TANGERANG - PT Mentari Abadi Sentosa (PT MAS), pengembang perumahan The First Stone menawarkan rumah dengan konsep 3 lantai yang berada di cluster Emerald. Produk ini merupakan cluster ketiga yang dikembangkan The First Stone dengan jumlah rumah sebanyak 377 unit yang dikembangkan di atas lahan 4,5 hektare.

Direktur Utama PT MAS Indrawan Soemarko mengatakan, cluster Emerald dipasarkan sejak awal 2025 dengan konsep berbeda dari 2 cluster sebelumnya. ?New product, new concept yakni dengan memberikan konsep berbeda dengan desain bangunan dan layout yang compact dengan konsep 3 lantai,? katanya dalam siaran pers, Selasa (23/5/2025).

Indrawan menututkan, total cluster yang ada di The First Stone sebanyak 5 cluster. Saat ini di pasaran khususnya kawasan Tangerang Raya telah menjadi magnet properti, sehingga permintaan pasar perumahan cukup tinggi dan terus bertumbuh jumlahnya.

Menariknya, produk yang dikembangkan saat ini banyak yang menawarkan konsep rumah 2 lantai yang menawarkan konsep berbeda-beda. Ada kebutuhan pasar yang terus bertambah yaitu butuh ruang yang lebih, untuk itu cluster Emerald dikembangkan dengan konsep 3 lantai. ?Pengembangan rumah dengan konsep 3 lantai ini karena harga tanah terus naik dan kebutuhannya tinggi karena faktor lokasi yang strategis,? ujarnya.

Direktur Marketing PT MAS Chandra Mulianto menegaskan lokasi The First Stone berada di Jalan Diklat Pemda Kelapa Dua dan sangat strategis karena berbatasan dengan kawasan Gading Serpong, Lippo Karawaci dan juga dekat dengan BSD City. ?Selain itu dekat dengan 3 pintu tol yaitu pintu tol karawaci, Gading Serpong dan pintu tol Legok,? terangnya.

Dengan luas 30 hektare dikembangkan dengan memadukan perumahan dan area komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Selain memadukan hunian dan area komersil The First Stone menggabungkan keunggulan konsep green living yaitu tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), desain rumah modern dan efisiensi terkait layout ruang.

Tawarkan Uang Muka 0%
Bukan hanya desain dan estetika rumah yang jadi keunggulan unit rumah di Emerald, tetapi juga aspek fungsionalnya. Seperti ventilasi dan pencahayaan ruangan yang maksimal dan perawatan rumah yang mudah. Untuk memberikan pilihan pada konsumen, cluster Emerald menawarkan tiga tipe rumah sesuai kebutuhan konsumen.

Chandra menjelaskan, selain rumah konsep 3 lantai, kita juga menawarkan tipe 2 lantai untuk ukuran terkecil dengan jumlah terbatas. ?Tipe yang ada untuk 3 lantai adalah Peony dengan luas tanah 60, bangunan 86 (Rp 1,4 miliar). Kemudian tipe Orchid dengan luas tanah 72, bangunan 123 (Rp 1,8 miliar) dan tipe terkecil dengan konsep 2 lantai harganya Rp 900 jutaan dengan luas tanah 50, bangunan 55,? jelasnya.

Chandra menegaskan, pembelian unit rumah di cluster Emerald ini tak perlu uang muka atau DP 0%, cukup dengan booking fee. PT MAS sengaja memberikan kemudahan ini untuk memudahkan konsumen memiliki rumah.

Di mana setiap unit rumah mendapatkan fasilitas smart doorlock, solar heater, AC dan lainnya. Dan untuk pemanfaatan air bersih The First Stone telah mengoperasikan WTP atau Water Treatment Plant, sebuah instalasi atau sistem yang digunakan untuk mengolah air menjadi air bersih yang layak dikonsumsi.

Proyek The First Stone tidak hanya menawarkan hunian dengan kenyamanan, tetapi juga lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan dan kemudahan sebagai tempat tinggal. Seperti fasilitas yang ada saat ini sudah ada club house, lapangan basket, jogging track, danau buatan, mini market, cafe and resto dan area F&B (food and beverage).

