JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi mengatakan, jangan sampai asuransi yang diberikan kepada penerima program makan bergizi gratis (MBG) menjadi pembiaran terhadap buruknya mutu MBG.

Menurut Ashabul, asuransi boleh saja diberikan kepada penerima MBG. Akan tetapi, Badan Gizi Nasional (BGN) harus mengutamakan kualitas dan gizi makanannya.

"Langkah kuratif seperti asuransi boleh saja menjadi pelengkap, tapi yang utama tetap harus pada aspek preventif. Kesehatan masyarakat harus dijaga sejak dari hulu, yakni memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan layak. Jangan sampai asuransi ini justru menjadi bentuk pembiaran terhadap potensi buruknya mutu makanan," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Ashabul pun mendorong agar dilakukan evaluasi kualitas makanan secara berkala dengan melibatkan langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan dalam semua proses, termasuk ketika produksi, distribusi, dan penyimpanan makanan bantuan.

"Jaminan mutu makanan itu tidak bisa ditawar. Jangan sampai muncul persepsi bahwa selama ada asuransi, kualitas bisa dikompromikan. Skema perlindungan harus menyatu dengan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan korban keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor mendapat jaminan biaya kesehatan.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan, lembaganya bekerja sama dengan puskesmas untuk menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Sampel makanan langsung diuji setelah kasus ini terungkap. BGN juga memberi teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola makanan tersebut.

“Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," ujar Tigor.

SPPG akan mendapat pelatihan ulang, terutama untuk penjamah makanan. Tujuannya mencegah kasus serupa terjadi lagi.

“Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya,” kata Tigor.

Kasus keracunan MBG di Kota Bogor terus bertambah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban mencapai 214 orang. Sebelumnya, jumlah korban sebanyak 210 orang.

Dari hasil penyelidikan epidemiologi, sembilan sekolah melaporkan kejadian keracunan.

Berikut rinciannya:

TK Bosowa Bina Insani: 25 orang

SD Bosowa Bina Insani: 10 orang

SMP Bosowa Bina Insani: 94 orang

SMA Bosowa Bina Insani: 1 orang

SDN Kukupu 3: 8 orang

SDN Kedung Waringin: 7 orang

SDN Kedung Jaya 1: 16 orang

SDN Kedung Jaya 2: 45 orang

SMP Bina Graha: 8 orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menilai bahwa asuransi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berimplikasi pada pemborosan fiskal.

Hal ini karena program tersebut dinilai menambah pengeluaran program perlindungan sosial yang sudah ada.

“Yang pasti ini akan implikasinya pada pemborosan fiskal ya, karena terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasinya itu, idealnya itu diterima langsung oleh penerima manfaat,” jelas Media Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

“Tapi ada sebagian yang kemudian justru, digeser kebutuhannya pada korporasi, atau lembaga eksternal asuransi, yang kalau seandainya ditelisik lebih jauh, potensi moral hazardnya itu tinggi sekali,” lanjut dia.

Wahyudi menilai program asuransi MBG ini hanyalah akal-akalan untuk menopang industri asuransi.

“Saya kira ini hanya akal-akalan saja dari pemerintah untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta,” kata Media Wahyudi.

Dia bilang, adanya asuransi MBG berpotensi membuat dana pemerintah disalurkan kepada pihak ketiga, yakni industri asuransi yang saat ini tengah lesu.

“Ini membuka potensi dana negara disalurkan untuk pihak ketiga, khususnya untuk asuransi ya, yang saat ini tengah lesu karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat,” lanjut dia.

Wahyudi juga mengatakan bahwa ini merupakan pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS TK.

“Ini sudah pasti redundant dengan asuransi-asuransi pemerintah lainnya ya, seperti BPJS,” ujar dia.

“Hingga hari ini saya juga belum menemukan logikanya untuk semua penerima manfaat itu diasuransikan, termasuk juga SPPG,” lanjutnya.

