JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki cara untuk mendapatkan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji lewat hibah tanah program 3 Juta Rumah.

Namun, ada beberapa kriteria penerima hibah yang harus dipenuhi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki rumah berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Nomor 9 Tahun 2021.

Kemudian, masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli rumah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2022.

Lalu, masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 juta (sudah menikah) untuk wilayah non-Papua berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 22 Tahun 2023.

Sementara bagi masyarakat berpenghasilan Rp 7,5 juta (belum menikah) dan Rp 10 juta (sudah menikah) di Papua berdasarkan kepmen yang sama.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki gaji, tanah tersebut akan menjadi jaminan agunan bagi perbankan.

Sementara bagi yang memiliki slip gaji, tanah dan slip gaji tersebut yang menjadi jaminan agunan kepada bank.

"Tanah hibah hanya digunakan untuk pembangunan 3 Juta Rumah dan tidak boleh diperjualbelikan dan disewakan kepada pihak lain," ungkap Menteri PKPMaruarar Sirait, Senin (16/12/2024).

Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya. Rencana itu merupakan bagian dari program 3 juta rumah.

Rencana ini dinilai akan memberikan efek tersendiri. Untuk menjalankannya juga dihadapi sederet tantangan.

Menurut Pemimpin Tim Riset dan Penasihat di Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, program ini tidak hanya memberikan solusi hunian terjangkau, tetapi juga berpotensi menciptakan perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif.

"Dengan adanya program apartemen 1 juta apartemen ini kita juga bisa lihat akan terjadi perkembangan pusat komersial baru dan yang pasti ini ditargetkan untuk meningkatkan kenyamanan hidup dari pekerja usia produktif," ujarnya dalam acara konferensi pers (17/12/2024).

Lebih lanjut, pemanfaatan lahan yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD) dinilai mampu menekan biaya pembangunan. Sehingga harga unit apartemen dapat lebih rendah dibandingkan hunian vertikal lainnya.

Selain itu, lokasi apartemen yang dirancang berada di kawasan perkotaan dinilai akan meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat.

"Walaupun ini merupakan apartemen menengah bawah tapi masih diperlukan aksesibilitas yang baik, baik dari kedekatan dengan transportasi umum maupun dari jaringan tol dan juga kemudahan ke pusat kerja maupun kegiatan komersial dan fasilitas umum lainnya" tambahnya.

Tak hanya soal hunian, program ini diyakini akan mendorong perkembangan pusat komersial baru di sekitar kawasan apartemen. Keberadaan pusat-pusat komersial ini diharapkan mampu memberikan dorongan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup para pekerja usia produktif di perkotaan.

Namun, untuk memastikan kesuksesan program ini, sejumlah tantangan perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah kepastian dukungan dari pemerintah, lokasi strategis, skema pembayaran yang sesuai daya beli masyarakat, serta transparansi legalitas proyek.

"Kita masih menunggu bagaimana aturan dari pengembangan program 1 juta hunian vertikal ini baik itu dari harga maupun dari target marketnya," katanya.

Selain itu, aksesibilitas lokasi harus diperhatikan agar apartemen ini tetap terhubung dengan transportasi publik, jaringan tol, serta fasilitas umum lainnya.

Dari sisi harga, skema pembayaran dan cicilan yang terjangkau menjadi faktor penting agar apartemen menengah bawah ini dapat menjangkau target pasarnya. Fasilitas minimal seperti keamanan, area parkir, dan ruang terbuka untuk bermain juga perlu disediakan untuk memastikan kenyamanan penghuni.

Untuk menarik minat calon pembeli, strategi pemasaran yang tepat sasaran harus dikembangkan. Kolaborasi dengan penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik konvensional maupun subsidi, dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung penjualan unit.

Selain itu, legalitas proyek juga menjadi perhatian utama. Konsumen properti saat ini semakin cerdas dan berhati-hati, sehingga transparansi dalam perizinan proyek menjadi keharusan untuk membangun kepercayaan pasar.

Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, program 1 juta apartemen ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat kelas menengah bawah yang membutuhkan hunian terjangkau di kawasan perkotaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan komersial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kodam I/Bukit Barisan (BB) berkomitmen mendukung kesehatan dan kecerdasan generasi muda melalui pemberian paket makanan sehat bergizi. Kali ini, sebanyak 250 siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatra Utara pada Senin (16/12/2024), menerima bantuan tersebut

Program tersebut adalah bagian dari upaya Kodam I/BB untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mendukung pertumbuhan kecerdasan anak-anak pada masa yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Dukungan itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tumbuh kembang siswa, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.

Pangdam I/BB Rio Firdianto yang diwakili Kapoksahli Pangdam I/BB Bidang Ideologi dan Politik, Kolonel Inf A Sinaga, turun langsung untuk meninjau pelaksanaan kegiatan. Kolonel Sinaga memastikan kelancaran distribusi makanan, kecukupan menu, serta kualitas gizi yang terkandung dalam paket makanan yang diberikan.

"Pangdam I/BB mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh personel tim lapangan. Beliau juga berpesan agar program ini dilaksanakan dengan konsisten, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi para siswa," ujar Kolonel Sinaga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat TNI dan Polri, perangkat kecamatan dan kelurahan, kepala sekolah, serta para guru. Kolonel Sinaga juga sempat memeriksa kebersihan Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB yang bertanggung jawab menyiapkan paket makanan untuk para siswa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan program 3 Juta Rumah per tahun.

Pembangunan 3 Juta Rumah ini mencakup dua juta rumah di perdesaan, dan 1 juta di perkotaan.

Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda), hingga dukungan lainnya.

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, upaya tersebut melibatkan berbagai sektor.

Misalnya, untuk mendapatkan lahan gratis atau murah, Ara bisa mendapatkannya melalui aset sitaan tanah koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahkan, bisa dari tanah wakaf yang saat ini sudah dibahas oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menanti usulan.

"Sudah pernah dibahas dengan BWI, menanti usulan tanah wakaf," ungkap Ara, Senin (16/12/2024).

Cara lain dari perolehan tanah bisa didapatkan melalui donasi tanah atau corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan, serta tanah lainnya sesuai dengan aturan berlaku.

Pembiayaan kreatif dan alternatif

Ini bisa didapatkan melalui agunan dari lahan donasi pribadi atau perusahaan kredit perbankan seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan bank lainnya melalui penyusunan skema pembiayaan baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Efisiensi

Melalui central purchasing dari industri serta digitalisasi pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Insentif pajak dari Kemenkeu

Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) 2,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Prototipe desain, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (Pemda)

• Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemkab/Pemkot (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari (Pemda dan Mendagri) (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Penyederhanaan Persyaratan Perizinan (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)
• Kepastian Waktu Penerbitan Izin (sudah ditandatangani SKB 3 Menteri)

Dukungan lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

• Penyederhanaan Proses Amdal Revisi Permen KLHK 4 2024 tentang 0-3 Ha diubah menjadi 0-5 ha SPPL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi

• Kemudahan perizinan usaha
• Kepastian proses perizinan (penolakan otomatis by system)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Diberikan pengecualian bagi calon debitur KPR FLPP yang tersandung SLIK OJK akibat Pinjol dibawah Rp 2 juta
• Payung Hukum untuk mendukung program Rent to Own (Dalam biaya sewa rumah ada komponen cicilan uang muka)

Kementerian PKP

• Prototipe/Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana Kepmen PUPR 2947 tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah diperlukan tanah seluas 25.200 hektar.

Hal tersebut ia sampaikan dalam paparannya saat acara Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

“Kalau programnya 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan asumsi satu rumah itu 60 meter maka sesungguhnya tanah yang dibutuhkan hanyalah 25.200 hektar,” ungkap Nusron.

Menurut Nusron, jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari kebutuhan tanah untuk pembangunan rumah dan pembangunan fasilitas umum.

“Satu rumah MBR itu 60 meter kebutuhannya. Kalau kali 3 juta maka luasnya 18.000 hektar. Ditambah 40 persen untuk kebutuhan fasilitas umum yakni 7.200 hektar. Totalnya 25.200 hektar,” paparnya.