Fasilitas-fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan warga The First Stione yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 500 KK (kepala keluarga) yang terangkum di cluster Agate dan Diamond. ?Nantinya kita akan terus menambah fasilitas bagi warga The First Stone, seperti sarana olahraga hingga area lifestyle dan entertaintment. Karena berada di kawasan premium atau jalan utama tentunya fasilitas-fasilitas ini nantinya bisa dimanfaatkan warga sekitar The First Stone,? jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa, dan Asosiasi Asuransi Umum untuk merancang paket asuransi yang akan melindungi penerima manfaat MBG dan keluarganya dari risiko kesehatan, termasuk dalam kasus makanan bermasalah.

BGN menyebut bahwa skema pembiayaan asuransi akan diambil dari dana operasional Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dan tidak akan mengurangi hak para pekerja atau relawan yang terlibat.

“Kalau penerima manfaat kita sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kita akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum. Dan sedang dirancang special untuk penerima manfaat dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” pungkas Dadan saat dihubungi Bisnis.

KOMPAS.com - Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kota Bogor mengandung bakteri.

Meski hasil laboratorium menunjukkan bahwa makanan yang dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani terkontaminasi, dapur tersebut masih tetap beroperasi.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan, aktivitas memasak dan distribusi makanan tetap berlangsung namun kini berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Distribusi, masak, dan sebagainya masih berlangsung. Tetapi pengawasan langsung dari BGN," katadi Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Pemkot Bogor juga meminta agar pengelola dapur MBG lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Dedie, pengawasan terhadap proses pengolahan makanan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang.

“Kita meminta SOP-nya diperketat lagi dan termasuk pengawasannya. Jangan dianggap sepele hal ini. Karena ini menurut kami sesuatu yang sangat serius,” tandas Dedie.

Dari pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa dua menu makanan yang disajikan kepada siswa mengandung bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. Coli) dan Salmonella.

Dedie mengungkapkan bahwa keberadaan kedua jenis bakteri tersebut ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan siswa dari 13 sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih empat hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri Coli dan Salmonela," ujar Dedie.

Apa Menu yang Mengandung Bakteri Berbahaya?

Menu yang menjadi penyebab keracunan adalah telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Kedua menu ini diketahui dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani, yang melayani 13 sekolah dalam program MBG Kota Bogor.

Masalah diduga bermula dari proses pengolahan makanan. Telur, misalnya, dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke sekolah-sekolah pada siang hari berikutnya.

Dedie menyebutkan, selain pemeriksaan makanan, pihaknya juga memeriksa kualitas air serta kondisi fisik siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonela,” jelasnya.

Bagaimana Dampaknya terhadap Para Siswa?

Akibat konsumsi makanan terkontaminasi, sebanyak 213 orang yang mayoritas siswa dan beberapa guru mengalami gejala keracunan. Gejala yang dialami meliputi muntah-muntah, diare, mual, pusing, dan tubuh lemas.

Dari jumlah tersebut, setidaknya 12 siswa masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, meskipun kondisinya disebut mulai membaik.

“Sebagian besar keluhannya masih, badannya lemas. Kemudian masih mual dan pusing,” ujar Dedie.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kota Bogor menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan.

Pemkot Bogor tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kinerja dapur penyedia makanan.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur yang beroperasi mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

Dedie berharap, insiden keracunan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar lebih waspada terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Dengan langkah korektif yang tepat, ia berharap program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Sajikan Telur dan Toge Berbakteri Hingga Ratusan Siswa Keracunan, Dapur MBG Tetap Beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat, menuai polemik usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Akal-akalan Menopang Industri Asuransi

Menanggapi rencana asuransi tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

"Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta," kata Media Wahyudi dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

"Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujarnya lagi.

Media Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” kata Media Wahyudi.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” ujarnya lagi.

Pemborosan Fiskal, Buang-buang Anggaran

Selain itu, menurut dia, program Asuransi MBG berimplikasi pada pemborosan fiskal. Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Media Wahyudi.

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” ujarnya lagi.

Dia juga menilai bahwa program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Pembiaran Buruknya Mutu Makanan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com pada 12 Mei 2025.

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan SPPG dan juga penerima manfaat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ujarnya lagi.

