Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan jumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah. Dia menyebut saat ini sudah ada seribu lebih mitra SPPG.

"Siapa (mitra SPPG) yang mundur? Yang ada nambah terus," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (16/4/2025).

Dadan merinci awal mula BGN dibentuk ada 190 mitra SPPG. Saat ini dia mengatakan jumlahnya sudah 1.072.

"Memulai 190, sekarang 1.072 SPPG," ujarnya.

Kisruh Mitra Dapur MBG di Jaksel

Sebelumnya, mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala BGN, Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

Simak juga Video 'Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik usai tutupnya salah satu mitra dapur di Jakarta. Padahal program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini baru resmi berjalan 4 bulan atau sejak Januari 2025 lalu.

Adapun, mitra dapur MBG yang tutup ini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons Badan Gizi Nasional (BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara soal dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang tutup dan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 atau tepatnya sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Dadan menyatakan bahwa dapur tersebut berhenti beroperasi karena belum ada pencairan dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program. Dia menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa dapur MBG di Kalibata ini akan kembali beroperasi hari ini, Kamis (17/4/2025).

“Besok jalan lagi [salah satu dapur MBG di Kalibata akan mulai beroperasi lagi],” ujarnya.

Evaluasi Calon Mitra

Berkaca dari adanya salah satu dapur MBG yang berhenti beroperasi, Dadan menyatakan pihak BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran disebut menyiapkan menyiapkan tambahan anggaran untuk pemenuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 triliun. Angka tersebut membengkak dari alokasi awal yaitu Rp71 triliun. Dengan demikian, total anggaran MBG nantinya mencapai Rp171 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut akan menambah anggaran makan bergizi gratis, dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Apabila program MBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait alasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar sehingga dapurnya berhenti beroperasi.

Irma menjelaskan, berdasarkan pengakuan Dadan, sebenarnya BGN melakukan pembayaran ke masing-masing yayasan secara lancar.

Bahkan, kebutuhan untuk seminggu ke depannya pun sudah dimodali oleh BGN kepada yayasan.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan. Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Irma memaparkan, setelah dicek ulang ke pihak yayasan, mereka beralasan kuitansi pembelian bahan makanan dari mitra tidak lengkap.

Walhasil, kata Irma, pihak yayasan melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan MBG.

Namun, Irma berpandangan, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tidak membayar mitra yang sudah menjalankan program MBG.

Apalagi, uangnya sebenarnya sudah ditransfer oleh BGN kepada yayasan.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelasnya.

Irma pun mengatakan, Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi kepada BGN buntut kejadian ini.

Dia mendesak BGN segera melakukan perbaikan tata kelola distribusi dan pembayaran yang baik agar peristiwa seperti ini tidak merugikan anak-anak ke depannya.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalisir agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," imbuh Irma.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

SOLO, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Solo akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan cara membentuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan bahwa dapur-dapur SPPG seharusnya tidak hanya dijalankan oleh satu kelompok dominan, tetapi melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

"Saya pengin SPPG di Solo itu tidak dominan salah satu, tapi memang semua unsur masyarakat bisa terlibat di SPPG-nya nanti," katanya, Kamis (17/4/2025).

Undang Kepala BGN untuk Sosialisasi

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Solo akan mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, guna memaparkan aturan dan teknis pelaksanaan SPPG kepada masyarakat Solo.

"Kami sedang bersurat ke Prof Dadan pimpinan BGN untuk bisa kita undang ke Solo, supaya beliau bisa memaparkan aturan dan bagaimana keterbukaan di Solo ini bisa dirasakan langsung," jelas Respati.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG bisa cepat dan merata menjangkau penerima manfaat.

Saat ini, jumlah SPPG di Solo masih sangat terbatas, dan implementasi program MBG baru menyasar 50 sekolah.

"Baru sedikit. Makanya kita genjot untuk segera SPPG di Solo ditambah sebanyak-banyaknya," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi setelah pihak mitra, Ira Mesra, tidak menerima uang operasional sekitar Rp 1 miliar dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Kasus dugaan penggelapan itu terungkap usai Ira Mesra melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa Yayasan MBN tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada Ira Mesra. Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan murni masalah internal yayasan. “Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan kepada wartawan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan juga mengaku baru tahu bahwa mitra BGN memiliki mitra atau partner lagi.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Dadan hanya mengetahui bahwa mitra BGN merupakan satu kesatuan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. “Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

BGN juga telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran tersebut sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara).

Pada mediasi, Rabu kemarin, Dadan mengatakan bahwa yayasan dan pihak mitra saling mendengarkan masalah satu sama lain.

Mulai hari ini, Dadan pun meminta SPPG Kalibata beroperasi lagi. “Kami tadi sudah minta agar besok (hari ini) SPPG Kalibata sudah operasional kembali,” ujar Dadan.

