Ditresnarkoba Polda Sumsel berhasil membongkar sindikat yang memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte secara rumahan. Dalam pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan dua pelaku.

Adapun dua pelaku yang diamankan yakni Aji Hamzah (22), dan Febru Duta Akbar (20). Mereka yang memproduksi secara rumahan sinte.

Kedua pelaku diamankan petugas di dua lokasi berbeda yakni di kontrakan yang berada di Komplek Perumahan Kelapa Gading, Kilometer 9, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Alang Lebar, Palembang.

TKP kedua yakni di Jalan Hbr Motik Blok A24A, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang pada Rabu (26/2/2025).

Wadirresnarkoba Polda Sumsel AKBP Harissandi mengatakan TKP pertama merupakan tempat di mana kedua pelaku menerima bahan untuk membuat narkoba sinte. Bahan bakunya dibeli secara online.

Kata dia, dalam penggerebekan itu, petugas menemukan beberapa barang bukti di antaranya tiga botol spray kaca hitam ukuran lima mili yang berisikan cairan sinte.

"Kemudian satu kg tembakau merk Indobacco, kemudian dua botol spray kaca hitam ukuran 10 mili yang berisikan cairan sinte," katanya Kamis (20/3/2025).

Setelah itu, sambungnya, petugas melakukan pengembangan dan menemukan beberapa barang bukti di TKP kedua yang digunakan untuk memproduksi narkotika jenis sinte tersebut. Total barang bukti yang diamankan yakni sintetis sebanyak 873 ml yang mengandung 5 Flouro ADB.

"Ini baru pertama kali ungkap kasus sintetis atau sinte di Sumsel. Sindikat ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan di Palembang," ujarnya.

Menurut keterangan dari para pelaku, keduanya mendapatkan bahan baku kimia tersebut dengan memesan secara online, dan kemudian mempelajari memproduksi sinte dari penjual bahan baku tersebut.

Akibat perbuatan, kedua pelaku terancam disangkakan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya pidana mati/pidana seumur hidup.

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Video: Tampang Komplotan Begal 'Sigra Putih' yang Meresahkan Warga Palembang

Namun, keindahan jembatan yang diresmikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini dirusak ketika ada yang menjadikan kolong jembatan tersebut sebagai tempat tinggal. Jika dilihat, seakan Pontianak berasa di Jakarta.

Pantauan detikKalimantan, kolong jembatan memang dijadikan tempat tinggal oleh beberapa orang. Tampak pula pakaian bergantungan di tali yang dibentangkan antarpilar. Bahkan, terlihat ada dipan sederhana untuk menjadi alas tempat tidur.

Hal ini pun menjadi perhatian publik. Banyak yang menyoroti, terutama menyoal kebersihan dan keamanan. Nanang, salah satunya.

"Setiap hari saya lewat Jembatan Kapuas I dari rumah ke Gajah Mada pasti terlihat jelas di bawah Duplikasi Jembatan Kapuas I ada yang tinggal di sana," kata warga Tanjung Raya II ini kepada detikKalimantan, Rabu (19/3/2025).

Pekerja swasta ini berharap ada solusi dari pemerintah agar jembatan yang dibangun sesuai fungsinya.

"Semoga bisa dicarikan solusi. Karena Pontianak ini sudah mulai indah dan rapi, jangan sampai jadi kumuh. Kayak Jakarta aja, banyak tinggal di kolong jembatan," harapnya.

Desi, pelintas lainnya juga mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, maka kebiasaan buruk itu akan menjamur.

"Coba saja kalau tidak percaya. Kalau satu dua orang itu dibiarkan tinggal di kolong jembatan, pasti nanti ramai yang tinggal di situ," ujarnya.

Ia pun berharap sama, agar pemerintah setempat bisa mengatasi hal ini.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro menegaskan, temuan ini segera diproses sesuai peraturan yang berlaku.

