Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada cadangan tanah untuk negara (CTUN) sebanyak 79 ribu hektare yang bisa digunakan untuk membangun perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

Nusron menghitung kebutuhan tanah untuk program 3 juta rumah seluas 25.200 hektare. Sebenarnya angka tersebut tidak terlalu besar, sebab negara masih memiliki cadangan tanah untuk negara.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ia menjelaskan cadangan tanah tersebut merupakan tanah-tanah yang hak guna usaha (HGU) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang sudah tidak diperpanjang. Nusron menyebut tanah tersebut merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan.

"Semangat (Undang-undang Dasar) pasal 33 bumi air dan seluruh isinya harus dipergunakan untuk memakmurkan masyarakat seluas-luasnya. Kata-kata kan dipergunakan, nggak boleh itu menjadi nganggur dan terlantar, karena nggak boleh nganggur dan terlantar maka ini kami tawarkan," katanya kepada awak media.

Dari total 850 ribu hektare CTUN yang ada, 79 ribu hektare dapat digunakan untuk perumahan. Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang.

Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN. Dengan begitu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan.

Ia pun mengatakan tanah tersebut tidak diberikan secara cuma-cuman. Ke depannya akan ada skema penyediaan tanah, sehingga tidak sampai merugikan negara.

"Tidak ada yang gratis, ini tanah negara. Nanti kita serahkan HPL-nya ke dalam bank," ungkapnya.

Meski tidak gratis, menurutnya, harga tanah ini akan sangat terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, harga tanah tentunya akan sangat dinamis juga.

Ia mengatakan ketersediaan informasi soal tanah tersebut akan rampung pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

Permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), rawan akan kemunculan ular piton. Hewan melata itu meneror kediaman warga saat Makassar diguyur hujan deras.

Dalam sehari, dua ekor ular dievakuasi dari dua kecamatan di Makassar pada Minggu (15/11/2024). Saat itu, Makassar tengah dilanda cuaca ekstrem yang membuat masyarakat turut mewaspadai ancaman banjir.

Salah satu ular piton dilaporkan masuk di rumah warga di Jalan M Jufri Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo pada pukul 06.00 Wita. Ular piton sepanjang 4 meter membuat membuat geger pemilik rumah bernama Jumheri.

"(Panjang ular piton) Kurang lebih hampir 4 meter itu," kata Kasi Pengendali Operasi Penyelamatan Damkarmat Makassar Idham Khalid kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Pemilik rumah yang khawatir mengamankan ular itu memilih menghubungi Damkarmat Makassar. Sebanyak 5 personel diturunkan ke lokasi penemuan ular.

"Laporannya ular yang masuk itu dalam rumahnya warga. Itu yang kami evakuasi," tuturnya.

Idham mengatakan, personel tiba di rumah milik Jumheri pada pukul 06.20 Wita. Ular piton berukuran 4 meter itu dievakuasi tanpa perlawanan.

"Alhamdulillah, tidak ada (korban yang diserang ular). Warga sama petugas tidak ada," ungkap Idham.

Ular piton yang diamankan kemudian diamankan ke Mako Damkarmat Makassar. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk penanganan lebih lanjut.

"Kami koordinasi dengan BKSDA. Nanti mereka yang rilis (melepasliarkan ular) ke mana, mereka yang lebih tahu kan," imbuhnya.

Setelah temuan tersebut, ular piton juga ditemukan masuk permukiman warga di Jalan Irian, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Makassar, Minggu (15/12). Daerah tersebut tengah dilanda banjir saat warga dikagetkan dengan kemunculan ular piton.

"Pas naik banjir. Yang temukan itu ular saya punya kakak dengan teman di got. Kurang lebih 2 meter," ujar warga bernama Mail (40) kepada detikSulsel, Senin (16/11).

Ular tersebut awalnya dikira hanya potongan kayu yang terseret arus banjir. Mail yang hendak membersihkan drainase lantas terkejut ketika benda yang dikira kayu itu bergerak.

"Dia (ular) muncul seperti kayu, besar. Kaget dia mau ambil. Ternyata bukan kayu, (tapi) ular," katanya.

Mail memanggil warga setempat untuk mengamankan ular piton menggunakan tali. Proses evakuasi tidak mudah karena ular masuk dan bersembunyi dalam got.

"Jadi, lama kita tunggu. Ada kurang lebih 15 menit. Muncul lagi. Ada 3 kali (muncul) baru bisa didapat," ucap Mail.

