Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 16 lokasi. Lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari Bandung, Tegal, Banjarmasin, hingga Palembang.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan 16 lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Rencananya, SPPG ini dibangun di atas lahan milik Tempo Scan.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Lokasi yang Akan Dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

DEPOK, KOMPAS.com - Situ Gugur, salah satu ruang air alami yang pernah ada di kawasan Pasir Putih dan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, kini nyaris tak berbekas.

Padahal, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, situ tersebut dulunya memiliki luas sekitar 8 hektar. Kini, area itu justru dipenuhi oleh bangunan permukiman yang sebagian besar tidak berizin.

Bagaimana Situ Gugur bisa hilang dan apa yang menjadi penyebab utamanya?

Pada Senin (5/5/2025), Wali Kota Depok Supian Suri meninjau langsung lokasi bekas Situ Gugur bersama anggota DPRD, camat, lurah, dan perwakilan warga.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkot Depok dalam upaya mengembalikan fungsi ekologis situ yang telah menghilang sejak puluhan tahun lalu.

Situ yang Gugur Sejak 1960-an

Supian Suri menjelaskan, menurut penuturan warga dan tokoh masyarakat sekitar, Situ Gugur mulai mengalami penyusutan bahkan hilang sepenuhnya sejak tahun 1966.

"Informasi orang-orang tua kita di sini tahun 1966 sudah gugur, tahun 1970 coba diperbaiki tapi akhirnya gugur lagi," ujar Supian Suri, dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.

Kondisi ini mengindikasikan, bahwa proses degradasi situ sudah berlangsung lama, tanpa penanganan konkret dan berkelanjutan.

Dalam rentang waktu tersebut, lambat laun lahan yang dulunya berupa situ berubah fungsi menjadi lahan kering, hingga kemudian mulai diklaim, dijual, dan dibangun menjadi rumah tinggal.

Alih Fungsi Lahan dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu penyebab utama hilangnya Situ Gugur adalah alih fungsi lahan secara bertahap.

Area yang dulunya balong (danau kecil) kini telah berubah menjadi kawasan permukiman. Bahkan, menurut Supian, terdapat rencana pengembangan perumahan baru di atas lahan eks-situ sebelum dihentikan oleh Satpol PP.

"Kondisinya hari ini bisa lihat ya, yang tadinya balong sekarang udah berencana jadi perumahan lagi. Kemarin teman-teman Satpol PP sudah menyetop, tidak ada lagi pembangunan lanjutan di sini,” kata Supian.

Alih fungsi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan, tidak jelasnya status alas hak tanah, dan ketiadaan data resmi yang memperkuat posisi lahan sebagai milik negara atau aset daerah.

Akibatnya, lahan yang semestinya dilindungi justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak resmi.

Status Sertifikat Jadi Penghambat

Salah satu tantangan besar yang kini dihadapi Pemkot Depok adalah status kepemilikan lahan.

Banyak bidang tanah di eks-Situ Gugur telah bersertifikat atas nama warga. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana proses sertifikasi itu terjadi, mengingat catatan awal menyatakan bahwa lahan tersebut adalah situ.

"Faktanya alas haknya bukan enggak dimiliki warga lah intinya sih seperti itu, itu catatan yang ada di provinsi ini yang memang harus kita koordinasikan ke provinsi," ungkap Supian.

Meski tidak mudah, Supian menyatakan, bahwa setidaknya 1,5 hektar lahan akan diupayakan untuk dikembalikan fungsinya sebagai situ. Langkah ini menjadi tahap awal dalam restorasi ekologis wilayah tersebut.

"Buat saya yang paling prioritas adalah mengembalikan fungsi situ seberapa pun itu kita dapat untuk tahap awal itu prioritas kami,” ujar Supiah.

Hilangnya Situ Gugur di Pasir Putih dan Bedahan, Sawangan Depok memperingatkan tentang pentingnya kebijakan tata ruang yang tegas dan pengawasan ketat dari Pemeritah Kota,.

Selain itu, edukasi masyarakat juga penting dilakukan agar situ-situ lain di Kota Depok tidak mengalami nasib serupa.

