Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sedang menyiapkan skema pembiayaan perumahan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian lebih murah.

"Kalau diperlukan saya akan mengusulkan skema-skema baru di luar FLPP dengan harga lebih murah dari FLPP. Tentu mungkin tanahnya, bangunannya lebih kecil tapi desainnya ya menarik. Mungkin rumah seperti ini cocok buat rumah pertama generasi milenial. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh ya saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara usai meninjau pembangunan Perumahan XYZ Livin, Park Serpong yang dikembangkan oleh Grup Lippo.

Ara mengatakan desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk MBR. Ia juga menyampaikan sesuai pesan Presiden Prabowo Subianto, dukungan para konglomerat dibutuhkan untuk pembangunan hunian berkualitas bagi MBR.

Pada kesempatan itu, Ara meminta izin kepada CEO Lippo Group James Riady untuk menggunakan desain rumah di perumahan itu. Ia ingin menggunakan desain tersebut buat membangun rumah MBR.

"Seperti Pak James, Pak Franky (Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Franky Oesman Widjaja), Pak Anthoni (Pemimpin Salim Group Anthoni Salim), Pak Aguan (Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma) dan beberapa pengusaha sangat diperlukan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Saya beserta jajaran Eselon I juga siap menindaklanjuti di lapangan. Kita lihat desain-desainnya yang dibangun Grup Lippo bagus dan bisa juga dicontoh sebagai model desain rumah bersubsidi bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggaran menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

Suahasil memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan program MBG.

"Sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerimaan manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Kategori penerimanya bisa dilihat ada anak SD, SMP sederajat dari pondok pesantren, SLB, ibu hamil, balita dan ibu menyusui," beber Suahasil.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi saat ini sebanyak 726. Jumlah ini disebut akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Telah beroperasi 726 SPPG yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima MBG," ucap Suahasil.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Abid (10), bocah laki-laki di Kota Jambi ditemukan tewas tenggelam di kolam bekas galian perumahannya. Dia sempat dikabarkan hilang setelah seharian tak pulang ke rumah.

Peristiwa itu terjadi di RT 35, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Korban sempat dikabarkan menghilang sejak Jumat (15/3/2025) sore. Jasadnya ditemukan sehari berselang pada Sabtu siang.

Jasad korban dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi setelah dilakukan pencarian di dalam kolam. Pencarian di dalam kolam itu berawal dari ditemukan baju korban di sekitar kolam bekas galian tersebut.

"Kita menurunkan tim sebanyak 8 orang, ke dalam kurang lebih 3 meter, setelah dilakukan pencarian selama 1 jam, jenazah berhasil ditemukan," kata Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi, Mustari Affandi, Sabtu (15/3/2025).

Muhammad Subhan, ayah korban menyebut bahwa korban awalnya bermain dengan teman-temannya. Namun, hingga Jumat sore, anaknya Abid tak pulang ke rumah, sedangkan teman-temanya sudah lebih dulu pulang.

"Pas mau buka puasa, dia nggak pulang-pulang. Terus saya cari-cari teman terdekatnya katanya sudah pulang. Saya tunggu sampai Isya tidak pulang-pulang. Sampai malam kami cari," kata Subhan.

Pencarian terhadap Abid bahkan sudah dilakukan ke sekitar wilayah alamat rumah korban. Ayah korban bahkan sudah menghubungi Bhabinkamtibmas atas hilangnya korban dan menyebarkan informasi orang hilang di media sosial.

Awalnya, orang tua korban tak mengetahui bahwa korban bermain dan tenggelam di kolam galian perumahan itu. Kecurigaan korban tenggelam dari tanda ditemukannya baju korban di sekitar kolam pada Sabtu (15/3/2025) siang.

"Malam-malam sampai pagi dibantu warga untuk mencari sampai akhirnya melapor Damkar (karena korban tenggelam)," ujar Subhan.

Setelah satu jam petugas Damkartan melakukan pencarian, akhirnya jasad korban ditemukan dan dievakuasi. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan.

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Banjir menerjang pemukiman warga di Kelurahan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cikapundung setelah hujan deras mengguyur Kota Bandung pada Sabtu (15/3/2025).

Pantauan detikJabar sekitar pukul 19.30 WIB, banjir masih menggenangi pemukiman warga, terutama di Gang Apandi, Kelurahan Braga, Kota Bandung. Banjir dilaporkan datang menerjang sekira pukul 17.00 WIB.

"Tadi banjirnya datang pas jam 5-an," kata Edi Hidayat, warga sekitar saat ditemui detikJabar di lokasi kejadian.

Edi mengatakan, saat banjir datang, ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Rumah-rumah warga di sana pun tak luput terendam, meskipun sekarang ketinggian airnya mulai surut.

