JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bos Lippo Group, James Riyadi dan John Riyadi, memenuhi panggilan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas penyelesaian berbagai persoalan dalam proyek Meikarta, Rabu (24/4/2025).

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu sore. Selain keduanya, Menteri Maruarar juga menghadirkan sejumlah konsumen Meikarta.

Pantauan Kompas.com, James dan John Riyadi tiba sekitar pukul 16.15 WIB. Saat masuk ke ruang audiensi, James Riyadi sempat menyapa dan bersalaman dengan para konsumen.

Sebelumnya, Maruarar menyampaikan pemanggilan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Presiden mendukung langkah tersebut demi menyelesaikan persoalan yang selama ini membelit proyek Meikarta.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan). Dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Maruarar menjelaskan, awalnya ia memanggil John Riyadi. Namun John saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri. Pemanggilan sempat ditunda dengan syarat John harus hadir langsung.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riyadi) datang," ungkapnya.

Pemanggilan ini dilakukan karena banyaknya pengaduan terkait proyek Meikarta. Laporan datang melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan layanan 911 khusus perumahan.

Pada 10 April 2025, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM), mendatangi Kementerian PKP untuk menuntut hak mereka.

Ketua PKPKM, Yosafat Erland, menyebut total kerugian anggotanya diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP.

Yosafat menuturkan, para konsumen meminta ganti rugi unit atau pengembalian uang yang telah dibayarkan (refund). Ia mengaku tertarik membeli apartemen karena promosi yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat, masih terus didalami.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak dan guru yang masih dirawat di rumah sakit.

"Berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," kata Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, terdapat puluhan siswa dari dua sekolah yang mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1," ucapnya.

Dadan pastikan, setiap anak mendapatkan pelayanan dan observasi terbaik dari rumah sakit.

"Semuanya telah ditangani dengan baik," imbuh Dadan.

Terkait insiden keracunan ini, Dadan menuturkan bahwa ini merupakan kali pertamanya terjadi di Cianjur.

"SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026, musibah keracunan ini adalah kejadian pertama (di Cianjur)," kata Dadan.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," katanya.

Akibat peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," tegasnya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyorot sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG. Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menambah satu standar operasional prosedur (SOP) usai kasus keracunan massal setelah siswa di Cianjur, Jawa Barat, menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut akan ada pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan. Ia juga telah mengecek langsung SPPG Cianjur yang menyuplai makanan diduga tercemar.

“SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama. Berbagai penyebab terus kami telusuri dengan teliti,” ujar Dadan.

Setiap hari, SPPG Cianjur memproduksi 2.071 hingga 3.470 porsi makanan bergizi untuk anak-anak di sembilan sekolah.

Dadan juga mengunjungi langsung para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikirim ke Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis dijadwalkan keluar dalam waktu 7–10 hari.

“Kami tidak ingin berspekulasi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan,” kata Dadan.

Sebelumnya, sebanyak 78 siswa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur. Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

“Sebagian besar siswa yang mengalami gejala sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan sudah pulang. Namun, masih ada beberapa siswa yang masih dirawat,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur, Rahman Jaenudi, Selasa (22/4/2025).

Pihak sekolah juga mendata siswa yang dirawat di puskesmas dan terus berkoordinasi dengan orangtua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dedek, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Rabu (23/4/2025).

Selain menjamin perawatan medis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, Dedek mengatakan, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Kemudian, Dedek mengungkapkan, BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja. Sehingga, berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja.

"Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” katanya.

Lebih lanjut, Dedek menjelaskan bahwa alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp 16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja.

Dia mengatakan, berdasarkan data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Menurut Dedek, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada 21 April 2025.

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

"Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” katanya.

BEKASI, KOMPAS.com - Mobil bak yang membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, diduga berasal dari salah satu perumahan di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga, Amin (78), yang kerap mencari barang bekas di tumpukan sampah bantaran Kali Bekasi.

"Itu dari perumahan," kata Amin saat berbincang dengan Kompas.com di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Amin mengungkapkan, pembuangan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun.

Sampah yang menggunung itu baru steril apabila air Kali Bekasi meluap lantaran terbawa arus sungai hingga ke laut lepas di pesisir utara Bekasi.

