Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie buka suara soal rencana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa masuk dalam sektor perumahan. Rencana tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan di daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sekali lagi di desa itu adalah pelibatannya itu adalah koperasi dan BUMDES. Presiden meminta kita membentuk 80 ribu koperasi," kata Fahri dikutip dari detikProperti.

Terkait hal itu, Budi Arie mengatakan Kopdes Merah Putih bergerak di semua sektor, termasuk sektor perumahan. Saat ini, pemerintah mewajibkan tujuh unit usaha yang wajib dijalankan, yakni Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Bisnis Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa/Kelurahan, Apotek Desa/Kelurahan, Sistem Pergudangan/Cold Storage, dan Sarana Logistik Desa/Kelurahan.

"Kita bergerak di semua sektor. Kopdes Merah Putih mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri atau Kementerian Perumahan Rakyat, itu bisa juga untuk perumahan di desa," kaga Budi Arie saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Budi mengatakan keterlibatan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan sudah menjadi pembahasan di dua kementerian tersebut. Meski begitu, Budi menyebut sifatnya masih belum resmi.

"Sudah, secara informal kita sudah bicara," jelas dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait peranan Kopdes Merah Putih di sektor perumahan, Budi Arie menerangkan tergantung pada skemanya nanti. Saat ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih selama satu bulan ke depan.

"Ya nanti skemanya kita lihat. Tapi yang kita fokus dulu ke pembentukan ini sampai akhir Juni, awal Juni," imbuh Budi.

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin.

Peluncuran dilaksanakan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu lokasi untuk penyediaan rumah bagi tenaga kesehatan.

Menteri PKP Maruarar yang sempat berinteraksi dengan penghuni kompleks perumahan tersebut menyebut lokasi yang berada di Kendal tersebut cukup bagus dan bebas dari banjir.

Menurut dia, pada tahap awal ini terdapat kuota bagi 30 ribu tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kalau bisa mendapatkan pendanaan lagi akan kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan," katanya.

Meski alokasi rumah bersubsidi bertambah, ia meminta kualitas bangunan rumah jangan sampai diabaikan.

Sementara Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan menyampaikan apresiasi atas kuota 30 ribu rumah bagi tenaga kesehatan dari total 3 juta rumah yang ditargetkan dibangun oleh pemerintah.

Ia menuturkan jumlah tenaga kesehatan di Indonesia jumlahnya hampir mencapai 1 juta orang. "Kuota ini untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidang, dan 5 ribu tenaga kesehatan," katanya.

Kepada pengembang perumahan, Menkes Budi berharap tidak hanya sebatas membangun rumah, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Saya rasa paling lama akhir bulan ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas proyek hunian di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kita akan bicara dengan Pak Basuki nanti. Kita kemarin sempat membangun berapa tower hunian, nanti kita bicara, dan saya minta nanti dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga supaya kita ada kesepakatan yang jelas," kata Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Dirinya berharap paling lambat akhir bulan ini bisa melakukan pembahasan tersebut dengan Kepala OIKN dan Menko IPK. Pertemuan tersebut juga direncanakan bersifat terbuka dan dapat diliput oleh wartawan.

"Saya rasa paling lama akhir bulan ini, tolong diagendakan dengan Pak Basuki dan Pak AHY, supaya kita bicara soal IKN, posisi kita bagaimana. Nanti diinfokan ke wartawan juga," katanya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik.

Dalam pembangunan periode 2025-2029 ini telah dialokasikan anggaran dari APBN sebesarRp48,8 triliun dengan target menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik.

Selain alokasi Rp48,8 triliun , OIKN juga memiliki program dengan anggaran dibiayai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), nilainya mencapai Rp60,93 triliun, antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.

Kemudian untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang kini baru dikerjakan baru sebagian, ada juga satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung wacana koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan saat ini sudah waktunya untuk melakukan konsolidasi politik.

"Memang sudah waktunya kita konsolidasi politik setelah lebih seperempat abad reformasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Fahri mengatakan dewasa kini politik di Indonesia mulai merusak banyak hal. Dia menyebutkan saat ini waktu yang tepat untuk bebenah.

"Politik kita mulai merusak banyak hal. Ini waktu kita berbenah. Elite politik harus bersatu," kata Fahri.

Karena itulah, Fahri menilai elite politik harus bersatu. Dia mengatakan koalisi permanen untuk menyatukan elite itu harus segera dilakukan.

"Koalisi untuk menyatukan elite harus segera dibuat," ujarnya.

Ide koalisi permanen dari Prabowo itu sebelumnya disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas (ratas).

Pantauan detikcom di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025), terlihat AHY tiba di Istana bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada pukul 12.40 WIB. Kemudian, disusul Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

"Ya saya dapat undangan dari presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama lima menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY.

AHY menyampaikan pembahasan ratas itu berkaitan dengan bidang infrastruktur. Dia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawahinya dalam ratas bersama presiden.

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Dan kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," ujarnya.

Ditanya soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AHY membuka peluang hal itu juga akan dibicarakan.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," katanya.

Sementara Dudy Purwagandhi mengatakan kedatangan pihaknya merupakan lunch meeting. Dia membuka kemungkinan persiapan mudik juga akan dibahas.

"Lunch meeting, sih. (Soal mudik) mungkin salah satunya," kata Dudy seraya masuk ke area Istana.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025