"Aman, sudah kami data dan siap diproses. Mereka warga negara Indonesia yang harus ditangani secara persuasif dan humanis," tegasnya.

Mencicipi Kelezatan Tahu Segar Hasil Buatan Sendiri di Pontianak

Mencicipi Kelezatan Tahu Segar Hasil Buatan Sendiri di Pontianak

Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini skema Program 3 Juta Rumah disebut masih belum jelas.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono menyebutkan dalam Program 3 Juta Rumah, pengembang belum punya peran yang jelas. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di kawasan pesisir, dan 1 juta di pedesaan disebut masih belum jelas cara mewujudkannya.

Kian hari kita semakin dibuat bingung. Lalu kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?" kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aliansi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/3/2025).

Selain mengenai Program 3 Juta Rumah, pengembang juga mempertanyakan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satu contohnya adalah mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

Menurut Ari, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang layak huni dan mampu dibeli, bukan hanya sekadar murah.

"Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden, menterinya bisa menerima (masukan)," ucap Ari.

Ada pula soal keputusan Kementerian PKP yang akan melakukan audit perusahaan pengembang. Ari menilai hal tersebut tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dilakukan menggunakan belanja modal perusahaan atau capex, bukan anggaran negara.

Sering disebutnya 'pengembang nakal' juga menjadi kontraproduktif dan rawan dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, pihaknya menerima laporan beberapa rekan pengembang dipanggil polisi dan diminta soal perizinan hingga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah.

"Sangat sulit menerima (tudingan) itu. Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh periksa. Kami kan bangun rumah, pakai uang kami sendiri, lalu kami dituduh makan uang negara itu dari mana?" katanya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut ada lima Asosiasi diterima oleh BAM DPR RI. Selain Himperra, empat asosiasi lainnya adalah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 12 Maret 2025 sebanyak 2.053.248 orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Program MBG membuka lapangan kerja hingga penurunan angka kemiskinan.

"Dampak MBG ini sangat luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dan penurunan kemiskinan," kata Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/3/2025).

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG. Arief, yang merupakan ahli kemiskinan, menyebutkan MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

"Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen," kata Arief.

Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

"Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini," tutur Arief.

Simak juga Video 'Prabowo Pernah 'Diancam' IHSG Anjlok karena MBG, Ini Kata Kepala BGN':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima keluhan dari lima ketua umum asosiasi pengembang terkait industri properti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Para anggota dewan itu turut memahami keresahan para pengembang, terutama dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah.

Anggota BAM DPR RI Harris Turino dari fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan pihaknya bingung dengan langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan program itu. Menurutnya, ada informasi simpang siur terkait regulasi, target pembangunan, dan sumber pembiayaan di bidang perumahan.

"Tiga juta rumah itu hal yang nggak mungkin dilakukan. Tiga juta rumah itu dari mana kalau dibagi tadi 18 ribu pengembang, nggak akan selesai setahun. Apalagi awalnya gratis itu," ujar Harris di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia pun mengatakan pihaknya akan melihat dan membicarakan terkait hal tersebut. Lalu, ia juga berpikir tentang langkah yang bisa diperbuat BAM DPR RI untuk membantu menangani keluhan pengembang.

Senada dengan itu, Anggota BAM DPR RI Siti Munawaroh memahami dan akan berusaha mencari jalan keluar. Sebab, pengembang ingin memberikan pelayanan terbaik buat kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah aspirasi yang tidak boleh didiamkan, artinya tentu kita perlu ada perjuangkan dan komunikasikan yang tentu tidak bisa secara tiba-tiba langsung kita memberikan solusinya karena ini berkaitan dengan tidak hanya developer," kata Siti.

Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS mengaku memahami keprihatinan para pengembang. Ia menyebut perumahan yang nyaman dan manusiawi merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang produktif serta kohesi sosial.

