Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

Jakarta: Bali memiliki julukan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata. Tak mengherankan, Bali menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan untuk berlibur, baik lokal maupun turis mancanegara.

Keindahan alamnya membuat Bali menjadi incaran bagi para pencari rumah. Namun, harga menjadi pertimbangan bagi para pencari rumah.

Salah satu daerah di Bali yang menyediakan rumah bersubsidi adalah Kabupaten Tabanan yang terletak di bagian selatan Pulau Bali.

Jika ingin tinggal di Bali, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp168 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tabanan

Perumahan subsidi di Tabanan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Mulia Shanti

Perumahan ini dibangun oleh Signifikan Indonesia Propertindo dan berlokasi di Batuaji, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 69 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap menggunakan genteng, dinding batako, lantai rabat halus, dan pondasi dari batu kali/gunung.

2. BCA Pesona Jadi THP 3

Perumahanini berlokasi di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 19 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp168 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

3. Graha Wisesa 1

Perumahan yang dibangun oleh Jaya Wisesa Properti dan berlokasi di Pangkung Karung, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali ini menyediakan 13 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap genteng, dinding bata ringan, dan juga lantai rabat serta pondasi batu kali.

4. Griya Multi Jadi XIV

Perumahan ini dibangun oleh Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Griya Multi Jadi XI Blok D

Perumahan yang terletak di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali ini dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini memiliki 125 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 25 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng press mini, dinding batako diplester, lantai rabat, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Minggu (6/4/2025) sore kembali membawa malapetaka bagi warga Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan.

Pasalnya, dalam hitungan menit, air naik dengan ketinggian 130 sentimeter dan merendam rumah, warung, hingga menyisakan lumpur dan sampah di mana-mana.

Warga Maharta seperti tak punya waktu bernapas. Baru saja mereka menata rumah setelah banjir sebelumnya, kini harus kembali berjibaku menyelamatkan barang dan membersihkan sisa-sisa air yang surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Bagi mereka, banjir bukan lagi bencana tahunan, melainkan tamu bulanan.

Kekesalan warga

Bambang (50), pemilik warung pecel lele yang telah bermukim sejak 1991 di Maharta, menahan kesal yang bercampur pasrah.

Ia mengaku banjir yang datang silih berganti telah mencuri ketenangan hidupnya.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik,” ujar Bambang lirih saat ditemui Senin siang.

Sepanjang Maret hingga awal April 2025, Perumahan Maharta sudah tiga kali dilanda banjir.

Penyebab utamanya, karena aliran air yang tersumbat akibat jembatan baru yang terlalu tinggi dan menyempitkan kali.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," kata dia.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," sambung dia.

Seperti hidup di wajan

Samratuti (60) baru tiba di rumah saat air mulai merayap ke lantai. Tak banyak yang bisa dia selamatkan. Kulkas, sofa, hingga stok beras habis terendam.

"Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding," ucapnya lirih.

Ia pun menggambarkan Maharta kini seperti wajan besar yang menampung air tanpa bisa keluar.

"Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah, saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas dia.

Samratuti yang sudah 30 tahun tinggal di Maharta mengaku kondisi banjir semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

Pompa yang kecil dan minimnya tandon air membuat upaya pengurasan banjir berjalan lambat.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," imbuh dia.

Harapan warga

Lelah mengandalkan janji, warga Maharta mulai menggagas solusi sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mengusulkan pembelian pompa portable hasil patungan, jika pemerintah terus abai.

"Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga," tegas dia.

Meski begitu, warga tetap berharap pemerintah untuk turun tangan dengan lebih serius.

Mereka meminta normalisasi kali sebagai solusi jangka panjang, serta bantuan pompa emergensi untuk menangani banjir yang datang tiba-tiba.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," ucap dia.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," sambung dia.

Di perumahan terkadang ada rumah yang diubah menjadi tempat usaha. Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah, terdapat rumah yang dijadikan kafe namun hal itu mendapatkan penolakan dari warga sekitar.

Warga menunjukkan penolakan karena merasa terganggu dengan adanya usaha di kawasan perumahan. Lantas, sebenarnya apa boleh rumah dijadikan tempat usaha? Berikut ini penjelasannya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan boleh tidaknya rumah di perumahan dijadikan tempat usaha tergantung pada peraturan setempat. Peraturan soal alih fungsi rumah bisa diatur oleh manajemen perumahan dari pengembang, RT/RW, maupun rencana detil tata ruang (RDTR) yang dulu diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kalau rumah jadi tempat usaha itu sebetulnya harus melalui perizinan. Pertama, kesepakatan di tingkat RT/RW. Kalau dia perumahan formal harus estate management. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, ada aturannya tidak boleh," ujar Yayat kepada detikProperti, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, banyak perumahan yang secara tata ruang terjadi pelanggaran. Terjadi penetrasi atau tekanan dari kegiatan ekonomi di sekitar perumahan, sehingga banyak rumah terpaksa atau dipaksa berubah menjadi tempat usaha.

