JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

"Terus terang kita juga kaget. Apalagi kami baru ditugaskan kurang lebih 1,5 bulan. Kami dilantik di tanggal 13 Maret 2024,” tambah dia.

Padahal, lanjut Heru, pemotongan 3 persen gaji karyawan sebetulnya sudah diatur sejak tahun 2020 lalu yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Akan tetapi, beleid itu direvisi lantaran memiliki substansi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Contohnya adalah pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ya, yang tadi mungkin gambar-gambar rumahnya, itu belum diatur," beber Heru.

"Padahal penugasan untuk mengelola FLPP yang bersumber dari APBN itu sudah diamanahkan dari tahun 2021, PP-nya tadi dari 2020. Sehingga belum ada cantolannya. Kita percepatlah cantolan untuk pengelolaan FLPP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola,” jelas dia lagi.

Akan tetapi revisi tersebut, justru menuai polemik di tengah masyarakat. Dia menyebut respon khalayak begitu luar biasa, di mana yang menjadi fokus masyarakat bukanlah peningkatan tata kelola FLPP-nya, melainkan restatement dari iuran 3 persen yang mana sebetulnya itu juga sudah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2020.

“Saya renungi lagi, saya cek lagi itu PP Nomor 25 Tahun 2020 terbit kapan? Tanggal 20 Mei 2020. Oh pantas, padahal pengaturan 3 persennya itu sudah lama. Cuma waktu itu karena kita lagi ada pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah dan seluruh masyarakat fokus ke isu Covid-19,” kata Heru.

“Adanya PP yang baru terbit itu rupanya luput dari perhatian publik. Baru ketika muncul revisinya, walaupun itu enggak ngotak-ngatik yang 3 persen tadi, tapi karena kita restatement iuran direvisi PP-nya, kemudian itulah yang dihebohkan,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menunggu keputusan menteri terkait program makan bergizi gratis. Termasuk soal sumber pembiayaannya.

Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tengah menyiapkan sejumlah hal untuk program yang rencananya dijalankan pada 2025 mendatang itu.

"Kalau makan gratis, programnya masih sambil nunggu dari kementerian. Sistem di sekolah sudah ada role modelnya. Harapannya semua terlibat," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).

"Anak diberi edukasi tentang tanggung jawab distribusi, kebersihan, mengingatkan untuk teman cuci tangan, baca doa. Itu sudah (diberikan)," tambahnya.

Selain itu, kata Yusuf, pihaknya tengah menunggu hasil pembahasan anggaran program tersebut di DPRD Surabaya. Rencananya memakan biaya Rp1,1 triliun dari dana APBD.

"Anggaran (makan bergizi gratis) masih menunggu. Cuma kita prediksi saja dengan ukuran kemarin uji coba sama CSR Rp15 ribu. Kalau dihitung dalam 1 tahun, ya Rp1,1 triliun itu," jelasnya.

Kemudian, Dispendik akan mengajak pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menyediakan makanan dekat sekolah. Hal tersebut untuk menjaga kualitasnya.

"UMKM dekat itu jadi pertimbangan transportasi, karena tingkat basi jadi pertimbangan. Koordinasi juga bersama dinas-dinas lain, termasuk Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setuju program pemerintah pusat, yakni makan bergizi gratis, pendanaannya menggunakan sebagian pendapatan dari APBD.

"Kalau dulu menggunakan APBN, tapi ternyata kemarin persiapan untuk menggunakan APBD. Saya juga belum tahu, tapi informasinya seperti itu," kata Eri saat ditemui di Surabaya, Jumat (22/11/2024).

Akan tetapi, kata Eri, nantinya program tersebut hanya bisa dirasakan oleh warganya saja.

Karena, dana APBD tersebut memang hanya diperuntukkan untuk masyarakat Surabaya.

"Jadi ketika ada makan gratis tapi daerah lain membutuhkan dana, (karena) tidak kuat, dan Surabaya harus menggunakan dana kita, dan itu untuk warga Surabaya, itu saya tidak apa," jelasnya.