"Kalau kemudian perumahan menjadi salah satu asta cita presiden Prabowo Subianto ya seharusnya ini didukung oleh kementerian lembaga yang memang dibentuk atau ditunjuk appointed untuk bisa menyukseskan (program)," imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan perumahan yang terjangkau merupakan investasi terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyarankan agar ada inovasi kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah perumahan saat ini.

"Mudah-mudahan RDPU ini menjadi jalan bagi kita bisa memperbaiki situasi kebijakan, kelembagaan, dan juga pembiayaan perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua BAM DPR RI Cellica Nurrachadiana mengingatkan persoalan pengembang nakal perlu diatasi. Pihaknya menyadari perumahan adalah persoalan yang serius karena menyangkut kebutuhan papan masyarakat.

"Oknum tiba-tiba kabur akan menjadi beban pemerintah kita harus sikapi bersama siapa tau ada oknum," katanya.

Kemudian, Anggota BAM DPR RI Slamet Aryadi juga menyebutkan pemerintah yang terkesan menyudutkan pengembang, sebenarnya mengancam oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagai langkah melindungi masyarakat.

"Ancaman untuk pengembang nakal tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin melindungi masyarakatnya agar tidak mendapatkan perumahan yang sifatnya subsidi yang asal-asal," katanya.

Wakil Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan kejadian pengembang yang perumahannya diperiksa kondisinya oleh pihak kepolisian itu sebenarnya tidak diperkenankan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dilakukan kalau ada laporan dari konsumen.

"Setahu saya konsumen yang membeli rumah dari pengembang tentu punya klausul-klausul jual beli. Ada nggak yang dilanggar? Kalau ada perdata atau pidana. Apakah ada unsur pidana, nah baru di situ lah kemudian aparat hukum bisa bertindak," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyarankan agar pengembang menjalankan regulasi yang sudah ada, yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Dengan begitu, lebih banyak rumah bisa dibangun untuk masyarakat.

Sebelumnya, lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, selama tiga bulan terakhir dinilai belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi 5 bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan rencana rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan sitaan bekas koruptor untuk pembangunan rumah subsidi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan selama itu untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

"Dalam hal ini tadi kami sudah sampaikan kalau misalnya Pak Menteri (Ara) berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah. Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan ya kami akan serahkan. Demikian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Johanis kepada awak media di Kantor KPK, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan aset berupa tanah sitaan milik koruptor biasanya akan dilelang olek KPK. Namun, jika tidak laku, lahan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau ada aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan saat ini pihaknya telah mendapatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di daerah Bekasi dan Karawaci, Tangerang. Ara pun sudah melihat secara langsung kedua lahan tersebut pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

Setelah dilakukan survei ke lahan eks-BLBI tersebut, ternyata yang dinyatakan clean and clear atau tidak diduduki oleh masyarakat hanya berada di Karawaci.

"Dan memang kita pilih yang clear and clean. Artinya yang di Karawaci itu sudah clear and clean karena tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya. Kemudian juga lokasinya bagus banget," ungkap Ara.

Ia menargetkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan desain hunian yang akan dibangun di lahan tersebut. Rencananya rumah yang akan dibangun di tanah eks-BLBI Karawaci dapat ditempati oleh berbagai kalangan karena akan tersedia rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

Sementara itu, lahan eks-BLBI di Bekasi statusnya tidak clean and clear karena sudah diduduki sekitar 1.000 KK.

"Bekasi itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat karena di situ sudah ada rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," ucapnya.

Setelah ini, Ara berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta aset sitaan koruptor yang bisa digunakan untuk lahan pembangunan rumah subsidi.

"Boleh kami berkirim surat ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK. Tadi kami sudah sampaikan tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Paling lama besok akan sampai surat dari kami ke sini Pak," ujar Ara.

Lima ketua umum asosiasi pengembang menyampaikan keresahan kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Mereka mengeluhkan langkah pemerintah yang menimbulkan kebingungan dan persoalan dalam industri properti saat ini.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan para pengembang awalnya senang dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menilai Program 3 Juta Rumah saat ini belum ada progres yang signifikan.

