JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

Cak Imin mengatakan, pemerintah telah mendorong penggunaan produk lokal dari pengusaha daerah untuk terlibat dalam program tersebut.

“Pasti (UMKM terlibat), kita terus mendorong agar semua produk lokal daerah masing-masing, kita juga mensupport pengusaha-pengusaha lokal, UMKM, supaya terlibat,” kata Cak Imin.

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada UMKM agar dapat berkontribusi dalam program MBG.

“Kita punya banyak hal ya (untuk membantu program MBG), (salah satunya) mensupport usaha kecil menengah untuk terlibat dalam makan bergizi kemudian mensupport tim yang akan bergerak,” ujarnya.

Cak Imin menjelaskan bahwa MBG merupakan program raksasa yang memiliki banyak manfaat. Program ini dirancang untuk menyasar 82 juta anak sekolah dengan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

“Total 82 juta siswa dan santri (menerima MBG) dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan kokoh serta sukses. Ini program raksasa yang luar biasa,” ujar Cak Imin.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” kata Cak Imin.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menceritakan perjuangannya mendapatkan asupan bergizi saat masih menjadi santri.

Ia mengaku harus mengayuh sepeda ontel sejauh tujuh kilometer demi membeli susu yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya.

“Saya dulu dari Tsanawiyah Aliyah di sini, meskipun mangan (makan) pas-pasan, tapi minimal minum susu,” ungkapnya.

“Dulu minum susu harus naik sepeda ontel dari sini tujuh kilometer baru dapat susu, karena di kampung sini enggak ada yang jualan susu,” lanjutnya.

Cak Imin menekankan bahwa minum susu sangat penting untuk mendukung kecerdasan otak. Menurut dia, kebiasaan itu turut membantunya mencapai kesuksesan sebagai pejabat publik dan memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 25 tahun.

“Untung minum susu, kalau enggak minum susu belum tentu jadi menteri dua kali. Minimal cerdas dikit-dikit lah. Kenapa saya berani ngomong cerdas? (Saya) jadi ketua umum sudah 25 tahun,” ujar Cak Imin.

Program MBG sendiri diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan sekolah-sekolah.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto bagi pertumbuhan anak-anak Indonesia.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, Jumat (20/12/2024).

“Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” kata Cak Imin.

Dalam acara tersebut, Cak Imin menceritakan perjuangannya mendapatkan asupan bergizi saat masih menjadi santri.

Ia mengaku harus mengayuh sepeda ontel sejauh tujuh kilometer demi membeli susu yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya.

“Saya dulu dari Tsanawiyah Aliyah di sini, meskipun mangan (makan) pas-pasan, tapi minimal minum susu,” ungkapnya.

“Dulu minum susu harus naik sepeda ontel dari sini tujuh kilometer baru dapat susu, karena di kampung sini enggak ada yang jualan susu,” lanjutnya.

Cak Imin menekankan bahwa minum susu sangat penting untuk mendukung kecerdasan otak. Menurut dia, kebiasaan itu turut membantunya mencapai kesuksesan sebagai pejabat publik dan memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 25 tahun.

“Untung minum susu, kalau enggak minum susu belum tentu jadi menteri dua kali. Minimal cerdas dikit-dikit lah. Kenapa saya berani ngomong cerdas? (Saya) jadi ketua umum sudah 25 tahun,” ujar Cak Imin.

Program MBG sendiri diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendukung pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren dan sekolah-sekolah.

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif besar yang membawa banyak manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat uji coba MBG di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Cak Imin, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan untuk 82 juta anak sekolah dengan anggaran mencapai Rp 400 triliun.

"Total 82 juta siswa dan santri akan menerima MBG dengan uang Rp 400 triliun. Semoga ini bermanfaat untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan sukses. Ini adalah program raksasa yang luar biasa," kata Cak Imin.

Menko PM juga meminta seluruh pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kesuksesan program MBG.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Bukan hanya memberikan gizi yang sehat, tetapi Insya Allah Rp 400 triliun itu menumbuhkan ekonomi di bawah," ujarnya.