Bagi Nusron, kebutuhan tanah tersebut tidak terlalu banyak untuk ukuran ketersediaan tanah yang di Indonesia.

Apalagi, berdasarkan data dari Kementerian ATR/BPN, tanah yang nantinya diperuntukan bagi area penggunaan lain (APL) adalah sebesar 70,4 juta hektar.

“Luas tanah terindikasi telantar itu sebesar 854.662 hektar. Nantinya dari cadangan tanah ini akan diperuntukan bagi perumahan yakni sebesar 79.925 hektar,” tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan luas tanah terindikasi terlantar di Indonesia mencapai 854.662 hektar.

Dari luas tanah tersebut, 79.925 hektar akan dimanfaatkan untuk membangun pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berjanji segera mempresentasikan data lokasinya kepada asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

“Saya sudah janji pada teman-teman di REI, Apersi dan Himperra, kita ketemu bulan Februari atau awal maret saya akan presentasikan letak 79.925 hektar itu dan peta topografinya seperti apa,” ujar Nusron seperti dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Data tersebut bisa dimanfaatkan untuk menilai apakah lokasi tanah terlantar yang ada layak digunakan untuk membangun rumah bagi MBR.

“Jadi apakah sesuai atau tidak digunakan untuk (membangun-red) rumah MBR semuanya terserah kepada teman-teman pengembang dan Kementerian PKP,” jelasnya.

Dikatakan, tugas Kementerian ATR/BPN hanyalah menyajikan informasi untuk kepentingan pemukiman termasuk untuk Program pembangunan 3 juta rumah.

Selain untuk kepentingan permukiman, tanah terindikasi terlantar di Indonesia juga digunakan untuk Program Nasional seperti tanaman pangan seluas 209.780 hektar.

Peruntukan lainnya yakni bagi pelaksanaan program transmigrasi dan redistribusi tanah seluas 564.957 hektar.

JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah perlu transparan atas keterlibatan swasta seperti Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini untuk menghindari risiko konflik kepentingan.

Menurut Achmad, keterlibatan Grab dan OVO dalam makan bergizi gratis tidak dapat dilepaskan dari realita bahwa kedua entitas ini merupakan bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Grab, misalnya, adalah platform teknologi yang berfokus pada layanan transportasi, pengantaran, dan pembayaran digital, sementara OVO adalah salah satu alat pembayaran terbesar di Indonesia.

"Jika Grab dan OVO menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital OVO di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program makan bergizi gratis bisa kehilangan esensi sosialnya," ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta dalam mendesain dan melaksanakan program ini.

"Apakah standar gizi, sasaran penerima manfaat, serta mekanisme distribusi telah dikaji bersama untuk memastikan keselarasan dengan program makan bergizi pemerintah? Jika tidak, program ini hanya akan menjadi proyek fragmentaris tanpa dampak signifikan terhadap tujuan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Achmad menilai, partisipasi Grab dan OVO dalam program makan bergizi gratis ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi tantangan sosial.

“Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait motif, transparansi, dan keberlanjutan program yang harus dijawab agar inisiatif ini tidak sekadar menjadi pencitraan untuk kepentingan bisnis swasta," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengingatkan pemerintah agar mengawal ketat program makan bergizi gratis, agar tidak dijadikan sebagai ladang korupsi.

Menurut Media, makan bergizi gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto karena  punya tujuan baik dan program sejenis banyak dilaksanakan di negara lain.

“Tetapi memang (perlu dilihat) tantangannya sejauh mana program itu betul-betul efektif dan efisien dan tidak berujung pada bencana fiskal, termasuk juga potensi korupsi,” kata Media dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dikatakan Media, skandal korupsi terkait program seperti ini pernah terjadi di China dan India. Karenanya, dia meminta agar pemerintah memperhatikan aturan teknis dan manajemen penyaluran dana sebelum makan bergizi gratis dilaksanakan pada Januari 2025.