Terkait rencana tersebut, BGN diketahui telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Pengadaan asuransi bagi penerima maanfaat berawal dari kasus keracunan menu MBG yang terjadi di berbagai daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berimplikasi pada pemborosan fiskal.

Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program perlindungan sosial yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” jelas Media Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru, digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” lanjut dia.

Wahyudi menilai program asuransi MBG ini hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

“Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta,” kata Media Wahyudi.

Dia bilang, adanya asuransi MBG berpotensi membuat dana pemerintah disalurkan kepada pihak ketiga, yakni industri asuransi yang saat ini tengah lesu.

“Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat,” lanjut dia.

Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS TK.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” ujar dia.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” lanjutnya.

Menurut Media Wahyudi, program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini BGN telah berkordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS TK, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan, sementara untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi kalau asuransi menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menjelaskan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurutnya jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu berikan kartu PBI," tegasnya.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

(aik/whn)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penerapan atau implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumatera Selatan.

"Untuk memperluas implementasi MBG di Sumsel, pada pekan kedua Mei 2025 ini dilakukan sosialisasi program tersebut di Kecamatan Rantau Panjang, Desa Rantau Panjang Ulu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel)," kata Staf Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, ketika dihubungi ANTARA dari Palembang, Senin.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan sosialisasi di Kabupaten Ogan Ilir, salah satu dari 17 kabupaten/kota dalam wilayah Sumsel itu, dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Alwin Supriyadi beserta sejumlah staf dan Tim BGN lainnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat.

Tingginya kasus stunting di Indonesia membuat pemerintah harus dengan cepat melakukan penanganan salah satunya yakni dengan memberikan asupan gizi tepat.

Program MBG adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat, kata Fadil.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani ketika berkunjung ke Sumsel beberapa waktu lalu menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya.

“Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas melalui penyediaan makan siang bergizi secara gratis bagi anak-anak usia sekolah,” kata Irma

Program MBG bukan hanya sekadar memberikan makanan saja, tetapi juga menjadi sebuah investasi masa depan bangsa. Sebab, anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa untuk masa yang akan datang.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat lokal. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama dari para tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang selama ini telah menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan contoh kepada warga,” ujarnya.

Dengan memberikan asupan gizi kepada masyarakat diharapkan akan terciptanya budaya atau pola hidup sehat di masyarakat.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama tentang pentingnya gizi seimbang, cara pengolahan makanan yang sehat, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung kebiasaan makan sehat bagi anak-anak.

Lebih lanjut Irma Suryani, juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG yang belum memenuhi standar pendirian sesuai pedoman dari BGN.

Pemerintah bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional, menyatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik dalam pembangunan dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumsel.

Irma membantah anggapan bahwa dapur-dapur SPPG di wilayah Sumatera Selatan hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Badan Gizi Nasional membuka peluang seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pembangunan dapur SPPG di seluruh daerah Indonesia.

Sebagai informasi, setiap dapur sehat atau SPPG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional.

Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Satu SPPG akan berisikan 45 - 50 petugas yang berasal dari warga lokal, jelas Irma.

.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh Labkesda Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri penyebab keracunan, yakni Escherichia coli (E.coli) dan Salmonella.

"Dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan (makanan) itu ternyata mengandung bakteri E.coli dan Salmonella," kata Dedie dalam konferensi pers mengutip detikcom, Senin (12/5).

Dua jenis bakteri tersebut terdeteksi pada menu telur ceplok berbumbu barbekyu dan tumis tahu toge, dua hidangan yang disediakan oleh penyedia makanan SPPG Bina Insani. Menu inilah yang disajikan kepada 210 siswa yang kemudian mengalami gejala keracunan.

"Intinya bakteri ini datang dari ceplok telor yang dikasih bumbu barbekyu. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella," lanjut Dedie.

Lebih lanjut, Dedie mengungkapkan bahwa telur ceplok dengan bumbu barbekyu itu diketahui dimasak pada malam hari dan baru diberikan kepada siswa keesokan siangnya. Waktu penyimpanan yang panjang tanpa penanganan higienis diduga menjadi salah satu faktor berkembangnya bakteri berbahaya tersebut.

"Yang pertama dari ceplok telor yang pakai bumbu barbekyu. Menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya dan kemudian didistribusikannya siang hari," jelasnya.

