JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berkeyakinan, program Makan Bergizi Gratis akan semakin baik dalam pelaksanaannya ke depan.

Dadan mengeklaim, seiring berjalannya waktu, pengiriman makanan bergizi gratis akan semakin cepat dan tepat waktu, serta pelaksanaanya semakin rapi.

“Kami yakin dengan berjalannya waktu, program ini akan terus membaik," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

"(Kedepan) prosesnya akan makin cepat, pengirimannya makin tepat waktu, dan pelaksanaannya makin rapi,” ujar dia.

Dadan menilai, secara umum, program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu berjalan lancar.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa ada beragam tantangan dalam pelaksanaannya, terutama mengenai keluhan masyarakat.

Salah satu tantangan besar yang dihiadapi adalah memastikan menu yang disiapkan sesuai dengan selera para penerima manfaat yang punya preferensi berbeda-beda.

“Ahli gizi harus berupaya untuk terus berinovasi agar menunya bisa disukai oleh 3.000-an orang yang pasti memiliki selera yang beda-beda," tambahnya.

Dadan juga meminta pihak terkait untuk terus mengevaluasi kelemahan dalam pelaksanaan program ini.

Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah bakal menambah personel supaya porgram makan bergizi gratis berjalan lebih baik.

“Jika kurang tenaga, diminta menambah tenaga; jika kurang alat transport, kita minta menambah disesuaikan dengan situasi wilayah masing-masing," tegasnya.

Sementara itu, untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru akan dimulai, Dadan menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Hal ini bertujuan agar para petugas dan pelaksana dapat terbiasa dengan sistem baru dan meminimalkan potensi kendala.

"Untuk SPPG yang baru akan jalan, kami minta melakukan pelayanan secara bertahap agar terbiasa dulu," kata Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis telah dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu di 26 provinsi.

Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias oleh masyarakat dengan beberapa catatan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa dibagikan kepada 3 juta orang seperti target awal pada hari pertama karena pemberiannya dilakukan secara bertahap.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

Namun, pada 1977, keracunan makanan masal terjadi di 53 sekolah yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.

Keracunan itu disinyalir karena roti yang tersedia di layanan makanan sekolah.

3. 1981-1990: Pembentukan lembaga layanan makanan sekolah

Selanjutnya, pada 1981, Pemerintah Korea Selatan mendirikan lembaga layanan makanan sekolah.

Undang-Undang Makanan Sekolah juga disahkan untuk memperluas dan membangun sistem pangan sekolah secara stabil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, anggaran untuk mendukung fasilitas layanan makanan sekolah mulai diberikan.

Penempatan ahli gizi untuk memastikan manajemen kebersihan dan keselamatan di daerah terpencil dan pedesaan juga dilakukan.

Pada periode ini, layanan makanan sekolah mulai meluas di antara sekolah dasar.

4. 1991-2002: Layanan makanan sekolah diperluas

Selama 1991 hingga 2002, Pemerintah Korea Selatan memperluas layanan makanan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Total, sebanyak 765 sekolah dasar berhasil melaksanakan program layanan makanan di sekolah itu.

Pada 1998, ketika semua sekolah dasar berhasil menerapkan layanan makan bergizi secara nasional, program ini kemudian diperluas di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hingga 2003, seluruh sekolah dari berbagai tingkatan resmi melaksanakan layanan makan bergizi gratis.

Seiring dengan meluaskan cakupan program ini, pemerintah merevisi Undang-Undang Makanan Sekolah pada 1996. Tujuannya untuk menyediakan makanan yang tidak hanya berasal dari dapur sekolah, tetapi juga dengan mengangkut makanan dari luar sekolah oleh kontraktor.

5. 2003-sekarang: Peningkatan kualitas makanan bergizi gratis

Sejak layanan makan sekolah berhasil diterapkan di seluruh tingkatan sekolah, Pemerintah Korea Selatan mulai meningkatkan kualitasnya.

Pada November 2003, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah untuk menyiapkan Rencana 5 Tahun Komprehensif untuk Meningkatkan Layanan Makanan Sekolah.

Rencana tersebut melibatkan 6 proyek besar untuk substansialisasi operasi layanan, mengamankan keamanan layanan, meningkatkan penggunaan produk pertanian berkualitas tinggi, memperkuat manajemen nutrisi dan instruksi diet, memperluas dukungan pemerintah, dan meningkatkan sistem arahan serta pengawasan.

Guru gizi ditempatkan di sekolah Korea Selatan

Sejak 1978, ahli gizi mulai ditempatkan di sekolah setelah sistem layanan makanan sekolah berbasis roti resmi dihapuskan karena insiden keracunan makanan.