Cak Imin menambahkan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyatakan bahwa uji coba ini penting sebelum program pemberian makan bergizi gratis dilaksanakan oleh pemerintah.

Makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000.

Rencananya, setiap paket terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

"Makan bergizi gratis ini penting. Siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak dan kesehatan fisik, sehingga harus bergizi," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Cak Imin juga mengumumkan bahwa pada 6 Januari 2025, Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu lokasi yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” ucapnya.

JOMBANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin menginstruksikan seluruh menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat uji coba program MBG untuk santri Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Aula Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Jombang, pada Jumat (20/12/2024).

Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa program makan bergizi ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Semua menteri Pak Prabowo wajib menyukseskan program makan bergizi gratis. Program ini bukan hanya (memberi) gizi yang sehat, tetapi insya Allah (anggaran) Rp 400 triliun itu (bisa) menumbuhkuatkan ekonomi di bawah,” ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa uji coba makan bergizi dilakukan oleh Kementerian Koordinator PM sebagai persiapan pelaksanaan program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan pentingnya uji coba sebelum pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis oleh pemerintah.

Dalam uji coba tersebut, makan bergizi yang diberikan kepada santri masing-masing senilai Rp 10.000, terdiri dari nasi, telur, daging, sayur, dan buah jeruk.

“Makan bergizi gratis ini penting, siswa dan santri masih butuh kecerdasan otak, kesehatan fisik, sehingga harus bergizi,” jelas Cak Imin.

Cak Imin juga mengungkapkan bahwa mulai tanggal 6 Januari 2025, Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif akan menjadi salah satu tempat yang memulai pemberian makan bergizi gratis satu kali sehari.

“Insya Allah tanggal 6 Januari (2025) Pesantren Mamba’ul Ma’arif ini termasuk yang dimulai pemberian makan bergizi gratis satu hari satu kali,” tuturnya.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menguji coba makan bergizi gratis di SDN 17 Dangin Puri dan SD 3 Renon. Makanan yang disajikan Rp 15 ribu per porsi.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama menjelaskan dalam uji coba tersebut diikuti oleh total 453 siswa. Rinciannya 188 siswa SDN 17 Dangin Puri serta 265 siswa SD 3 Renon.

"Kami mengecek kesiapan sekolah dan anak-anak. Nanti kami juga minta masukkan anak-anak tentang menu dan untuk porsi nasinya," ujar Wiratama di SDN 17 Dangin Puri, Sabtu (21/12/2024).

Tampilan menu makan bergizi gratis dari Disdikpora Kota Denpasar pada Sabtu (21/12/2024) di SDN 17 Dangin Puri Denpasar, Bali. (Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali)

Nasi kotak yang diberikan kepada para siswa sebesar Rp 15 ribu. Menunya berisi nasi putih, perkedel kentang, sambal goreng kentang ati ampela, ayam goreng, setengah telur rebus, dan buah semangka.

Anggaran uji coba tersebut berasal dari corporate social responsibility (CSR). Disdikpora Denpasar sendiri masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) terkait pelaksanaan program tersebut ke depannya.

"(Anggaran) kami sudah siapkan untuk 2025 di APBD," jelasnya.

Hanya saja, Wiratama enggan membocorkan jumlah anggaran tersebut. Alasannya, karena ia masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal berapa besaran harga makan bergizi per anak nantinya.

Wiratama juga bakal berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar terkait pemilihan menu. Sehingga, nantinya mereka yang akan merekomendasikan menu-menu yang bergizi.

"(Respons siswa tadi) mereka senang sekali dan juga itu habis semua. (Tadi saya tanya) Ke depannya kalau ini dilanjutkan gimana anak-anak? jawabnya iya. Senang lah mereka," terang Wiratama.

Dia berharap melalui uji coba tersebut kesehatan siswa dapat terjaga dan dapat memperoleh makanan bergizi sesuai dengan harapan pemerintah. Salah satu wali siswa SDN 17 Dangin Puri, Anak Agung Putu Sri Dewi Lestari, senang dengan adanya uji coba tersebut.