"Sampahnya kendang (hanyut) ke sono (arah laut lepas)," kata Amin.

Sementara itu, Lurah Kebalen, Andika, membenarkan bahwa sampah yang dibuang mobil bak di bantaran kali di wilayahnya berasal dari Kota Bekasi.

Menindaklanjuti peristiwa ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat keberatan ke Kota Bekasi.

"Nanti koordinasinya bareng-bareng sama DLH juga, kita bersurat," kata Andika saat menginspeksi ke lokasi.

Andika juga mengaku warganya beberapa kali menangkap basah warga Kota Bekasi membuang sampah sembarangan di bantaran kali di wilayahnya.

"Kalau untuk dari kota memang ada beberapa kali saya nangkap, bukan orang kita sendiri, bahkan orang luar yang buang sampah di sini," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, video yang menampilkan mobil bak membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kabelan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Youtube J2P Channel menunjukkan, empat orang terlihat tengah menurunkan sampah dari mobil bak.

Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di bantaran bagian atas Kali Bekasi, sebagian lainnya dibuang di bantaran bagian bawah.

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana memberikan uang pribadinya untuk membereskan masalah Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang ia adakan dan dihadiri oleh CEO Lippo Group James Riady, CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, dan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat pada Rabu (23/04/2025), Ara mengaku pernah menjadi advisor atau komisaris di Siloam Hospitals dan diberi upah Rp 100 juta per bulan.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaannya Pak James, namanya Siloam. Saya digaji Rp 100 juta per bulan dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima dari Siloam untuk membantu membereskan masalahnya," kata Ara.

Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengatakan, sejak diluncurkannya Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sudah ada 118 pengaduan dari konsumen Meikarta.

Fitrah mengatakan, baru sebanyak 102 konsumen yang telah menyelesaikan dokumen yang diminta oleh Kementerian PKP, salah satunya adalah bukti pembayaran.

"Dari 118 (pengaduan), ada Rp 26,8 miliar (kerugian yang dialami para konsumen)," ujar Fitrah Nur.

Dalam hal ini, ditargetkan validasi data 118 konsumen Meikarta bisa selesai pada tanggal 2 Mei 2025 dan seluruh masalah yang diadukan beres pada 23 Juli 2025.

Sementara menurut Ara, ada dua solusi yang bisa diberikan kepada konsumen, yakni penyerahan unit apartemen dan pengembalian dana.

Menanggapi hal ini, Bos Lippo berpendapat bahwa inisiatif Ara memberikan gajinya untuk membereskan masalah Meikarta membuat seolah-olah Meikarta ada dalam kondisi yang tidak lagi bisa bertahan.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri. Masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri tidak selesai?," ucapnya.

"Jadi kita pasti dan Meikarta kalau sudah mengerjakan yang besar yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini juga diselesaikan saya yakin itu. Jadi mohon berkenan menerima ungkapan seperti itu, dan saatnya kita serahkan arahan dari Pak Menteri," katanya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan langkah terkait pengaduan konsumen Meikarta.

Maruarar mengaku, Presiden Prabowo Subianto sudah diinformasikan terkait hal ini. Kepala Negara meminta masalah tersebut segera dituntaskan.

"Terkait pengaduan persoalan konsumen Meikarta yang berlarut-larut dengan pengembang, saya telah menyampaikannya kepada Presiden Prabowo di Doha, Qatar, disaksikan oleh Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim Djojohadikusumo. Hal ini menjadi perhatian serius. Pesan Presiden Prabowo: tuntaskan dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tulis Maruarar dalam akun Instagram resminya, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Dok. Meikarta Proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Maruarar juga menyarakan telah berbicara dengan bos Lippo Group James Riady. Bahkan, pertemuan telah diagendakan pada sore ini.

"Beliau berkomitmen untuk menyelesaikannya dan telah diagendakan bertemu saya pada Rabu, 23 April 2025, pukul 16.00 WIB," ujar Maruarar.

