JAKARTA, KOMPAS.com -Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencatat banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berlangsung sejak Januari 2025. Hal ini dikarenakan program belum didukung kebijakan anggaran yang memadai.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan program MBG, baik berkomunikasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun mengunjungi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kebijakan anggaran yang belum memadai sepanjang Januari-April 2025.

Kompas.com/pandawa borniat Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, berdasarkan prosedur yang ditetapkan BGN, seharusnya pembahasan anggaran rampung pada Desember 2024, sehingga program MBG bisa dijalankan pada Januari 2025.

Sayangnya, target persoalan anggaran rampung akhir tahun lalu itu tidak bisa terlaksana.

Sementara, persiapan teknis pelaksanaan MBG sudah dilakukan jauh sebelumnya. Maka dari itu, BGN pada pada akhirnya tetap melaksanaan program MBG dengan berbagai keterbatasannya mulai Januari 2025.

"Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," jelas Yeka.

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kendati begitu, seiring berjalannya waktu, persoalan anggaran ini mulai teratasi. Tunggakan pembayaran terhadap SPPG-SPPG pun diselesaikan.

Dalam hal ini Ombudsman RI meminta BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan anggaran MBG. Selain itu, diminta pula persoalan tunggakan ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Nah ini dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," kata dia.

Selain anggaran, Ombudsman RI juga menyoroti masalah kualitas makanan. Hal ini merespons terjadinya insiden keracunan makanan dari program MBG di beberapa daerah.

Yeka menuturkan, kualitas makanan menjadi isu yang krusial sebab menyangkut persoalan keselamatan dan kesehatan penerima MBG. Maka dari itu, Ombudsman meminta BGN memastikan standar operasional prosedur (SOP) dijalankan di seluruh dapur atau SPPG.

Ombudsman juga akan turun langsung ke 34 provinsi untuk melakukan pemantauan terkait pelaksanaan MBG, mulai dari pengelolaannya hingga menu yang disajikan setiap harinya sudah sesuai SOP atau tidak.

"Ombudsman mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah. Dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari isu makanan yang keracunan, maka mulai dari dua minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik," papar Yeka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor adalah kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Dadan menyatakan, kedua bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan, yang terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Dadan mengungkapkan, dari hasil laporan di lapangan, tidak ditemukan adanya kecurigaan bahwa makanan tersebut telah terkontaminasi bakteri.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ucap dia.

Ia menyebut temuan keracunan akibat bakteri ini menjadi peringatan bagi BGN, untuk terus memperbaiki program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," ucap dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang, hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno menyampaikan, data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan biaya pengobatan korban dari kasus keracunanMakan Bergizi Gratis (MBG) bakal ditanggung perusahaan asuransi.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," jelas Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan dikutip dari laman resmi BGN, Rabu (14/5/2025).

Tigor juga menegaskan, bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan, juga bakal diberikan sanksi teguran apabila kedapatan menyediakan makanan yang tak sesuai ketentuan.

Ia menyampaikan, para pelaku usaha SPPG juga akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan, mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," tegasnya.

Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur," beber Tigor.

Menurut dia, pengawasan makanan yang diberikan untuk program MBG sebenarnya sudah dilakukan ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," jelasnya lagi.

BEKASI, KOMPAS.com - Banjir yang merendam sejumlah perumahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (13/5/2025) malam, sudah surut pada Rabu (14/5/2025).

Di Perumahan Papan Mas, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, misalnya, banjir sempat mencapai 40 sentimeter saat hujan mengguyur wilayah Tambun Selatan pada Selasa malam.

"Hujan itu sekitar Maghrib, air mulai naik setelah Isya, dua jam kemudian sudah mulai surut," ujar salah satu warga Perumahan Papan Mas, Dwi Aditya Putra kepada Kompas.com, Rabu.

Selain Perumahan Papan Mas, Perumahan Mangun Jaya Indah 1 dan 2 di Desa Mekarsari juga sempat terendam banjir sekitar 30 sentimeter.

Banjir tersebar di sejumlah jalan perumahan dan tak sempat masuk ke rumah warga.

Menurut Adit, banjir di sejumlah perumahan di Tambun Selatan tak sampai mengganggu aktivitas warga.

"Enggan sampai, kayak di Perumahan Mangun Jaya juga sudah surut, sifatnya itu cuma numpang lewat," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberi teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi akibat kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

“Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

"Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor.

Sebelumnya, hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri telah menetapkan kasus keracunan MBG tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB), setelah 223 siswa menjadi korban.

TANGERANG, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) akan dibangun di Kota Tangerang. Hal ini untuk mendukung pemerintah pusat merealisasikan program nasional pemenuhan gizi masyarakat.

Adapun lokasi pembangunan dapur MBG di wilayah Kecamatan Ciledug, Larangan dan Karawaci.

"Sebagai tindaklanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten, Pemkot Tangerang siap mempersiapkan lokasi pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin dikutip dari Tribuntangerang.com, Selasa.

