KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata membahas masalah rumah rakyat di atas gerbong Kereta Rel Listrik (KRL) Rute Palmerah-Maja.

Keduanya didampingi oleh Direktur Jenderal Kereta Api Risal Wasal, Komisioner BP tapera Hery Pudyo Nugroho, Dirjen Pemukiman Kementerian PKP Fitra Nur, dan Direktur Ciputra Group Agussurja Widjaja.

Perjalanan dimulai dari Stasiun Palmerah di Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB, melewati 15 stasiun menuju Stasiun Maja, Lebak, Banten.

Ara, sapaan akrab Menteri PKP mengatakan, Pemerintah akan selalu mendukung pengembang yang membangun rumah rakyat yang berkualitas, dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos), mengindahkan lingkungan, dan berkelanjutan.

"Pekan lalu kami bertemu dengan Pak James Riady dari Lippo, dan Pak Franky Widjaya dari Sinarmas, kami akan mengadopsi desain rumah XYZ Living. desainnya bagus, cocok untuk diterapkan bangun rumah subsidi," ujar Ara kepada Kompas.com, Kamis (20/3/2025).

Menurut Ara, bagi rakyat tak ada kompromi terkait pembangunan rumah. Pertama, harus layak huni, kedua terjangkau, ketiga berkualitas.

Kemudian tidak banjir, hijau, berkelanjutan, penataan sampahnya terintegrasi, dan dekat dengan transportasi umum.

"Ke depan, kami juga akan mengupayakan untuk membangun hunian subsidi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang sudah diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto. Kami juga akan bersinergi dengan Ditjen KA dan stakeholder lainnya," imbuh Ara.

Menurutnya, penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama semua stakeholder, termasuk Kementerian BUMN.

"Jadi itu yang kami mau lakukan. Kami mohon doanya dari seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan pekerjaan sendirian dan ini bukan keberhasilan sendirian. Ini kerja bersama," cetus Ara.

Pemerintah sendiri menambah kuota rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 180.000 menjadi 400.000 unit.

"Skema lama FLPP masih terus dijalankan, seiring dengan peta jalan baru yang sedang kami siapkan," imbuh Ara.

Sementara itu, Budiarsa mengungkapkan, Ciputra Group telah membangun lebih dari 2.000 unit rumah subsidi.

"Tersebar di sejumlah kota. Termasuk di Jambi, kami juga bangun rumah subsidi. Sementara Citra Maja Raya, kami bangun rumah dengan harga terjangkau, mulai dari Rp 150 juta per unit," tutur Budiarsa.

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis ini mendukung semangat BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan," kata Putih Sari dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi di masyarakat. Bahkan program yang menyasar anak sekolah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Atas hal tersebut, Putih Sari mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada keluarga agar bisa memilih makanan bergizi yang mendukung kesehatan.

“Ada program baru dari Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penerima manfaatnya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya," kata dia.

Walaupun belum sepenuhnya mencakup semua, program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif dari Presiden Prabowo bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Diharapkan pemerintah daerah terlibat aktif agar program ini cepat diterima masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045," tambah Putih.

Ia mengatakan, kesuksesan program MBG ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya keluarga. Karena itu ia mengingatkan agar para orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan gizi anak-anak mereka di rumah.

Disebutkan, betapa pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Saat ini Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis berbagai daerah, termasuk di Karawang. Seperti pada Rabu (19/3), Putih Sari menyosialisasikan program MBG di wilayah Cikampek, Karawang yang diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Rustandi Wira Manggala, menekankan pentingnya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Target kami adalah menciptakan manusia unggul. Melalui BGN, kami telah membangun kurang lebih 900 dapur di seluruh Indonesia dari target 5000 dapur di tahun ini. Dapur ini memiliki syarat tertentu," katanya.

Untuk makanan bergizi gratis yang disajikan, itu harus mencakup komponen empat sehat lima sempurna, termasuk sayur mayur, buah-buahan, daging, ayam dan telur.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah masih belum maksimal diterima oleh seluruh masyarakat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dana makan bergizi gratis sebesar Rp171 triliun untuk dibagikan kepada 82,9 juta warga di Indonesia.

Namun sayangnya, kata Dadan, penerima manfaat makan bergizi gratis tersebut baru terealisasi 3% dari target 82,9 juta penerima manfaat.

"Ya, sekarang baru 3 persen ya, sementara target kami kan 82,9 juta, tetapi yang baru menerima belum lebih dari 3 juta," tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (20/3).