Pada 1980-an, ahli gizi sekolah biasa mulai memberikan edukasi gizi terkait menu sehari-hari melalui sistem penyiaran sekolah.

Atau, sekadar memberikan edukasi gizi tidak langsung dengan memasang materi edukasi gizi di ruang kelas dan koridor.

Namun, atas permintaan wali kelas, beberapa ahli gizi sekolah melanjutkan perkuliahan tentang makanan dan gizi.

Dari program ini, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Undang-Undang Makanan Sekolah diubah pada Juli 2003 untuk memberikan pendidikan gizi yang sistematis dan mempromosikan peningkatan nutrisi menjadi lebih baik.

Guru gizi resmi mulai ditempatkan di sekolah pada 2007.

Pada Februari 2019, sebanyak 10.304 guru gizi atau ahli gizi ditempatkan di 10.513 sekolah yang memiliki fasilitas layanan makanan sekolah

Di antara mereka, sejumlah 5.281 adalah guru gizi ditempatkan di 29 sekolah nasional, 5.094 di sekolah umum dan 148 di sekolah swasta yang memiliki layanan makanan yang dioperasikan sendiri, dan 10 di sekolah lain yang memiliki layanan makanan yang dikelola sebagian kontrak.

Pendidikan gizi diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan di tempat selama jam layanan makanan, pendidikan menggunakan mata pelajaran reguler dan kegiatan pengalaman kreatif.

Kemudian, ada juga pendidikan menggunakan berbagai media komunikasi seperti situs web, aplikasi seluler, buletin pendidikan tentang layanan makanan sekolah, dan penyiaran sekolah, serta pendidikan menggunakan fasilitas pendidikan diet.

Kepala sekolah juga wajib menerapkan konseling gizi kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan, seperti berat badan rendah, pertumbuhan yang buruk, anemia, dan obesitas.

Itulah sekilas perkembangan layanan makan di sekolah-sekolah Korea Selatan yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, tantangan terbesar dalam program makan bergizi gratis adalah memastikan menu yang disajikan sesuai dengan selera penerima manfaat.

Dadan menyebutkan, Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi agar menu yang disajikan dapat disukai oleh penerima manfaat yang didominasi anak-anak.

“Tantangan terbesar memang dihadapi ahli gizi yang harus berupaya untuk terus berinovasi agar menunya bisa disukai oleh 3.000-an orang yang pasti memiliki selera yang beda-beda,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Dadan juga tidak memungkiri bahwa ada sejumlah keluhan yang diterima BGN soal penyaluran makanan.

Menurut dia, hal itu juga menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ini semakin baik.

“Secara umum lancar dan tentu saja perlu terus ditingkatkan untuk hal-hal yang menjadi keluhan,” kata Dadan.

“Kami yakin dengan berjalannya waktu akan terus membaik, makin cepat dalam proses, makin tepat dalam segi waktu pengiriman, makin rapi,” ujar dia.

Dadan mengatakan, evaluasi itu juga diperlukan supaya program makan bergizi gratis dapat menjangkau lebih banyak penerima.

Ia menyebutkan, bisa saja BGN menambah personel yang terlibat dalam program ini untuk mengevaluasi kelemahan yang ada.

“Untuk yang sudah berjalan, diminta untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang harus diatasi; jika kurang tenaga, diminta menambah tenaga,” kata Dadan.

“Jika kurang alat transportasi, kita minta menambah disesuaikan dengan situasi wilayah masing-masing. Untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru akan berjalan, kami minta melakukan pelayanan secara bertahap agar terbiasa dulu,” ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis telah dimulai Senin (6/1/2025) lalu di 26 provinsi.

Meski belum semua sasaran penerima mendapatkan bagian, pemenuhan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini tetap disambut antusias oleh masyarakat dengan beberapa catatan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum bisa dibagikan kepada 3 juta orang seperti target awal pada hari pertama karena pemberiannya dilakukan secara bertahap.

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan perputaran uang di pedesaan.

Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah.

"Uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar per desa.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai.

"8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible. Kenapa? Rp 1 miliar per desa kurang lebih untuk dari dana desa plus dengan MBG tadi itu, itu kira-kira hampir Rp 9 miliar itu berputar di desa. Itu akan mengenerate ekonomi di sana," jelasnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan, redistribusi dari program MBG bersifat sangat progresif.

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan.

"Satu anak dapat Rp 10.000. Kalau satu keluarga punya dua anak Rp 20.000, dikali 20 hari Rp 400.000, itu hampir satu kali garis kemiskinan," ungkap Arief.

"Jadi walaupun ini sifatnya langsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif. Itu directly income distribution improved. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan bagaimana," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 864.662 tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program strategis Kabinet Merah Putih.

