JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke SMP Negeri 19 Palembang, Senin (14/4/2025).

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra, dan Kepala SPPG Pancoran untuk melakukan evaluasi.

Hal ini menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG nyaris senilai Rp 1 miliar.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan mengutip keterangan resmi.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas).

“BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ungkapnya.

“Kami akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG,” jelas dia.

Dadan berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Kronologi

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Melansir Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut. "Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000. "Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen lebih selektif menentukan mitra pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk merespons kasus penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri pertemuan dengan Yayasan MBN dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti kasus penyelewengan tersebut, di Jakarta, Rabu, menegaskan BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

"BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG," katanya.

Pada dialog tersebut, pihak mitra MBN menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitra. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan seperti biasa.

Dia menegaskan BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening akun virtual Yayasan MBN.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," katanya.

Ia menekankan kepada seluruh pihak agar terus mengevaluasi kinerja masing-masing. Ke depan, BGN juga akan menguatkan kembali para mitra dan seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

"Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," katanya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk ke depan dapat melakukan penguatan kembali para mitra serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Mitra Berkat Nusantara yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4), pukul 14.11 WIB.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bersama OVO dan Grab Indonesia melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus (SKH) Yayasan Karya Dharma Wanita (YKDW) 01–03 Kota Tangerang, Banten, Senin (14/4).

"Ini menjadi momentum penting bagi kami. Program ini bukan hanya tentang memberikan makanan sehat, tapi tentang menghadirkan perhatian, dan kepedulian yang nyata untuk teman-teman kita, anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Ketua Pelaksana Harian YIPB Cahaya Manthovani dalam rilis pers yang diterima, Rabu.

Uji coba tersebut merupakan bagian dari peluncuran program Makan Bergizi Gratis oleh ketiga perusahaan, yang menyasar 1.500 murid dan guru di 11 sekolah khusus se-Tangerang Raya hingga April 2026.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap agenda prioritas nasional “8 Program Hasil Terbaik Cepat” dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 80 juta penerima manfaat MBG hingga 2029.

Cahaya berharap dengan kolaborasi ini anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Raya bisa merasakan manfaat dari asupan makanan bergizi yang berkualitas.

Sebelumnya, program serupa telah dilakukan di SLB Negeri 07 Jakarta. Respons positif dari guru, orang tua, dan anak-anak menjadi dorongan besar untuk mengembangkan program ini lebih luas.

“Semangat dan senyum anak-anak saat menerima makanan sehat menjadi motivasi besar bagi kami,” katanya.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar yayasan dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang.

Pihaknya percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Gizi yang baik menjadi fondasi utama mereka untuk bisa belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Saat ini, kolaborasi antara YIPB, OVO dan Grab memang masih terfokus di Tangerang Raya. Namun secara jangka panjang, pihaknya menargetkan bisa menjangkau lebih banyak SLB di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua YKDW Kota Tangerang Titin Suhartini menilai program seperti ini membawa harapan baru bagi sekolah-sekolah khusus yang selama ini berjuang dalam keterbatasan.

“Anak-anak kami punya semangat luar biasa, tapi kebutuhan mereka berbeda. Bantuan seperti ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga rasa percaya diri. Mereka merasa diperhatikan,” ujarnya.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menyampaikan bahwa partisipasi mereka bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan komitmen jangka panjang terhadap pembangunan sosial yang inklusif.

“Kami percaya bahwa teknologi harus bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lewat kolaborasi ini, kami berharap bisa turut memperluas dampak positif secara berkelanjutan,” katanya.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Reinata mengatakan melalui program ini pihaknya ingin menciptakan ekosistem inklusif yang memberdayakan masyarakat.

Adapun menu makanan yang diberikan kepada para siswa-siswa tersebut telah dirancang sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional dengan penyesuaian untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Semua bahan makanan disediakan oleh penjual yang merupakan UMKM sekitar sehingga program ini juga bisa menciptakan dampak terhadap ekonomi lokal.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Jakarta: Gunung Putri merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah dataran rendah tersebut diapit oleh Sungai Cikeas di sebelah barat dan Sungai Cileungsi di sebelah timur.