Untuk mengejar target 82,9 juta penerima manfaat tersebut, menurut Dadan, BGN juga akan membangun Gedung Satuan Pelayanan Gizi di setiap daerah yang sulit untuk diakses oleh pemerintah.

"Untuk daerah yang sulit masuk, kami akan membangun gedung satuan pelayanan gizi. Ini baru akan kami lakukan karena masih dalam tahap perencanaan karena anggaran baru dibuka blokirnya," katanya.

Selain itu, Dadan membeberkan bahwa BGN juga akan menggelar tender untuk proses pembangunan gedung satuan pelayanan gizi, pengadaan barang, pengisian barang dan pelaksanaan makan bergizi gratis ke masyarakat.

"Itu paling cepat kami bisa lakukan di akhir Agustus, jadi September bisa melaksanakan program makan bergizi di daerah-daerah di mana para mitra sulit masuk, di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal," ujarnya.

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis ini mendukung semangat BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan," kata Putih Sari dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi di masyarakat. Bahkan program yang menyasar anak sekolah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Atas hal tersebut, Putih Sari mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada keluarga agar bisa memilih makanan bergizi yang mendukung kesehatan.

“Ada program baru dari Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penerima manfaatnya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya," kata dia.

Walaupun belum sepenuhnya mencakup semua, program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif dari Presiden Prabowo bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Diharapkan pemerintah daerah terlibat aktif agar program ini cepat diterima masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045," tambah Putih.

Ia mengatakan, kesuksesan program MBG ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya keluarga. Karena itu ia mengingatkan agar para orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan gizi anak-anak mereka di rumah.

Disebutkan, betapa pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Saat ini Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis berbagai daerah, termasuk di Karawang. Seperti pada Rabu (19/3), Putih Sari menyosialisasikan program MBG di wilayah Cikampek, Karawang yang diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Rustandi Wira Manggala, menekankan pentingnya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Target kami adalah menciptakan manusia unggul. Melalui BGN, kami telah membangun kurang lebih 900 dapur di seluruh Indonesia dari target 5000 dapur di tahun ini. Dapur ini memiliki syarat tertentu," katanya.

Untuk makanan bergizi gratis yang disajikan, itu harus mencakup komponen empat sehat lima sempurna, termasuk sayur mayur, buah-buahan, daging, ayam dan telur.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Program Makan Bergizi Gratis ini mendukung semangat BGN (Badan Gizi Nasional) untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan," kata Putih Sari dalam keterangannya di Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi di masyarakat. Bahkan program yang menyasar anak sekolah ini juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Atas hal tersebut, Putih Sari mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan perhatian kepada keluarga agar bisa memilih makanan bergizi yang mendukung kesehatan.

“Ada program baru dari Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Penerima manfaatnya adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan beberapa kelompok lainnya," kata dia.

Walaupun belum sepenuhnya mencakup semua, program ini akan terus dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif dari Presiden Prabowo bertujuan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan asupan nutrisi yang baik, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Diharapkan pemerintah daerah terlibat aktif agar program ini cepat diterima masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil, sehingga Indonesia dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045," tambah Putih.

Ia mengatakan, kesuksesan program MBG ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat, khususnya keluarga. Karena itu ia mengingatkan agar para orang tua tetap bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan gizi anak-anak mereka di rumah.

Disebutkan, betapa pentingnya edukasi gizi yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam jangka panjang.

Saat ini Komisi IX DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis berbagai daerah, termasuk di Karawang. Seperti pada Rabu (19/3), Putih Sari menyosialisasikan program MBG di wilayah Cikampek, Karawang yang diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Rustandi Wira Manggala, menekankan pentingnya memberikan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul dan cerdas.

“Target kami adalah menciptakan manusia unggul. Melalui BGN, kami telah membangun kurang lebih 900 dapur di seluruh Indonesia dari target 5000 dapur di tahun ini. Dapur ini memiliki syarat tertentu," katanya.

Untuk makanan bergizi gratis yang disajikan, itu harus mencakup komponen empat sehat lima sempurna, termasuk sayur mayur, buah-buahan, daging, ayam dan telur.

JAKARTA,investor.id- Setelah sukses dalam penjualan tahap pertama, Greenwoods Group, pengembang properti nasional menggelar grand launching dan groundbreaking Aria Puri tahap kedua, hunian premium di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat.

Direktur Utama Aria Puri Erwin Salim mengatakan, pemasaran tahap kedua menyediakan 28 unit rumah dari total 104 unit yang ditawarkan di kawasan perumahan Aria Puri.