"Kecuali kalau untuk makan gratis diberikan ke murid (daerah) lain, enggak. Kalau untuk wong Suroboyo (orang Surabaya), ya buat Suroboyo," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka opsi kemungkinan memakai daun kelor sebagai pasokan kalsium dalam menu program makan bergizi gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, opsi itu bisa digunakan di daerah-daerah yang kekurangan pasokan susu.

Hal itu disampaikan Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Untuk daerah-daerah yang sangat susah dengan pengembangan sapi, nanti kami ganti proteinnya dengan protein hewani lainnya, misalnya ikan, telur, dan lain-lain,” kata Dadan.

“Kemudian kalsium yang sangat penting di dalam susu, kita ganti dengan (daun) kelor, pertanian juga,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis setidaknya memerlukan pasokan susu dari 60 ekor sapi perah untuk setiap satuan pelayanan.

Sementara, Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis.

“Jadi kalau dalam satu kecamatan ada 5 satuan pelayanan, maka akan dibutuhkan kurang lebih 300 ekor sapi,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menghapuskan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Dengan adanya kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprediksi harga rumah bakal turun sampai dengan Rp 10,57 juta.

Tito mencontohkan perhitungan rumah untuk tipe rumah seluas 36 meter persegi (tipe 36). Bila dilakukan penghapusan BPHTB akan menurunkan biaya rumah sebesar Rp 6,25 juta.

Kemudian ditambah dengan penghapusan PBG, maka biaya rumah juga akan dipangkas lagi sebesar Rp 4,32 juta.

"Jadi untuk rumah tipe 36 meter persegi itu sebetulnya bisa hemat Rp 10,57 juta, ini yang diuntungkan masyarakat," kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Kontan, Senin (25/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penurunan harga rumah tapak dan rumah susun ini secara langsung akan menguntungkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena biayanya akan turun kan? Nah, kalau biaya turun, yang diuntungkan berarti kan konsumen. Konsumennya siapa MBR? Ya rakyat, rakyat yang mana? Ya rakyat kecil. MBR itu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini kebijakan bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Penghapusan BPHTB dan PBG dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada, Senin (25/11/2024).

Nantinya SKB tersebut akan diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan aturan itu juga secara langsung akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Maruarar menambahkan kebijakan ini telah disepakati bersama. Bahkan sebelum penghapusan pungutan dilakukan dirinya telah menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemda.

"Karena itu nanti, kita juga sangat terima kasih kepada Bupati, Walikota, Gubernur Indonesia yang jujur saja, ini berarti PAD mereka berkurang ya,” tandas Maruarar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KOMPAS.com - Ratusan warga di Perumahan Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terancam kehilangan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disebabkan mereka tidak menerima undangan memilih atau C Pemberitahuan. Padahal, nama mereka tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut data yang diperoleh di tempat pemungutan suara (TPS) 20 Perumahan Sowi Gunung, terdapat 304 nama yang terdaftar di DPT.

Meskipun demikian, saat pembagian undangan, hanya suami dari beberapa pasangan yang menerima undangan.

Sementara itu istri mereka tidak mendapatkan undangan, meskipun sudah lama berdomisili di kawasan tersebut.

Saat ini, pihak KPPS sedang dalam proses pembagian C-Pemberitahuan kepada warga yang berhak memberikan suara di Perumahan Sowi Gunung.

Salah satu warga, Prayetno, mengaku telah mendatangi KPPS untuk mengambil undangan bersama istrinya.

Namun, ia hanya menerima C-Pemberitahuan atas namanya, sementara undangan untuk istrinya tidak ada.

"Saya sudah dapat, tapi istri saya tidak ada undangan," katanya.

Prayetno juga mengungkapkan keheranannya, karena pada pemilihan legislatif dan presiden, ia dan istrinya mendapatkan C-Pemberitahuan di TPS 20.