"Kami memiliki 854.662 hektar cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektar tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi.

Rinciannya, seluas 77.297 hektar lahan ditambah 10.000 hektar hasil konversi bisa dialokasikan untuk pembangunan permukiman dan mendukung program 3 juta rumah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kemudian sebanyak 209.780 hektar lahan bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektar tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Lahan itu akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist HSBC untuk India and Indonesia, Pranjul Bhandari menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Namun dia mengingatkan bahwa program ini mempunyai tantangan yang tidak kecil supaya bisa berjalan dengan baik.

“Tantangan besar dalam skema makanan gratis adalah bagaimana menjadikannya bergizi dan bermanfaat bagi anak-anak, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu mahal hingga menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Pranjul mencontohkan ada beberapa negara yang berhasil dengan program MBG ini, di antaranya adalah India dan beberapa negara di Amerika Latin. Menurut dia, India berhasil membuat program itu sehingga bisa memperkuat tenaga kerjanya.

“Karena tenaga kerja menjadi lebih produktif, tentu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya pikir ini juga yang menjadi tujuan utama pemerintah dari skema ini,” ungkapnya.

Bahkan di India, bahan baku yang digunakan untuk program makan gratis menggunakan bahan lokal yang tersedia secara musiman. Hal ini jugalah yang membuat India mampu menekan biaya untuk program tersebut secara signifikan.

“Jadi, kalau ini dilakukan dengan cara yang bijaksana, skema ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya optimistis bahwa program makan bergizi gratis (MBG) bisa membangkitkan perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Bima Arya saat meninjau langsung pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis di Sekolah Bosowa Bina Insan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

"Jadi nanti insya Allah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir bulan ini.

Eddy mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana menu yang disajikan kepada para siswa, apakah mereka menyukainya atau tidak.

"Program ini kan baru berjalan beberapa hari. Saya kira evaluasi itu baru bisa dilakukan di satu bulan pertama pelaksanaannya," kata Eddy usai meninjau lokasi dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN), di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (9/1/2025).

Eddy mengungkapkan, dapur masak SPPG Tanah Sareal melayani kebutuhan menu MBG untuk 3.000 siswa dari 15 sekolah yang ada di Kota Bogor.

Ahli gizi yang bertugas di sana, kata Eddy, juga telah menentukan menu yang disajikan setiap harinya.

"Jadi, kata kepala dapur di sini selama 20 hari ke depan menunya itu sudah ditentukan. Untuk hari ini apa, untuk besok apa," ujar Eddy.

"Nanti setelah evaluasi, dari situ ahli gizi bisa menentukan menu-menu apa saja yang disukai dan yang tidak disukai siswa," tambahnya.

Eddy menuturkan, ke depan pemerintah akan terus menyempurnakan program MBG sehingga dapat mencetak generasi emas di tahun 2045.

Ia berharap nantinya program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

"Saya tekankan sekali kali, program ini sangat penting dilaksanakan sebab tujuan besar dalam program ini adalah untuk menciptakan generasi emas menjelang Indonesia Emas 2045," kata Eddy.

"Momen program ini adalah tonggak yang sangat penting untuk memberikan asupan bergizi agar anak-anak kita berkembang, baik dari sisi intelektualitasnya, fisiknya, daya tahannya," imbuhnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta.

Hal ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers pada Kamis (9/1/2025).

"Bagi kami, masalah makanan bergizi, saya akan fokus pada efektif efisien. Karena namanya makanan, harga bisa sama tetapi kontennya bisa berbeda," ujar Hasto.

Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini mengungkapkan bahwa balita dan ibu hamil di Yogyakarta masih mengalami kekurangan protein hewani.

"Hari ini kita itu untuk ibu hamil dan balita kekurangan protein hewani. Sehingga kalau makanan bergizinya tidak mengandung protein hewani, itu bagi saya useless," jelasnya.

Hasto menekankan pentingnya protein hewani yang mengandung DHA dan omega 3, yang biasanya ditemukan pada ikan dan telur.

"Kalau dikasih daging sapi atau kambing, kurang bermanfaat bagi ibu hamil dan balita," tambahnya.

Dalam pelaksanaan program MBG, Hasto berkomitmen untuk mengawasi kualitas makanan yang disediakan, mengingat anggaran dari APBD yang cukup signifikan.

"Kami akan kawal, karena anggaran dari APBD tidak sedikit. Kualitas akan kami kawal," tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima jadwal resmi untuk program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.

"Memang jadwalnya dari pusat belum, kan Kulon Progo dengan kota (Yogyakarta) yang belum. Kalau yang lain sudah, jadi kita menunggu. Tapi yang pasti, kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ungkap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih.