DEPOK, KOMPAS.com — Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan sikap tegas, Situ Gugur di Pasir Putih, Sawangan, yang kini nyaris lenyap ditelan pemukiman, harus dikembalikan ke fungsi ekologisnya.

Supian menegaskan, penyelamatan lingkungan lebih penting dari sekadar urusan administratif.

“Kalau kita terus debat soal administrasi, nanti semua lahan habis jadi perumahan,” ujarnya lantang saat meninjau bekas lokasi situ pada Senin (5/5/2025).

Situ Gugur dulunya danau seluas 8 hektare warisan era kolonial Belanda, yang airnya menghidupi warga sekitar.

Namun sejak tanggulnya jebol pada 1966, dan gagal diperbaiki secara permanen pada 1970, kawasan itu berangsur mati.

Kini, sebagian besar wilayah bekas situ telah bersertifikat atas nama warga dan berubah fungsi menjadi kawasan hunian.

Ironisnya, masih ada sumber mata air aktif di lahan itu, tanda bahwa fungsi danau masih mungkin dipulihkan.

Supian menyebut peluang pemulihan seluas 1,5 hektare masih ada, namun terancam lenyap jika tak segera diselamatkan.

"Permasalahannya, titik ini tidak lagi bisa dibilang sebagai fungsi situ karena sudah bersertifikat milik warga. Tapi kita masih punya peluang untuk menyelamatkan sekitar 1,5 hektare," ujarnya.

Satpol PP, kata Supian, telah berusaha menghentikan pembangunan di area tersebut, namun terbentur status sertifikat dan aturan lahan.

Meski begitu, Pemkot tetap bersikukuh memperjuangkan sisa ruang yang bisa diselamatkan.

“Intinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan fungsi Situ Gugur," kata Supian.

Depok, yang makin padat dan kerap didera banjir, butuh langkah keras untuk menyelamatkan ruang terbuka dan area resapan.

Situ Gugur, walau tinggal serpihannya, kini jadi medan pertempuran antara kepentingan ekologis dan ekspansi beton.

"Mudah-mudahan ini jadi pengembalian alam kita, seberapa pun maksimal yang kita dapatkan,” tutupnya.

DEPOK, iNewsDepok. id - Warga Jalan BDB Delima, RT 01, RW 15, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dibuat geger dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang tiga meter, Kamis (1/5/2025).

Kemunculan ular itu membuat warga ketakutan dan sulit tidur karena khawatir reptil tersebut masuk ke dalam rumah. Mereka pun langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Plt Kabid Pengendalian Operasional dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, Tesy Haryati, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga dan langsung menerjunkan tim ke lokasi.

“Evakuasi dilakukan oleh tiga personel. Mereka dibekali dengan alat pelindung diri (APD) dan grab stick,” ujar Tesy.

Menurutnya, proses evakuasi berjalan lancar dan ular berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Petugas pun bekerja ekstra hati-hati agar tidak terjadi insiden.

“Ular sanca tersebut kemudian dibawa ke pos damkar untuk diamankan sebelum dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari permukiman,” jelasnya.

Tesy mengingatkan warga agar tidak mencoba menangkap hewan liar sendiri dan lebih baik segera melapor. “Jangan panik, segera hubungi damkar agar ditangani dengan benar,” pungkasnya.

Editor : M Mahfud

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

Video proyek turap perumahan mempersempit sungai di Kali Cikumpa, Cilodong, Depok, viral di media sosial. Proyek itu kini dihentikan Satpol PP.

Dari video yang dilihat detikcom Rabu (30/4/2025), tampak seorang warga merekam proyek tersebut. Tampak ada warga tengah mengerjakan proyek tersebut. Kemudian bebatuan yang tertumpuk di pinggir sungai.

Tampak pengerjaan itu masih tahap pengerjaan bebatuan. Terlihat turap itu dibangun sepanjang kira-kira 10 meter lebih dan memakan setengah badan sungai.

"Ini terlalu ambil badan GSS (garis sempadan sungai) badan kali, badan sungai. Terlalu kecil ini sungai," kata perekam video.

Dilihat di akun Instagram resmi Satpol PP Depok, proyek tersebut telah dihentikan. Kegiatan itu dihentikan sampai turunnya rekomendasi dari dinas terkait.