Menurut Media Wahyudi, program asuransi MBG ini belum termasuk pada persoalan administrasi lain, termasuk skema asuransi, seperti verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

“Ini belum termasuk persoalan administrasi lainnya ya, soal asuransi ini. Karena perlu proses administrasi yang jelas, mulai dari verifikasi, pembayaran premi, dan ini lagi-lagi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa program asuransi MBG pada dasarnya tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran negara saja.

“Pemerintah sudah pasti buang-buang anggaran yang seharusnya kalau seandainya diberikan langsung ke semua penerima, penerima akan menerima manfaat jauh lebih banyak dari program dan rencana yang asuransi ini sangat-sangat tidak efisien,” tegas dia.

Sebagai informasi, BGN berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini BGN telah berkordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema asuransi MBG ini nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS TK, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan, sementara untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi kalau asuransi menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menjelaskan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurutnya jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu berikan kartu PBI," tegasnya.

KOMPAS.com — Kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor terus bertambah.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban kini telah mencapai 214 orang, naik dari sebelumnya 210 orang.

Insiden ini mencuat setelah dapur milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut mendistribusikan paket makanan ke 12 sekolah.

Kasus pertama dilaporkan pada Rabu (7/5/2025), dan sejak itu laporan serupa terus bermunculan.

Hasil penyelidikan epidemiologi mencatat sembilan sekolah yang melaporkan adanya kasus keracunan, dengan rincian sebagai berikut:

1. TK Bosowa Bina Insani: 25 siswa
2. SD Bosowa Bina Insani: 10 siswa
3. SMP Bosowa Bina Insani: 94 siswa
4. SMA Bosowa Bina Insani: 1 siswa
5. SDN Kukupu 3: 8 siswa
6. SDN Kedung Waringin: 7 siswa
7. SDN Kedung Jaya 1: 16 siswa
8. SDN Kedung Jaya 2: 45 siswa
9. SMP Bina Graha: 8 siswa

Telur dan Tumis Tauge Diduga Jadi Pemicu

Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, ditemukan dua jenis bakteri berbahaya dalam menu makanan, yakni E.coli dan Salmonella.

Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menjelaskan bakteri tersebut ditemukan dalam dua jenis makanan yang dikonsumsi para siswa.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie saat memberikan keterangan di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," lanjutnya.

Dedie menyampaikan bahwa sampel yang diuji berasal dari sisa makanan para siswa setelah mereka menunjukkan gejala keracunan.

“Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri,” ujarnya.

Kepala Sekolah Ceritakan Kronologi

Rudi Hartono, Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1, menyampaikan bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada Selasa (6/5/2025).

“Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani,” ungkap Rudi.

Menurut Rudi, keluhan mulai muncul pada keesokan harinya, Rabu (7/5/2025). Setelah menerima laporan siswa sakit, pihak sekolah segera berkoordinasi dengan puskesmas, Dinkes, dan pihak MBG untuk penanganan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," kata dia.

Evaluasi Menyeluruh oleh BGN

Menyikapi kasus ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh alur penyajian makanan dalam program MBG. Evaluasi akan mencakup mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga distribusi dari dapur ke sekolah.

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Ia menambahkan bahwa BGN juga akan memperketat uji organoleptik, yakni penilaian kualitas makanan dengan indera manusia. Selain itu, akan dilakukan pelatihan rutin setiap tiga bulan di dapur-dapur SPPG untuk meningkatkan standar keamanan pangan.

“Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," jelas Dadan.

Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB

Melihat jumlah korban yang terus bertambah, Pemerintah Kota Bogor akhirnya menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB),” kata Wali Kota Dedie Rachim.

Ia memastikan, pemerintah daerah telah mengambil langkah penanganan mulai dari pengobatan korban, upaya pencegahan, penyelidikan epidemiologi, hingga koordinasi dengan BGN.

“Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor,” tegas Dedie.

Sumber: Kompas.com

BOGOR, KOMPAS.com - Kasus keracunan paket menu makan bergizi gratis (MBG) terhadap ratusan penerima manfaat di Kota Bogor, Jawa Barat, terus bertambah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah korban keracunan MBG mencapai 214 orang. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 210 orang.

