Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan demikian program MBG akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengurangan pengangguran melalui penyediaan tenaga kerja di SPPG," kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3).

Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

"Kami berharap saran ini dapat membantu program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPPG Warungkiara, yang merupakan pusat distribusi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Pada saat kunjungan, Tim Ombudsman menyaksikan persiapan 3.088 porsi makanan yang akan disalurkan kepada 22 sekolah di Kecamatan Warungkiara.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Program tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari peternak ayam dan petani beras hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Selanjutnya, Ombudsman mengunjungi SD Negeri 3 Warungkiara yang tidak jauh dari lokasi SPPG. Pemantauan bertujuan untuk meninjau langsung proses distribusi MBG.

Menurut Yeka, penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Namun, perlu dipastikan sistem tersebut terus berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Pada titik terakhir, Tim Ombudsman meninjau sentra makanan bergizi gratis yang telah dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Di lokasi itu, seluruh proses mulai dari pengolahan hingga distribusi, dilakukan dengan standar ketat untuk menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi.

"Kami mengapresiasi penerapan standar ini yang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak," ucap Yeka menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu Utara -

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan menjalankan program makanan bergizi gratis khusus para lansia yang kurang mampu. Rencananya para lansia akan diberikan makanan gratis tersebut 2 kali sehari.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia ini dananya bersumber dari APBD.

"MBG untuk anak sekolah program pusat, maka kami di Bengkulu Utara siapkan untuk lansia," kata Arie, Selasa (18/3/2025).

Arie menjelaskan, dirinya telah meminta Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap para lansia penerima program MBG ini. MBG ini rencananya akan diberikan dua kali sehari, yakni saat sarapan pagi dan makan siang.

"Saya sudah meminta Dinsos melakukan pendataan lansia-lansia di seluruh kecamatan sebagai penerima MBG," jelas Arie.

Sejauh ini, kata Arie, Pemkab Bengkulu Utara telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG untuk lansia di dua lokasi, salah satunya lansia disabilitas.

Arie mengungkapkan, selama ini para lansia merupakan kelompok yang jarang tersentuh perhatian. Karena itulah, pihaknya ingin agar lansia bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang gizi bagi tubuh mereka.

"Biasanya lansia itu sendirian, kadang tidak ada yang mengurus dalam kondisi kemiskinan atau ada juga yang keluarganya disabilitas jadi kurang terurus. Maka pemda akan ada (hadir) untuk para lansia ini," kata Arie.

Selain program MBG untuk lansia, juga ada beberapa program prioritas seperti kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan dan lainnya.

(dai/dai)

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak dua daerah di Provinsi Papua ditargetkan dapat melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MGB) dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pelaksanaan program tersebut dapat dimulai pada April 2025.

Untuk itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong meminta agar pemerintah daerah di Provinsi Papua bersiap agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar.

Dia mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di Papua akan dimulai secara bertahap setelah Lebaran 2025. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adar ada sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG agar dapat segera dilakukan.

Menurutnya, sosialisasi tersebut penting untuk dilakukan agar pihak-pihak terkait dapat memahami tujuan program ini. Apalagi, imbuhnya, program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu, Ramses menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua wajib menyukseskan program tersebut, terutama sebagai langkah untuk menurunkan angka tengkes (stunting) di wilayah ini.

"Penerapan program ini dilakukan secara bertahap, melihat kesiapan dapur, bahan baku, serta transportasi. Saat ini dari sembilan kabupaten/kota, baru Keerom dan Kota Jayapura yang siap," katanya dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi Papua, dikutip Rabu (18/3/2025).

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saefullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo.

Menteri Ara mengatakan, dalam penyaluran bantuan perumahan, Kementerian PKP akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS agar tepat sasaran.

"Sore ini kami mendatangi KPK bersama Menteri Sosial dan Kepala BPS untuk membahas penggunaan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sekaligus membahas kerja sama antara Kementerian PKP dan KPK sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Maret 2025.

