Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan asuransi Makan Bergizi Gratis alias MBG otomatis akan menambah beban biaya program tersebut, berisiko menambah tanggungan APBN.

Wacana penyusunan asuransi makan bergizi gratis mulanya disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan. Menurutnya, premi asuransi MBG menjadi bagian dari biaya operasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dia juga berjanji bahwa asuransi itu tidak akan mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program—yang telah berkurang dari rencana awal Rp25.000, lalu menjadi Rp15.000, dan terakhir rata-rata anggaran per porsi menjadi Rp10.000.

"Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi," ujar Tigor pada Sabtu (10/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Nantinya, proteksi akan dijalankan oleh konsorsium asuransi, alias bukan hanya satu perusahaan.

"Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum," ujar Dadan kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Skema asuransi itu dinilai tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial. Apalagi, wacana penambahan asuransi muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ratusan korban, dari siswa hingga guru.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai adanya asuransi MBG justru berpotensi membebani anggaran program tersebut. Padahal, sebelum wacana asuransi itu muncul ke publik, BGN sudah mengajukan penambahan anggaran MBG walaupun penyerapannya sangat lambat.

Dia khawatir penambahan beban anggaran itu akan mengurangi manfaat yang siswa terima karena boros dalam urusan-urusan administratif dan operasional.

"Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial," tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam program MBG, bukan malah 'mengobati' keracunan dengan skema yang memerlukan tambahan biaya.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG. Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

"Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi," ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

"Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak," ujarnya.

Sudah Ada Perusahaan Berminat Jalankan Asuransi MBG

Tigor menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama memproteksi program makan bergizi gratis. Saat ini, proses peninjauan masih berlangsung untuk memilih asuransi yang paling tepat dan efisien.

Menurutnya, setelah terdapat kesepakatan ketentuan, BGN akan menyertakannya dalam perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. BGN akan menjelaskan besaran biaya asuransi hingga cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-step-nya,” lanjutnya.

OJK juga telah buka suara, bahwa dua asosiasi asuransi yakni AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi MBG.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Penanganan Kasus Keracunan

Tigor menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada," tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

"Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," ujarnya.

Adapun, dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.
(Akbar Maulana al Ishaqi, Ni Luh Anggela)

Bisnis.com, JAKARTA -- Wacana penerapan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis menuai pro dan kontra. Rencana itu muncul di tengah banyaknya kasus keracunan siswa setelah menyantap makanan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Asuransi termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Korban Keracunan Dapat Asuransi

Di sisi lain, BGN segera memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” jelas Dadan.

Harus Ditolak

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan keberatan terhadap wacana penerapan asuransi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

Menurut Bhima, pendekatan asuransi tersebut tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadinya kasus keracunan makanan di kalangan siswa penerima manfaat.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG.

Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

“Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema asuransi khusus untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk perlindungan bagi relawan dan penerima manfaat serta keluarga mereka.

Menurutnya, saat ini BGN tengah menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat.

“Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025)

Dadan menjelaskan bahwa skema asuransi yang tengah dirancang berbeda dari produk asuransi yang telah ada. “Iya, sedang dirancang khusus untuk penerima manfaat, dan kemungkinan akan melakukan kemitraan dengan konsorsium,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa biaya premi asuransi akan ditanggung pemerintah melalui alokasi dana operasional program MBG. "Iya, betul. [Pemerintah yang menanggung melalui biaya operasional]," jelas Dadan.

Di sisi lain, dia melanjutkan untuk asuransi bagi para relawan dan pekerja di Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), Dadan menyebutkan bahwa setiap satuan pelaksana akan langsung mendaftarkan anggotanya ke dalam skema asuransi, tanpa mengurangi hak karyawan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis yang akan segera diluncurkan pemerintah.

“Setiap SPPG akan langsung mendaftarkan anggotanya. Biaya diambil dari dana Operasional masing-masing SPPG tanpa mengurangi hak karyawan,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90.000 lapangan kerja.

Tigor memerinci 90.000 tenaga kerja ini dibutuhkan untuk penempatan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit [SPPG] ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana [SPPI] di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate," katanya melalui pesan teks, Selasa (13/5/2025).

Dalam struktural SPPG, kata dia, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Selain itu, dia mengatakan rentang usia karyawan yang dibidik oleh BGN untuk mengisi tiga posisi tersebut, yaitu 20-30 tahun.