"Terimakasih banyak Pak Fitrah Dirjen Kawasan Kementrian PKP dan tim layanan 'BENAR-PKP' yang melayani dengan hati, cepat dan bekerja keras, mewakili negara hadir merespons aspirasi masyarakat di sektor perumahan," imbuhnya.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

KOMPAS.com - Sejumlah kasus keracunan dilaporkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam beberapa pekan terakhir, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini telah mencuat ke publik.

Berikut ini adalah daftar kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah:

1. Kasus Keracunan di Nganjuk (Jawa Timur)

Tujuh siswa SDN Banaran I, Kecamatan Kertosono, mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap makanan MBG pada Rabu (2/10/2024).

Makanan yang terdiri dari nasi, ayam bumbu bali, tahu goreng, dan sayur sop diduga basi. Sebagian siswa sempat dilarikan ke Puskesmas Kertosono untuk mendapatkan perawatan.

2. Kasus Keracunan di Sukoharjo (Jawa Tengah)

Sebanyak 50 siswa SD Negeri 3 Dukuh alami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG pada Kamis (16/1/2025).

Kepala sekolah menyebut ayam goreng dalam menu berbau amis, berlendir, dan masih berdarah, sehingga memicu mual dan muntah pada siswa.

3. Kasus Keracunan di Nunukan (Kalimantan Utara)

Puluhan siswa dan guru di SDN 03 dan SMAN 2 Nunukan Selatan mengalami gejala keracunan pada Senin (13/1/2025).

Di SMAN 2, ditemukan ikan tongkol goreng berulat dalam menu yang dibagikan keesokan harinya. Lebih dari 30 siswa mengalami diare dan mual.

4. Kasus Keracunan di Pandeglang (Banten)

Sebanyak 28 siswa SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG pada Rabu (19/2/2025).

Kepala sekolah menilai gejala lebih mirip dispepsia, bukan keracunan, dan menduga penyebabnya adalah semangka asam dalam menu.

5. Kasus Keracunan di Waingapu (NTT)

Sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri diduga keracunan makanan MBG yang terasa basi pada Selasa (18/2/2025).

Polisi dan petugas puskesmas segera turun tangan memberikan pertolongan pertama. Beberapa siswa sempat mengalami mual, muntah, dan sakit perut.

6. Kasus Keracunan di Batang (Jawa Tengah)

Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami gejala mual dan sakit perut setelah menyantap mi dari menu MBG pada Senin (14/4/2025).

Siswa mengalami keluhan setelah pulang ke rumah. Dinkes Batang masih menyelidiki penyebab dengan pengujian sampel makanan.

7. Kasus Keracunan di Cianjur (Jawa Barat)

Sebanyak 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinkes Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan bertambahnya jumlah kasus, evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting, terutama menyangkut aspek pengawasan makanan dan keamanan konsumsi massal di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan masing-masing wilayah tengah menyelidiki lebih lanjut penyebab keracunan.

Beberapa kasus telah diambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, sekolah-sekolah mulai lebih selektif dalam memeriksa makanan yang disajikan kepada siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Daftar 7 Kasus Keracunan Menu MBG yang Digagas Prabowo - Gibran: Gejala Mual hingga Diare.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengecek langsung belum dijalankannya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih belum berjalan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data masih ada pemerintah daerah yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," kata Ara di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Pada pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli atau membangun rumah.

Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Adanya penghapusan BPHTB dan kemudahan pengurusan PBG ini tentu sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan Program 3 Juta Rumah bagi rakyat indonesia.

Dengan SKB tersebut, para kepala daerah diimbau dapat segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk membebaskan BPHTB bagi MBR, dan mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu, saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," tambah dia.

Sementara itu, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait masih adanya pemerintah daerah yang belum melaksanakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tandas Tito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan kesempatan pengembang memanfaatkan aset BUMN dibangun perumahan.

Ini dimulai dari milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum Perumnas, maupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Dengan menyampaikan informasi, data-data, lokasi-lokasi, yang dimiliki BUMN. Kalau enggak salah waktu itu ada dari kereta api ya, ada dari Pelindo ya, Perumnas ya," ucap Ara saat bertemu Erick di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro-rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Dia bersama pengembang akan mengonsolidasi terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220.000 rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Asisten Rumah Tangga (ART).

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” tandasnya.