Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto berpeluang menurunkan perilaku pemborosan pangan. Pemerintah hadir dalam mengatur porsi makan masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa dalam program MBG, takaran makan seseorang sudah ditentukan.

Menurutnya, hal ini memungkinkan mencegah seseorang mengambil makanan melebihi porsi dan tidak habis, sehingga dibuang dan terjadi pemborosan.

Namun, Khudori menyebut bahwa dampak dari penurunan perilaku pemborosan pangan ini tergantung dari realisasi program MBG. Meski begitu, menurutnya, MBG memiliki kontribusi untuk menurunkan pemborosan pangan.

“Tentu MBG punya kontribusi menurunkan pemborosan pangan,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip pada Senin (17/3/2025).

Di sisi lain, lanjut dia, pemborosan pangan sudah ditanggulangi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Misalnya, ritel modern bekerja sama dengan foodbank atau penjual makanan di sebuah mal atau kawasan bekerja sama dengan foodbank.

“Barang-barang yang hampir kadaluarsa atau makanan tak habis terjual bisa dimanfaatkan foodbank untuk disalurkan ke yang memerlukan, baik diolah dulu atau tidak,” tuturnya.

Namun, menurutnya, sejumlah upaya ini belum dilakukan secara masih. Untuk itu, dia menilai perlu ada regulasi yang mengikat semua pihak untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

“Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

Nita menilai generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

Bahkan, di Indonesia, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berencana meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan yang terinspirasi dari layanan darurat 911 di Amerika Serikat.

Layanan ini ditujukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait masalah perumahan, seperti janji pengembang yang tidak ditepati.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengungkapkan banyaknya pengaduan terkait perumahan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) menjadi dasar pembentukan layanan ini.

Dia mengharapkan layanan ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap keluhan masyarakat.

"Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan *launching* (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," tutur Ara saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

Mekanisme Layanan

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menjelaskan bahwa layanan pengaduan ini akan berupa nomor WhatsApp yang aktif selama 24 jam.

Namun, respons terhadap pengaduan akan diberikan pada jam kerja.

"Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja," tutur Fitrah.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh tim terkait untuk menentukan langkah selanjutnya, baik melalui mediasi maupun pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Layanan ini rencananya akan diluncurkan pada akhir Maret 2025 hingga awal April 2025, setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait diterbitkan.

Dengan adanya layanan pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan terkait masalah perumahan dan mendapatkan solusi yang tepat.

Layanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perumahan.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, membantu perbaikan drainase dan penanganan ruang terbuka hijau (RTH) sejumlah kawasan perumahan subsidi guna memberikan kenyamanan masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

"Pemerintah kabupaten bantu tingkatkan fasilitas umum perumahan subsidi," ujar Kepala Bidang (Kabid) Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara Khairil Achmad, di Penajam, Minggu.

Perumahan subsidi yang bakal dibantu, yakni Perumahan Grand Village Residence Kecamatan Babulu, Perumahan Rawa Indah Kecamatan Penajam, Perumahan Korpri Kecamatan Penajam, serta satu kompleks perumahan di Kecamatan Waru.

"Bantuan peningkatan RTH di Perumahan Korpri, dan bantuan perbaikan drainase atau saluran air di tiga perumahan subsidi lainnya," ujar dia.

Menurut dia, bantuan tersebut sudah masuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), tetapi belum bisa disebutkan angka pastinya karena masih dilakukan rasionalisasi l anggaran tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahu 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"Tunggu peraturan kepala daerah APBD diterbitkan Maret 2925, baru diketahui besaran peningkatan fasilitas umum perubahan subsidi itu," katanya

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan sekitar Rp20 miliar anggaran bantuan peningkatan kualitas dan fasilitas umum kawasan perumahan subsidi pada 2024.

"Bantuan peningkatan kualitas dan fasilitas umum perumahan subsidi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011," katanya.

Peningkatan kualitas dan fasilitas umum kawasan perumahan subsidi juga masuk dalam salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadikan perumahan subsidi layak huni.

KOMPAS.com - Wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) kembali mencuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan aturan hunian berimbang.

Namun, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai pembentukan BP3 tidak relevan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan sistem perizinan OSS.

Joko menyatakan rencana awal BP3 sebagai lembaga ex officio untuk koordinasi antar kementerian menjadi tidak relevan dengan keberadaan Kementerian PKP.

REI menilai Kementerian PKP memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan memberlakukan hunian berimbang.

"Dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujar Joko.

REI khawatir keberadaan BP3 justru akan menimbulkan dualisme kebijakan dan tumpang tindih regulasi di sektor properti, termasuk perumahan.

Oleh karena itu, REI mengusulkan agar aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP.

Perbaikan Aturan Hunian Berimbang

REI tidak menolak aturan hunian berimbang, tetapi menilai perlu adanya perbaikan agar aturan tersebut dapat terealisasi.

REI mengusulkan beberapa hal yakni revisi regulasi agar hunian berimbang skala besar dapat dilaksanakan di lokasi lain lintas kabupaten atau provinsi.

Kemudian kerja sama antara pengembang skala besar dan skala kecil dalam hunian berimbang.

Selanjutnya, implementasi hunian berimbang melalui rencana tata ruang, dengan penetapan lokasi pembangunan rumah sederhana (MBR) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sub-zonasi khusus.

"Kami berharap Kementerian PKP segera mengeluarkan kebijakan komprehensif terkait hunian berimbang dan menjaga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," tuntas Joko.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menganggap konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara, panggilan akrabnya, meminta desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurut dia program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, menyukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan pada akhir Maret 2025 hingga awal April 2025.