Dadan juga tidak mempermasalahkan apabila pihak mitra telah melaporkan Yayasan MBN ke polisi. “Ya itu urusan mereka lah. Bagi kami sudah selesai masalahnya. Jadi kalau bisa, ya sudah. Kalau bisa kekeluargaan, kenapa harus ke polisi?” kata Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. “BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” kata Dadan.

BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan kembali beroperasi pada Kamis (17/4/2025).

Diketahui, salah satu dapur MBG di Kalibata itu berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, atau tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

“Besok jalan lagi,” kata Dadan kepadaBisnis, Rabu (16/4/2024).

Dadan menjelaskan dapur MBG di Kalibata yang berhenti beroperasi disebabkan oleh masalah internal mitra. Namun, dia mengeklaim permasalahan tersebut sudah menemukan jalan keluar.

“Masalah internal mitra. Sudah dimediasi dan sudah ada solusi,” ungkapnya.

Berkaca dari persoalan tersebut, Dadan mengatakan, BGN akan terus mencermati secara seksama dan detail calon mitra ke depan.

Berdasarkan data BGN, Dadan mengungkap, saat ini terdapat 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlahnya terus bertambah dari sebelumnya hanya mencapai 190 SPPG pada Januari 2025.

Sebelumnya diberitakan, salah satu dapur MBG di Kalibata mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Imbasnya, layanan Makan Bergizi Gratis untuk warga sekitar wilayah Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Untuk diketahui, program prioritas MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

Nantinya, 82,9 juta penerima manfaat MBG itu akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke SMP Negeri 19 Palembang, Senin (14/4/2025).

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memperketat proses seleksi usai adanya kasus mitra program makan bergizi gratis (MBG) yang tak dibayar. Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan proses seleksi ketat ke mitra MBG akan dilakukan terutama ke mitra yang berpartner. Saat ditanya mengenai penyelesaian masalah yayasan tersebut, Dadan menerangkan akan mengambil langkah kerja yang tidak membuat gaduh.

"Kami akan makin ketat menyeleksi mitra terutama mitra yang berkongsi/berpartner," kata Dadan kepada detikcom.

Terkait kasus tersebut, Dadan menerangkan hal itu merupakan masalah internal antara yayasan dengan mitra. Dadan menerangkan, dana yang telah disalurkan ke yayasan masih aman dalam rekening.

Menurut Dadan, sistem pencairan dana tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan melalui virtual account. Dana tersebut hanya dapat dicairkan melalui persetujuan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Masalah internal mitra. Dana di virtual account hanya bisa dicairkan melalui approval ke SPPG, dana pasti aman," imbuh Dadan.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra, dan Kepala SPPG Pancoran untuk melakukan evaluasi.

Hal ini menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG nyaris senilai Rp 1 miliar.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan mengutip keterangan resmi.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas).

“BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ungkapnya.

“Kami akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG,” jelas dia.

Dadan berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Kronologi

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Melansir Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa dugaan penyelewengan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan masalah internal yang melibatkan pihak pengelola dapur dengan mitranya.

"Bukan akibat kesalahan penyaluran dana oleh BGN. Isu penyelewengan dana MBG ini persoalan internal yayasan dan mitranya dan kami telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Dikatakan Dadan, dirinya telah menggelar pertemuan bersama pihak terkait yakni yayasan, Media Berkat Nusantara (MBN), yang menangani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata beserta mitranya atas nama Ibu Ira.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut digelar sebagai respons atas beredarnya isu dugaan penyelewengan dana MBG di SPPG Kalibata yang menyeret nama BGN selaku penanggung jawab program MBG.

Dalam pertemuan itu, kata Dadan, mitra MBN menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada permasalahan antara mereka dengan pihak BGN, dan menyebut kesalahpahaman internal sebagai akar persoalan.

Ia menambahkan bahwa BGN selama ini telah menjalankan proses penyaluran dana sesuai ketentuan yang berlaku, yakni melalui transfer langsung ke rekening Virtual Account atas nama Yayasan MBN.

Sebagai langkah antisipasi kejadian serupa terulang, Dadan menegaskan komitmen BGN untuk memperketat seleksi mitra kerja serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi di seluruh SPPG.

“Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin,” ujarnya.

BGN juga memastikan bahwa program MBG di lokasi itu akan tetap berjalan sesuai jadwal dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Ibu Ira dengan Yayasan MBN dan SPPG Kalibata untuk penyediaan menu MBG sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam perjanjian awal, disepakati harga Rp15 ribu per porsi untuk total 65.025 porsi, namun sebagian harga kemudian diubah menjadi Rp13 ribu meskipun diketahui sebelum kontrak ditandatangani.

Permasalahan muncul ketika pembayaran tahap kedua tidak dibayarkan, sehingga Ibu Ira melaporkan dugaan penggelapan dana senilai Rp975.375.000 ke kepolisian.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025