Penyebaran kasus keracunan terjadi setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani turut melayani distribusi MBG terhadap 12 sekolah lainnya.

Kasus keracunan ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Dari hasil penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan, ditemukan sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian keracunan itu.

Dinkes Kota Bogor merinci, sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan berasal dari TK Bosowa Bina Insani (25 orang), SD Bosowa Bina Insani (10 orang), SMP Bosowa Bina Insani (94 orang), SMA Bosowa Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

Mengandung Bakteri E.coli dan Salmonella

Hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, Jawa Barat, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu makan bergizi gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur SPPG Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan, yaitu telor ceplok yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan toge.

"Bakteri ini muncul dari ceplok telor yang dipakai bumbu barbeque. Kemudian ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella," ujar Dedie, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Senin (12/5/2025).

"Jadi ada dua, bakteri E.coli dan Salmonella ini kita peroleh dari dua jenis makanan yang kita periksa," tambah dia.

Dedie mengungkapkan, uji sampel itu dilakukan terhadap sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh sejumlah siswa setelah mengalami keracunan.

Sisa makanan itu kemudian dibawa petugas kesehatan ke Labkesda Kota Bogor untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan.

"Saya menerima laporan hasil uji lab dari Labkesda. Hasilnya memang menunjukkan beberapa bahan makanan mengandung bakteri," ucap dia.

Diduga keracunan usai menyantap telor dan sayur taoge

Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima pada Selasa (6/5/2025).

Menu MBG tersebut diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani.

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi.

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," ujar dia.

Evaluasi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses atau alur penyajian makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Langkah itu dilakukan menyusul ditemukan banyaknya siswa yang diduga keracunan usai mengonsumsi menu MBG di sejumlah wilayah termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) akan dilakukan mulai dari pemilihan bahan baku makanan, proses memasak, hingga alur distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini sumber masalah dalam pendalaman. Kita masih nunggu hasil laboratorium," kata Dadan.

BGN juga akan meningkatkan uji organoleptik yaitu metode penilaian kualitas suatu produk, bahan, atau komoditas yang menggunakan pancaindra manusia.

Selain itu, BGN juga berencana akan melakukan penyegaran tiga bulan sekali di setiap dapur SPPG dengan melakukan pelatihan rutin terkait peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku, dan lain sebagainya.

"Kami juga bekerja sama dengan BPOM, Dinkes, dan para profesional yang terlibat dalam tata boga food and beverage. Jadi itu langkah-langkah yang akan kami lakukan kepada para SPPG, dan kami meminta mereka untuk meningkatkan lagi kewaspadaan," ujar Dadan.

Status KLB

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Penetapan KLB dilakukan menyusul meningkatnya sebaran kasus yang memapari 214 siswa dari sejumlah sekolah di Kota Hujan itu.

"Atas kejadian ini Pemkot Bogor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)," kata Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

Dedie menyampaikan, saat ini Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi termasuk penanganan atas kasus tersebut.

Dedie menuturkan, sejauh ini pengobatan terhadap korban keracunan, pencegahan, hingga penyelidikan epidemiologi (PE) dan kesiapsiagaan telah dilakukan.

"Kita pastikan mereka yang terkena dampak ini biaya medisnya ditanggung Pemkot Bogor," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Koordinasi dengan OJK

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” ujar dia.

Dadan mengatakan, dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” lanjut dia.

Koordinasi dengan BPJS TK

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK.

“Untuk karyawan, kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini karyawan SPPG berjumlah 52.346 secara keseluruhan.

Adapun skema program asuransi untuk para karyawan SPPG akan diberikan kepada semua karyawan.

"Jumlah karyawan SPPG 52.346. (akan diberikan) kepada semuanya," lanjut Dadan.

Premi Rp 16.000 per orang per bulan

Dia mengatakan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” ujar dia.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi, baik asuransi untuk karyawan SPPG maupun penerima manfaat, akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Dinilai buang anggaran

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai, pemberian asuransi bagi penerima program makan bergizi gratis (MBG) membuang anggaran negara.