Ara menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini mirip dengan yang di Amerika Serikat 911.

Dia pun meminta restu dan doa dari Bos Sinarmas Group Franky Widjaja dan Bos Lippo Group James Riady saat mengunjungi proyek perumahan yang dikembangkan Lippo Group di Tangerang, Sabtu (15/5/2025).

“Nanti, Pak James, Pak Franky, doakan sebentar lagi kita akan launching (luncurkan), kalau di luar negeri itu ada misalnya 911, pengaduan kalau ada kejahatan, ada apa gitu ya, tabrakan, ada apa, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan,” tutur Ara.

Sebab, Ara menemukan pengaduan di bidang perumahan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) sangatlah tinggi.

Salah satu contohnya adalah janji yang tidak ditepati dan tidak sesuai oleh pengembang kepada konsumen.

“Nah, itu kita akan tidak lanjutin. Karena, kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik,” ungkapnya.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menambahkan, layanan pengaduan perumahan akan diluncurkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) pun terbit.

“Soalnya, kita prepres dulu Pak,” ungkap Fitrah saat berbicara kepada Ara dalam kesempatan yang sama.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan perumahan ini berupa nomor WhatsApp yang bisa diadukan selama 24 jam. Namun demikian, responnya akan dibalas selama jam kerja.

“Pengaduannya WhatsAppnya masuk 24 jam, tapi responnya itu jam kerja,” tutur dia.

Nantinya, laporan tersebut akan dilihat dan diverifikasi oleh tim terkait agar nantinya bisa ditindaklanjuti, baik dilakukan mediasi terlebih dahulu maupun dilaporkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

JAKARTA, investor.id – PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty, pengembang Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang menyampaikan komitmen untuk memastikan legalitas kepemilikan tanah konsumen yang membeli unit rumah di MGK.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel S. Huang mengatakan saat ini semua pembeli atau penghuni rumah subsidi di MGK, baik yang akad kredit beberapa bulan lalu maupun yang baru akad kredit pada Februari 2025, seluruh alas hak atas tanahnya telah dipecah sertifikat dan sedang proses balik nama di notaris.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pembeli rumah di MGK bisa merasa tenang karena sertifikat tanah mereka sudah pecah, sudah aman dan dalam waktu 3-6 bulan ke depan sudah balik kepemilikan atas nama mereka (pembeli) masing-masing,” kata Samuel dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Selain memastikan legalitas tanah, Samuel juga menyampaikan rasa syukur, karena di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu lalu, Perumahan MGK terbukti tidak mengalami banjir. Hal itu karena manajemen MGK dan para penghuni selalu kompak bekerjasama untuk membersihkan sampah dan tidak membuang sampah sembarang di selokan.

Sementara itu, untuk memotivasi para kontraktor di Perumahan MGK agar terus membangun dengan kualitas terbaik, pada kesempatan yang sama Infiniti Realty juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kontraktor terbaik sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas bangunan.

“Kami berikan penghargaan ini karena merekalah (kontraktor) yang telah membangun rumah dan kawasan berkualitas ini sehingga MGK dinobatkan menjadi perumahan subsidi terbaik se- Indonesia,” kata Samuel.

Perumahan MGK memperoleh pengakuan sebagai perumahan subsidi terbaik di Indonesia untuk kategori Rumah Subsidi Platinum (predikat tertinggi) pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Awards 2024. FIABCI adalah federasi realestat se- dunia dengan anggota lebih dari 72 negara. Selain kategori Platinum, 4 perumahan subsidi lain menerima predikat Gold, dan 3 perumahan meraih predikat Silver.

Sementara itu Infiniti Realty bersama dengan tim Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup-1 Banten kembali mengadakan pembagian ratusan bantuan sosial (bansos) sembako kepada warga sekitar perumahan tersebut, pada Sabtu (15/3).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan dihadiri lebih dari 300 orang undangan, termasuk penghuni dan warga sekitar Perumahan MGK.

Pihak Kopassus sangat menghargai acara kebersamaan dengan masyarakat seperti ini. “Saya melihat acara pembagian sembako ini sebagai suatu kolaborasi yang sangat baik antara pengembang, perbankan dan TNI,” kata Lettu Inf Ari Sabdono, perwakilan dari Batalyon 11 Kopassus Grup-1 Banten.

Turut hadir pada kegiatan sosial itu dua pimpinan cabang Bank Tabungan Negara (BTN) yakni Khusnudin, Kepala KCP BTN Serang Kota dan Rizky Ramadhani, Kepala KCP UIN Serang.

“Perumahan MGK dibangun dengan cukup baik, berkualitas dan juga tidak banjir sesuai arahan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Jadi semua penghuni mesti menjaga lingkungan yang baik ini dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan atau merenovasi minimal 5 tahun ke depan,” ujar Khusnudin.

Samuel mengatakan pembagian bantuan sosial berupa sembako ini rutin dilakukan perusahaan terutama pada bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pembagian sembako dan buka puasa bersama dilaksanakan bersama dengan Keluarga Besar Kopassus Grup-1 Banten yang bermarkas di Serang.

“Kami merasa bersyukur karena bersama Kopassus Grup-1 Banten, MGK bisa adakan acara pembagian sembako kepada warga MGK dan yang di sekitar perumahan MGK. Semoga ini dapat menjadi berkah dan kebersamaan di bulan Ramadhan,” ujar Samuel.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.