Selain makanan, sampel air dan pemeriksaan langsung terhadap tubuh korban juga telah dilakukan, namun hasilnya belum tersedia karena masih dalam proses lebih lanjut.

Dedie menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap ringan. Ia meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Mengingat pada saat anak-anak terdampak keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat, terutama di dalam penanganan medisnya," tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo, merinci total 210 orang yang mengalami gejala keracunan berasal dari delapan sekolah yang menerima MBG dari penyedia yang sama. Dari jumlah tersebut, 34 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Sebaran kasus berdasarkan sekolah, berasal dari delapan sekolah yang telah melaporkan kejadian. Kemudian dari 210 orang itu rinciannya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan," ujar Sri.

Baca berita lengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mendapat keluhan dari para pengembang hunian vertikal mengenai pasar apartemen yang tak kunjung pulih.

Ara menjelaskan, pihaknya mendapat banyak laporan bahwa banyak unit apartemen di sekitar wilayah Jakarta yang belum terisi. Padahal, dari sisi lokasi apartemen-apartemen itu disebut cukup strategis.

“Salah satunya adalah, tadi ada cukup banyak unit-unit apartemen yang ready stock ya, belum terjual ya. Saya minta mereka [pengembang apartemen] nanti diskusi sama saya bagaimana cari solusinya,” tegasnya saat ditemui di MidPlaza, Jumat (9/5/2025).

Tak banyak penjelasan yang disampaikan Maruarar Sirait mengenai strateginya memulihkan pasar kondominium tersebut. Dia menegaskan, masih akan melakukan diskusi lanjutan mencari akar masalah lesunya penjualan unit hunian vertikal dengan para pengembang.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia menyebut bahwa penjualan apartemen atau kondominium di Jakarta pada Kuartal I/2025 memang masih lemah di posisi 58%.

Head of Research JLL Indonesia, Yunus Karim menyebut bahwa total penjualan apartemen itu tidaklah menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, mengindikasikan bahwa pasar belum sepenuhnya pulih dari penurunan yang terjadi sejak tahun 2020.

“Pasar kondominium memasuki tahun ini dengan hati-hati, semakin melambat didorong oleh periode tradisional Ramadan yang dimulai pada bulan Maret. Pasar belum sepenuhnya pulih dari penurunan tahun 2020,” tegasnya.

Akibat dari kondisi pasar apartemen atau kondominium yang pulih itu, hingga kuartal I/2025 belum terdapat proyek baru yang bakal diluncurkan.

“Didorong oleh terbatasnya volume transaksi dan ketidakpastian pasar, para pengembang sebagian besar mempertahankan strategi penetapan harga flat. Alih-alih menaikkan harga, fokus mereka adalah fokus mereka adalah meningkatkan penjualan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, lokasi peledakan amunisi afkir atau tidak layak pakai di Garut, Jawa Barat, dilakukan jauh dari permukiman warga.

Jelasnya, jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat melakukan peledakan amunisi afkir di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran amunisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi afkir," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin (12/5/2025).

"Dan lokasinya jauh dari pemukiman warga," sambungnya.

Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan aparat terkait sudah mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk masyarakat sekitar.

Wilayah di sekitar lokasi peledakan juga tengah disterilkan, karena dikhawatirkan masih adanya beberapa bahan yang berbahaya yang perlu diamankan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil," ujar Wahyu.

Akibat kejadian tersebut 13 orang meninggal dunia dalam kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat.

Satu dari empat anggota TNI AD yang meninggal dunia adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Cpl. Antonius Hermawan.

Selain empat anggota TNI AD, sembilan korban akibat ledakan amunisi di Garut itu adalah masyarakat sipil, yakni Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar, Iyus bin Inon, Iyus Rizal bin Saepuloh, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang.

Bisnis.com, GARUT- Pusat Penerangan TNI memastikan, lokasi peledakan amunisi usang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pada Senin (12/5/2025), berjauhan dengan permukiman penduduk.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi menyampaikan titik ledakan berada di wilayah lapangan terbuka yang telah lama digunakan dan dikuasai TNI untuk kepentingan pelatihan dan pemusnahan bahan peledak kadaluwarsa.