"Bagus programnya. Kesehatan anak bisa terjaga dan terjamin," ucap Dewi.

Dewi mengatakan dengan adanya program tersebut, orang tua bisa lebih berhemat memberikan uang saku kepada anak. Juga bisa meringankan beban orang tua yang sibuk bekerja sehingga tak sempat memasak bekal untuk anaknya.

"Ya, menghemat. Jadinya, terjamin lah dengan makanannya di sekolah," akunya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Amerika Serikat melakukan revisi pada definisi makanan sehat yang selama ini digunakan. Revisi ini akhirnya mengeluarkan beberapa jenis makanan dari daftar tersebut.

Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), mereka melakukan redefinisi tersebut dalam rangka mencegah perkembangan penyakit kronis yang dapat dicegah melalui gaya hidup. FDA saat ini juga sedang merancang labeling kemasan untuk kriteria makanan 'sehat'.

"Penyakit yang terkait dengan pola makan, termasuk penyakit jantung, kanker, dan diabetes, adalah penyebab utama kecacatan dan penyakit di Amerika Serikat dan berkontribusi pada status Amerika yang memiliki harapan hidup terendah di antara negara-negara berpenghasilan tinggi yang besar," kata pejabat senior FDA, Jim Jones dikutip dari Science Alert, Sabtu (21/12/2024).

"Klaim sehat telah diperbarui untuk membantu memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi nutrisi yang lebih lengkap, akurat, dan terkini pada label makanan," sambungnya.

Berdasarkan aturan baru, makanan yang mendapat label 'sehat' harus mengandung satu atau lebih kelompok makanan yang direkomendasikan dalam pedoman diet FDA. Kelompok makanan tersebut meliputi sayur, protein, produk susu, atau biji-bijian.

Selain itu, bahan-bahan seperti lemak jenuh, natrium, dan gula tambahan dalam produk juga harus berada di bawah batas yang ditentukan.

Claudine Kavanaugh dari FDA menuturkan revisi ini juga meliputi penekanan bahwa tidak semua lemak buruk untuk kesehatan.

"Ketika aturan asli diperkenalkan pada tahun 1990-an, fokusnya adalah pada penurunan semua lemak. Saat ini, penekanannya adalah pada pengurangan lemak jenuh sambil mengakui manfaat lemak sehat," kata Kavanaugh.

Alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan berlemak tinggi, telur, dan minyak zaitun termasuk yang memenuhi syarat 'sehat'. Sedangkan makanan seperti snack bar manis, sereal sarapan, yogurt atau minuman buah tinggi gula sekarang sudah tidak lagi masuk dalam kategori 'sehat'.

FDA belum memberikan waktu pasti kapan labeling tersebut akan diberlakukan. Kavanaugh berharap aturan tersebut nantinya dapat mempermudah orang-orang untuk memilih makanan yang lebih sehat.

"Simbol baru tersebut akan berfungsi sebagai sinyal cepat untuk memberdayakan konsumen, termasuk mereka yang kurang familiar dengan informasi nutrisi, untuk mengidentifikasi makanan yang menjadi dasar pola makan sehat," tandasnya.

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Kata IDAI soal Makan Bergizi Gratis: Rp 7.500 Bisa Buat 3 Butir Telur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal.

"Kita bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga bekerja keras menyukseskan MBG di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur.

Muhaimin meyakini program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan MBG sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," imbuh Muhaimin Iskandar.

Menko PM juga menyampaikan program MBG bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program MBG adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," paparnya.

Dengan demikian, manfaat program MBG bersifat multi aspek, yakni membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat, sekaligus membuat lingkungan mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PM juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Muhaimin Iskandar.

Dosen sekaligus ahli gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Mahmud Aditya Rifqi S Gz MSi PhD soroti biaya program makan bergizi gratis (MBG). Apa katanya?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mencanangkan biaya MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi. Kebijakan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Menurut Mahmud kebijakan ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Alih-alih menyalahkan, besaran biaya ini harus dilihat sebagai tantangan.

