Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyebutkan, pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan makan bergizi gratis (MBG) ke 82,9 juta orang penerima.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Tapi ini baru akan dimulai di September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, saat ini pemerintah mematok anggaran untuk 3 juta penerima manfaat berada di kisaran Rp 1 triliun per bulan.

Namun, dengan rencana percepatan, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025.

Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang di seluruh Indonesia.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Ia menambahkan bahwa evaluasi dua bulan terakhir menunjukkan bahwa program MBG berjalan dengan baik.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. Mitra yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa menjalankan tugasnya dan hampir tidak ada kendala berarti,” kata Dadan.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat bisa ikut memantau kualitas dan keberlangsungan program.

“Kami meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari di media sosial. Ini bagian dari transparansi dan pengawasan bersama,” ujar Dadan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini," kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian.

Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

"Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing, misalnya nanti ada distribusi antara daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah bakal menggelontorkan dana untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 1-2 triliun dalam satu bulan.

Zulhas, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa persiapan Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak ini telah dilakukan selama dua bulan belakangan.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp 1-2 triliun," kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menjelaskan, urusan pembahasan soal anggaran ini baru rampung didiskusikan.

Setelah ini, pemerintah akan membahas pihak-pihak yang akan memasok makan bergizi gratis.

"Karena itu kita siapkan rantai pasok. Kebutuhannya besar sekali, di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera," kata Zulhas.

"Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur. Makanya itu kita butuh persiapan," ujar dia.

Zulhas menuturkan, Makan Bergizi Gratis ini akan dibagikan kepada 2,9 juta penerima manfaat.

"Maret ini akan berkali-kali lebih besar. Bahkan, nanti tentu sampai akhir tahun dibagikan 2,9 juta penerima manfaat," ujar ketua umum Partai Amanat Nasional ini.

Makan Bergizi Gratis akan dibagikan secara merata hingga ke daerah-daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah terkait.

"Daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu benteng Badan Gizi tidak bekerja sendiri. Perlu semua kerja sama," kata dia.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025. “Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi, tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis.

Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. “Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memperkirakan dana yang diserap sekitar Rp 1-2 triliun per bulan dengan kondisi 3 juta penerima manfaat mulai Maret 2025.

“Kenapa selama ini (anggarannya) masih kecil? Ya, memang anggarannya kan baru selesai,” kata Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Senin.

“Diperkirakan Maret, dijelaskan mungkin bisa menyerap anggaran sampai Rp 1triliun-Rp 2 triliun per bulan,” tutur Zulhas.

Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp75 triliun sampai Rp100 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) guna melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang ditargetkan terwujud pada akhir 2025.

Dadan menyebut tambahan anggaran itu di antaranya untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan, dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG.

“Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap,” kata Kepala BGN saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut ada mekanisme anggaran yang harus dilewati Badan Gizi Nasional sebelum akhirnya menerima tambahan anggaran, di antaranya mencakup persetujuan dari DPR RI.

Dadan menyatakan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas tambahan anggaran itu. “Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Dadan.

Jika nantinya infrastruktur pendukung MBG, termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umumnya mulai beroperasi September 2025, maka BGN dapat menerima tambahan anggaran sampai Rp100 triliun. Tetapi jika siapnya Oktober, maka tambahan anggarannya Rp75 triliun.

“Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana.

Anggaran untuk makan bergizi gratis dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana pada 22 Januari.

Dia melanjutkan ke depannya, yaitu pada periode Januari—Desember 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Kabupaten Sijunjung, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah berkat tawaran rumah subsidi terjangkau.

Dengan harga yang dapat diakses, para calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga masing-masing kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ditawarkan di Kabupaten Sijunjung:

1. Villa Mutiara Kaloko Tahap II: Tipe 36/108

Terletak di Sijunjung, proyek ini dikembangkan oleh PT Bumi Mutiara Sejati.

Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 33 meter persegi dengan luas lahan 108 meter persegi.

Proyek ini menawarkan 40 rumah dengan harga Rp 130 juta per unit.

Saat ini, 8 rumah telah terjual, sedangkan 32 unit masih tersedia.

2. Bukit Sago Mandiri II: Tipe 36/108 RSH

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana ini berada di Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Dengan total 55 rumah, setiap unit dibanderol dengan harga Rp 130 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Hingga kini, sudah terjual 36 rumah, sementara 19 unit lainnya, masih dipasarkan.

3. Griya Permata Rumbio: Tipe 36/108 RSH

Juga dikembangkan oleh PT Anugrah Bina Sarana, proyek ini terletak di Sijunjung.

Dengan total 102 rumah yang ditawarkan, masing-masing dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Setiap rumah dijual dengan harga Rp 135 juta, dan hingga saat ini, 64 unit telah terjual, menyisakan 38 unit.

4. Anugrah Bungo Pinang: Tipe 36/108

Perumahan ini terletak di IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, dengan total 54 unit yang dijual dengan harga Rp 140 juta.

Masing-masing bangunan memiliki luas 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Dari total unit, 44 rumah telah terjual, menyisakan 10 unit yang tersedia.

5. Kampung Baru Residence: Tipe 36 Tapak

Proyek perumahan ini terletak di Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung, dan menawarkan total 55 unit.

Harganya Rp 140 juta per unit, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 108 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Wijoyo Oridina Properti, saat ini baru 12 unit yang terjual, dan 43 rumah masih tersedia untuk dipasarkan.

Mengapa Memilih Sijunjung?

Dengan harga yang bersahabat dan berbagai pilihan yang tersedia, Kabupaten Sijunjung menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan anggaran terbatas.

Berbagai proyek perumahan ini tidak hanya menawarkan aksesibilitas finansial, tetapi juga lokasi yang strategis, membuatnya semakin menarik bagi calon pemilik rumah.

KOMPAS.com -Kabupaten Solok Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, kini menjadi pusat perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Salah satu daya tarik utama dari rumah-rumah ini adalah harganya yang berada di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi rumah subsidi yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan:

1. Bangun Rejo Residence: Tipe 36

Proyek ini berada di Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan dikembangkan oleh PT Ribaska Putra Mandiri.

Tipe 36 ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Sebanyak 48 rumah ditawarkan dengan harga per unit Rp 150 juta.

2. Perumahan Griya Elang Semesta 7: Tipe 36/105

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Kinaya Mitra Mandiri ini juga terletak di Sangir, Kabupaten Solok Selatan.

Tipe ini menawarkan 53 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, masing-masing seharga Rp 150 juta.

Hingga saat ini, 12 rumah telah terjual, sementara 41 unit masih tersedia.

3. Sungai Landeh Indah: Tipe Rumah Tapak

Terletak di Sangir, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Graha Bangun Persada.

Tipe rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari total 27 rumah yang ditawarkan, 18 unit telah terjual, menyisakan 9 unit yang masih tersedia dengan harga Rp 150 juta.

4. Perumahan Damai Saroso Agung Taqwa: Tipe Subsidi

Juga berlokasi di Sangir, perumahan ini menawarkan 28 rumah dengan harga per unit Rp 151 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas lahan 96 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Damai Saroso Agung Taqwa.

Melihat dari berbagai pilihan tersebut, Kabupaten Solok Selatan menawarkan alternatif hunian yang menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau.

Dengan banyaknya pilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk menemukan rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.