KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, akan memberlakukan senam otak mulai Juli 2025 mendatang.

Hal itu diungkapkan Mu'ti dalam peluncuran program Hasil Terbaik Cepat saat Hari Pendidikan Nasional (Hadiknas) 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

"Kami juga akan memberlakukan senam otak untuk anak-anak kita sehingga mereka belajar dengan gembira mereka belajar dengan penuh semangat," kata Mu'ti.

Mu'ti menjelaskan, senam otak akan dilakukan di sekolah usai anak-anak Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tanamkan jasmani dan rohani sehat

"Juli nanti setelah mereka Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Sebelum senam otak, kata Mu'ti, pihaknya sudah membuat program Pagi Ceria, di mana sebelum belajar siswa melakukan Senam Anak Indonesia Hebat.

Setelah itu, siswa-siswa kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa.

"Ini semua adalah untuk menanamkan kepada diri anak-anak kita rasa cinta kepada tanah air, jasmani dan rohani yang sehat," ungkapnya.

Mu'ti melanjutkan, Senam Anak Indonesia ini telah ditonton lebih dari 60 juta akun YouTube dan telah menjadi gerak yang cukup masif.

"Pak Presiden (Prabowo Subianto) izin menyampaikan informasi senam anak Indonesia hebat ini sejak kami luncurkan sudah ditonton lebih dari 60 juta pemirsa," jelas Mu'ti.

Dikutip dari Kompas.com, senam otak adalah salah satu latihan mental dalam bentuk kegiatan mengasah otak yang manfaatnya besar untuk menjaga kemampuan berpikir.

Manfaat senam otak bisa meningkatkan daya pikir, mengasah ingatan, dan menjaga kesehatan otak secara keseluruhan, terutama kalangan lansia.

KOMPAS.com – Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia, dan kini para raksasa perbankan serta penguasa properti bersatu dalam diskusi substantif di sebuah meja bundar, di Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Mereka didampingi Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryanti.

Dalam diskusi substantif bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, terobosan besar dihasilkan yakni pemanfaatan lahan negara sebagai kunci penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, Indonesia siap wujudkan mimpi jutaan keluarga memiliki rumah," ujar Ara yang mengunggah diskusi ini pada akun IG pribadinya, Jumat (2/5/2025).

Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta per bulan untuk lajang, dan Rp 14 juta per bulan untuk pasangan.

Menurut data BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan utama adalah ketersediaan lahan yang terjangkau, terutama di kawasan urban sepeti Jadebotabek, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Ara pun mendorong sinergi lintas sektor, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tuturnya.

Lahan Negara: Instrumen Strategis

Salah satu topik utama dalam diskusi adalah pemanfaatan lahan negara sebagai solusi strategis.

Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan, bahwa lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, dapat dialokasikan untuk perumahan MBR melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Contohnya, 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang dari donasi pribadi telah disiapkan untuk program ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” ujar Perdananto.

Skema ini memungkinkan pengembang seperti Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang lebih rendah, sehingga harga jual tetap terjangkau.

Sementara Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong, dua tokoh kunci BCA, menegaskan peran perbankan dalam mendukung KPR subsidi.

“Kami siap mendukung program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang efisien dan transparan, memastikan MBR mendapat akses KPR dengan bunga rendah,” ujar Jahja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menghadirkan angin segar berupa program cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang sangat terjangkau buat buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya, yakni hanya sekitar Rp 1 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli menyampaikan, peringatan May Day kali ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Kondisi global penuh ketidakpastian, dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya, tuntutan industri," ujarnya, di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung kebutuhan perumahan bagi para pekerja.

"Negara hadir, negara tentu dengan bidang kami Pak Menteri, kami mensupport dari segi tugas kami dari Presiden Prabowo di bidang perumahan," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan program serupa sebelumnya telah diluncurkan untuk berbagai profesi lain seperti bidan, perawat, guru, dan wartawan.