Sekitar sejam bergelut dengan ular di tengah hujan deras, upaya warga membuahkan hasil. Warga menangkan hewan melata itu kemudian dimasukkan dalam karung.

"Kurang lebih 1 jam semua. Lama menunggu (muncul ular dari dalam got). Tidak ada (warga yang diserang ular)," ungkap Mail.

Dampak Banjir di Makassar

Diketahui, banjir melanda sejumlah wilayah imbas hujan deras pada Minggu (15/12). Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman usai rumah terendam banjir.

Data BPBD Makassar hingga pukul 18.50 Wita pada Senin (16/12), sebanyak 6 kecamatan dilaporkan masih tergenang. Kecamatan yang dimaksud, yakni Manggala, Panakkukang, Biringkanaya, Tamalanrea, Makassar, dan Wajo.

Namun dari 6 kecamatan itu, ada 3 kecamatan di antaranya yang warganya terpaksa dievakuasi. Sebanyak 130 kepala keluarga atau 456 jiwa mengungsi di lima titik pengungsian.

Dalam laporan BPBD, di Kecamatan Manggala tercatat 179 warga dievakuasi di tiga titik. Rinciannya 65 warga diungsikan di Masjid Jabal Nur, 37 orang di Masjid Makkah Al Mukarramah, dan 77 orang di Masjid At Thoyyibah.

Di Kecamatan Wajo ada 50 warga korban banjir mengungsi di Masjid Nurul Islam. Sementara di Kecamatan Makassar tercatat 255 warga diungsikan ke Universitas Terbuka Jalan Monginsidi Baru.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Polres Pasuruan Kota membagikan makanan sehat bergizi gratis di SMK Untung Suropati Kota Pasuruan. Selain membagikan makanan, polisi juga memberikan arahan dan pembinaan kepada para pelajar yang hadir.

Dalam kegiatan ini, polisi mengerahkan dapur mobile moderen (Si Sumeh). Tim dapur mobile menyajikan makanan lezat dan sehat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi pelajar.

Di sela-sela kegiatan, dilaksanakan program Polisi Sahabat Pelajar (Si Sabar) yang memberikan pembinaan. Pembinaan mencakup pengenalan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta peran aktif pelajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Foto: Muhajir Arifin

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait pemberian makanan sehat bergizi gratis kepada para pelajar. Sekaligus memberikan arahan dan pembinaan kepada generasi muda.

"Melalui program 'Si Sabar' dan 'Si Sumeh', kami ingin memberikan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas asupan gizi para pelajar. Kami berharap dengan makanan sehat yang kami berikan, para siswa-siswi bisa lebih fokus dalam belajar dan memiliki tubuh yang sehat," kata Davis, Senin (16/12/2024).

Siswa-siswi SMK Untung Suropati sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka mengungkapkan apresiasinya.

"Terima kasih kepada Kapolres Pasuruan Kota yang telah menggelar program ini di sekolah kami," ungkap Nafisa salah satu siswi.

Dalam program ini, Polres Pasuruan Kota menggandeng kalangan swasta. Kolaborasi tersebut akan terus dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa.

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

Hanif bin Fachir, Garda Cagar Budaya Pasuruan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melakukan kunjungan kerja (kunker) uji coba makan bergizi gratis di Ponpes Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng). Cak Imin pun bercerita dirinya harus menempuh 7 km agar bisa minum susu saat menjadi santri.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tantangan pengajaran dan pendidikan agama termasuk pesantren kita ini amat sangat menarik. Di masa yang akan datang, karena harus mengatasi seluruh problematika kehidupan kita," kata Cak Imin dalam sambutannya, Senin (16/12/2024).

Cak Imin mengatakan pendidikan menjadi hal yang penting sebagai syarat untuk majunya pendidikan. Pendidikan yang baik akan membawa sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Serta SDM yang kuat harus makan makanan yang bergizi.

Salah satu syarat untuk maju pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan membawa SDM yang kuat. SDM yang kuat akan membawa kekuatan kemajuan. Salah satu SDM yang kuat itu adalah manusianya harus makan makanan yang bergizi. Betul apa betul?" ujarnya.

Cak Imin pun menceritakan saat dirinya menjadi seorang santri. Dia mengatakan meski orang tuanya memberikan susu, dia harus mengambil susu itu sejauh 7 km dari Ponpes ke rumah.