Komsioner KPU Kabupaten Manokwari, Ronny Wanggai, ketika dikonfirmasi, menyarankan warga melapor ke Panwas Kelurahan.

"Lapor ke Panwas kelurahan, kalau tidak, langsung bilang warga lapor ke Bawaslu," kata Ronny.

Fratiano Rahawarin, Koordinator DEEP Papua Barat, mengingatkan penyelenggara agar memberikan hak-hak pemilih, termasuk undangan.

"Jangan sampai hak-hak pemilih tidak diberikan, itu sangat fatal. Bisa berakibat PSU jika ada yang mempermasalahkan," tegas Fratiano.

Ia juga mengajak semua pihak untuk terus mengawasi jalannya Pilkada di Provinsi Papua Barat maupun di tujuh kabupaten lainnya.

KOMPAS.com - Kota Jambi di Jambi sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jambi:

1. Blerent Villa: Tipe 36 A.4

   Terletak di Alam Barajo, Kota Jambi, perumahan ini dikembangkan CV Surya Permata dengan banderol Rp 155 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/113 meter persegi. Dari total 40 rumah, tersisa satu unit lagi.

2. Gunung Manahan City 5: Tipe Rs

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PPT Andi Putra yang terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Terdapat 59 rumah dengan harga Rp 121 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuruan 36/110 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi.

3. Griya Gong 2000: Tipe 36/2017

   Berlokasi di Paal Merah, Kota Jambi, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Bangun Tujuh Benua dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/100 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 96 rumah yang disediakan.

4. Echa Residence 3: Tipe Rsh 36/98

   Perumahan keempat ini terletak di Alam Barajo, Kota Jambi. Total rumah yang ditawarkan 60 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Putera Puteri Adira masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

5. Annisa Asri 3 Tahap 3: Tipe Rsh 36

   Di Alam Barajo, Kota Jambi, terdapat perumahan 88 unit seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/100 meter persegi. PT Nusa Indah Kota Baru masih memasarkan sisa 14 rumah lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional mengerahkan sekitar 30.000 satuan pelayanan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, jumlah itu ditentukan berdasarkan data-data geospasial sekolah yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan,” kata Dadan dalam sambutannya pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Pada dasarnya, sebut Dadan, satu satuan pelayanan akan melayani 3.000 siswa sekolah, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola.

“Setelah itu, kami cari (penerima manfaat dari) ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ucap Dadan.

Sebagai contoh, Badan Gizi Nasional telah mendatangi sebuah pesantren di Lamongan, Jawa Timur, yang akan melaksanakan program makan bergizi gratis.

“Di situ lebih kurang 6.000 santri dan kami masuk dengan dua satuan pelayanan di pesantren tersebut. (Jadi) dapur satuan pelayanan (ada) di pesantren,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, satu satuan pelayanan akan mendapatkan anggaran lebih kurang Rp 8 sampai 11 miliar per tahun.

“Mungkin kita akan menganggarkan antara Rp 8 sampai 11 miliar per satuan pelayanan, tergantung daerah dan tingkat kemahalan,” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, dari jumlah anggaran itu, 85 persen di antaranya untuk membeli bahan baku.

“Hanya 10,5 persen untuk membayar ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 juta-Rp 2,5 juta per bulan,” ucap Dadan.

Menurut dia, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang yang memiliki pekerjaan baru.

“Badan Gizi hanya menempatkan tiga orang saja di setiap lokasi, satu manajer, satu ahli gizi, dan satu lagi akuntan. Menunya tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan,” kata Dadan.

Adapun makan bergizi gratis yang menjadi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” katanya.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk mendukung program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pemanfaatan AI itu untuk mendata penerima manfaat dari siswa sekolah.

“Geopasial sekolah bisa ditentukan dengan AI. Sehingga kami sudah bisa menentukan 30.000 satuan pelayanan (program makan bergizi gratis),” kata Dadan saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional di Indofood Tower Jakarta, Senin (25/11/2024).