Ke depan, program ini akan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak lagi kalangan pekerja seperti nelayan, petani, dan supir.

Angsuran Ringan, Syarat Mudah

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, uang muka untuk program KPR subsidi ini sangat ringan, hanya 1 persen.

Sementara itu, perkiraan angsuran bulanan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp 1 juta dengan tenor hingga 15 tahun untuk rumah seharga sekitar Rp 100 jutaan.

"Angsurannya 1 jutaan itu sudah termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit," jelas Heru.

Bahkan, terdapat klausul yang sangat membantu, di mana jika kepala keluarga meninggal dunia, ahli waris akan otomatis bebas dari angsuran dan rumah tersebut menjadi hak milik mereka.

Meskipun antusiasme terhadap program ini sangat tinggi, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para buruh untuk dapat fasilitas KPR subsidi ini.

Proses pendaftaran dilakukan melalui usulan dari serikat pekerja. Data para pekerja yang diusulkan kemudian akan diverifikasi oleh BP Tapera berdasarkan beberapa kriteria, termasuk batasan gaji bulanan dan kepemilikan rumah pertama.

"Jadi kita ingin, dan bukan ingin, program ini melibatkan serikat buruh dan serikat pekerja," tegas Heru.

Sebagai simbolisasi peluncuran program ini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh dan akad massal di lima lokasi berbeda, yaitu Bekasi (Simpro), Batam, Pasuruan (Jawa Timur), Batang (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), dan Makassar (Sulawesi Selatan).

BANDUNG, KOMPAS.com -Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku sangat prihatin terkait kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

Berkaca dari peristiwa tersebut, Farhan menyatakan bahwa kejadian ini merupakan peringatan agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir diperketat.

“Ada 30 kelas pelajar SMPN 35 Bandung keracunan. Saya langsung koordinasi dengan semua pihak dan mengecek kondisi pelajar,” ujar Farhan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/5/2025) malam.

“Saya lega karena para korban sudah pada pulih dan tidak ada yang dirawat inap,” ujarnya.

Meski Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar peristiwa tersebut tidak terulang di sekolah lainnya.

Menurut Farhan, insiden ini menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, terutama dalam aspek pengawasan bahan makanan, kebersihan, dan operasional MBG.

“Walau tidak punya kewenangan menindak, tapi Pemkot Bandung akan mengawasi lebih ketat karena yang mengonsumsi makanan adalah warga Kota Bandung, karena merupakan tugas Pemkot melindungi anak-anak pelajar,” katanya.

Farhan juga menyebutkan, meski SMP Negeri 35 terdampak, SMA Negeri 19 Bandung yang mendapatkan menu serupa selamat dari keracunan karena sudah terlebih dahulu ketahuan jika makanan yang akan dibagikan sudah basi dan mengeluarkan bau tidak enak.

“Ini juga jadi pelajaran penting, anak-anak perlu diajari untuk tidak mengonsumsi makanan jika mencium bau tidak sedap,” katanya.

Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk memperkuat pengawasan distribusi makanan MBG.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurahman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan koordinasi lintas instansi sejak awal pelaksanaan MBG, termasuk dengan Dinkes, SPPG, dan pihak sekolah.

“Jika terjadi masalah, kami langsung berkoordinasi dengan SPPG, Dinkes, dan pihak sekolah,” kata Dani dalam keterangan resmi Disdik.

Menurut laporan awal, lanjut Dani, seorang guru yang merupakan wali kelas 8A di SMP Negeri 35 Bandung mengalami sakit perut dan diare setelah mencicipi makanan MBG.

Keluhan serupa kemudian dilaporkan oleh ratusan siswa keesokan harinya.

Data sementara mencatat 342 siswa dari 20 kelas mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, menyebut bahwa makanan berasal dari salah satu dapur mitra MBG yang juga melayani SDN 024 Coblong, SDN 189 Neglasari, dan SMAN 19 Bandung.