Sachrudin mengatakan lahan yang disediakan untuk membangun dapur MBG di Larangan seluas 9.811 meter persegi, Kecamatan Karawaci seluas 1.969 meter persegi dan Kecamatan Ciledug seluas 1.964 meter persegi.

"Kami telah menyiapkan tiga bidang lahan yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Larangan, dan Karawaci sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi untuk generasi penerus bangsa," paparnya.

Menurut Sachrudin, program MBG sangat penting bagi generasi masa depan bangsa dan sejalan dengan program utama 3G yang diusung oleh Pemkot Tangerang.

"Gizi yang cukup dan merata adalah pondasi penting bagi generasi masa depan. Maka kami tidak ragu untuk memberi dukungan penuh demi tercapainya target nasional ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, dibutuhkan 1.388 SPPG di seluruh kabupaten dan kota se-Banten untuk dapat menjalankan program MBG.

"Provinsi Banten ini termasuk yang besar (jumlahnya), target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa dan itu belum termasuk ibu hamil dan menyusui," kata dia.

Menurutnya, saat ini baru terdapat 35 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Banten yang siap mengakomodir pelajar dari berbagai sekolah.

Guna mendukung program tersebut, kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Banten diminta mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul"Pemkot Tangerang Sediakan Lahan 13.744 Meter Persegi untuk Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Permukiman warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Pasar Cantik, Ciputat, Tangerang Selatan, kini dilanda masalah serius.

Air lindi hitam pekat dan belatung mulai menyerbu area tersebut, serta mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Air lindi adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah padat.

Pantauan Kompas.com pada Selasa (13/5/2025), cairan limbah dari tumpukan sampah mengalir ke jalanan di sekitar pasar, mengeluarkan bau tak sedap yang menyengat.

Kondisi ini mengundang banyak lalat dan belatung yang muncul dari tumpukan sampah yang diperkirakan tingginya mencapai enam meter.

Belatung tersebut bahkan terlihat berkeliaran hingga ke toko warga di sekitar lokasi TPS3R.

Sulistyowati (47), pemilik toko sembako yang letaknya berdekatan dengan area pembuangan sampah, mengungkapkan keluhannya.

"Saya suka ngomel itu sama petugas sampah untuk jangan ditempelin di dekat toko saya. Itu belatungnya, airnya kan sampai ke toko saya. Mana hitam," ujarnya.

Ia mengaku kondisi ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Selain berdampak pada kesehatan dan kebersihan, lingkungan yang buruk juga membuat pembeli enggan datang.

"Langganan banyak yang pindah, bilangnya bau dan jijik lihat belatung," tambahnya.

Zainal Arifin (32), seorang pedagang beras, juga menyampaikan keluhan serupa.

Ia mengungkapkan, sejak adanya gunungan sampah, hewan-hewan seperti tikus, belatung, kecoa, hingga lalar hijau sering muncul.

"Di sini banyak tikus, banyak belatung. Jadi ini belatung-belatungnya aja nih, kalau kemarin aja tiga hari yang lalu sebelum diangkutin belatungnya sudah sampai rumah," jelas Zainal.

Kondisi fisik lingkungan pun menunjukkan dampak serius. Pembatas tembok antara TPS3R dan permukiman warga terlihat jebol sepanjang sekitar 10 meter.

Warga setempat berinisiatif menutupnya dengan seng dan kayu sebagai penyangga darurat.

"Tembok ini aja nih sampai jebol gara-gara sampah. Sudah dari setahun yang lalu karena sampahnya makin lama makin banyak, kan ditumpuk-tumpuk terus, enggak keluar gitu," ungkap Zainal.

Ia berharap agar tumpukan sampah yang kini sedang dipindahkan menggunakan alat berat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan bisa segera diangkut seluruhnya.

"Harapannya sih segera dibersihkan saja. Untuk pemerintah yang terkait ini segera dibersihin. Biar kami warga sini juga enak begitu hidup di sini, menghirup udara segar," tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel belum memberikan komentar terkait permasalahan sampah di TPS3R Pasar Cantik, Ciputat.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mengambil tindakan cepat menyusul kejadian keracunan yang dialami ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat.

Dugaan sementara menyebut insiden tersebut berkaitan dengan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya langsung melakukan investigasi terhadap bahan makanan dan proses pengolahan yang digunakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik, maka kami melakukan teguran keras itu kepada satuan pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor, seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, BGN juga akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terdampak. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas di wilayah setempat.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjutnya.

Penanganan SPPG dan evaluasi pemasok

Tigor menambahkan, pelatihan ulang akan diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan, khususnya kepada petugas penjamah makanan. Tujuannya agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, evaluasi terhadap pemasok bahan makanan juga menjadi perhatian. Jika ditemukan bahan makanan tidak segar atau bermasalah, BGN tak segan menghentikan kerja sama dengan pemasok tersebut.

"Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya, nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita setop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menegaskan, misi BGN sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni memastikan Program MBG berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu," ujar Tigor.

BGN menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memberikan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyebabkan keracunan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyatakan, teguran keras itu bakal dilayangkan jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kerucunan massal terjadi disebabkan oleh kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan,” kata Tigor dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

“Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar dia.

Tigor menyebutkan, BGN akan memberikan pelatihan bagi SPPG untuk mencegah berulangnya kasus keracunan akibat MBG.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

“Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," kata Tigor.

Saat ini, BGN telah melakukan uji lab terhadap bahan dan makanan yang dimasak usai keracunan tersebut terjadi.

BGN memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya,” ujar Tigor.

“Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," imbuh dia.

Dinas Kesehatan Bogor mencatat, jumlah korban keracunan MBG di Kota Bogor mencapai 214 orang pada Sabtu (10/5/2025), bertambah dari angka sebelumnya yakni 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur SPPG Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

KOMPAS.com - Hasil uji laboratorium atas sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal di Kota Bogor mengandung bakteri.

Meski hasil laboratorium menunjukkan bahwa makanan yang dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani terkontaminasi, dapur tersebut masih tetap beroperasi.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan, aktivitas memasak dan distribusi makanan tetap berlangsung namun kini berada di bawah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Distribusi, masak, dan sebagainya masih berlangsung. Tetapi pengawasan langsung dari BGN," katadi Rumah Dinas Wali Kota, Senin (12/5/2025).

Pemkot Bogor juga meminta agar pengelola dapur MBG lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Dedie, pengawasan terhadap proses pengolahan makanan perlu diperketat agar insiden serupa tidak terulang.

“Kita meminta SOP-nya diperketat lagi dan termasuk pengawasannya. Jangan dianggap sepele hal ini. Karena ini menurut kami sesuatu yang sangat serius,” tandas Dedie.

Dari pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa dua menu makanan yang disajikan kepada siswa mengandung bakteri berbahaya, yakni Escherichia coli (E. Coli) dan Salmonella.

Dedie mengungkapkan bahwa keberadaan kedua jenis bakteri tersebut ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi oleh ratusan siswa dari 13 sekolah.

"Dari hasil pemeriksaan laboratorium selama kurang lebih empat hari terakhir, hasilnya menunjukkan beberapa bahan itu mengandung bakteri Coli dan Salmonela," ujar Dedie.

Apa Menu yang Mengandung Bakteri Berbahaya?

Menu yang menjadi penyebab keracunan adalah telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Kedua menu ini diketahui dimasak di dapur Sekolah Bosowa Bina Insani, yang melayani 13 sekolah dalam program MBG Kota Bogor.

Masalah diduga bermula dari proses pengolahan makanan. Telur, misalnya, dimasak pada malam hari dan baru didistribusikan ke sekolah-sekolah pada siang hari berikutnya.

Dedie menyebutkan, selain pemeriksaan makanan, pihaknya juga memeriksa kualitas air serta kondisi fisik siswa.

“Air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh dari siswa, hasilnya sore ini. Tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan hari ini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri Coli dan juga Salmonela,” jelasnya.

Bagaimana Dampaknya terhadap Para Siswa?

Akibat konsumsi makanan terkontaminasi, sebanyak 213 orang yang mayoritas siswa dan beberapa guru mengalami gejala keracunan. Gejala yang dialami meliputi muntah-muntah, diare, mual, pusing, dan tubuh lemas.

Dari jumlah tersebut, setidaknya 12 siswa masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, meskipun kondisinya disebut mulai membaik.

“Sebagian besar keluhannya masih, badannya lemas. Kemudian masih mual dan pusing,” ujar Dedie.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Kota Bogor menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan.

Pemkot Bogor tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk kinerja dapur penyedia makanan.

Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dapur yang beroperasi mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.

Dedie berharap, insiden keracunan ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak agar lebih waspada terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah.

Dengan langkah korektif yang tepat, ia berharap program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kesehatan siswa.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Sajikan Telur dan Toge Berbakteri Hingga Ratusan Siswa Keracunan, Dapur MBG Tetap Beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat, menuai polemik usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Akal-akalan Menopang Industri Asuransi

Menanggapi rencana asuransi tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

"Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta," kata Media Wahyudi dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

"Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujarnya lagi.

Media Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” kata Media Wahyudi.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” ujarnya lagi.

Pemborosan Fiskal, Buang-buang Anggaran

Selain itu, menurut dia, program Asuransi MBG berimplikasi pada pemborosan fiskal. Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Media Wahyudi.

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” ujarnya lagi.

Dia juga menilai bahwa program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Pembiaran Buruknya Mutu Makanan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com pada 12 Mei 2025.

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan SPPG dan juga penerima manfaat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ujarnya lagi.

Terkait rencana tersebut, BGN diketahui telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Pengadaan asuransi bagi penerima maanfaat berawal dari kasus keracunan menu MBG yang terjadi di berbagai daerah.