Wilayah tersebut juga merupakan kawasan lahan konservasi yang masuk dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut.

“Itu tidak dekat dengan permukiman warga. Itu jauh dari pemukiman,” ujar Mayjen Kristomei, Senin (12/5/2025).

Meski berada di lahan terbuka dan dinyatakan aman dari permukiman, insiden peledakan tetap memicu kekhawatiran publik. Apalagi, sejumlah laporan menyebut adanya dentuman keras yang terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi kejadian.

TNI memastikan situasi sudah terkendali dan proses investigasi akan segera dimulai untuk mengetahui penyebab pasti dari ledakan tersebut.

Saat ini, TNI masih menunggu pembentukan tim investigasi resmi untuk menelusuri latar belakang kejadian. Tim tersebut akan bekerja di bawah komando langsung pimpinan TNI dan berpotensi menggandeng lembaga lain, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Korban Jiwa

Terkait dengan adanya korban dalam insiden ini, pihak TNI belum merinci jumlah atau identitasnya. Namun, beberapa korban telah dirujuk ke rumah samit untuk penanganan medis lebih lanjut. Belum dipastikan kapan para korban akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Sementara itu, pengamanan di sekitar lokasi ledakan juga diperketat. Meski tidak menyebut secara spesifik radius aman yang diterapkan, Mayjen Kristomei memastikan area sekitar telah dipasangi perimeter penjagaan dan hanya bisa diakses oleh personel berwenang.

Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (12/5/2025) pagi.

Kejadian memilukan ini mengakibatkan sedikitnya 11 orang tewas di lokasi. Ledakan tersebut terjadi saat berlangsungnya proses pemusnahan amunisi usang oleh unsur militer di area terbuka yang berada tak jauh dari bibir pantai selatan Garut.

Menurut informasi awal, pemusnahan amunisi tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin TNI untuk menyingkirkan bahan peledak yang telah melewati masa pakainya alias kadaluarsa.

Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap aman dan jauh dari permukiman warga. Namun insiden tragis ini justru mengundang duka mendalam bagi masyarakat sekitar.

Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 09.30 WIB dan menggetarkan kawasan sejauh beberapa kilometer. Suara dentuman terdengar keras dan menggema, hingga membuat warga sekitar berhamburan ke luar rumah untuk mencari tahu sumber suara.

Sejumlah saksi menyebutkan, tanah sempat bergetar ketika ledakan terjadi.

Pihak TNI yang bertugas sempat mengamankan lokasi, namun informasi belum jelas apakah penjagaan saat itu cukup ketat untuk menghalau warga mendekat. Beberapa warga yang penasaran mulai bergerak ke lokasi setelah mengira proses pemusnahan telah selesai.

Mereka datang dengan maksud untuk mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua.

“Warga menduga semua amunisi sudah diledakkan, jadi mereka mulai mencari-cari potongan logam,” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengaku sempat mendekat namun urung turun ke lokasi karena melihat masih ada asap tipis mengepul dari tumpukan tanah.

Namun nahas, beberapa saat setelah warga berkumpul di sekitar lokasi, ledakan kedua terjadi. Ledakan ini jauh lebih fatal karena terjadi ketika sejumlah warga berada dalam radius bahaya.

Korban tewas pun berjatuhan seketika, dan beberapa lainnya mengalami luka berat akibat hempasan gelombang ledakan dan serpihan material.

Camat Cibalong, Dianavia Faizal, membenarkan adanya peristiwa tragis tersebut. “Benar, telah terjadi ledakan di Desa Sagara yang menimbulkan korban jiwa. Saat ini kami masih menunggu laporan resmi dari pihak berwenang,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, proses identifikasi terhadap korban masih dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, kepolisian, dan petugas medis. Ambulans dan kendaraan milik BPBD terlihat hilir mudik mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat.

Sebagian korban mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan logam.

TNI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kronologi dan penyebab ledakan kedua yang menewaskan warga. Namun, sejumlah pihak menyayangkan kurangnya pengamanan di sekitar area pemusnahan amunisi, terlebih di lokasi terbuka yang mudah diakses masyarakat sekitar.

Warga berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan kegiatan serupa ke depan.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

(KIE)