Media merangkum tiga skema yang dapat diterapkan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pertama adalah skema penyaluran berjenjang tapi tersentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator kunci di level nasional dan unit layanan daerah sebagai penyalur.

Kedua adalah menyalurkan makan bergizi gratis ke sekolah, di mana pihak sekolah menjadi koordinator kunci untuk melaksanakan penyaluran. Ketiga adalah menyalurkan langsung ke penerima manfaat, yakni siswa/i, ibu hamil dan balita. 

Media menilai, ketiga skema ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda dan bahkan berpotensi tidak berjalan efisien ketika dilaksanakan secara sentralistik seperti yang diusulkan oleh pemerintah.

“Harapan saya dalam proses trial and error ini adalah beberapa bulan ke depan ini bisa dilihat kembali di mana saja lubang-lubang potensi inefisiensi, juga kekhawatiran agar tidak disalah gunakan atau malah korupsi itu bisa dikurangi risikonya,” tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto punya program prioritas dalam mewujudkan impian rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas Nomor 13 yang mencakup target pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa per kelurahan per tahun yang dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.

Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500.000 rumah tapak atau landed house, dan 500.000 rumah vertikal (apartemen murah) yang dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa).

Dengan demikian, target penjaminan pembangunan atau renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.

Tidak hanya itu, mimpi besar Prabowo-Gibran menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) Nomor 7 sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Menyediakan rumah murah dan layak huni (sanitasi dan fasilitas umum baik) kepada TNI dan Polri, ASN, Pegawai Kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkap Ara.

Sebab, tempat tinggal layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara.

Oleh karenanya, pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi Masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

"Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan melalui program 3 juta rumah dengan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah diperkotaan," tandas Ara.

JAKARTA, investor.id - Ketua Perhimpunan Peternak Sapi & Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro optimistis, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi peluang bangkitnya industri peternakan dalam negeri. Hal ini lantaran minat masyarakat untuk beternak mulai menurun.

"Saya berkeyakinan MBG akan menimbulkan multiplier effect yang sangat bagus sekali bagi para peternak maupun para pengusaha di pedesaan. Ada banyak usaha-usaha baru yang tumbuh, termasuk usaha para peternak dan petani yang akan menyediakan bahan-bahan untuk digunakan dalam MBG ini," ucap Nanang kepada B Universe, Senin (16/12/2024). 

Menurut Nanang, saat ini profesi peternak kurang diminati oleh anak muda. Oleh karena itu peluang yang ditimbulkan oleh program MBG diharapkan mampun menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia peternakan.

Nanang menuturkan, dari sudut pandang kesejahteraan peternak, MBG akan membuat calon peternak menduduki usaha peternakan sehingga tanpa didorong-dorong para calon peternak tersebut akan tertarik masuk ke industri peternakan.

Dia menjelaskan, program MBG tidak hanya dipandang target untuk para siswa penerima program, juga orang-orang yang ada dibalik penyediaan bahan baku makanannya. 

Selaku Ketua PPSKI, Nanang mengaku sering diundang ke berbagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Peternakan atau Fakultas Kedokteran Hewan. Tiap kali dia bertanya kepada para mahasiswa di fakultas tersebut, adakah yang ingin menjadi peternak setelah lulus nanti, ternyata animonya minim sekali.

“Kita perlu tahu bahwa lebih dari 56% peternak yang saat ini masih menggeluti usahanya umurnya sudah di atas 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang 56% nanti sudah pensiun dari profesi sebagai peternak, siapa yang akan menggantikan?" lanjut Nanang.

Terakhir, Nanang mengatakan bahwa peluang ekonomi yang dihasilkan oleh industri peternakan Indonesia masih menjanjikan untuk masa depan. 

"Situasi Indonesia saat ini masih defisit. Defisit dalam arti prospek bisnis untuk ditekuni masih sangat bagus karena suplai dari lokalnya masih sangat-sangat minim. Sementara sumber daya alam Indonesia benar-benar sangat cukup untuk menunggu kembangnya industri peternakan di Indonesia," pungkas Nanang.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News