Ia mengatakan dalam perumahan ada peta yang menentukan zona tata ruang. Sebagian hanya untuk permukiman, komersial, ataupun campuran.

Yayat menambahkan adapun rumah yang dijadikan tempat usaha tergantung pada tujuannya. Usaha tersebut semestinya memenuhi kebutuhan untuk warga di dalam perumahan, bukan mengundang masyarakat dari luar perumahan.

"Membuat usaha di rumahnya, tujuannya sebetulnya rumah itu bukan untuk melayani di luar lingkungan, tapi untuk di dalam lingkungan. Nah itu masih boleh. Jadi rumah dengan fungsi usaha untuk kegiatan mendukung kegiatan lingkungan. Tapi kalau di tempat-tempat perumahan yang resmi lainnya, itu tidak boleh, harus ada di kawasan pertokoannya atau di zona bisnisnya," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan bagi yang ingin membuka usaha di rumah agar berkompromi dengan warga setempat. Langkah ini guna mencegah timbulnya konflik antarwarga.

Soal rumah yang dijadikan tempat usaha di Pondok Indah, Yayat mengatakan warga Pondok Indah sudah lama menolak adanya rumah beralih fungsi jadi tempat usaha.

"Warga di Pondok Indah itu menolak rumah jadi tempat usaha. Itu fenomena sudah viral dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena warga kalau di Pondok Indah estate management-nya lemah, maka akan banyak rumah beralih fungsi," kata Yayat.

Terpisah, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengungkapkan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha diperbolehkan di mata hukum. Hal ini dengan catatan tempat usaha tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Ia menyebutkan aturan itu tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

Rizal menjelaskan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Selama pemilik properti tidak mengganggu tetangganya atau menimbulkan kerugian untuk lingkungan sekitar, maka kegiatannya sah-sah saja. Terkait izin, pemilik rumah dapat meminta izin agar tetangga memahami situasinya nanti.

"Terkait bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib," kata Rizal kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video tentang rumah di kawasan Pondok Indah sedang viral di media sosial. Video itu bernarasi rumah tersebut mendapat penolakan dari warga lantaran dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan video dari Instagram @jakartainpo, tampak sebuah spanduk merah dengan tulisan 'Kami Warga RW 15 MENOLAK KERAS !!! Hunian dijadikan tempat usaha'. Spanduk itu dipasang di atas jalan dekat rumah besar berwarna putih.

"Kami warga RW 15 Pondok Indah sudah kompak menolak jika rumah atau hunian itu dijadikan tempat usaha seperti salah satu rumah yang akan kita lewati ini yang tiba-tiba saja diam-diam ingin menjadikan rumah tersebut sebagai restoran atau kafe tentu saja itu nggak boleh dan ditolak warga sekitar," kata narasi dalam video Instagram @jakartainpo, dikutip Minggu (6/4/2025).

Dari penelusuran detikProperti, video tersebut sempat viral pada Oktober 2024 lalu ketika diunggah oleh warganet bernama mirhan. Namun, video tersebut kembali heboh belum lama ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Survei Harga Properti Triwulan IV 2024: Penjualan Menurun

Video Survei Harga Properti Triwulan IV 2024: Penjualan Menurun

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga Perumahan Maharta, Bambang (50) mengeluhkan banjir yang terjadi sebanyak tiga kali dalam satu bulan di Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Dia yang sudah tinggal di Perumahan Maharta sejak 1991 menyebut banjir bukan lagi hal yang bisa dihitung jari.

Pasalnya setiap hujan turun, warga di perumahan tersebut selalu dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi.

Terakhir kali Minggu (6/4/2025), Perumahan Maharta terendam banjir dengan ketinggian 130 sentimeter.

Meski dia dan keluarganya berhasil menyelamatkan perabotannya dari banjir, namun tetap kondisi tersebut membuatnya khawatir akan terjadinya banjir susulan.

Terlebih air kali yang lebih rendah dibanding jalan, membuat aliran tak lancar.

Keberadaan tanggul justru memperparah situasi. Dulu, air bisa dialirkan manual dengan menjebol bagian saluran, kini tidak bisa lagi.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik. Untungnya kemarin kami sudah antisipasi, barang-barang bisa diselamatkan,” kata dia.

Namun, kondisi berbeda dialami Samratuti (60), warga Maharta lainnya. Ia baru tiba di rumah usai mengunjungi mertuanya ketika banjir mulai masuk.

“Saya nyampe rumah air sudah semata kaki di jalan. Lama-lama naik drastis. Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding,” ucapnya lirih.

Samratuti mengaku lelah. Ia merasa selama 30 tahun tinggal di Maharta, masalah banjir justru semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

“Dulu air ngalir, sekarang kayak wajan, airnya muter di sini. Pompa kecil, tandon enggak ada, normalisasi enggak jalan. Pemerintah mikirin perumahan elite, kita dibiarin," kata dia.