Banjir di permukiman warga di kawasan Braga, Kota Bandung. (Foto: Rifat Alhamidi/detikJabar)

"Banjirnya luapan dari Sungai Cikapundung. Kan airnya kiriman dari Dago," tuturnya.

Di lokasi, warga masih berjibaku membersihkan rumahnya yang terendam banjir. Ketua RT 02 Rw 08 Kelurahan Braga, Opik, mengatakan ada 40 KK dengan 125 jiwa yang terdampak banjir.

"Yang terdampak ada 125 jiwa, termasuk lansia, anak-anak sama orang dewasa," ucap Opik.

Warga Butuh Makanan dan Obat-obatan

Opik mengatakan, meski banjir kini berangsur surut, masih banyak warga yang berjibaku membersihkan sisa-sisa luapan air dari rumahnya. Saat ini kata Opik, warganya membutuhkan bantuan makanan, termasuk obat-obatan untuk mencegah datangnya penyakit setelah banjir.

"Untuk penduduk, saat ini yang dibutuhkan itu bantuan makanan sama obat-obatan. Karena khawatir ada yang terserang penyakit seperti gatal-gatal," pungkasnya.

250 Rumah Warga Terendam

Sementara dalam banjir ini dilaporkan sebanyak 250 warga terendam. "Total keseluruhan yang terdampak banjir ada 250 rumah di RW 8, 4, 3 dan 7," kata Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Braga, Sugiono, saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (15/3/2025) malam.

Banjir di Braga ini dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Menurut Sugiono, banjir terjadi setelah debit air Sungai Cikapundung meluap ke pemukiman warga yang jaraknya berdempetan dengan aliran sungai.

"Ditambah debit airnya ada kiriman dari Dago setelah hujan tadi. Akhirnya meluap ke pemukiman di pinggir kali," ungkap Sugiono.

Untuk antisipasi selanjutnya, Sugiono sudah memberikan imbauan kepada warga di sana. Jika hujan deras kembali terjadi, ia meminta warga supaya segera melakukan evakuasi secara mandiri.

"Antisipasi kita membuat early warning. Kalau debit di atas di daerah Babakan Siliwangi naik, masyarakat harus segera melakukan evakuasi," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi dan menyambut baik kesiapan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia yang akan membantu rencana renovasi rumah di 5 provinsi. Rencana ini juga bagian dari realisasi Program 3 Juta Rumah.

Pada tahap awal Kadin telah menyatakan siap merenovasi 200 unit rumah di wilayah Jakarta.

Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan sesuai amanah Undang-undang, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah yang wajib dalam mendampingi pemerintah untuk membangun bangsa.

"Saat ini dan ke depan Kadin berpartisipasi bersama pemerintah dalam kemajuan pangan, kesehatan, program perumahan hijau dan program tenaga kerja migran," ujar Anindya saat menghadiri buka bersama di Jakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kesempatan ini, hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan Kadin memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan iklim pembangunan strategis.

"Saya ingin Kadin dapat terus fokus pada industri padat karya, ekspor, memberdayakan petani, nelayan dan UMKM serta mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi Industri dengan menjaga keseimbangan alam," ujar Gibran.

Adapun, acara buka puasa bersama yang dihadiri ketiganya merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berlokasi di Cenderawasih Ballroom Jakarta International Convention Center (JICC), Jum'at (14/2/2025) lalu.

Buka puasa bersama tersebut mengusung tema "Bersatu Dalam Kebaikan" dan sub-tema "Kadin Bersinergi Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 8%".

Acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi erat antara pemerintah, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Kementerian Koperasi berharap agar para petani susu sapi bisa mandiri dan bisa membuat produk turunan di kampung. Mereka juga diharapkan bisa menyuplai kebutuhan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkap Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop RI, Panel Barus saat berkunjung ke peternak sapi perah KTSP Bojong 3 di Cisurupan, Garut pada Jumat, (14/3/2025).

"Mimpinya, suatu saat melalui koperasi, penginnya punya teknologi pasteurisasi. Sehingga bisa proses dulu dan dibuat produk turunannya di sini," kata Barus kepada wartawan.

Barus menjelaskan, selain bisa mandiri dengan bisa melakukan pengolahan langsung di peternakan, para petani susu sapi yang bernaung di bawah Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan bisa menyuplai stok untuk program MBG.

"Tapi memang di sini kapasitas produksinya masih sangat terbatas dan perlu dikembangkan. Masih di angka 6,5 ribu liter per hari," kata Barus.

"Untuk satu kecamatan juga tidak akan cukup. Bayangkan kalau ada 10 ribu penerima manfaat, dikali 200 Ml, sudah berapa yang dibutuhkan," ucap Barus menambahkan.