"Tim BKO Satpol PP Kecamatan Cilodong bersama dengan Kasi Pemtrantib Kelurahan Jatimulya pada hari Selasa, 29 April 2025 melakukan penghentian kegiatan penurapan badan sungai sampai dapat menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait," tulis Satpol PP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

DEPOK, KOMPAS.com – Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih yang terletak di Sawangan, Kota Depok, disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Kamis (24/4/2025).

Dari total tersebut, 60 rumah sudah dihuni oleh warga, sementara 40 rumah lainnya telah siap untuk diserahkan kepada calon penghuni.

Langkah penyegelan ini diambil oleh Satpol PP setelah mereka menemukan dugaan bahwa pengembang perumahan tidak memiliki izin untuk melaksanakan pembangunan.

Sebelum penyegelan, Satpol PP telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP) kepada pengembang untuk menyelesaikan urusan perizinan.

Penjelasan pengembang

Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, mengungkapkan mereka telah mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum pengiriman SP pertama.

Namun, permohonan izin tersebut ditolak dengan alasan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan direncanakan akan dijadikan situ.

"IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan," uca Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

"Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Wirama menambahkan.

Lahan yang disebut akan dibuat situ memiliki luas delapan hektar, sedangkan Perumahan Al Fatih mengambil dua hektar lahan yang berstatus tanah situ.

Meskipun perencanaan situ telah ada sejak 1983, hingga saat ini tidak ada pembangunan yang terlihat dilakukan hingga perumahan berdiri pada tahun 2023.

"Yang ditetapkan sebagai situ kan 8 hektar, tapi 2 hektar yang dimiliki Perumahan Al Fatih masih berstatus tanah situ,” sambung Wirama.

Saat ini, pihak perumahan telah mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan status kepemilikan lahan dan legalitas pembangunan yang telah berlangsung.

Kondisi perumahan setelahpenyegelan

Setelah penyegelan, warga yang sudah menghuni rumah di Perumahan Al Fatih tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

Menurut salah seorang warga yang ditemui di lokasi, permasalahan antara pengembang dan pemerintah sudah berhasil diselesaikan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terang warga tersebut pada Sabtu (26/4/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, kondisi perumahan ini terbilang kondusif dan jauh dari kebisingan.

Kendaraan bermotor tampak keluar-masuk di kawasan perumahan yang dijaga oleh petugas keamanan.

Di sisi lain, anak-anak juga terlihat bermain dengan tenang di area terbuka, menggambarkan suasana yang nyaman meskipun tengah menghadapi situasi penyegelan.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

DEPOK, KOMPAS.com - Aktivitas penghuni Perumahan Al Fatih, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, berlangsung normal usai Satpol PP menyegel karena permukiman ini diduga tak berizin.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Sabtu (26/4/2025), portal jalan yang tepat berada di akses masuk perumahan diawasi oleh salah seorang penjaga.

Tepat di dekat portal, kantor pemasaran Perumahan Al Fatih langsung terlihat menyambut warga yang mulai masuk ke lingkungan ini.

Beberapa pengendara motor yang diduga penghuni perumahan terlihat masuk dan keluar lewat portal.

Sejumlah anak-anak terlihat asyik bermain di bawah matahari yang sudah tak lagi terik.

Dapat dikatakan, suasana perumahan ini terbilang kondusif dan bebas dari bising.

Beberapa warga menolak untuk diminta tanggapan terkait rumahnya yang memungkinkan tidak memegang izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saya belum menetap tinggal di sini, cuma seminggu sekali saja ke sini,” ucap seorang warga perumahan itu kepada Kompas.com di lokasi, Sabtu.

Ia mengklaim, persoalan perumahan yang melibatkan huniannya sudah diselesaikan dan sudah mendapatkan kejelasan.

“Sudah kok, sudah clear intinya. Tadi juga sudah dijelaskan, sudah ada pertemuan, anggota DPRD juga ke sini buat bantu,” terangnya.

Sedangkan beberapa warga lainnya tak berkenan untuk memberikan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP menyegel Perumahan Al Fatih karena telah mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan terkait dugaan perumahan tak berizin pada Selasa (22/4/2025).