Warga Maharta bahkan sudah sempat mengusulkan solusi mandiri, seperti pengadaan pompa portable hasil patungan warga, karena merasa tidak bisa terus mengandalkan pemerintah.

“Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga,” jelas dia.

Dampak banjir bukan hanya pada kerusakan barang, tetapi juga berdampak dari segi waktu yang tersita karena harus terus-menerus membersihkan rumahnya sehingga tidak bisa kerja.

“Anak-anak nggak bisa kerja, rumah rusak, tiap hari was-was. Saya ke Tanah Abang aja takut, mikir rumah kebanjiran lagi atau enggak. Hidup jadi enggak tenang,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Jakarta: Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini terkenal dengan produksi andalan berupa Teh.

Selain itu, daerah ini juga penghasil buah nanas madu sebagai sumber penghasilan. Pemalang juga memiliki deretan rumah murah yang cukup terjangkau.

Jika ingin tinggal di Pemalang, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp150 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah di Pemalang yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Pemalang

Perumahan subsidi di Pemalang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Bale Asri Wanamulya

Perumahan ini berlokasi di Wanamulya, Pemalang, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Dibangun Cipta Selaras Hutama, ada 19 unit rumah tipe subsidi yang tersisa dengan harga bervariasi.

Rumah dengan harga termurah Rp150 juta memilliki luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap bata ringan dan genteng plat beton, dinding bata merah dan plester aci, dan lantai keramik 40x40 serta pondasi beton bertulang.

2. The Sambeng Village

Perumahanini berlokasi di Sambeng, Bantarbolang, Kab Pemalang, Jawa Tengah yang dibangun oleh Graha Alam Indo Sentosa. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 334 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap baja ringan, dinding double hebel/bata ringan dirender dan cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

3. Griya Banjar Arum

Perumahan ini berlokasi di Banjardawa, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Bela Tata Miguna. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 68 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 77 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng plentong, dinding bata merah acian finishing cat, lantai keramik 40x40 cm, serta pondasi batu kali.

4. Griya Amanah Sejahtera 2

Perumahan ini dibangun oleh Kaligelang, Taman, Kab Pemalang, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Amanah Sejahtera tersedia ada 23 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 36 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150,5 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

5. Graha Samira Moga

Perumahan yang terletak di Banyumudal, Moga, Kab Pemalang, Jawa Tengah ini dibangun oleh Samira Graha Utama. Perumahan ini memiliki 131 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp150,5 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng metal pasir dan rangka atap baja ringan, dinding hebel plester aci, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai pada jagat media sosial Instagram soal video teknologi mesin pencetak 100 rumah di Texas, Amerika Serikat.

Video tersebut diunggah akun Instagram @ali******ma, Sabtu (5/4/2025) lalu.

"Bayangkan ini di Texas, USA, 100 rumah futuristik muncul dari tanah bukan dibangun, tapi dicetak printer raksasa 3D vulkan," ungkap Ali saat membuka video tersebut.

Ternyata, desain rumah kelas dunia tersebut diwujudkan melalui konstruksi robotik.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Minggu (6/4/2025), rumah tersebut dikembangkan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi informasi dan layanan pengembangan perangkat lunak untuk berbagai bisnis, Icon Technologies Inc.

Icon bermitra dengan arsitek terkenal di dunia, seperti Bjarke Ingels Group, untuk merancang rumah-rumah baik di dalam maupun luar negeri.

Tujuannya, Icon ingin menggambarkan kemampuan arsitektur yang dapat mendobrak batasan kemampuan konstruksi tradisional. Sehingga, dapat menginjakkan kakinya ke desain yang mengoptimalkan masa depan manusia.

Dilannsir situs resminya, Icon memiliki tujuan untuk menciptakan rumah berefisiensi energi dan meningkatkan kenyamanan.

Caranya, beton yang ditawarkan mengedepankan massa termal untuk memperlambat perpindahan panas ke dalam dan ke luar rumah.

Sehingga, rumah yang dicetak Icon lebih mampu menahan perubahan suhu seperti cuaca dingin atau gelombang panas, tanpa meningkatkan biaya pendingin udara atau pemanas, serta terkait dengan jejak karbon yang lebih rendah.

Apabila dipadukan dengan sistem dinding ICON dan metode konstruksi robotik, formula CarbonX ICON mampu membangun sistem bangunan tempat tinggal dengan karbon terendah yang siap digunakan dalam skala besar.

Sementara itu, Icon memiliki produk rumah yang dilengkapi dengan pengontrol rumah pintar terpusat, termostat pintar untuk pengoperasian hemat energi, dan bel pintu video pintar.

Sistem ini memungkinkan pemilik untuk menambahkan perangkat rumah pintar favorit mereka ke pengontrol terpusat untuk memastikannya menjadi milik mereka sendiri.

Adapun beberapa produk yang telah dibangun Icon berada di Marfa, Wimberley, Georgetown di Texas.