“Waktu konsumsi di tiap sekolah berbeda. Yang paling terdampak SMPN 35. Makanan sudah berbau meski tidak menyengat. Dugaan awal ada kontaminasi,” jelas Anhar.

Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk diuji di Labkesda Jawa Barat dan memeriksa dapur penyedia makanan.

Tiga Puskesmas, yakni Dago, Sekeloa, dan Puter, turut menangani siswa terdampak. Namun, tidak ada yang sampai dirawat inap.

“Kami terus memantau kondisi para siswa. Harapannya, saat sekolah masuk kembali, semuanya sudah pulih,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Disdik dan Dinkes akan memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan ulang bagi penjamah makanan, serta membina dapur penyedia MBG.

Pemkot Bandung juga mengimbau orangtua untuk segera melaporkan jika anak mengalami gejala serupa agar penanganan bisa cepat dilakukan.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Riska (15), salah seorang pelajar SMP asal Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku saat menyantap pembagian makan bergizi gratis di sekolahnya sayurannya sudah basi.

Namun, ia bersama teman-temannya tak menyadari saat mengonsumsi paket MBG.

Karena merasa senang ada pembagian makan gratis yang lama dinanti-nanti oleh mereka.

Seperti diketahui paket MBG bagi pelajar di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya belum menyeluruh dan hanya sekolah yang ditunjuk saja per harinya.

"Kayaknya dari labu-labunya, sayurnya. Rasanya basi. Tapi, kami menyantap saja di sekolah, soalnya senang dapat pembagian MBG. Ehh, malah jadi keracunan," jelas Riska sambil terbaring di kamar rawat Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Riska menyebut, paket MBG di sekolahnya yang dibagikan berisi daging, tahu goreng, sayuran yang dimasak dan buah anggur.

Namun, yang paling diingat rasanya beda dan agak basi di paket pembagian MBG adalah rasa sayurnya yang basi.

"Setelah makan MBG, kami pulang, baru malam harinya di grup orangtua, teman-teman saya sama pada mual, mules, pusing, buang air besar berkali-kali dan ada yang muntah-muntah," tambah Riska.

Sampai akhirnya Riska dibawa orang tuanya ke Puskesmas Rajapolah pada Kamis sore tadi usai kondisinya tak membaik.

Padahal, Rabu malam kemarin diberikan air kelapa muda supaya bisa menetralisir racun tubuh, tapi kondisinya semakin parah.

"Baru sudah diinfus jadi enakan. Alhamdulillah, sekarang membaik," ujar dia.

Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat sudah ada 19 pelajar yang kondisinya parah dan langsung dirawat sampai diinfus diduga akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya sampai Kamis (1/5/2025) malam.

Para korban akhirnya dibawa ke Puskesmas karena kondisinya tak kunjung membaik usai diberi obat tradisional air kelapa muda dan herbal oleh orangtuanya saat diketahui muntah, mual dan buang besar terus menerus setelah makan MBG di sekolah, Rabu (30/4/2025).

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, mengaku pasien pelajar diduga korban keracunan mulai berdatangan untuk dirawat pada Kamis sore.

"Sampai malam ini, pasien pelajar dengan gejala sama mual, muntah, pusing dan buang air besar terus menerus sudah 19 orang. Pasien mendapatkan perawatan infus dan penetralisir racun di tubuhnya," jelas Hani.

Sebelumnya, belasan pelajar SMP di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga keracunan usai menyantap jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Mereka mulai terasa mual, mulas, buang air besar terus menerus, pusing dan muntah-muntah sejak Rabu malam sampai Kamis (1/5/2025).

Dalam grup sekolahnya terdata sampai 16 orang pelajar yang mengalami gejala sama dan mengaku usai menyantap MBG di sekolahnya.

Sebagian besar pelajar memilih menyantap obat tradisional dengan mengonsumsi air kelapa muda dan sebagian lagi ada yang berobat ke Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

"Anak saya habis makan bergizi gratis di sekolah sejak kemarin dan mulai terasanya pada jam 24.00 malam, anak saya tidak seperti biasanya buang air besar secara terus menerus," kata N, orang tua korban kepada wartawan di sekitar Puskesmas Rajapolah, Kamis (1/5/2025).