"Setelah tiga bulan kita mengikuti kementerian, namun pada saat ini kondisi lima bulan berjalan atau setelah kementerian itu kondisi Program 3 Juta Rumah ini belum ada progres. Yang kedua Presiden Prabowo (Subianto) sudah tidak antusias lagi, sudah tidak bicarakan lagi Program 3 Juta Rumah," ujar Joko di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Ia mengatakan para pengembang merasa tidak mendapat perlindungan dan bimbingan. Pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga khawatir dengan kelanjutan usahanya lantaran merasa dicurigai dan diintimidasi sebagai pengembang nakal.

Selain itu, ia mengatakan pengembang merasa dirugikan dengan ucapan terkait rumah gratis. Hal ini membuat masyarakat membatalkan akad rumah. Wacana penggunaan tanah sitaan koruptor dan pembentukan central purchasing juga membingungkan para pengembang.

Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai ada langkah pemerintah yang menjadi permasalahan besar yang dapat merugikan industri properti. Ia menyebut isu-isu yang timbul akan berdampak terutama pada UMKM.

"Terkait penurunan harga yang justru harga tanah meningkat, tapi Menteri (PKP) harga rumah diturunkan, sangat berbanding terbalik," katanya.

Lalu, pemerintah sudah mengumumkan kalau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG). Namun, menurutnya hal itu belum dijalankan.

Di samping itu, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan pemerintah sebelumnya sudah pernah melakukan langkah-langkah yang bagus. Di antaranya terdapat regulasi BPHTB dan retribusi PBG gratis serta insentif bebas pajak untuk pembelian rumah.

Lalu, pemerintah juga memberi wadah untuk membicarakan persoalan pinjaman online (pinjol). Akan tetapi, ia merasa pengembang kini disudutkan. Ia tidak memungkiri ada pengembang yang melakukan kesalahan, tapi dirinya meyakini jumlahnya sangat kecil.

"Langkah dahulu pemerintah sudah benar, hari ini yang dipermasalahkan cuma mungkin sedikit dari pengembang kita yang sebenarnya. Pemerintah itu mestinya memberikan (dukungan), programnya (perumahan targetnya) 3 kali lipat," tuturnya.

Sebagai informasi, rapat ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad dan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan menjalankan program makanan bergizi gratis khusus para lansia yang kurang mampu. Rencananya para lansia akan diberikan makanan gratis tersebut 2 kali sehari.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia ini dananya bersumber dari APBD.

"MBG untuk anak sekolah program pusat, maka kami di Bengkulu Utara siapkan untuk lansia," kata Arie, Selasa (18/3/2025).

Arie menjelaskan, dirinya telah meminta Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap para lansia penerima program MBG ini. MBG ini rencananya akan diberikan dua kali sehari, yakni saat sarapan pagi dan makan siang.

"Saya sudah meminta Dinsos melakukan pendataan lansia-lansia di seluruh kecamatan sebagai penerima MBG," jelas Arie.

Sejauh ini, kata Arie, Pemkab Bengkulu Utara telah melakukan uji coba pelaksanaan MBG untuk lansia di dua lokasi, salah satunya lansia disabilitas.

Arie mengungkapkan, selama ini para lansia merupakan kelompok yang jarang tersentuh perhatian. Karena itulah, pihaknya ingin agar lansia bisa mendapatkan bantuan yang dapat menunjang gizi bagi tubuh mereka.

"Biasanya lansia itu sendirian, kadang tidak ada yang mengurus dalam kondisi kemiskinan atau ada juga yang keluarganya disabilitas jadi kurang terurus. Maka pemda akan ada (hadir) untuk para lansia ini," kata Arie.

Selain program MBG untuk lansia, juga ada beberapa program prioritas seperti kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan dan lainnya.

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online

Remaja Bengkulu Pura-pura Dibegal, Padahal Uangnya Habis Untuk Game Online