Baca Juga: Kebijakan Perumahan, Mesin Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Adapun perumahan ini menawarkan dua pilihan tipe bangunan yaitu Aetheria dan Balthoria (6x11 m2) seharga mulai dari Rp2,9 miliar per unit. Selain itu, tersedia satu tipe terbaru yaitu Signature (8x11 m2). Tipe ini ditawarkan khusus bagi calon pembeli yang menginginkan hunian dengan ukuran lebih luas.

“Selain sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan hunian berkualitas, nyaman, strategis, dan delivery tepat waktu, penawaran unit-unit hunian di tahap kedua ini juga mengacu pada antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap Perumahan Aria Puri, Jakarta Barat," kata Erwin dalam keterangan persnya, dikutip Kamis (20/3/2025).

Buktinya, sambung Erwin, pemasaran tahap pertama sebanyak 28 unit menuai sukses, seluruhnya sold out dan kini sudah mulai diserahterimakan kepada para pemiliknya. Bahkan, pemasaran tahap kedua sejak awal tahun 2025 ini juga terbilang sukses, sekarang sudah terjual sebanyak 50% dari total unit yang ditawarkan.

"Karena itu, sekarang kami mulai groundbreaking untuk pembangunan rumah di Aria Puri tahap kedua," ujar Erwin.

Baca Juga: Greenwoods Group Optimistis Raup Marketing Sales Rp 999 Miliar

Erwin menjelaskan, pengembangan Aria Puri mengusung konsep cluster dengan design modern dan timeless serta pilihan spesifikasi bahan bangunan yang premium, yang menawarkan banyak keunggulan terutama dari sisi lokasinya yang sangat strategis.

Kawasan perumahan ini terletak di center hub koridor Jakarta Barat yang diapit dua akses tol utama, yaitu Tol Lingkar Luar Barat dan Tol Jakarta-Merak. Jaraknya hanya membutuhkan waktu tempuh 5-10 menit menuju dua pintu tol tersebut.

Selain itu, di sekitar kawasan terdapat berbagai fasilitas pendukung kehidupan yang matang dan sudah beroperasi. Sebut saja pusat kuliner, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan kesehatan, seperti Mall Puri Indah, Lippo Mall Puri dan Rumah Sakit Puri Indah.

"Seluruh fasilitas tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu 10-20 menit," ungkap Erwin.

Baca Juga: Infiniti Realty Pastikan Legalitas Tanah di Perumahan MGK

Tak hanya itu, dalam Kawasan Aria Puri sendiri, sedikitnya terdapat 21 fasilitas ekslusif yang bakal menambah tingkat kenyamanan bagi setiap penghuninya. Antara lain adalah club house plus kolam renang, mini theatre, gym, children playground, BBQ Pit, dan jogging area yang dikelilingi oleh taman tematik atau ruang terbuka hijau.

Skema Pembayaran

Greenwoods Group menggandeng En-Hauz Realty, project consultant sekaligus marketing consultant guna menggenjot aktivitas pemasaran Aria Puri. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi dan sama-sama menciptakan hunian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta keinginan pembeli.

"Bahkan, kami juga sepakat menawarkan berbagai promo dan skema pembayaran yang menarik untuk memudahkan calon pembeli memiliki hunian di Aria Puri," tambah Erwin.

Baca Juga: Paramount Land Tawarkan Program Properti Unggulannya Selama Ramadan

Promo dimaksud antara lain free PPN sebesar 50% serta grand prize Moil BYD Seal yang akan diundi untuk semua pembeli Aria Puri pada akhir periode penjualan. Selain itu, menawarkan skema transaksi yang memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran, yaitu Cash Keras dan Cicilan Bertahap melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank dengan down payment (DP) hanya sebesar 5%.

“Untuk lebih memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi KPR, kami juga telah bekerjasama dengan sejumlah bank terkemuka di Indonesia. Mereka antara lain adalah BCA, Permata, Danamon, CCB, Jtrust, BTN, OCBC, CIMB, dan UOB. Umumnya, bank-bank mitra kami menyediakan promo spesial terkait dengan DP dan bunga angsuran,” tutur Erwin.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan membangun gedung-gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“BGN akan masuk di daerah-daerah yang mitra sulit masuk dengan melakukan pembangunan gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah-daerah tersebut,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Handayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Dadan menjelaskan, gedung ini dibutuhkan agar penyebaran MBG lebih merata ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Sejauh ini, program MBG baru dinikmati oleh 3 juta anak di seluruh Indonesia.