N menambahkan, anaknya sampai saat ini masih mengalami buang air besar berkali-kali disertai pusing.

Tak lama berselang, sebagian orang tua murid menerima pesan Whatsapp dari nomor tak dikenal meminta maaf mengatasnamakan relawan SPPG makan bergizi gratis terkait adanya kejadian diduga keracunan tersebut.

"Terkait keluhan yang dialami beberapa anak, kami turut prihatin dan memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tim kami sedang mengevaluasi menu MBG yang diberikan kemarin. Begitu pesannya," kata N.

Bahkan, dalam pesan itu para relawan mengimbau agar hal ini tak disebarluaskan ke media sosial terlebih dahulu.

"Kami mohon kerja samanya agar hal ini tidak diramaikan dulu, karena kami tengah menangani dan mengevaluasi kasus ini. Kami pastikan akan bertanggung jawab dan memberikan informasi lanjutan secepatnya. Berkali-kali pesan WA-nya," tambah dia.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Riska (15), salah seorang pelajar SMP asal Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku saat menyantap pembagian makan bergizi gratis di sekolahnya sayurannya sudah basi.

Namun, ia bersama teman-temannya tak menyadari saat mengonsumsi paket MBG.

Karena merasa senang ada pembagian makan gratis yang lama dinanti-nanti oleh mereka.

Seperti diketahui paket MBG bagi pelajar di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya belum menyeluruh dan hanya sekolah yang ditunjuk saja per harinya.

"Kayaknya dari labu-labunya, sayurnya. Rasanya basi. Tapi, kami menyantap saja di sekolah, soalnya senang dapat pembagian MBG. Ehh, malah jadi keracunan," jelas Riska sambil terbaring di kamar rawat Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Riska menyebut, paket MBG di sekolahnya yang dibagikan berisi daging, tahu goreng, sayuran yang dimasak dan buah anggur.

Namun, yang paling diingat rasanya beda dan agak basi di paket pembagian MBG adalah rasa sayurnya yang basi.

"Setelah makan MBG, kami pulang, baru malam harinya di grup orangtua, teman-teman saya sama pada mual, mules, pusing, buang air besar berkali-kali dan ada yang muntah-muntah," tambah Riska.

Sampai akhirnya Riska dibawa orang tuanya ke Puskesmas Rajapolah pada Kamis sore tadi usai kondisinya tak membaik.

Padahal, Rabu malam kemarin diberikan air kelapa muda supaya bisa menetralisir racun tubuh, tapi kondisinya semakin parah.

"Baru sudah diinfus jadi enakan. Alhamdulillah, sekarang membaik," ujar dia.

Puskesmas Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mencatat sudah ada 19 pelajar yang kondisinya parah dan langsung dirawat sampai diinfus diduga akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya sampai Kamis (1/5/2025) malam.

Para korban akhirnya dibawa ke Puskesmas karena kondisinya tak kunjung membaik usai diberi obat tradisional air kelapa muda dan herbal oleh orangtuanya saat diketahui muntah, mual dan buang besar terus menerus setelah makan MBG di sekolah, Rabu (30/4/2025).

Kepala Puskesmas Rajapolah, Hani Hariri, mengaku pasien pelajar diduga korban keracunan mulai berdatangan untuk dirawat pada Kamis sore.

"Sampai malam ini, pasien pelajar dengan gejala sama mual, muntah, pusing dan buang air besar terus menerus sudah 19 orang. Pasien mendapatkan perawatan infus dan penetralisir racun di tubuhnya," jelas Hani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 ini diwarnai dengan semangat kolaborasi lintas sektor.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan PT Pertamina Persero dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperingati May Day dengan tema “May Day is Collaboration Day”.

Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan global, seperti ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan tuntutan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung kesejahteraan buruh, salah satunya melalui program rumah subsidi.

Namun, ketika ditanya Kompas.com mengenai jumlah buruh yang belum memiliki rumah, Menaker tidak mengetahuinya, terlebih angka pasti.

"Waduh, nanti kita lihat lebih detail ya," ujarnya.

Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya informasi spesifik terkait kebutuhan perumahan buruh. Padahal, saat ini pemerintah tengah meggencarkan kebijakan Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak di pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, data yang jelas, spesifik dan akurat dapat mencegah penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung berbagai profesi, termasuk buruh, guru, bidan, perawat, wartawan, hingga pekerja migran.

“Kami ingin negara hadir untuk rakyat. Bukan sekadar groundbreaking, tapi kami ingin serahkan kunci rumah kepada buruh,” ujarnya.

Program rumah subsidi ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, program ini menawarkan uang muka hanya 1 persen, angsuran sekitar Rp 1 juta per bulan, dan tenor hingga 15 tahun.

Angsuran tersebut sudah mencakup asuransi jiwa, kebakaran, dan kredit. Jika kepala keluarga meninggal, ahli waris akan terbebas dari angsuran, dan rumah menjadi hak milik mereka.

Pendaftaran program ini dilakukan secara bottom-up melalui serikat pekerja, dengan kriteria khusus seperti gaji sesuai pagu, rumah pertama, dan proses verifikasi data.

Hingga kini, telah dilakukan serah terima kunci secara simbolis kepada 100 buruh di lima lokasi, yakni Batam, Pasuruan, Batang, Palembang, dan Makassar.

Antusiasme buruh terhadap program ini cukup tinggi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan perumahan terjangkau.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 35 Bandung terpaksa dihentikan sementara.

Keputusan ini diambil pihak sekolah setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut pada Selasa (29/4/2025).

Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

Kronologi Kejadian Keracunan MBG di SMP Negeri 35 Bandung

Peristiwa keracunan MBG ini terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Kasus ini mencuat ketika pada Rabu pagi (30/4/2025), pihak sekolah menerima laporan dari orangtua siswa mengenai sejumlah anak yang mengalami gejala mual, muntah, dan diare.

Jumlah yang semula hanya beberapa orang, dengan cepat bertambah menjadi 342 siswa dan dua guru yang juga mengalami keluhan serupa.

Menurut Ganjar Sulandiana, Humas SMP Negeri 35 Bandung, makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan adalah menu MBG yang disajikan pada hari sebelumnya.

"Rabu Pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare, tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare cukup banyak," kata Ganjar kepada awak media pada Kamis (1/5/2025).

Ganjar menambahkan, program MBG di sekolah tersebut telah berjalan selama sekitar tiga bulan dan selama ini tidak pernah mengalami masalah.

Namun, setelah kejadian ini, program MBG dihentikan sementara waktu, tanpa disebutkan berapa lama.

"Sejak kemarin untuk sementara dihentikan dulu. Nggak tahu lamanya berapa hari," jelas Ganjar.

Terkait kondisi korban, Ganjar menegaskan bahwa tidak ada siswa yang sampai harus dirawat inap, namun sejumlah siswa memang membutuhkan penanganan medis di fasilitas kesehatan.

"Tidak ada yang dirawat, tidak ada sampai yang dirawat, hanya beberapa orang yang harus berobat ke pusat kesehatan dan tidak dirawat," jelasnya.

Dugaan Penyebab: Menu Tidak Segar dan Kurang Layak Konsumsi

Berdasarkan keterangan pihak sekolah dan siswa, menu yang disajikan saat itu terdiri dari sayur, ikan kakap, tempe barbeque, makaroni, dan sepotong buah melon.

Salah satu siswi Kelas 8 B, Marsya Adeli Putri (14) mengungkapkan bahwa menu MBG disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Coblong sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia mengaku mencium aroma tidak sedap dari makanan yang diterimanya.