Setelah mendapatkan data geospasial sekolah, langkah selanjutnya adalah mendata penerima manfaat dari unsur ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Dadan menyebutkan, data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak menggunakan AI.

“Kenapa tidak berbasis AI? Datanya sangat dinamis, data 2023 tidak bisa dipakai,” kata Dadan.

“Data real ibu hamil dan (ibu) menyusui baru kami cari setelah satuan pelayanan berdiri. Tetapi untuk tahu di mana pelayanan titik sekolah, kami bisa tentukan, karena geospasial sekolah statik sehingga kami bisa tentukan, (misal) di Jakarta di mana saja titiknya,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

“Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional menempatkan tiga orang dalam satu satuan pelayanan, yakni untuk manajer, ahli gizi, dan akuntan.

“Basisnya, membangun satuan pelayanan dengan satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, dengan penentuan titiknya berdasarkan basis pola,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, 30.000 satuan pelayanan itu akan mengakomodir sekitar 1,5 juta orang memiliki pekerjaan baru.

“Ibu-ibu yang tadi nganggur, tiba-tiba dapat penghasilan Rp 2 sampai 2,5 juta per bulan,” ujar Dadan.

Pada Desember 2024, Badan Gizi Nasional berencana melalukan pilot project program secara meluas di seluruh Indonesia.

“Desember ini, kami akan lakukan pilot project meluas di seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Kami sudah siapkan seluruhnya,” kata Dadan.

BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menguji coba program makanan bergizi gratis di sekolah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada Senin (25/11/2024).

Program strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini diuji coba di SD Negeri 1 Sumberklampok, SD Negeri 2 Sumberklampok, dan SMP Satu Atap 1 Gerokgak.

Menu makan bergizi gratis yang disajikan kepada siswa berisikan nasi putih, ayam suwir, tempe goreng, sayur tumis, semangka, dan susu.

Menariknya, menu tersebut dimasak oleh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa setempat.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Irjen (Purn) Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, program makan bergizi ini penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, terutama dalam hal perkembangan kognitif dan motorik mereka.

"Dengan asupan yang bagus dan bergizi, anak akan tumbuh menjadi bagus. Kognitif dan motoriknya menjadi bagus, makin mudah menerima pelajaran," ujarnya saat ditemui usai peninjauan di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng.

Uji coba makan bergizi gratis ini melibatkan ibu-ibu PKK dalam menyiapkan makanan.

Adapun satu porsi makanan yang disiapkan seharga Rp 17.500.

"Rupanya untuk Buleleng ada satu terobosan, ini yang memasak ibu-ibu PKK. Tadi saya lihat makanannya habis semua," kata dia.

Ia pun menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme para anggota PKK yang mulai mempersiapkan bahan makanan sejak dini hari, pukul 03.00 Wita.

"Saya pikir ini model yang bagus. Mereka memasak dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan tentunya dengan penuh kasih sayang," ungkapnya.

Menurutnya, makanan yang disiapkan oleh anggota PKK tidak kalah enaknya dibandingkan makanan yang disediakan oleh catering.

Selain itu, makanan yang disiapkan lebih segar dan lebih dekat dengan sekolah siswa karena tidak perlu dikirim jauh dari Kota Singaraja.

Mengingat Desa Sumberklampok terletak di ujung barat Kabupaten Buleleng, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini masih dalam tahap uji coba.

Beberapa model akan diuji untuk menemukan yang terbaik sebelum akhirnya mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

Salah satu model yang diujicoba melibatkan ibu-ibu PKK sebagai penyedia makanan bergizi.

"Kami akan mencoba beberapa model untuk mengetahui model yang terbaik. Model yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini saya pikir sangat bagus, dan kami akan terus dievaluasi hingga menemukan model yang tepat untuk anak-anak," tutup dia.