"Saya dulu nyantri. Makanannya pas-pasan. Tapi untungnya orang tua saya itu, dulu itu, ngasih meskipun pas-pasan, saya itu harus minum susu. Tapi nggak semudah yang kamu bayangkan.

Saya boleh minum susu asal saya ngambil sendiri 7 kilometer dari rumah naik sepeda," ucapnya.

"Tiap hari. Jadi Pak Leon, saya itu hobi naik sepeda itu dulu gara-gara waktu SD SMP itu. Tiap pagi naik sepeda ontel hanya untuk ngambil susu. Karena hobi itu suka minum susu itu ke tempat pemerasan sapi perah, sapi susu. Di situ dapat harga murah. Karena beli di peternaknya. Kalau harga di pasar nggak mampu. Ekonomi keluarga kita nggak mampu," sambungnya.

Cak Imin lantas mengatakan para santri saat ini bisa mendapatkan makanan bergizi. Makanan bergizi dari pemerintah akan dimulai pada 1 Januari 2025.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah dimulai 1 Januari, tetapi karena anggaran, maka bertahap," tuturnya.

Dia mengatakan proses penyaluran makanan bergizi ini masih bertahap. Untuk tahap awal dianggarkan senilai Rp 51 triliun.

"Nah proses bertahap itu ada yang santri ada yang sekolah tentu kesabaran semuanya. Agar proses bertahap ini pemerontah akan mengeluarkan Rp 51 triliun untuk tahap awal," jelasnya.

"Nah moga-moga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat, seluruh soswa tak ada satupun yang tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga untuk membahas solusi pendanaan program 3 juta rumah. Ia meminta adanya kemudahan serta bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut.

"Hari ini kita berdiskusi soal bagaimana pembiayaan. Bagaimana SMF dan Tapera tetap integritas hati-hatinya harus nomor satu tapi kapasitasnya paling besar. Bagaimananya juga ada introspeksi dalam dan juga bagaimana juga bisa makin dicintai rakyat," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Hal itu diungkapkan dalam Dialog 'Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah'. Kegiatan ini digelar bersama dengan BP Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan adanya penurunan APBN untuk Kementerian PKP, tetapi ada kenaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk mengatakan saat ini masih ada 44 ribu rumah yang siap diakadkan, namun tidak bisa lantaran kehabisan kuota FLPP. Adapun total potensi BTN untuk penyaluran FLPP sebesar 631.978 unit.

"Sebelumnya sejarah KPR subsidi selalu kekurangan kuota kecuali di tahun 2020 karena COVID pertama. Itu pun tambahannya yang tidak habis," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar subsidi KPR yang sebelumnya 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun.

Di samping itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Ananta Wiyogo mengatakan perlunya dialog untuk mencari solusi akan berbagai kemungkinan pendanaan Program 3 Juta rumah. Dialog tersebut untuk mencari langkah inovatif dengan melihat kapasitas pasar modal, pendanaan off shore hingga pendanaan dari luar negeri.

"SMF selaku liquidity provider melihat adanya potensi optimalisasi recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan di sektor perumahan. Sampai saat ini total kredit pembiayaan perumahan terhadap total revenue keseluruhan baru 8%," ujarnya.

Kemudian Komisioner BP Tapera Heru Pudyo mengatakan program 3 juta membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. BP Tapera akan membuat skema dan strategi agar tabungan perumahan rakyat lebih menarik dan tidak dibenci oleh masyarakat.

"Saat ini sedang menyusun jenis tapera yang lebih menarik bagi peserta tapera walaupun masih membutuhkan dukungan regulasi," tuturnya.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Kementerian Keuangan dalam kegiatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Ia ingin membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Ia meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera hadir dalam pertemuan tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memantau uji coba makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo. Cak Imin menyebut program ini tak hanya menyasar pelajar tapi juga santri.

Lokasi Ponpes Al Mubaarok ini berada di Kecamatan Mojotengah, Wonosobo. Cak Imin menyebut uji coba makan bergizi gratis masih terus dilakukan hingga dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap. Saat ini masih terus dilakukan uji coba sebelum nanti dilakukan pada 1 Januari secara bertahap," kata Cak Imin di lokasi, Senin (16/12/2024).

Cak Imin lalu mengungkap teknis program makan bergizi gratis di lingkungan pondok pesantren. Salah satunya dibuatkan dapur umum sendiri.