Menteri Ara mengatakan sangat konsen terhadap penegakan hukum di sektor perumahan. "Kami juga akan menyampaikan data-data pembangunan perumahan yang mangkrak kepada KPK. Komitmen konkrit kami pada pemberantasan korupsi kami meyakini perubahan mendasar harus dimulai dari dalam," ungkap dia.

Selain terkait data, Menteri PKP mengatakan juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan CSR pembangunan rumah yang diperbolehkan secara hukum.

"Kemudian juga kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberatasan Korupsi untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, soal peningkatan SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga menyatakan akan bersurat kepada KPK agar dapat diberikan izin untuk mengelola aset-aset tanah sitaan yang ada di KPK. "Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

"Sebagaimana amanat Presiden Prabowo jangan ada 1 rupiah pun uang rakyat tidak tepat sasaran, sehingga program 3 juta rumah (membangun dan merenovasi) menghasilkan rumah rakyat yang berkualitas," ujar Menteri Ara.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi yang sudah inilah.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 77.000 hektar tanah telantar yang potensial menjadi lahan pembangunan 3 juta rumah.

"Tapi itu potensi sifatnya. Tapi apakah itu semua cocok dengan lokasi yang diinginkan atau enggak?," ujar Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Ia juga menegaskan bahwa tanah telantar yang bisa digunakan adalah yang bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kalau yang diminati ternyata LP2B, ya tidak bisa. Ini untuk kepentingan pangan," ucap Nusron.

Menurut Nusron, aturan tersebut penting, apalagi lahan sawah terbilang murah untuk proyek rumah subsidi.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah)-nya Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait). Jadi, nanti silakan lahannya dilihat. Kalau nanti lahannya dilihat, disodorkan kepada kami, ternyata enggak bisa, ya kita bilang enggak bisa," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim Lahan Sawah Dilindungi (LSD) efektif mengurangi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Ada pun saat ini, total ada 6,3 juta hektar LSD yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, mengaku tak mendapatkan sosialisasi saat Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, hendak dibangun.

"Tidak, jadi kalau lingkungan kami tidak (mendapat sosialisasi), yang disosialisasi itu 4 RW yang lokasinya berdekatan dengan RDF," ucap Ketua RT di Perumahan JGC Klaster Shinano, RT 18, RW 14 Wahyu Andre Maryono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025) malam.

Padahal jarak Perumahan JGC dan RDF Rorotan hanya sekitar 800 meter dan kini warga di sana merasakan dampaknya.

Wahyu menilai, proyek pembangunan RDF ini dikerjakan secara tergesa-gesa.

"Ini kan proyek Roro Jongrang yang hanya 6-8 bulan jadi, kenapa harus tergesa-gesa sih untuk bangun pabrik sebesar itu," sambung Wahyu.

Seharusnya, kata Wahyu, sebelum dibangun analisis dampak lingkungan (Amdal) dari RDF Rorotan harus diuji secara matang terlebih dahulu.

Jadi, bisa diperkirakan dampak dari pabrik pengelolaan sampah itu akan sejauh mana dan akan dirasakan oleh siapa saja.

Wahyu juga mengaku kaget saat tahu bahwa proyek pembangunan itu untuk dijadikan RDF Rorotan.

"Seharusnya, masyarakatnya ditanya dulu, diajak dialog, ini enggak. Tiba-tiba udah dibangun, kami juga kaget," pungkas dia.

Untuk diketahui, jarak Perumahan JGC dengan RDF Rorotan sekitar 800 meter.

Meski agak jauh, aroma bau busuk sampah di perumahan elite ini sangat menyengat dan mengganggu warga.

Selain bau busuk sampah, warga di Perumahan JGC kerap mencium aroma bau kotoran dari RDF Rorotan.

Kemudian, warga Perumahan JGC juga sering melihat asap hitam pekat dari cerobong asap RDF Rorotan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan Sawah Dilindungi (LSD) tidak boleh diubah menjadi perumahan dan permukiman.

Saat ini, total luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Indonesia adalah 7,3 juta hektar. Sebanyak 87 persen dari total LBS harus menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, bisa saja LP2B yang termasuk LSD tersebut digunakan untuk perumahan.