"Jadi ini satu Ahli Gizi per satu satuan pelayanan (SPPG), berarti 30.000 Ahli Gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu Akuntan lulusan Akuntansi per satu satuan pelayanan. Itulah yang nanti ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000," lanjutnya.

Dia memerinci hingga saat ini sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 ini.

Selain membuka lapangan kerja, program pemerintah berfokus terhadap makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"MBG membuat perputaran ekonomi di setiap tempat dimana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa. Kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat," pungkas Tigor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) memfasilitasi asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat, menuai polemik usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi sorotan.

Diketahui, sebanyak 22 dari 171 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, harus dirawat inap di sejumlah rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan akibat menu MBG.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, ratusan siswa yang mengalami keracunan berasal dari enam sekolah di Kota Bogor.

Dengan rincian, TK Bina Insani (18 siswa), SD Bina Insani (2 siswa), SMP Bina Insani (82 siswa), SD Negeri Kukupu 3 (9 siswa), SD Negeri Kedung Jaya 1 (16 siswa), dan SD Negeri Kedung Jaya 2 (43 siswa).

Sebelumnya, kejadian keracunan MBG terjadi di Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat, keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG pada 21 April 2025.

Kemudian, berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Akal-akalan Menopang Industri Asuransi

Menanggapi rencana asuransi tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

"Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta," kata Media Wahyudi dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

"Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat," ujarnya lagi.

Media Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” kata Media Wahyudi.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” ujarnya lagi.

Pemborosan Fiskal, Buang-buang Anggaran

Selain itu, menurut dia, program Asuransi MBG berimplikasi pada pemborosan fiskal. Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” kata Media Wahyudi.

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” ujarnya lagi.

Dia juga menilai bahwa program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Pembiaran Buruknya Mutu Makanan

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, BGN harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com pada 12 Mei 2025.

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut dia, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan SPPG dan juga penerima manfaat.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan,” ujarnya lagi.

Terkait rencana tersebut, BGN diketahui telah berkoordinasi dengan beberapa pihak mulai dari BPJS Ketenagakerjaan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Pengadaan asuransi bagi penerima maanfaat berawal dari kasus keracunan menu MBG yang terjadi di berbagai daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berimplikasi pada pemborosan fiskal.

Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program perlindungan sosial yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” jelas Media Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru, digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” lanjut dia.

Wahyudi menilai program asuransi MBG ini hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

“Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta,” kata Media Wahyudi.

Dia bilang, adanya asuransi MBG berpotensi membuat dana pemerintah disalurkan kepada pihak ketiga, yakni industri asuransi yang saat ini tengah lesu.

“Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat,” lanjut dia.

Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS TK.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” ujar dia.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” lanjutnya.

Menurut Media Wahyudi, program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini BGN telah berkordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS TK, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan, sementara untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi kalau asuransi menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menjelaskan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurutnya jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu berikan kartu PBI," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koordinasi dengan OJK

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujar dia.

Dadan mengatakan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Koordinasi dengan BPJS TK

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK.

“Untuk karyawan, kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini karyawan SPPG berjumlah 52.346 secara keseluruhan.

Adapun skema program asuransi untuk para karyawan SPPG akan diberikan kepada semua karyawan.

"Jumlah karyawan SPPG 52.346. (akan diberikan) kepada semuanya," lanjut Dadan.

Premi Rp 16.000 per orang per bulan

Dia mengatakan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar dia.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi, baik asuransi untuk karyawan SPPG maupun penerima manfaat, akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Dinilai buang anggaran

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai, pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi, kalau asuransi, menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menuturkan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurut dia, jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah, jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu, wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu, berikan kartu PBI," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mendapatkan asuransi. Pihaknya saat ini berkordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Diketahui, SPPG merupakan pihak yang menjadi dapur umum tempat produksi makanan bergizi gratis (MBG).

“Untuk karyawan, kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan mengatakan saat ini karyawan SPPG berjumlah 52.346 secara keseluruhan.

Adapun skema program asuransi untuk para karyawan SPPG akan diberikan kepada seluruh karyawan.

"Jumlah karyawan SPPG 52.346. (akan diberikan) kepada semuanya," lanjut Dadan.

Dia mengatakan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” lanjut Dadan.

Tak hanya untuk karyawan SPPG, Dadan juga memastikan penerima manfaat MBG turut dicover oleh asuransi.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait asuransi penerima manfaat MBG.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata Dadan.

Dia menegaskan dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.