Padahal, program ini ditargetkan untuk mencapai 80,9 juta penerima manfaat.

“Sekarang kan baru 3 persen sementara target kami 80,9 juta. Yang menerima belum 3 juta. Pasti belum merata, terutama untuk daerah-daerah yang mitranya belum bisa masuk, itu harus diintervensi oleh negara,” lanjut Dadan.

Dadan mengatakan, rencana pembangunan gedung satuan ini baru dalam tahap perencanaan.

Setelah anggaran dibuka blokirnya, akan ada proses tender, pembangunan, proses pengadaan barang, hingga pelaksanaan MBG.

“Itu paling cepat kami bisa lakukan di akhir Agustus sehingga September bisa melakukan program MBG di daerah-daerah para mitra sulit masuk, di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal,” kata dia.

Berhubung BGN akan mengeksekusi sejumlah program dengan jumlah anggaran yang fantastis, Dadan mengaku sengaja datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta pendampingan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Dadan menjelaskan, saat ini anggaran BGN memang baru mencapai Rp 71 triliun.

Tapi, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, nantinya, BGN akan mendapatkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani 2,9 juta dilaksanakan maka kami akan mendapatkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” lanjut Dadan.

Meski masih baru, BGN telah ditugaskan untuk menjalankan sejumlah program pemerintah dengan langkah yang cepat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengaku, untuk melakukan langkah cepat yang ditargetkan untuk melayani banyak penerima manfaat, BGN masih belum mampu untuk berjalan sendiri.

Untuk itu, BGN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan telah disepakati akan ada tim yang mengawasi kerja BGN.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyambut baik kedatangan BGN untuk meminta pendampingan bagi program-program yang dijalankan.

“Badan ini adalah badan baru dan tentunya membutuhkan dukungan karena bagaimanapun juga dia harus lari cepat, kalau lari cepat pasti ada hal-hal, kebijakan-kebijakan yang harus diambil,” kata Jaksa Agung dalam kesempatan yang sama.

Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan agar pelaksanaan program BGN ke depan tidak menghadapi masalah.

“Dan tentunya, memerlukan pengawalan, pendampingan kami sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang menjadi masalah ke depan,” kata Burhanuddin lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara telah melapor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal data perumahan yang mangkrak.

"Komitmen konkret kami pada pemberantasan korupsi kami meyakini perubahan mendasar harus dimulai dari dalam," tegas Ara dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

Selain data, Ara mengatakan juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pembangunan rumah diperbolehkan secara hukum.

"Kemudian, juga kami ingin melakukan kerja sama dengan KPK untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, peningkatan SDM, pencegahan dan penegakan hukum. Sehingga, kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," tutur dia.

Ara mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK dan jajaran, yang banyak sekali memberikan masukan agar program yang akan dijalankan tepat sasaran.

"Sebagaimana amanat Presiden Prabowo, jangan ada 1 rupiah pun uang rakyat tidak tepat sasaran. Sehingga, program 3 juta rumah (membangun dan merenovasi) menghasilkan rumah rakyat yang berkualitas," ujar dia.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," tutup Johanis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dadan meminta Kejaksaan mengawal penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Dadan menyebut hal itu sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan lewat dukungan Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan BGN mengelola anggaran ratusan triliun rupiah.

"Kami mengelola anggaran yang cukup besar, dengan APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun dan tambahan anggaran yang dapat mencapai Rp 171 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan seusai pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan pendampingan dari Kejagung penting agar penggunaan anggaran oleh BGN berjalan dengan baik. Dia mengatakan pendampingan dibutuhkan sebagai mitigasi risiko.

"Oleh karena itu, kami membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel, mulai arahan, mitigasi risiko, hingga pengawasan," ucapnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya dukungan Kejaksaan dalam mengawal kebijakan BGN. Dia mengatakan BGN merupakan badan baru sehingga perlu dukungan penuh.

"Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan dukungan penuh. Setiap kebijakan yang diambil harus dikawal agar implementasinya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," ujar Jaksa Agung.

Kejagung akan in charge mendampingi BGN dalam legal opinion, legal assistance, serta proses lelang agar program berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dia menyebut pengawalan itu akan memperkecil risiko masalah anggaran.

"Kita harus berusaha menghindari kebocoran anggaran. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, potensi permasalahan dapat diperkecil dan dilakukan mitigasi sebelum eksekusi anggaran dalam jumlah besar dilakukan," ujarnya.

