Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

Persoalan Meikarta yang jadi isu berkepanjangan tuntas di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah menjalankan amanah UUD 1945, menunjukkan pemerintah berwibawa dalam melindungi warga negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu para konsumen dan pengembang Meikarta kemarin di kantornya. Pertemuan itu adalah titik puncak yang memberikan angin segar penyelesaian polemik Meikarta.

Dalam pertemuan itu, Maruarar meminta pengembang Meikarta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady, mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

'Simak juga Video: Maruarar Akan Berikan Seluruh Gajinya di Siloam untuk Selesaikan Masalah Meikarta'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sepuluh siswa sekolah dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga ada 53 paket MBG yang dalam kondisi basi.

"Total sekitar 53 paket makanan diduga basi sudah kita ambil sampelnya dan akan diuji lab oleh Dinkes Bombana," kata Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi dilansir detikSulsel, Kamis (24/4/2025).

Hadi mengatakan sebanyak 1.026 paket MBG yang dibagikan ke tiga sekolah yakni SD Negeri 33 Kasipute, SD Negeri 08 Kasipute, dan SD Negeri 27 Doule. Sedangkan lokasi MBG diduga basi ada di SD Negeri 33 Kasipute.

Hadi mengatakan para siswa yang muntah-muntah itu tidak dirawat di rumah sakit (RS) ataupun puskesmas di Kecamatan Rumbia. Para siswa pulih dengan cepat usai mengalami gejala tersebut.

"Kemarin kita sudah turun ke lokasi kejadian dan menemukan sekitar 10 siswa yang mengalami muntah-muntah. Kita lakukan pengecekan di rumah sakit dan puskesmas di rumbia, kami tidak menemukan siswa yang muntah dirawat, karena mungkin cepat tertangani," bebernya.

Peristiwa itu terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana pada Rabu (23/4) pagi. Diduga paket MBG itu basi karena ada kesalahan dalam penyimpanan bahan.

Simak selengkapnya di sini.

'Simak juga Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, KOMPAS.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok menyegel terhadap 60 unit rumah yang sudah berpenghuni dan 40 unit lainnya yang siap diserahterimakan di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok, Tono Hendratno Hasan berujar, Penyegelan yang bersifat sementara ini dilakukan karena pengembang perumahan tersebut tidak mengantongi perizinan.

"Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya," ujar Tono, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan dengan total 100 rumah itu dilakukan karena pengembang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek perumahan tersebut.

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin sebelum mendapatkan SP pertama, namun permohonan tersebut ditolak.

Menurut Prayanwar, lahan yang digunakan untuk perumahan itu diklaim akan dijadikan situ buatan sejak tahun 1938, dengan luas lahan delapan hektar. Namun, hanya lahan yang digunakan untuk perumahan Al Fatih yang disegel.

"Iya, IMB belum ada, tapi dengan alasan bukan kami tidak urus, tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Prayanwar.

Terkait masalah ini, pihak pengembang kini tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Akhdi Martin Pratama)

Siswa MAN 1 Cianjur alami trauma pasca keracunan massal yang terjadi usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan siswa enggan memakan tempe hingga daging ayam yang dimasak orang tuanya lantaran teringat dengan menu terakhir MBG yang diterimanya.

Orang tua siswa MAN 1 Cianjur yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan dua hari setelah peristiwa keracunan massal, dia memasak tempe goreng tepung untuk anaknya.

Namun ternyata sang anak yang duduk di kelas 10 itu enggan memakannya lantaran teringat dengan menu makanan MBG yang disantap sesaat sebelum keracunan massal.

"Iya trauma, kemarin dibuatkan tempe mendoan tapi katanya sama seperti makanan MBG. Jadinya tidak dimakan," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Menurut dia, anaknya tidak hanya trauma dengan menu olahan tempe, tetapi juga olahan daging ayam. "Sama daging ayam juga tidak mau. Mungkin karena masih trauma, inget kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Cianjur Erma, mengatakan keracunan massal yang terjadi beberapa hari lalu memang memberikan trauma pada siswanya.

"Karena baru terjadi, makanya masih ada yang trauma. Tapi kemungkinan setelah beberapa hari akan membaik," ujar Erma.

Menurut dia, untuk mencegah trauma terjadi, pihaknya akan memberikan penjelasan terhadap siswa terkait program tersebut.

Dia juga akan mendiskusikan dengan para orangtua terkait penyedia program MBG, apakah diusulkan untuk diganti atau tetap dengan penyedia yang sama.

"Nanti didiskusikan, apakah dengan dapur yang sama atau diganti. Karena kalau diganti pun tidak menjamin akan lebih baik, tapi kalau masih yang sama bisa jadi ada perbaikan setelah kejadian kemarin," jelas Erma.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Ruhli, menuturkan pihaknya juga akan menerjunkan tim untuk mengobati trauma pada siswa.

"Sejak kejadian kami langsung turunkan tim untuk turut melakukan pengawasan dan evaluasi. Tapi juga akan mengupayakan pemulihan trauma agar program pemulihan gizi ini tetap berjalan dengan baik," kata dia.

Menurutnya Disdikpora juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kualitas dari makanan yang diberikan pada siswa sesuai dengan standar.

"Ini kan masih percobaan, di Cianjur juga baru beberapa yang menerima program ini. Kami harap jadi evaluasi agar saat resmi dilaksanakan tidak ada kejadian serupa," tutur Ruhli.

Diberitakan sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 dsn SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sempat dirawat di rumah sakit, semua siswa itu sudah tuntas menjalani perawatan.