Sebab, kata Irma, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan saja.

"Kan sudah ada BPJS. Koordinasikan saja dengan BPJS Kesehatan. Ngapain buang-buang duit anggaran negara lagi? Kecuali jika, mohon maaf, ada kejadian yang fatal, BGN wajib beri santunan. Tapi, kalau asuransi, menurut saya berlebihan," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Irma menuturkan, selama ini, masalah yang timbul biasanya disebabkan makanan yang basi dan tidak berakibat fatal.

Menurut dia, jika ada masalah seperti itu lagi maka korban dibawa saja ke puskesmas atau ke RSUD dengan jaminan BPJS.

"Kan di daerah-daerah sekarang pemda juga sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan? Nah, jika ada orang tua anak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, jika mampu, wajibkan saja ikut BPJS. Jika tidak mampu, berikan kartu PBI," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, lokasi peledakan amunisi afkir atau tidak layak pakai di Garut, Jawa Barat, dilakukan jauh dari permukiman warga.

Jelasnya, jajaran Gudang Pusat Amunisi dan Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat melakukan peledakan amunisi afkir di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

"Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran amunisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi afkir," ujar Wahyu dalam konferensi persnya, Senin (12/5/2025).

"Dan lokasinya jauh dari pemukiman warga," sambungnya.

Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan aparat terkait sudah mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk masyarakat sekitar.

Wilayah di sekitar lokasi peledakan juga tengah disterilkan, karena dikhawatirkan masih adanya beberapa bahan yang berbahaya yang perlu diamankan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil," ujar Wahyu.

Akibat kejadian tersebut 13 orang meninggal dunia dalam kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat.

Satu dari empat anggota TNI AD yang meninggal dunia adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel Cpl. Antonius Hermawan.

Selain empat anggota TNI AD, sembilan korban akibat ledakan amunisi di Garut itu adalah masyarakat sipil, yakni Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar, Iyus bin Inon, Iyus Rizal bin Saepuloh, Totok, Dadang, Rustiawan, dan Endang.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala SD Negeri Kedung Jaya 1 Kota Bogor, Rudi Hartono, mengaku bahwa sejumlah siswanya mengalami gejala muntah, mual, dan pusing usai mengonsumsi paket menu makan bergizi gratis (MBG).

Rudi menyampaikan, beberapa siswanya diduga keracunan usai menyantap menu MBG yang diterima dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina insani, pada Selasa (6/5/2025).

"Menunya waktu itu ada telor, tahu, sayur toge, sama pisang. Itu menunya murni dari dapur MBG Bina Insani," kata Rudi saat dikonfirmasi, Senin (12/5/2025).

Rudi menceritakan, keluhan diare hingga muntah-muntah yang dialami siswa SDN Kedung Jaya 1 terjadi pada Rabu (7/5/2025) atau sehari setelah mereka menerima paket menu MBG.

Usai mendapat laporan kasus tersebut, sambung Rudi, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskemas, Dinas Kesehatan, serta pihak MBG untuk penanganan korban keracunan.

"Kita memang nerima MBG hanya khusus kelas enam saja. Pada saat kejadian, saya juga enggak tahu apa itu makanan di hari Selasa atau yang Rabu, karena kami mendapatkan laporan ada anak yang sakit," tuturnya.

Rudi mengungkapkan, dari laporan awal yang diterimanya, saat itu jumlah siswa SDN Kedung Jaya 1 yang mengalami keracunan berjumlah 12 orang.

Rudi yang juga merupakan Plt Kepala Sekolah SDN Kedung Jaya 2 ini menyebut, dugaan kasus keracunan juga dialami oleh siswa-siswa di sana. Jumlahnya saat itu mencapai 20 orang.

"Tidak lama saya juga menerima kabar lagi ada siswa dari Kedung Jaya 1 itu masuk IGD di Rumah Sakit Islam, satu lagi di RS Salak," bebernya.

"Intinya, awal-awal kita bukan mau menutup-menutupi ini, karena ini kan masih dugaan karena dipicu MBG sebelum ada klarifikasi," ujar dia.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor per Sabtu (10/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 214 orang.