"Perubahan itu justru akan memberikan tantangan terutama pada ahli gizi untuk dapat memberikan menu yang memiliki nilai gizi baik dengan biaya yang terbatas," katanya dikutip dari rilis di laman Unair, Jumat (20/12/2024).

Bahan Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi

Untuk menjawab tantangan ini, Mahmud memberikan saran agar pemerintah menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal menurutnya lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

Meski gratis, MBG harus menjadi makanan komplit yang bergizi seimbang. Sehingga diperlukan perhatian terhadap pembagian porsi, zat gizi, dan komposisi.

"Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan," jelasnya.

Banyak ikan air tawar lokal memiliki potensi menjadi sumber protein yang nilainya tidak kalah dengan ayam dan daging. Seperti ikan nila, gurami, dan lele.

"Nila, gurami dan lele menjadi opsi yang bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga yang terjangkau serta mudah didapatkan," imbuhnya.

Selanjutnya dari bahan nabati, Mahmud menyarankan penggunaan kacang-kacangan. Contohnya kacang hijau dan kacang merah beserta produk olahannya.

Mahmud menyatakan kini Indoensia sudah banyak mengembangkan kacang edamame hingga penggunaan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe dan tahu. Kedua kacang itu memiliki kandungan protein yang baik.

Pengembangan Bahan Pangan Lokal Masih Minim

Perbedaan yang mencolok antara bahan pangan konvensional dan lokal memang berada di nilai ekonomis. Sebagai ahli gizi, Mahmud justru memberikan perhatian pada perlakuan bahan selama proses pengolahan.

Bahan pangan lokal pada dasarnya mudah didapatkan. Sehingga tidak perlu diawetkan dan lebih aman untuk dikonsumsi.

"Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakukan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi," ungkap Mahmud.

Sayangnya dalam hal pengembangan hingga saat ini masyarakat masih awam terkait bahan pangan lokal. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal.

Mengingat ini juga bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi bergizi walaupun dananya terjangkau.

Diperlukan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dari sisinya sebagai akademisi, Mahmud menilai diperlukan proses penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

"Kelanjutan dari paper, artikel dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat," tutupnya.

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

Ahli Gizi: Yuk Kembali ke Pangan Lokal, Itu Jauh Lebih Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengelola dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis. Menurut dia, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana juga telah membuka kesempatan ini.

"Ini opportunity yang luar biasa dan saya berharap juga pihak dari kita semua di MUI mesti juga berani berkolaborasi dengan Badan Gizi, Pak Dadang untuk diundang karena beliau membuka bahwa dapur-dapur itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat," ujar Erick dalam kegiatan Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Artinya, kata dia, dalam mengelola dapur-dapur makan bergizi gratis itu tidak hanya didominasi oleh anggaran negara, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat.

"Nah ini sebuah sirkular ekonomi yang saya rasa menjadi hal yang sangat penting kita bisa antisipasi," ucap Erick.

"Dan insya Allah kami, saya, dari pemerintah, kami pasti dengan arahan yang terakhir oleh Bapak Prabowo kita harus menyukseskan visi beliau karena kami pembantunya beliau. Tetapi bagaimana ekosistem ini kita harus rajut," kata dia.

Selain itu, Erick juga menyampaikan dalam pemerintahannya yang belum genap 100 hari, Presiden Prabowo sudah banyak melakukan gebrakan dalam mengeluarkan kebijakan. Sekarang ini, kata dia, tinggal masyarakatnya mau atau tidak memanfaatkannya.

"Sudah banyak gebrakan-gebrakan tapi tinggal dikembalikan kita yang sendiri mau gak memanfaatkan policy yang sekarang ini berjalan," ujar Erick.

Dalam program hilirisasi mungkin ada orang yang menganggap terlalu jauh. Padahal, menurut Erick, kalau berbicara hilirisasi mengenai pangan itu realitasnya memang ada di desa.

"Ketika bicara makan siang gratis itu ekosistemnya di desa. Kenapa? Tidak mungkin dengan kepulauan kita yang jumlahnya 17 ribu ini harus selalu bahan pangan dikirim dari pulau yang satu ke pulau yang lain," ucap Erick.