Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka opsi melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar semakin banyak siswa dapat menerima manfaat program.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pertemuan bersama Gubernur dan Bupati Jawa Timur di Graha Mandiri, Jakarta pada Senin (14/4).

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat, itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas.

Menurutnya, konsep hybrid bisa melibatkan kantin sekolah untuk program MBG. Hal ini diharapkan mampu memperluas cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Terlebih, saat ini ada anggaran untuk mempercepat MBG secara masif.

Khofifah menilai, kantin sekolah dalam ekosistem MBG bisa menjadi dapur sehat.

"Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," pungkas Khofifah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan susu saat ini belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dikarenakan 85 persen susu di Indonesia saat ini masih impor.

"Memang makan (bergizi) gratis belum masuk susu. Susu belum masuk. Karena apa? Karena susu kita masih 85 persen impor sususnya," kata Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara penyerahan bantuan cooling unit ke UD. Pramono, di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (20/3/2025).

Maka, lanjut Zulkifli, usaha pengolahan susu di Indonesia harus didukung. Sehingga nantinya untuk mencukupi kebutuhan susu dalam negeri tidak perlu impor lagi.

"Inilah yang harus didukung, seperti UD. Pramono ini yang harus kita dukung agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu," imbuh dia.

Dikemukakan Zulhas, sesuai kebijakan Presiden, jika produksi susu dalam negeri sudah banyak, maka secara bertahaap akan dimasukkan dalam menu makan bergizi gratis. Namun karena saat ini masih tergantung impor, sehingga susu belum masuk ke MBG.

"Kalau kita sudah banyak susu, kata bapak Presiden, secara bertahap nanti baru makan gratis itu kalau sudah banyak susu diproduksi kita, baru diberi. Sementara karena tergantung pada impor, repot, ya belum masuk susu," jelas Zulhas.

Namun demikian, Zulhas menyebutkan bahwa sekarang ini semangat masyarakat untuk minum susu luar biasa. Sehingga usaha susu seperti UD. Pramono ini tidak perlu risau tak terserap.

"Tetapi semangatnya sekarang itu masyarakat minum susu luar biasa. Jadi kalau produksi UD Pramono ini saya kira aman, pasti terserap terus, karena sekarang semangat orang minum susu ini luar biasa. Sudah menyadari bahwa penting (minum susu)," ucapnya.

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Video Menko Zulhas: Insyaallah Tahun Ini Kita Tak Impor Beras

Sebanyak 2,7 juta hektare (ha) sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Nah, kalau revisi Perpres selesai, maka akan segera dibentuk tim terpadu, untuk menyelesaikan ada namanya lahan sawah yang dilindungi di 12 provinsi itu yang akan diperkuat menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"terang dia.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan sawah yang dilindungi ini mencegah agar lahan tidak dialihfungsikan menjadi berbagai macam bangunan, seperti untuk industri dan permukiman. Dia mencontohkan alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi sebelumnya, saat perlindungan lahan sawah belum diberlakukan.

"Data dari 8 provinsi saja sebagai contoh, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama 2 tahun itu 136.000 hektare. Berarti 1 tahun rata-rata 66.000 ha," terangnya.

Nusron menegaskan, jika LSD dijadikan LP2B, maka tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

"87% total LBS lahan baku sawah atau total sawah harus ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apapun selama-lamanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lahan sawah di 8 provinsi masuk kategori dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteru ATR/BPN yang dimaksud Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

BOGOR, KOMPAS.com – Pemerintah menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), karena ditemukan pelanggaran berat terhadap aturan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tempat-tempat tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujar Zulkifli.

Penyegelan dilakukan oleh Zulkifli bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang melarang segala aktivitas di lokasi tersebut.

*"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup,"* demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Menurut Zulkifli, pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah memperparah risiko bencana banjir dan longsor di wilayah Bogor dan Bekasi.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.

Selain ancaman bencana, pelanggaran ini juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," tegas Zulkifli.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," pungkasnya.

Penulis: Kontributor Bogor Afdhalul Ikhsan

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini turut memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting itu adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.

Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.

Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menyarankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menggunakan pendekatan asosiasi atau kelompok dalam memberikan sertifikasi bagi 4,5 juta usaha mikro, kecil, menengah bidang pangan.

Zulkifli, atau yang akrab dipanggil Zulhas, mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa saat ini ada sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Dari jumlah tersebut baru 400 ribu yang diberikan.

Oleh karena itu, dia menyarankan pendekatan tersebut agar sertifikasi bagi semuanya lebih cepat tercapai.

"Nah oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," katanya usai rapat terbatas untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dia meminta BPOM untuk mempercepat sertifikasi tersebut, karena berbeda dengan industri pangan yang punya sumber daya manusia, logistik, dan lainnya, modal UMKM terbatas.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," katanya.

Pendekatan itu, katanya, juga sesuai dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam budaya Indonesia, yang dipesankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi langkah BPOM untuk mempercepat sertifikasi industri garam nasional, dalam rangka pemenuhan suplai melalui produksi secara domestik.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi disini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," kata Zulhas.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp 1 triliun-Rp 2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," katanya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menambahkan selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," imbuh Zulhas.

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan yang dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden) terkait pembagian tugas masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu Zulhas membahas kebutuhan makanan yang cukup besar dalam program MBG. Misalnya telur yang mencapai 4 5 juta butir dan beras yang mencapai 4 juta kilogram.

"Kalau sampai 80-an juta (penerima MBG) itu berasnya 4 juta, telurnya 5 juta. Telur itu banyak sekali, semua banyak. Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan, oleh karena itu sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik," tegas Zulhas.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jumlah anak yang akan tersentuh program MBG ke depannya mencapai 3 juta orang dengan kebutuhan anggaran Rp 1 triliunan. Namun jika ada percepatan dan anak yang mendapat MBG menjadi 82,9 juta, kebutuhan anggarannya naik menjadi Rp 25 triliun per bulan.

"Dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ya untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan.

Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini," kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian.

Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

"Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing, misalnya nanti ada distribusi antara daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025