Simak jugaVideo: Luhut Minta BGN Audit Program Makan Gratis, Ada Apa?

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, investor.id - Lima asosiasi pengembang perumahan dengan kontribusi pembangunan rumah subsidi terbesar yakni hampir 92% yakni REI, Apersi, Himperra, Appernas Jaya dan Asprumnas melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Rabu (19/3).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetyani, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dan Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana itu kelima asosiasi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengembang perumahan bersubsidi termasuk berkaitan dengan stigma negatif yang disebarkan secara terstruktur hingga berujung pemeriksaan pengembang tanpa dasar hukum yang jelas.

Menanggapi keluhan dari asosiasi pengembang perumahan tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengakui dirinya juga bingung dengan situasi yang dihadapi pengembang rumah bersubsidi, karena dituding sebagai pengembang nakal serta ada yang mengalami pemanggilan atau pemeriksaan dari kepolisian. Menurutnya, negara ditata dengan dasar-dasar hukum, sehingga harus jelas mana delik aduan, mana perdata dan yang mana pidana umum.

“Saya belum melihat kasus pemanggilan pengembang seperti tadi disampaikan terjadi misalnya di Papua itu apa dasar hukumnya dulu? Bagaimana ada menteri yang main bilang periksa, periksa, periksa (pengembang nakal). Setahu saya, konsumen yang membeli rumah ke pengembang punya klausul klausul perjanjian. Ada enggak klausul perjanjian itu yang dilanggar?” kata Adian dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, jika memang ada pelanggaran perdata atau pidana yang dilakukan pengembang rumah bersubsidi, barulah aparat penegak hukum dapat menindak dan membuktikan kalau pengembang tersebut memang nakal. Tanpa ada pelanggaran hukum jelas dan tidak ada pengingkaran atas kontrak oleh pengembang, maka tidak boleh ada stigma nakal apalagi diperiksa polisi.

“Yang harus ditaati itu hukum. Kalau tidak hukum yang dilanggar atau tidak ada delik aduan, mau menteri atau siapapun yang ngomong ya tidak bisa. Kalau kita tidak pakai hukum acaranya, deliknya apa ya yang muncul adalah kesewenang-wenangan,” tegas Adian.

Dia menambahkan, situasi yang saat ini dialami pengembang rumah subsidi menjadi semakin personal karena pengembang dan banyak orang yang bekerja tidak dapat melakukan usaha karena prosesnya terganggu. Kalau tidak diselesaikan cepat, maka ada sekitar 10-12 juta pekerja yang terancam nafkahnya, dan ada 185 usaha ikutan lain yang berdampak. Kondisi itu, ungkap Adian, tidak diinginkan karena akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

“Kami sangat memahami situasi yang dialami pengembang rumah subsidi ini, karena sudah untungnya kecil dan proses usaha terhenti eh harus juga dipanggil polisi. Oleh karena itu, Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan Komisi V harus berani ambil langkah untuk membenahi persoalan ini,” ujarnya.

Dikatakan, Komisi V sudah menjadwalkan untuk RDPU dengan Kementerian PKP terkait persoalan ini, yang dijadwalkan setelah reses. Selain itu juga akan menyurati Komisi III untuk mempertanyakan kepada Kapolri berkaitan pemanggilan pengembang. Menurut Adian harus diperjelas apakah polisi bisa memanggil pengembang tanpa ada pelanggaran pada klausul- klausul perdatanya.

“Kalau memang bisa, apa yang mau diperiksa? Apa polisi mau cek seluruh spesifikasi bangunannya? Kalau ada keberatan dan aduan konsumen tentu silahkan diperiksa, tetapi kalau tidak ada gugatan buat apa diperiksa?” sebutnya.

Pengembang Terintimidasi

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dihadapan BAM DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya di awal pembentukan Kementerian PKP sangat happy karena setelah satu dekade tidak memiliki “ayah”, pada akhirnya pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan memiliki kementerian sendiri. Bahkan, para asosiasi pengembang selama delapan bulan ikut terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dikomandoi Hashim Djojohadikusumo untuk merumuskan pembenahan kebijakan yang diperlukan di sektor perumahan.

“Tetapi sekitar lima bulan sejak Kementerian PKP terbentuk yang muncul kegaduhan kontroversial. Kami sebagai asosiasi pengembang merasa seperti anak yang kehilangan (lagi) ayahnya. Dulu saat masih diurusi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) justru tidak ada masalah apa-apa,” ungkapnya.