DEPOK, KOMPAS.com - Satpol PP menyegel sementara 60 unit rumah berpenghuni dan 40 unit siap serah terima kunci di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Penyegelan ini dilakukan setelah pengembang perumahan mengabaikan tiga surat peringatan (SP) dari Pemkot Depok.

“Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok Tono Hendratno Hasan mengutip dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan ini dilakukan karena diduga pengembang perumahan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama mengatakan, pihaknya sudah mengajukan izin sebelum mendapatkan SP 1.

Namun, perizinan ditolak lantaran lahan itu diklaim hendak dimanfaatkan sebagai situ sejak 1938.

Terlebih, lahan yang diklaim untuk situ disebut memiliki total luas delapan hektar, hanya lahan di Perumahan Al Fatih yang disegel.

“Iya, IMB belum ada tapi dengan alasan bukan kami tidak urus tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada,” ujar Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Saat ini, pihak pengembang tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) demi mendapatkan titik terang kepemilikan lahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons soal perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal dialihfungsikannya lahan penjara menjadi perumahan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN Embun Sari menuturkan, aturan yang mengatur aset negara seperti lahan penjara menjadi perumah bisa diubah.

“Sangat bisa, yang bikin aturan kan manusia, kalau kebutuhan prioritas ya kita tinggal revisi tata ruangnya saja, kan melalui kajian juga ya,” ucap Embun usai ditemui dalam acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Kamis (24/4/2025).

Bahkan, Embun menyebut, kajian terkait peluang tersebut bisa dilakukan tahun ini sebagaimana menjadi permintaan Prabowo.

“Kalau sudah perintah Bapak Presiden dan berdasarkan kajian itu sudah sangat memungkinkan ya akan berjalan segera,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan, penjara-penjara yang ada ini akan dipindahkan di daerah sehingga susah dibesuk oleh orang sekitarnya.

"Pak Prabowo sudah telepon saya, 'Ara, kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah' 'begitu," tambah Ara.

Namun demikian, dirinya masih akan menginventarisir lahan bekas penjara mana yang dijadikan perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan lahan sawah yang dibeli pengembang masuk dalam wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak dapat diubah permukiman.

Ossy mengutarakan hal ini usai menghadiri acara Indonesia International Valuation Conference 2025 di Tangerang, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

“Tapi, kalau bentuknya sudah LP2B atau lahan pangan pertanian berkelanjutan, yaitu sudah haram hukum untuk diubah (permukiman), itu tidak boleh diubah,” tegas Ossy.

Namun, apabila lahan tersebut berada di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) itu masih memungkinkan untuk diubah.

“Jadi, artinya tidak ada satu permasalahan yang kemudian tidak bisa diselesaikan kalau memang ada satu kawasan masuk ke dalam LSD, lalu setelah ditinjau bisa dikeluarkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara terkait lahan sawah yang sudah telanjur dibeli oleh pengembang perumahan.

Nusron mengatakan, pengembang bisa memanfaatkan LSD tersebut untuk menanam jagung atau padi.

"Kalau dia sudah kadung (terlanjur) beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi, enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron usai Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dia juga mengatakan, keluhan pengembang disinyalir karena merasa sulit mendapatkan lahan dengan harga murah, seperti lahan sawah.

"Sebetulnya ngeluhnya itu bukan ngeluh enggak dapat lahan. Dapat lahan, ada, tapi karena bukan sawah, harganya tinggi. Kalau sawah kan dia bisa murah, kemudian disulap jadi tinggi, sebetulnya itu saja," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, penyebab puluhan siswa keracunan usai makan bergizi gratis di Cianjur sulit dideteksi.

Menurutnya, sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu telah dibersihkan oleh pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Usai pengecekan langsung di Cianjur, Dadan juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuhnya.

Ia menyebut, tempat makan plastik yang digunakan itu diduga menjadi penyebab keracunan.

"Kedua kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Adapun dari catatan Kompas.com, setidaknya terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan karena MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan lebih dari 70 ribu hektare (ha) untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, total lahan yang disiapkan mencapai 73.432 ha di mana lahan-lahan yang zona peruntukannya untuk rumah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dari total jumlah itu, sebanyak 14.490 ha sudah ditetapkan dan siap dieksekusi untuk pembangunan.

"Tanahnya ada di Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain. Ini sedang kami susun semua. Tanah ini akan kami serahkan ke Bank Tanah," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

Nusron berharap, ketersediaan lahan ini bisa menjadi terobosan atas hambatan pembangunan 3 juta rumah dari sisi lahan. Dia menyebut, lahan-lahan lebih cocok untuk pembangunan rumah di desa sehingga tak memerlukan dukungan dari APBN.

Menurut Nusron, lahan potensial ini layak untuk kebutuhan perumahan karena saat ini kondisinya telantar. Dia menyebut, lahan-lahan ini bisa untuk berbagai program lain bagi kementerian/lembaga yang membutuhkan.

Selain itu, Nusron juga menegaskan Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang soal lahan dalam kaitannya dengan manajemen risiko. Setiap lahan milik negara tidak serta bisa dialihfungsikan atau dimanfaatkan. ATR/BPN harus merencanakan dan memeriksanya dengan cermat sehingga tepat sasaran dan optimal penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat.

"Menteri ATR/Kepala BPN itu berperan sebagai manajemen risiko. Jadi mohon maaf apabila sedikit kaku. Karena itu kami sekali lagi menghitung cost and benefit, di mana tanah ini yang paling banyak dan lebih optimal untuk didayagunakan," ujar Nusron.

(Rahmat Fiansyah)