Saat ini para peternak sapi perah di Kabupaten Garut sendiri kebanyakan masih menjual susu sapi mereka ke Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jakarta.

Barus menambahkan, untuk merealisasikan hal tersebut, pihaknya akan melancarkan sejumlah strategi. Pertama, mendampingi para peternak sapi untuk merapikan koperasi yang menaunginya.

"Artinya, regulasi, peraturan kita lakukan pendampingan hingga pembentukan ke notaris. Harus beres secara kelembagaannya," kata Barus.

Kemudian, kata Barus, pihaknya akan mendorong koperasi untuk bisa representatif dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta permodalan yang menunjang.

"Habis itu, kita dampingi, supaya usahanya bisa berjalan sustain, dan menguntungkan masyarakat di desa," pungkas Barus.

Harapan Berjaya Lewat Kopdes Merah Putih

Di hadapan para pengurus koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Panel berbicara mengenai program Koperasi Desa Merah Putih, yang disebutnya memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

"Koperasi tidak hanya sebagai sarana ekonomi. Tetapi juga, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan dan gotong royong dan keberlanjutan di tingkat desa," katanya.

Panel mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi banyak dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan pelaku koperasi di Desa, hingga Pemkab Garut. Mereka berharap banyak agar perekonomian desa bisa melesat dan berkembang.

Menurut Panel sendiri, Kabupaten Garut punya segudang potensi yang bisa menyejahterakan masyarakat. Sebab, Garut memiliki potensi alam yang dianggap luar biasa.

"Potensi ekonominya besar. Ada pariwisata, kentang, alpukat, dan kopi Arabica khas dan enak," katanya.

Dalam kunjungannya ini, Panel mengunjungi sejumlah tempat di Cisurupan. Mulai dari Kedai Kopi Aceng yang legendaris, objek wisata alam Nangklak Jaya, hingga peternakan sapi kerah di Desa Balewangi.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, Panel berharap agar gerakan ini bisa mendorong pemberdayaan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, hingga memperkuat ketahanan pangan dan menjadikan ekonomi desa maju dan mandiri.

"Kami sekarang berkonsentrasi untuk mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi topik perbincangan di level masyarakat desa, agar partisipasi dan ownership warga desa terbangun terhadap Kopdes ini," pungkas Panel.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Banjir besar dengan ketinggian hampir menyentuh atap rumah terjadi di perumahan The Arthera Hill 2. Sekitar 300 KK harus dievakuasi dari rumah yang baru mereka tempati selama 1 tahun tersebut.

Kabar banjir besar yang melanda perumahan The Arthera Hill 2 viral di media sosial. Foto dan video penampakan dari atas perumahan tersebut hanya memperlihatkan atap-atap rumah yang dikelilingi air coklat yang bercampur lumpur.

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

Menyoal Klaim 'Bebas Banjir' Rumah Perumahan The Arthera Hill 2

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam.

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

Warga Patungan Sewa Kontrakan buat Simpan Barang

Warga mengatakan sudah mengalami 5 kali kebanjiran selama tinggal di The Arthera Hill 2. Kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang disebut hingga puluhan juta.

Demi menyiasati hal tersebut, warga memilih menyewa kontrakan untuk menyimpan barang-barang berharga.

Salah satu warga, Adam, mengatakan satu kontrakan tersebut digunakan untuk menyimpan barang milik lebih dari 4 KK. Adam menuturkan biaya sewa kontrakan tersebut sekitar Rp 800 ribu per bulan.

"Supaya bisa cukup-cukupin gitu sharing lah. Istri dipulangin ke kampung. Mau nggak mau seperti itu, jadi emang mau ngamanin barang yang masih bisa diamanin," kata Adam.

Belum lagi, ia juga harus membayar sewa kontrakan sekaligus cicilan KPR setiap bulan sebesar Rp 1,5 juta.

"Iya double kill, makanya kita tadinya udah ada perencanaan mau mudik juga kan, sekarang gimana?" ujar Adam.

Pengembang Buka Suara Penyebab Banjir di Perumahan The Arthera Hill 2

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

DPRD Kabupaten Bekasi Undang Warga dan Pengembang The Arthera Hill 2

Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meminta pihak pengembang perumahan Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo, menyelesaikan dampak banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Mereka juga akan membuat pertemuan lanjutan antara Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk masalah ini

"Komisi I akan merekomendasikan pertemuan gabungan dari Komisi III, karena memang yang perlu menang untuk mencabut perselisihan itu kan dari Komisi III kan, dan dari Komisi I pun mendesak pihak pengembang supaya secepatnya menanggapi atau keseriusannya dalam menanggulangi banjir tersebut," kata Ketua RT 062, Mas Adi saat dihubungi detikProperti, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan antara perwakilan warga perumahan Arthera Hill 2 yang terdampak banjir dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berlangsung pada Rabu (12/3/2025). Dalam pertemuan ini warga diminta untuk menjelaskan kronologi saat rumah mereka terendam banjir besar pada Selasa (4/3/2025) lalu di perumahan tersebut.