Pertumbuhan rumah subsidi di Bogor juga tidak terlepas dari kebutuhan perumahan di sekitar Jabodetabek. Ada berbagai pilihan subsidi dan komersil yang disediakan oleh developer.

Jika kamu ingin tinggal di Gunung Putri, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp158 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Putri

1. Royal Cikeas Residence

Rumah ini berlokasi di Cicadas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karya Graha Andara dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 11 unit.

Rumah dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Griya Bukit Jaya 2

Perumahanini berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Grahacipta Langgengutama. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 11 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp341 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata merah plester aci + cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Apartemen Podomoro Gold View Tower Dahoma

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 24 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen DAHOMA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Apartemen Podomoro Golf View

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 645 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen BALSA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

5. Cibubur Country

Berlokasi di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Cibubur Country dengan jumlah unit tersedia sebanyak 5 unit.

Rumah dengan harga Rp260 Juta dengan luas bangunan 46 meter persegi serta luas lahan 126 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai ex roman 40x40, serta pondasi cakar ayam.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Namanya Oni, usianya 65 tahun, seorang perempuan yang berprofesi sebagai peternakan kambing di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Siang itu, dengan memakai topi caping dan tongkat kayu di tangan, Oni tampak sedang sibuk menggembala kambingnya di area lahan kosong di samping Jalan Karya Bakti, Kota Cirebon.

Karena memanfaatkan lahan sisa di antara sawah dan jalan, Oni harus selalu memantau pergerakan kambingnya agar tidak berkeliaran terlalu jauh dan tidak memakan makanan sembarangan. Oni sendiri terpaksa untuk menggembala kambingnya di lahan kosong di dekat jalan raya, karena di sekitar rumahnya lahan kosong tempat ia biasa menggembala kambing sudah beralih fungsi menjadi perumahan.

"Kalau dulu ngangon (menggembala) tuh di dekat rumah di Cibogo, di sana banyak lahan kosong, tapi sekarang mah di sini , makin jauh dari rumah, buat ngarit (mencari rumput) juga susah, sudah nggak ada, sudah jadi perumahan," tutur Oni, Senin (14/4/2025).

Oni sendiri sudah 15 tahun lebih menjadi peternak, menurut Oni, berkurangnya lahan kosong untuk mencari makan hewan ternak berpengaruh pada produktivitasnya sebagai peternak, dulu, Oni memiliki puluhan kambing dan sapi yang diternak. Puluhan kambing dan sapi tersebut Oni beri makan rumput yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya.

"Banyak, dulu bisa sampai 40 sampai 60 kambing ada juga sapi. Kalau jadi peternak enaknya dulu, lahan buat ngaritnya deket, nggak cape, kayak gitu ngaruh, ibunya repot cape pisan, kadang sakit, sekarang mah cuman ternak 9 kambing, malah tadinya mah 3 terus beranak jadi 9," tutur Oni.

Puluhan hewan tersebut biasanya akan Oni jual ketika menjelang hari raya Iduladha, menurutnya, dulu, pendapatan dari menjadi peternak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Oni saat menggembala kambingnya di lahan kosong dekat jalan raya Kota Cirebon Foto: Fahmi Labibinajib/detikJabar

"Kadang dijualnya Rp 1.500.000, dijualnya pas hari Raya Agung, lumayan keuntungannya, cukup untuk buat makan mah, anaknya 8 sekarang sudah rumah tangga semua," tutur Oni.

Meski sekarang hanya tersisa 9 kambing, tapi Oni masih akan tetap tekun merawatnya, bagi Oni, selain untuk mencari nafkah, beternak kambing juga menjadi cara dia untuk mengisi waktu luang di usia senjanya.