"Makan makaroninya cuma dikit karena bau. Sayurnya juga bau. Bau asem," ujar Marsya.

Marsya juga mengeluhkan kondisi wadah makanan yang tampak tidak bersih dan lengket.

Setelah mengonsumsi makanan tersebut, sore harinya ia mengalami mual dan diare yang berlangsung hingga hari berikutnya.

"Sore berak enam kali di rumah, terus besoknya di sekolah berak tiga kali," ujarnya.

Hal serupa juga dialami oleh Muhammad Ramadhan (13), siswa Kelas 7 C yang mengalami mual dan diare pada malam hari setelah mengonsumsi makanan MBG.

"Malamnya mual, berak-berak," katanya.

Sekolah dan Pemerintah Setempat Lakukan Tindak Lanjut

Usai menerima laporan, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelidiki penyebab keracunan.

Sekolah juga berjanji akan melakukan sosialisasi kepada siswa agar lebih waspada sebelum mengonsumsi makanan.

"Nanti sebelum dimakan siswa akan ngecek lagi apakah menunya masih segar atau tidak. Apakah berbau atau tidak," kata Ganjar.

Sementara itu, Camat Coblong, Krinda, menyebut telah melakukan koordinasi dengan Koramil, Polsek, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Ia memastikan bahwa aparat dari Danramil dan Kapolsek telah turun langsung ke lokasi sekolah untuk memantau kondisi siswa.

"Kemarin ada Danramil, Kapolsek ke lokasi juga sudah pantau kondisi siswa," kata Krinda.

Harapan dari Siswa untuk Evaluasi Menu MBG

Meski kejadian ini adalah yang pertama kalinya di sekolah tersebut, menurut Marsya, sebelumnya memang sempat ada beberapa menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi.

"Kadang juga ada satu menu nggak bisa ke makan," ujarnya.

Sementara, terkait kejadian yang menimpanya, Ramadhan berharap agar penyedia makanan lebih berhati-hati ke depannya, mengingat sebelumnya program MBG sempat berjalan baik.

"Semoga bisa lebih baik, sebelumnya baik aja," pungkasnya.

Sumber:
bandung.kompas.com
regional.kompas.com
regional.kompas.com

KOMPAS.com - Tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya perlu diketahui masyarakat yang berencana membeli rumah.

Pasalnya, sebelum memutuskan membeli rumah, masyarakat juga perlu memeriksa dengan cermat latar belakang atau profil pengembangnya.

Hal itu berguna untuk memastikan kualitas produk dan layanan pengembang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (29/4/2025), pengembang rumah bukan cuma harus ramah di brosur, tapi juga harus terpercaya.

Berikut empat tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya:

1. Terdaftar di Asosiasi Pengembang yang Terakreditasi

Masyarakat bisa mengakses sistem informasi ini melalui laman sireng.pkp.go.id untuk mencari data asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan yang terdaftar serta diakui oleh pemerintah.

2. Lihat Kualifikasinya

Dalam hal ini, masyarakat perlu melihat apakah pengembang perumahan yang dipilih berkualifikasi kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi itu berdasarkan aset dan sumber daya manusianya.

Semakin besar skala proyek perumahannya, seharusnya kualifikasi pengembang sudah termasuk menengah atau besar.

3. Cek Legalitas Proyek

Masyarakat harus memastikan bahwa proyek perumahan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Hak Milik (SHM), dan sertifikat tanah yang sah.

Hal-hal tersebut menjadi penting karena legalitas merupakan tanggung jawab pengembang, bukan bonus.

Selain itu, pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran juga harus memastikan peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, perizinan pembangunan perumahan, dan jaminan atas pembangunan rumahnya.

4. Cek Jejak dan Laporannya

Pengembang perumahan yang memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) wajib lapor kegiatan usahanya setiap tahun. Masyarakat bisa menanyakan atau memeriksa hal tersebut melalui asosiasi pengembang atau instansi daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.