Namun, pelaku harus mengganti produktivitas lahan tersebut di tempat yang baru.

"Jadi tidak mengganti lahan dengan luas yang sama, mengganti dengan tingkat produktivitas yang sama. Kalau 1 hektar menghasilkan 10 ton, dia harus mengganti lahan yang setara dengan 10 ton," ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Penetapan LSD juga diklaim efektif mengurangi alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Pada kesempatan tersebut, ditetapkan 2,7 juta hektar LSD baru yang tersebar di 12 provinsi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penambahan LSD tersebut akan ditandai lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Karena ini ada kaitan nomenklatur, ada perubahan kementerian, perubahan menko, dan seterusnya," ujar Zulkifli.

Ke-12 provinsi tersebut, meliputi:

1. Aceh seluas 201.221,25 hektar,
2. Sumatera Utara seluas 308.672,20 hektar,
3. Riau seluas 58.891,30 hektar,
4. Jambi seluas 69.275,45 hektar,
5. Sumatera Selatan seluas 516.357,24 hektar,
6. Bengkulu seluas 43.167,42 hektar,
7. Lampung seluas 336.457,04 hektar,
8. Kepulauan Bangka Belitung seluas 22.454,13 hektar,
9. Kepulauan Riau seluas 872,39 hektar,
10. Kalimantan Barat seluas 194.476,81 hektar,
11. Kalimantan Selatan seluas 340.368,64 hektar, dan
12. Sulawesi Selatan seluas 659.437,63 hektar.

Sebelumnya, telah ditetapkan 3,8 juta hektar LSD di 8 provinsi, yakni Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sehingga saat ini, luas total LSD adalah 6,3 juta hektar yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

Jakarta - Menu makan gratis saat Ramadan jadi sorotan lantaran berisi makanan ultra proses dan susu tinggi gula. Berikut respons BPOM terkait hal tersebut (astj/astj)

JAKARTA - Di bulan Ramadan 2025, Perumnas menghadirkan campaign bertema Barakah (Beli Hunian Mudah, Berkah Ramadan Berlimpah) sebagai bagian upaya dukungan kepemilikan hunian masyarakat dalam program Tiga Juta Rumah .

Kampanye ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian impian Perumnas dengan penawaran spesial dan keuntungan menarik selama Ramadan.

Salah satu program kemudahan utamanya yang diperkenalkan Perumnas adalah Weekend Berkah Flash Sale/Live Sale yang diselenggarakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 15.00 WIB hingga selesai melalui siaran langsung di Instagram dan Virtual Tour dari berbagai lokasi proyek Perumnas di Indonesia.

Dengan program ini, masyarakat dapat merayakan momen Lebaran dengan lebih tenang. Bagi konsumen yang memilih pembayaran secara cash keras, Perumnas juga menawarkan harga khusus yang tentunya lebih menguntungkan.

Dalam upaya lebih mempermudah masyarakat menjangkau hunian, Perumnas juga memiliki Program Buyer Get Buyer yang juga memberikan peluang bagi konsumen yang berhasil merekomendasikan hunian kepada orang lain dengan minimal 3 unit akad.

Si konsumen berkesempatan mendapatkan bonus THR hingga Rp5 juta juga promo lainnya yang tentunya memberikan kemudahan masyarakat dalam memiliki hunian Perumnas.

Untuk mendukung kemudahan akses informasi, Perumnas juga membuka akses informasi melalui Marketing Gallery Proyek dan booth di posko-posko Ramadan menjelang mudik dan Lebaran di beberapa lokasi.

Di antaranya kerja sama Perumnas dengan Jasa Marga pada 12 titik Rest Area Trans Jawa (arus mudik) dan 8 titik Rest Area Trans Jawa (arus balik), 5 titik Rest Area Trans Sumatera (arus mudik), dan 3 Titik Rest Area Trans Sumatera (arus balik).

