2024, beberapa bulan setelah mereka menempati rumah tersebut. Sejak saat itu, mereka menyadari jika keberadaan kali menjadi salah satu penyebab perumahan mereka sering terkena banjir.

Kali Cikarang sering mendapat kiriman air dari Bogor. Saat air meluap, air akan mengalir ke water pond di dalam perumahan. Sementara itu, water pond ini belum 100 persen selesai dibangun. Tanggul terluar dan paling dekat dengan kali masih berupa tumpukan tanah. Lalu, pembatas antara water pond dengan perumahan hanya berupa dinding pendek dan pagar besi.

Saat debit air kali naik, air akan terus masuk ke water pond dan akhirnya meluap hingga ke perumahan.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Sandi, menambahkan tingginya debit air banjir pada awal bulan lalu juga disebabkan tanggul water pond yang jebol.

"Karena mungkin di sini juga untuk antisipasi itu berpikir nggak ada limpahan, tanggulnya itu belum kuat, kali sama ini (rumah) tinggian kali," ujar Sandi.

Penampakan area di belakang tanggul water pond perumahan The Arthera Hill 2 yang memisahkan perumahan dengan Kali Cikarang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Menurut Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo, Nur Cahyo, water pond di perumahan tersebut rencananya akan ditinggikan. Pihaknya juga akan memperbaiki tanggul yang jebol agar dapat menahan luapan air dari kali Cikarang.

Pada saat kejadian banjir awal bulan lalu, pihaknya tidak diam saja. Mereka telah bersiaga dan menyalakan pompa air untuk menyedot air agar tidak meluap.

"Pada saat sore menjelang malam, tim kami segera bersiaga, menyalakan pompa air di waterpond, dan memberikan peringatan dini kepada warga. Ketika kondisi memburuk, kami mendirikan posko darurat di mushola perumahan serta tenda evakuasi, bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan relawan untuk membantu evakuasi, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil," ungkap Cahyo.

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekom peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

"Untuk water pond sendiri dibangun sebelum perumahan di huni oleh warga," ucap Cahyo saat dihubungi detikProperti.

Mengenai klaim marketing bahwa perumahan bebas banjir, Cahyo mengatakan memang sebelumnya perumahan The Arthera 1 yang dibangun sebelum The Arthera 2 tidak pernah mengalami banjir.

"Perumahan Arthera dikembangkan mulai 2021 yaitu Arthera 1 hingga saat ini, Arthera 2 mungkin dari pengalaman sales atau agen yang bekerja sama dengan kami melihat sejak 2021, 2022, 2023, 2024 memang tidak pernah mengalami banjir separah ini, maka dari pengalaman itu mungkin ada statement tersebut," jelasnya.

Berdasarkan pantauan detikcom yang melihat langsung perumahan pada Rabu (12/3/2025), memang letak perumahan The Arthera 1 agak jauh dari kali Cikarang dan lokasinya lebih tinggi dari perumahan The Arthera 2.

(aqi/das)

Jakarta -

Banjir besar melanda beberapa titik di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Salah satunya adalah perumahan The Arthera Hill 2 yang ketinggian airnya sampai menyentuh atap rumah.

Ketinggian air ini sempat viral di media sosial. Dalam salah satu video yang dilihat detikcom, jika dilihat dari atas, air merendam ratusan rumah warga dan hanya menyisakan atapnya saja.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

"Alhamdulillah nggak (banjir). Paling di jalan kan rumah kita juga agak tinggi dari jalan, jadi air nggak masuk. Kalau yang itu (The Arthera Hill 2) lebih pendek," kata Iko saat ditemui detikcom di lokasi.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Lokasi The Arthera Hill 1 dengan The Arthera Hill 2 menurut perhitungan Google Maps sekitar 1 km. Pantauan detikcom, banjir di The Arthera Hill 2 sudah sepenuhnya surut. Bahkan ada beberapa pembangunan sedang dilakukan di kanan dan kiri perumahan, termasuk pembangunan The Arthera Hill 2 tahap 5.

Kondisi jalan menuju ke lokasi The Arthera Hill 2, tidak begitu besar, tetapi jalanannya rata dan telah dicor. Beberapa blok terlihat ramai warga yang berkumpul di depan rumah dan ada pula tukang-tukang yang tengah bekerja. Di satu sisi, beberapa blok terlihat sepi, pintu rumah tertutup dengan dinding fasad yang tak lagi bersih.

Menurut beberapa warga, beberapa pemiliknya tengah bekerja dan ada pula yang memang tengah mengungsi ke kontrakan di dekat perumahan tersebut.

Rumah di The Arthera Hill 1 dan 2 memiliki luas yang sama yakni 34 meter persegi untuk luas bangunan dan 60 meter persegi untuk luas lahan. Harga jualnya adalah Rp 185 juta per unit. Rumah tersebut terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasad bagian depan telah dicat warna coklat dan hijau lime. Selain itu, bagian teras dan carport sudah dilengkapi dengan kanopi.

Salah satu warga, Adam, mengungkapkan mereka tidak boleh meninggikan rumah sebelum 5 tahun tinggal di sana. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambahkan pagar, kanopi di depan dan dapur.

Adam membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni water pond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan The Arthera Hill 2 meski sudah seminggu sejak kejadian. Endapan lumpur masih tertinggal di beberapa halaman warga, rumah di area hook pinggirannya masih terlihat lumpur dan sampah, fasad rumah hingga ke atas atap masih terlihat jelas bekas air berwarna coklat.

Pada beberapa rumah terdapat tumpukan barang yang kotor terkena lumpur yang dibiarkan di halaman. Selokan di sekitar tanggul juga tidak begitu dalam dan airnya berwarna abu-abu.

Adam menyampaikan banjir minggu lalu merupakan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

Sementara itu, akses menuju perumahan The Arthera Hill 2 hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan gerbang masuk perumahan.

Apabila mengikuti akses dari Google Maps, kamu akan melewati kawasan industri MM2100. Kemudian, masuk ke jalur tembusan yang kondisi jalannya tidak bagus, banyak jalan berlubang yang kanan dan kirinya berupa sawah, kebun, empang, dan permukiman warga yang tidak begitu padat.

(aqi/aqi)