"Buat ngisi waktu luang saja, daripada nganggur, di rumah juga bapak jadi peternak juga, sehari ngangon dua kali, pas pagi sama siang, jam 4 sore baru balik, kalau waktu salat yah pulang dulu," pungkas Oni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah pejuang eks-Timor Timur di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Asal tahu saja, rumah-rumah tersebut dibangun tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Ini disampaikan Ara saat bertemu dengan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko dan beberapa perwakilan dari ketiga BUMN Karya tersebut di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Kawan saya dan juga Wakil Menteri BUMN, Bapak Tiko, bersama jajaran dari Adhi, Brantas, Nindya. Kita sedang membahas perumahan untuk eks-pejuang Timor Timur, bisa dikatakan dalam rangka bergabung dengan Indonesia ya. Ada 2.100 unit, tempatnya di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT," jelas Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan, pihaknya bersama tim Ahli Universitas Nusa Cendana, NTT, menemukan aspek pondasi tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Pertama, dari shop drawing (gambar loka) seharusnya memiliki pondasi kedalaman 90 cm dan bahkan ada yang 170 centimeter.

Tapi kenyataannya, dari video dan foto yang didapatkan hanya sekitar 30 cm-40 cm tersebut dari beton.

Lalu, juga ada pemadatan tanah yang dikerjakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tidak maksimal. Sehingga, bangunan-bangunan tersebut turun.

Kemudian, banyak bangunan yang retak-retak pada bagian dinding dan apabila terjadi hujan pun air tak mengalir dengan baik hingga terjadi genangan.

Ini disebabkan karena elevasi yang seharusnya 30 cm, namun rata dengan tanah.

"Nah itu beberapa temuan yang kami sampaikan kepada Pak Menteri dan saya selaku Irjen karena punya program Sekop, Setor Korupsi. Saya tidak ingin di kementerian kami, sesuai dengan petunjuk Pak Menteri, kami harus bersih dari korupsi," ungkap Heri.

Sementara Tiko menuturkan, dirinya menerima masukan dari Ara dan Heri dan berkomitmen segera membereskan masalah di lapangan.

"Teman-teman, Adhi Karya, Brantas, dan Nindya akan melakukan perbaikan dan membangun dinding pembatas tanah," kata Tiko.

Sementara itu, Adhi Karya menepis tudingan adanya penyelewengan (korupsi) dalam proyek pembangunan perumahan khusus bagi eks pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT.

Sekretaris Adhi Karya Rozi Sparta menegaskan, perusahaan melaksanakan proyek tersebut sesuai komitmen dan prinsip tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Rozi menjelaskan, perseroan bertanggung jawab atas pembangunan 685 unit rumah dari total 2.100 unit yang dikerjakan bersama kontraktor lain, seperti Nindya Karya dan Brantas Abipraya.

Untuk diketahui, Adhi Karya mengerjakan Paket III dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp 143.837.300.000).

"Per 27 Maret 2025, proyek ini sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO), yang menandakan serah terima awal telah dilakukan," ujar Rozi kepada Kompas.com, Rabu (8/4/2025).

Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap pemeliharaan, di mana perseroan terus memastikan kualitas dan fungsi rumah-rumah tersebut tetap terjaga.

Menurut Rozi, sebelum proses serah terima, perusahaan telah melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar mutu dan kualitas konstruksi.

"ADHI senantiasa fokus pada mutu dan kualitas sebelum serah terima. Jika ada yang diminta diperbaiki, sudah kami selesaikan. Sekarang adalah masa pemeliharaannya," tutup Rozi.

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) akan membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi.

Perusahaan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah melakukan survei bakal lokasi Dapur MBG yang terletak di Komplek PU Pasir Putih pada Senin (14/4/2025).

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono menyampaikan, survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada Sabtu (22/3/2025) antara Kementerian PU dan Hutama Karya.

"Kami lihat tadi lokasinya relatif sangat bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai di sini," ujarnya dalam keterangan resmi.

Lanjut dia, setelah perizinan selesai, harapannya pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh Hutama Karya.

"Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya," tuturnya.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Desa Pasir Putih milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

"Setelah kami survei, lokasi bakal Dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar 5 menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir-Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan," jelasnya.

Menurut Adjib, Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi; serta area staff seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet; termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

"Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis," tutupnya.

Sebagai informasi, pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program MBG senilai maksimal Rp 3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp 835 juta.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot project bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.