Joko Suranto menambahkan, saat ini asosiasi pengembang merasa tidak ada lagi perlindungan dan pembinaan dari pemerintah. Pengembang juga merasa khawatir akan nasib usaha mereka ke depan, karena tidak ada lagi rasa nyaman dalam berusaha terutama pengembang rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicurigai, mendapatkan intimidasi sebagai pengembang yang nakal, serta ada yang dipanggil polisi untuk diperiksa akibat dampak dari stigma tersebut.

Kelima asosiasi pengembang perumahan tersebut menilai lima bulan Kementerian PKP di bawah Menteri Maruarar Sirait Program 3 Juta Rumah yang seharusnya menjadi instrumen pengentasan kemiskinan saat ini belum ada progress apa-apa. Program ini masih jalan di tempat, karena disibukkan untuk memeriksa pengembang yang distigma nakal.

“Pengembang perumahan itu ada sekitar 18 ribu perusahaan. Ini ekosistem perumahan yang sudah terbentuk dan teruji, bahkan di saat Kementerian PKP belum dibentuk. Seharusnya kami dapat dijadikan kekuatan besar untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah,” kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Menurutnya, developer bahkan sebelum adanya Kementerian PKP telah memberikan kontribusi besar terhadap negara baik dengan membayar pajak maupun menyumbang aset terbesar kepada pemerintah daerah melalui fasos/fasum karena 40% fasilitas perumahan yang dibangun pengembang harus diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Tetapi pada akhirnya yang dilihat hanya yang bagus buat konten saja, bukan yang substansi terkait penyelesaian akar masalah di sektor perumahan yakni backlog yang besar,” sebut Joko Suranto.

Di akhir rapat, Adian Napitupulu juga meminta Kementerian PKP untuk memperjelas Program 3 Juta Rumah ini agar dapat diukur kinerjanya. Secara gagasan, menurutnya, ide ini sangat baik, bahkan kalau perlu targetnya ditambah menjadi 3,5 juta atau 4 juta unit. Tetapi masalahnya bukan idenya, tetapi bagaimana agar program ini “membumi” sehingga dapat terealisasi.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ditresnarkoba Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat yang memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte secara rumahan. Dalam pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan dua pelaku.

Adapun dua pelaku yang diamankan yakni Aji Hamzah (22), dan Febru Duta Akbar (20). Mereka yang memproduksi secara rumahan sinte.

Kedua pelaku diamankan petugas di dua lokasi berbeda yakni di kontrakan yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Gading, Kilometer 9, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang.

TKP kedua yakni di Jalan Hbr Motik Blok A24A, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang pada Rabu (26/2/2025).

Wadirresnarkoba Polda Sumsel AKBP Harissandi mengatakan TKP pertama merupakan tempat di mana kedua pelaku menerima bahan untuk membuat narkoba sinte. Bahan bakunya dibeli secara online.

Kata dia, dalam penggerebekan itu, petugas menemukan beberapa barang bukti di antaranya tiga botol spray kaca hitam ukuran lima mili yang berisikan cairan sinte.

"Kemudian satu kg tembakau merk Indobacco, kemudian dua botol spray kaca hitam ukuran 10 mili yang berisikan cairan sinte," katanya Kamis (20/3/2025).

Setelah itu, sambungnya, petugas melakukan pengembangan dan menemukan beberapa barang bukti di TKP kedua yang digunakan untuk memproduksi narkotika jenis sinte tersebut. Total barang bukti yang diamankan yakni sintetis sebanyak 873 ml yang mengandung 5 Flouro ADB.

"Ini baru pertama kali ungkap kasus sintetis atau sinte di Sumsel. Sindikat ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan di Palembang," ujarnya.

Menurut keterangan dari para pelaku, keduanya mendapatkan bahan baku kimia tersebut dengan memesan secara online, dan kemudian mempelajari memproduksi sinte dari penjual bahan baku tersebut.

Akibat perbuatan, kedua pelaku terancam disangkakan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya pidana mati/pidana seumur hidup.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.

Pada Desember lalu mengatakan perlu ada terobosan untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tak punya selip gaji, seperti tukang bakso sampai ojek online, tetapi punya kemampuan menyicil via kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut dia masyarakat sektor informal itu sebenarnya mampu membayar KPR tetapi terkendala masuk ke sistem perbankan lantaran tak punya selip gaji.

Maruarar telah mengajak diskusi berbagai pihak, termasuk perusahaan pembiayaan, untuk menyusun skema pembiayaan bagi mereka yang disinergikan dengan Program 3 Juta Rumah.