Diperkirakan, 100 unit rumah terdampak dengan rincian 60 rumah sudah ditempati dan 40 lainnya sudah dalam bangunan jadi, tinggal proses serah terima kepada calon penghuni.

Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama menerangkan, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) pada September 2024.

Namun, Pemkot Depok menolaknya karena menilai status lahan tersebut terdata untuk dimanfaatkan sebagai situ (cekungan yang menampung air seperti danau atau waduk) dengan luas sekitar delapan hektar.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. (Padahal) yang ditetapkan situ kan 8 hektar, tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” ujar Wirama kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Padahal, kata Wirama, rencana itu sudah muncul sejak 1938, beberapa tahun sebelum hari kemerdekaan Indonesia.

Dan hingga pembangunan Perumahan Al Fatih sekitar tahun 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

Oleh karena itu, usai pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan.

Sementara pembeli mulai menghuni selama setahun terakhir ini.

Kami usulkan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan dikabulkan supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggisuntuk Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Jumat, menyampaikan bahwa pihaknya sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah tersebut.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," katanya.

Supian menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni di lokasi tersebut akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, namun pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Pengembang Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, mengeklaim telah mengajukan izin pemanfaatan ruang (IPR) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada September 2024.

Namun, pengajuan tersebut ditolak karena lahan seluas dua hektar yang dimaksud terdata sebagai situ sejak tahun 1938. Kini, perumahan tersebut telah disegel.

“Pendaftaran meminta IPR sudah dilakukan tapi terbentur aturan, karena disinyalir di zaman Hindia Belanda (tanah ini) ditetapkan sebagai tanah situ," ucap Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Pembangunan perumahan yang disebutkan telah berlangsung sejak 2023 itu akhirnya tetap dilanjutkan karena pengembang mengeklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

“Kalau tanah ini, sah milik Perumahan Al Fatih, karena suratnya SHM. Kalau di dalam ilmu pertanahan, SHM yang paling tertinggi,” tambah Wirama.

Pengembang juga mempertanyakan keputusan Pemkot yang masih menetapkan tanah seluas dua hektar itu sebagai situ.

Menurut mereka, luas total tanah yang dinyatakan hendak dibangun situ buatan adalah delapan hektar, di mana enam hektar lainnya sudah berstatus zona kuning untuk kebutuhan hunian.

Namun, Satpol PP tetap menyegel sementara perumahan tersebut setelah tiga surat peringatan (SP) disampaikan kepada pengembang.

Diperkirakan, sebanyak 100 unit rumah berpenghuni terdampak dari tindakan ini, yang terdiri dari 60 rumah berpenghuni dan 40 unit lainnya dalam tahap pembangunan, tinggal menunggu proses penyerahan.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan digunakan untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 100 unit rumah di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok, disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Tindakan ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran perizinan oleh pihak pengembang yang disebut belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penyegelan mencakup 60 unit rumah yang telah berpenghuni dan 40 unit lainnya yang siap diserahterimakan kepada konsumen.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok, Tono Hendratno Hasan, penyegelan dilakukan setelah pihak pengembang mengabaikan tiga surat peringatan (SP) yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kota Depok.

“Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya,” jelas Tono dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyebab Penyegelan

Penyebab utama penolakan izin ternyata lebih kompleks. Menurut pernyataan Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, lahan tempat perumahan tersebut berdiri diklaim sebagai bagian dari rencana pembangunan situ buatan oleh pemerintah.

“IMB belum ada, tapi bukan karena kami tidak mengurus. Sejak awal kami sudah ajukan izin, tapi ditolak karena lahan ini disebut akan dijadikan situ buatan. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada,” ujar Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Diketahui, klaim terhadap lahan tersebut berasal dari rencana lama yang tercatat sejak tahun 1938, dengan luas total mencapai delapan hektar.

Namun, hingga saat ini hanya lahan yang digunakan Perumahan Al Fatih yang disegel, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kebijakan di lapangan.

Pihak pengembang saat ini tengah menempuh jalur hukum melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA) untuk mencari kejelasan status kepemilikan lahan serta legalitas pembangunan yang telah berjalan.

Sementara itu, warga yang telah menempati unit rumah di perumahan tersebut kini menghadapi ketidakpastian, di tengah polemik antara pengembang dan pemerintah.