Adi mengatakan banjir sudah berlangsung sebanyak 5 kali di perumahan Arthera Hill 2. Dalam kesempatan ini, mereka juga membantah pengakuan pihak pengembang yang mengatakan jika banjir di perumahan Arthera Hill 2 baru terjadi sekali.

Pemulung Incar Barang-barang Hanyut

Adam mengungkapkan banyak pemulung berdatangan ke perumahan mereka mengambil perabotan yang hanyut.

"Banyak yang diambil sama pemulung. Perabotan yang udah keluar," kata salah satu warga The Arthera Hill 2, saat ditemui detikProperti, Rabu (13/3/2025),

Ia mengatakan pemulung tersebut mengincar perabotan warga terutama televisi, kasur, tong sampah, hingga sapu. Mereka tidak dapat menghentikannya karena pada saat itu banyak warga yang memang belum kembali ke rumah masing-masing.

"Kalau ke dalam nggak. Tapi kalau yang di depan-depan diambil juga. Contohnya kayak perabot-perabot, TV. Mereka itu TV, banyak lho. Bener-bener. Kasur, sapu, ember, tong sampah, toren. Semua barang-barang yang hanyut udah kayak barang jarahan," ungkapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan perumahan dan mengatur penerapan hunian berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia Joko Suranto menilai hal tersebut tidak relevan lagi karena saat ini sudah ada Kementerian PKP yang menangani sektor perumahan. Ditambah lagi, saat ini pemerintah sudah memberlakukan sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS).

"Kalau melihat kembali ke belakang, rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait. Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien (dibentuk)," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/3/2025).

Menurut Joko, untuk mempercepat pembangunan perumahan dengan penerapan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP karena memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3. Selain itu, adanya BP3 dinilai berpotensi memunculkan dualisme kebijakan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

"Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan," tegasnya.

Terkait hunian berimbang, REI menyarankan beberapa hal agar bisa berjalan dengan baik, yaitu:

1. Revisi Regulasi

Revisi regulasi yang dimaksud yaitu agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilakukan pada lokasi lain, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang besar dan pengembang kecil.

2. Implementasi Hunian Berimbang Diterapkan Melalui Rencana Tata Ruang

Pada hunian berimbang, ada tiga tipe rumah yang dibangun yaitu rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Untuk rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditetapkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus. Dengan demikian maka harga lahan di lokasi pembangunan rumah sederhana akan terkunci.

Ke depan, Joko berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Sebagai informasi, pembentukan BP3 masih menunggu revisi beberapa aturan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (9/3) lalu.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan terlibat dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu peran pengusaha, yakni membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kadin mendukung pemerintah dengan empat program quick win. Empat program ini nantinya akan dibuatkan prototipe sebelum 17 Agustus 2025. Dalam mendukung tersebut, Kadin Indonesia telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional.

Anindya menyebut telah bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Menurut Anin, Dadan menyambut baik dan membuka peluang kepada pengusaha untuk terlibat.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau ufah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silahkan. Titipan saya, administrasinya pasti rapi karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan," kata Anindya dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Salah satu peluang yang dapat terlibat dengan membangun SPPG 100 unit sebelum 17 Agustus. Anindya pun mendorong agar pengusaha yang terlibat nanti dapat melihat hambatan dan mengatasinya.

Menurut Anindya, pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu. Anindya menilai hal ini bukanlah jumlah yang kecil.

"Yang pertama MBG, makanan bergizi gratis. Nah, pemerintah telah menetapkan ada 11 ribu, mau menjadi 30 ribu dapur namanya SPPG sekarang. Jadi belajar saya, Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi. Nah, jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan. Tapi dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka," tambah Anindya.

Selain pembangunan SPPG, pengusaha juga dapat terlibat dengan memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG. Anindya menyebut pengusaha terbuka lebar untuk berpartisipasi dalam 8 komoditas pangan, kecuali jagung dan padi.

"Tapi yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi dan 3 hari lalu kita bertemu dengan Menteri Petanian, kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan, di luar, jagung dan padi. Ada cabai, ada kacang mete, ada palm oil, lalu dan lain-lain. Dan ini juga tentunya ditambah dari ternak, ayam, dan juga perikanan. Jadi, teman-teman, mengapa kita fokus di MBG? Bukan seta merta hanya dapurnya, tapi turunan yang diciptakan," jelas dia.