"Teknis pondok pesantren karena ini sifatnya mengumpul dan bentuknya dapur umum yang di-support oleh pemerintah, satu hari satu kali makan akan di-support oleh pemerintah. Yang lain masing-masing oleh pondok pesantren itu sendiri," ujar Ketum PKB ini.

Hal ini dilakukan terutama untuk pondok pesantren dengan jumlah santri minimal 3 ribu anak. Sebab, satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa.

"Satu dapur umum untuk melayani 3 ribu siswa atau santri. Jadi ini untuk pondok pesantren yang jumlah siswanya minimal 3 ribu," jelasnya.

Meski demikian, program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menganggarkan Rp 51 triliun.

"Proses bertahap jadi butuh kesabaran. Untuk tahap awal tahun 2025 dianggarkan Rp 51 triliun. Semoga nanti pada tahun kedua dan ketiga semua siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutup Cak Imin.

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Video: Cak Imin Sebut Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Masih Tahap Awal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong 1.195 Unit Pengolahan Ikan (UPI) daftar menjadi mitra kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Per 16 Desember 2024, terdapat 44 UPI yang sudah terdaftar sebagai mitra BGN.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan pihaknya terus mendampingi dalam proses pendaftaran sebagai mitra BGN. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui situs resmi BGN.

"Kami identifikasi 1.195 UPI yang sudah memiliki sertifikasi kelayakan pengolahan. Kemudian kami informasikan, kami fasilitasi untuk segera mendaftar di website. Jadi, kami mendorong ke sana prosesnya masih berkembang, sekarang sudah 44 yang terdaftar," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi susu ikan masuk UPI yang terdaftar jadi mitra BGN, Budi menyebut pihaknya terus memantau proses pendaftaran registrasi oleh pelaku usaha. Dia juga menekankan akan terus memantau dan mengawasi pendaftaran mitra BGN beberapa hari ke depan.

"Nah, saya kan akan cek, ya. Jadi, ya kami kan semua mengimbau. Jadi, nanti kami pantau beberapa hari sekali, dua hari sekali. Jadi, yang belum (daftar), kami segera melakukan pembinaan, teknis semuanya," imbuh Budi.

Lebih lanjut, pihaknya bersama BGN telah mempromosikan produk-produk protein dalam menu MBG ke sekolah-sekolah. Dia menyebut ada beberapa daerah yang menjadi uji coba implementasi program tersebut, antara lain Bitung, Sulawesi Utara; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Biak, Papua; hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, 25 sekolah di Bitung jadi lokasi uji coba dan di Banjarmasin ada 11 sekolah. "Jadi, kami sudah koordinasi, kami sudah ujicobakan bersama yang masak mereka. Kami dari tim mendampingi pemilihan bahan baku ikan yang baik," jelas Budi.

Sebelumnya, susu ikan santer terdengar masuk dalam menu MBG. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya terus berinovasi dalam mengembangkan salah satu produk turunan ikan tersebut karena dinilai mempunyai aroma amis.

Trenggono menilai karena beberapa masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan aroma tersebut karena jarang mengonsumsi ikan. Dia mencontohkan masyarakat Indonesia bagian Timur yang sudah terbiasa makan ikan sehingga tidak masalah dengan aroma amis.

Pihaknya terus mendorong inovasi dengan memasukkan aneka rasa ke susu ikan, seperti stroberi, cokelat, hingga vanila. Pemberian tambahan rasa ini menjadi salah satu langkah agar masyarakat Indonesia terbiasa.

"Nah, itulah kemudian inovasinya terus berjalan. Itu yang saya maksud dengan hilirisasi. Jadi inovasi jalan terus lalu kemudian taste-nya juga dimodifikasi, dikasih rasa stroberi, dikasih rasa vanila. Tujuannya supaya orang itu terbiasa, dan so far sampai hari ini bagus. Itu sudah dua tahun kurang lebih," kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut anggaran untuk program makan siang bergizi gratis masih terbatas. Meski begitu, anggaran yang ada bakal dioptimalkan agar program ini bisa menyasar seluruh pelajar di Indonesia.

"Dianggarkan Rp 10 ribu, ya tentu mungkin belum cukup sesuai dengan apa kita harapkan. Kalau semuanya itu diperkirakan Rp 400-an triliun, tapi APBN kita baru mampu Rp 71 triliun," ucap Zulhas kepada wartawan saat meninjau uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Galur, Kulon Progo, Senin (16/12).

"Oleh karena itu ini harus dioptimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin anak-anak dapat makan siang bergizi itu," imbuhnya.