Sugeng menambahkan bahwa meskipun belum ada jadwal untuk Kota Yogyakarta, kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah mendapatkan kepastian.

"Sebagai informasi, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang. Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi kita sudah siap. Saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa dampak bagi siswa SMP Negeri 12 Semarang, Jawa Tengah.

Beberapa siswa bahkan curhat kepada guru mereka bahwa uang saku yang biasa diberikan oleh orang tua kini dipotong karena adanya makanan gratis di sekolah.

“Kan ada makan gratis, uangnya ditabung. Ada yang bilang uang jajanku sekarang dipotong karena ada MBG. Jadi ini kan orang tua support, lebih ayem,” ungkap Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Semarang, Rini Rusmiasih, Kamis (9/1/2025).

Rini menjelaskan bahwa Program MBG berjalan dengan lancar di sekolahnya, meski sempat terjadi keterlambatan pengiriman pada hari kedua, Selasa (7/1/2024).

“Hari kedua agak terlambat ngirim,” kata Rini.

Biasanya, paket MBG dikirim sebelum pukul 12.00 WIB, namun saat itu pengiriman baru tiba sekitar pukul 13.30 WIB.

“Akhirnya kami harus sesuaikan. Hanya itu saja (mengalami keterlambatan),” ujarnya.

Secara keseluruhan, program tersebut berjalan baik dan membawa manfaat bagi siswa, termasuk meningkatkan minat mereka terhadap makanan sehat.

“Alhamdulillah lancar, dan makin tertata. Ada yang awalnya tak suka sayur akhirnya jadi suka sayur,” tambah Rini.

SMP Negeri 12 Semarang menerima 797 paket MBG, sesuai dengan jumlah siswa.

Program ini tidak hanya disambut baik oleh siswa, tetapi juga oleh para wali murid yang merasa lebih tenang dengan penghematan uang saku anak-anak mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan siswa pesantren dan satuan pendidikan Islam lainnya juga akan mendapatkan makan bergizi gratis (MBG).

"Ya, anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang juga dengan yang lain," kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Nasaruddin juga memastikan persentase pembagian program makan bergizi gratis di daerah masing-masing sesuai dengan asas keadilan yang sama rata.

"Asas keadilan, jadi semuanya sama," ujarnya.

Nasaruddin lantas mengatakan, sebagian instansi pendidikan Islam sudah mendapat penyaluran makanan dari salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Namun, Menag belum menyebut pasti jumlah madrasah maupun pesantren yang sudah mendapatkan program makan bergizi gratis.

"Sudah ada yang mulai juga kan," kata Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut.

Pada 31 Desember 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren.

Surat edaran tersebut menekankan beberapa aspek seperti nilai spiritual, toleransi dan tenggang rasa, hingga nilai tanggung jawab bagi penerima makan bergizi gratis.

Edaran dibuat tersebut untuk mendukung program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kesejahteraan para santri sebagai bagian dari penguatan karakter.

Sementara itu, diketahui bahwa prgram makan bergizi gratis telah resmi dimulai sejak Senin, 6 Januari 2025.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jadwal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang jadwalnya dari pusat belum. Kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ucap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih, Kamis (9/1/2025).

Sampai saat ini, lanjut Sugeng, jadwal makan bergizi gratis untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dari pemerintah pusat belum diterima.

Dari informasi yang didapat, kata Sugeng, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

"Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi, kita sudah siap. saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

Saat disinggung terkait dengan keberadaan dapur untuk menyediakan MBG, Sugeng meyakini, jika sudah ada jadwal maka akan dibarengi dengan persiapan dari pemerintah pusat.

"Kan enggak mungkin kan masuk kota masak sendiri, enggak. Pasti ada kepanjangan tangan dari UMKM atau siapapun yang dimungkinkan dengan cara-cara yang mungkin aturan-aturan," ucap dia.

Terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Yogyakarta dirinya juga belum mengetahui secara detail.

"Saya belum berani matur (berbicara), tapi pastinya kami sudah siapkan semua. Cuman detail dari operasionalnya ini, kita tunggu," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan mengungkapkan, untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dibutuhkan anggaran sebesar Rp 170 miliar.

"Kebutuhan Rp 10.000 dikalikan 20 hari dalam sebulan, kemudian dikalikan 12 bulan," ujar Oleg saat dihubungi pada Selasa (7/1/2025).

Dari perhitungan tersebut, didapatkan biaya Rp 2,4 juta per tahun untuk satu anak. Total target sasaran MBG di Kota Yogyakarta mencakup sekitar 71.000 anak.

"Hasilnya dikalikan jumlah siswa, yaitu 71.000, sehingga totalnya mencapai Rp 170 miliar," kata Oleg.