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, berdasarkan sebaran kasusnya, terdapat sembilan sekolah yang telah melaporkan kejadian tersebut.

Retno merinci, sekolah-sekolah tersebut adalah TK Bina Insani (25 orang), SD Bina Insani (10 orang), SMP Bina Insani (94 orang), SMA Bina Insani (1 orang), SDN Kukupu 3 (8 orang), SDN Kedung Waringin (7 orang), SDN Kedung Jaya 1 (16 orang), SDN Kedung Jaya 2 (45 orang), dan SMP Bina Graha (8 orang).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mendapatkan asuransi. Pihaknya saat ini berkordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Diketahui, SPPG merupakan pihak yang menjadi dapur umum tempat produksi makanan bergizi gratis (MBG).

“Untuk karyawan, kami telah bekerja sama dengan BPJS TK,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Dadan mengatakan saat ini karyawan SPPG berjumlah 52.346 secara keseluruhan.

Adapun skema program asuransi untuk para karyawan SPPG akan diberikan kepada seluruh karyawan.

"Jumlah karyawan SPPG 52.346. (akan diberikan) kepada semuanya," lanjut Dadan.

Dia mengatakan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” lanjut Dadan.

Tak hanya untuk karyawan SPPG, Dadan juga memastikan penerima manfaat MBG turut dicover oleh asuransi.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait asuransi penerima manfaat MBG.

“Koordinasi dengan OJK, yang akan melibatkan dua asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum,” kata Dadan.

Dia menegaskan dari koordinasi dan kesepakatannya nanti, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).

Dadan menyebutkan, BGN dan BPJS TK memang menjalin kerja sama dan nilai premi untuk setiap karyawan SPPB berada di kisaran Rp 16.000 per bulan.

“Untuk karyawan kami telah bekerja sama dengan BPJS TK. Untuk BPJS TK sudah ada perhitungannya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya),” ujar dia melanjutkan.

Selain karyawan SPPG, BGN juga menyiapkan skema asuransi bagi penerima manfaat MBG.

Namun, hitung-hitungan mengenai premi bagi penerima manfaat MBG belum ditentukan.

Sebab, BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan serta asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan umum.

Menurut rencana, akan ada konsorsium yang dibentuk untuk mengelola asuransi tersebut.

“Untuk konsorsium belum ada (hitung-hitungannya),” lanjut Dadan.

Dadan menyebutkan, nantinya pembayaran premi asuransi akan dilakukan di masing-masing SPPG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” tegas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan), BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, premi asuransi program makan bergizi gratis (MBG) akan dibayarkan melalui masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Asuransi itu akan diberikan kepada karyawan setiap SPPG dan penerima manfaat program MBG.

“Kedua jenis asuransi (pembayaran preminya) akan dilakukan melalui SPPG masing-masing,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

“Asuransi (diberikan) untuk karyawan (SPPG) dan penerima manfaat,” ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, BGN sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memberikan asuransi kepada karyawan SPPG.

Premi asuransi bagi karyawan SPPG sudah ditetapkan sebesar Rp 16.000 per bulan.

Sementara, premi asuransi bagi penerima manfaat MBG belum diumumkan karena BGN masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk penerima manfaat kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan.

Koordinasi antara BGN dan OJK juga melibatkan asosiasi perusahaan asuransi jiwa dan asosiasi perusahana asuransi umum.

Menurut rencana, akan dibentuk konsorsium atau gabungan asuransi untuk pengelolaan asuransi MBG.

“Konsorsium akan menetapkan layanan asuransi yang sesuai dalam bentuk konsorsium,” kata Dadan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan mengatakan bahwa BGN sedang melakukan kajian terkait dengan asuransi karyawan SPPG dan penerima manfaat.

Dia bilang, skema asuransi untuk karyawan dan penerima manfaat yang keracunan tersebut masuk dalam biaya operasional.

"Kalau pun terjadi begitu (keracunan) BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya," kata Tigor di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

"Jadi, saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ujar dia.