Zulhas mengatakan anggaran program makan siang bergizi gratis ini sudah ditentukan Badan Gizi Nasional. Pihaknya meyakini meski anggaran terbatas, komposisi menu yang disajikan sudah diperhitungkan secara matang.

"Sudah diputuskan itu Badan Gizi, itu bukan saya. Jadi nanti kalau sudah dihitung Badan Gizi, berarti cukup," ujarnya.

Ortu Sambut Positif

Sementara itu salah satu wali murid SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Retna Nurhidayah, menyambut positif program makan siang bergizi gratis ini. Dia tidak mempersoalkan nominal porsi yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

"Nominal Rp 10.000 ini sepertinya wajar ya, mengingat porsi makan untuk anak-anak juga sedikit. Apalagi konsepnya nanti prasmanan, jadi anak hanya mengambil sesui kebutuhannya," ucap Retna.

Retna menyebut ada perubahan positif dari anaknya selama ikut uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti yang sudah berjalan selama tiga bulan ini. Salah satunya, sang anak jadi lebih gemar mengonsumsi sayuran.

"Anak saya sebelumnya nggak suka sayur, tapi sejak ada uji coba ini jadi lebih suka dan sering makan sayur. Terus juga sekarang jarang beli jajanan. Selama tiga bulan ini bobot anak saya juga naik," ujarnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dalam kurun waktu dua bulan menjabat sebagai menteri, sekitar 30 ribu orang sudah mendapatkan rumah. Hal itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi malam saya sudah laporkan langsung bersama Pak Erick kepada Presiden Republik Indonesia dalam dua bulan ini kita sudah bisa menyediakan tempat, rumah bagi rakyat Indonesia sekitar 30 ribu rumah dalam waktu dua bulan ini," ujar Ara di BTN Property Expo, Mal Kota Kasablanka, Minggu (15/12/2024).

Ia mengatakan dari kisaran 30 ribu rumah tersebut, lebih dari 28 ribu unit disalurkan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BTN atas pencapaian itu.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

"Kemudian juga bisa menyalurkan kredit kepada milienial dan gen z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," katanya.

Ara juga menyebut BTN sudah mampu memberikan pendampingan kepada pengembang. Ia berharap ada semakin banyak pengusaha properti lokal, sehingga pembangunan perumahan bisa merata di Indonesia.

Lebih lanjut, Ara mengucapkan juga terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya dalam penyediaan rumah. Ia pun menyebut pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi, menteri BUMN, menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri ATR/BPN, dan teman-teman media.

Selain itu, pihaknya telah meresmikan pengembang yang membangun perumahan. Kemudian, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, ia memindahkan masyarakat yang tinggal di bawah jembatan di Jakarta ke rumah susun agar hidup lebih layak. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di kolong jembatan dan tol.

"Minggu depan tanggal 18 (Desember) Pak Erick, kami akan datang ke Bandung. Tentu juga melakukan hal yang sama di Kota Bandung, sehingga di Kota Bandung kami sudah siapkan tempat sekitar 106 tempat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Banjir melanda sejumlah permukiman warga di beberapa lokasi di wilayah Tuban. Banjir terjadi sejak Minggu (15/12/2024) malam hingga Senin (16/12/2024) pagi.

Data yang dihimpun detikJatim, banjir terjadi di Kecamatan Rengel, Montong, Grabagan, dan beberapa desa di Kecamatan Merakurak.

"Air banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah dataran tinggi di Tuban, sehingga air turun merendam permukiman warga yang berada di dataran rendah," ujar Kades Mandirejo, Supriyono kepada detikJatim, Senin (16/12/2024).

Supriyono menambahkan, Desa Mandirejo dan Bogorejo di Kecamatan Merakurak menjadi wilayah yang paling terdampak banjir karena berada di dataran terendah.

"Hingga pagi ini masih ada permukiman, rumah warga yang terendam sekitar 60 KK, musala, dan sekolah, dengan tinggi air sekitar 50 sentimeter," imbuh Kades Supriyono.

Akibat banjir ini, warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah yang terpaksa diliburkan karena ruang kelas juga ikut terendam.

"Iya, sekolah juga diliburkan pagi ini," pungkasnya.

Video: 5 Orang Hilang Akibat Cuaca Ekstrem di Spanyol

Video: 5 Orang Hilang Akibat Cuaca Ekstrem di Spanyol