Kemudian, kerja sama dengan KAI pada 14 Titik Stasiun di Pulau Jawa; kerja sama dengan Pelni pada 7 Titik Pelabuhan seluruh Indonesia; selanjutnya dengan Damri pada 14 Titik Pool Bus Damri di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Perumnas Imelda Alini Pohan mengungkapkan program ini merupakan bagian dari upaya Perumnas dalam menyediakan solusi hunian yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

?Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami berharap lebih banyak orang dapat mewujudkan impian memiliki hunian yang nyaman dan terjangkau,? ujar Imelda.

Dengan berbagai penawaran menarik ini, Perumnas berharap dapat membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki hunian nyaman, terjangkau, dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengajukan pengelolaan terhadap aset-aset rampasan hasil tindak pidana korupsi.

Aset lahan yang dirampas dari penanganan kasus korupsi itu rencananya bakal dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 Juta Rumah, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Kami mendapat kabar baik, kami dapat info dari Bapak Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK, boleh kami berkirim surat ya Pak ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK," ungkap Ara, sapaannya, Selasa (18/3/2025).

Ara memastikan bahwa pemanfaatan aset-aset rampasan itu diutamakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menargetkan pengajuan tersebut akan disampaikan oleh pihaknya ke KPK sesegera mungkin."Saya paling lama besok sudah akan sampai surat dari kami ke sini Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-lokasinya untuk kami survei," ungkap Ara.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), selaku pengelola aset rampasan korupsi itu.

Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugian negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah.

"Yang pasti kami sudah men-survey beberapa lokasi, sudah ada beberapa lokasi yang kami percaya itu bisa dijalankan karena clean and clean," ucap Ara.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap bahwa aset-aset yang bakal bisa diajukan oleh Kementerian PKP itu adalah tanah sitaan yang belum laku meski sudah dilelang.

Johanis menyebut, pihaknya akan memberikan aset itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat."Kalau misalnya Pak Menteri berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah, kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ucapnya.

Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan aggregatedemand.

“Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan. Apa harapannya? Paling tidak ada aggregatedemand di wilayah-wilayah yang ada program makan bergizi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa.

Sebagai gambaran, program MBG baru membelanjakan sekitar Rp50 juta per hari untuk 3 ribu anak. Artinya, potensi tambahan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Program ini juga berpeluang menambahkan pendanaan di tingkat daerah. Misalnya, jika ada desa dengan jumlah murid sekitar 9 ribu-30 ribu orang di wilayah Jawa, maka dana desa yang semula Rp1 miliar per desa bisa meningkat hingga Rp6 miliar per desa. “Ini teorinya yang sudah dipraktikkan di beberapa desa,” ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Pambudy juga mendorong DPR bisa mengawasi program MBG di daerah pemilihan masing-masing. “Mari kita awasi sama-sama,” kata dia lagi.

Saat ini, pihaknya disebut sedang membuat dashboard untuk melihat aggregatedemand dari program MBG.

“Dashboard untuk melihat aggregatedemand dan pengelolaan badan bergizi untuk menjamin bahwa dapurnya itu benar-benar bisa melaksanakan program ini,” ujar Menteri PPN.

Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

Program MBG diharapkan menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basispoint per tahun.

Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa menjadi penerima dampak program MBG.

Adapun kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kondisi aset tanah bekas milik obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah.

Maruarar menyebut aset eks BLBI itu berada di Karawaci, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat.

"Kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurut Ara, sapaannya, aset tanah eks BLBI di Karawaci sudah relatif bersih dan bebas dari bangunan di atasnya. Lahan itu pun juga sudah tidak berpenghuni.

Ara menyebut tanah eks BLBI di Karawaci itu memiliki lokasi yang bagus. Pihaknya akan segera membuat desain pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maupun masyarakat berpenghasilan menengah, dalam waktu dekat.

"Rencananya di sana mungkin kita akan membuat perumahan yang mix, antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ungkapnya.

Di sisi lain, lokasi aset eks BLBI yang turut dilirik Kementerian PKP adalah yang berlokasi di Bekasi. Bedanya, lahan itu tidak bisa segera digarap pemerintah sebagaimana di Karawaci, lantaran sudah ada ratusan rumah di atasnya.

"Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun," kata politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.